PAPUApost.com

Tag: gelagat Papua “M”

  • Warning untuk Pejuang Papua Merdeka Menyikapi Gelagat Tokoh ULMWP Pro NKRI

    Warning untuk Pejuang Papua Merdeka Menyikapi Gelagat Tokoh ULMWP Pro NKRI

    Tulisan Menanggapi Artikel ini

    WARNING:
    Lebih muda kita melemahkan dan menghancurkan perjuangan PAPUA MERDEKA menuju kedaulatan yang bermartabat DARI PADA kita mempersatukan pandangan pikiran dan perjuangan Papua Merdeka yang menjadi kerinduan bersama.

    BENAR:
    Bahwa dalam revolusi apapun sudah pasti ada oknum atau kelompok yang oposisi dan penghianat , hal ini terjadi karena rakus pangkat jabatan dan sebuah panggung ketenaran.

    BENNY WENDA:
    Tuan BW adalah manusia biasa seperti kita -kita namun hasil kerja kerasnya tidak luput dari campur tangan TUHAN sebagai otoritas tertinggi yang telah mengurapinya.

    KITA KITA OAP:
    Siapakah diantara kita yang mampu seperti Tuan BW, dan dengan komitmen , serta target menembus MSG, PIF, ACP dan Uni Europa (UE) meraih dukungan 108 negara mendukung perjuangan Papua Merdeka.
    Apakah diantara kita yang sudah menerima PIAGAM OXFORD melempaui Tuan BW ?

    PEMERINTAHAN SEMENTARA (ULMWP):
    Semua jajaran dalam Pemerintahan sementara adalah manusia biasa dengan keterbatasannya menjalankan perintah konstitusi sementara (UUDS) berdasarkan tanggung jawab dan jabatannya.( Mensesneg West Papua Counsul).

    KRITIK:
    Mengkritik , dan memberi saran itu hal yang wajar wajar saja tetapi bukan harus menyudutkan dan melemahkan PERJUANGAN REVOLUSI PAPUA MERDEKA ini.

    TANAH PAPUA:
    Bangsa Papua masih dalam pendudukan Indonesia , belum berdaulat sebagai negara

    Tindakan melemahkan perjuangan akan menjadi tertawaan PIHAK KETIGA yang menginginkan perpecahan.

    KOMITMEN:
    Percayakan perjuangan PAPUA MERDEKA kepada ULMWP definitif untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai AD/ART berdasarkan konstitusi UUDS yang berlaku.

    Satukan barisan dan dukung ULMWP sebagai wadah representaif suara politik Bangsa Papua yang terhormat dan bermartabat.

    Bila ada hal hal yang kurang berkenan jangan sampaikan di hadapan publik medsos ini.

  • Dialog Jakarta-Papua vs Resolusi ke UN

    Dialog Jakarta-Papua vs Resolusi ke UN

    Sumber: FB

    Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam.

    Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa. Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua.

    Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua itu. Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG, orang-orang Papua sendiri ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Tujuan, jelas hambat ULMWP masuk full members karena ada dualisme. Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme.

    Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk merdeka atau berjuang untuk berbaiki demokrasi di negara yang ada ini. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri atas nama perjuangan itu sendiri.

    Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke UN. Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke UN ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.

    Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.

  • Membongkar Aib Pimpinan ULMWP dan Pejuang Pro NKRI

    Membongkar Aib Pimpinan ULMWP dan Pejuang Pro NKRI

    Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam. Tuntutan itu disampaikan oleh Oktovianus Mote.

    Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa. Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua.

    Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua yang dipakai Indonesia seperti: Markus Haluk, Menase Tabuni, Daniel Radongkir, Benny Giyai, Dorman Wandikbo dan Timotius Murip sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua.

    Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG. Orang-orang Papua sendiri juga ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Orang – orang seperti Markus Haluk & Daniel Radongkir ini kemarin berhasil membatalkan kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. Sekarang mereka juga yang pergi mengelilingi negara – negara MSG untuk menunda atau membatalkan KTT-MSG yang rencananya mau menerima West Papua sebagai full member MSG itu.

    Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan (ULMWP) dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme.

    Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk Papua merdeka atau berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai HAM dan demokrasi di dalam konteks NKRI harga mati. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri dan lebih khususnya anggota ULMWP yang dipakai oleh NKRI atas nama perjuangan itu sendiri.

    Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke PBB. Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke PBB ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.

    Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.

    Oleh Simeon Alua, Facebook.com

  • Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    WAMENA, SUARAPAPUA.com* — Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan menggelar kongres berdasarkan KTTLB yang telah diadakan tahun 2020, bukan KTT II.
    Demikian penjelasan Simion R. W. Surabut, sekretaris West Papua Council pada Pemerintahan Sementara ULMWP, Kamis (23/3/2023) di Wamena, menanggapi desakan dari Petisi Rakyat Papua (PRP) melalui siaran pers bertajuk “PRP Desak ULMWP Gelar KTT II”.
    Terkait desakan PRP [Petisi Rakyat Papua] terhadap ULMWP untuk gelar KTT II, ULMWP tidak akan pernah gelar KTT II ULMWP. Yang pastinya ULMWP hanya bisa menggelar kongres atau kongres luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP,” jelas Surabut.*_
    Pernyataan dari PRP yang bersifat ultimatum kepada ULMWP itu dianggap kurang tepat karena menurut Surabut, PRP adalah panitia untuk menggalang petisi rakyat Papua.
    PRP selaku panitia penggalangan petisi rakyat silahkan saja mengajukan usul dan saran bersifat aspiratif kepada ULMWP untuk dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional. Secara organisatoris, PRP tidak dapat dibenarkan jika memberikan ultimatum atau mengancam eksistensi organisasi politik bangsa Papua. Justru sebaliknya, organisasi politiklah yang harus member warning atau ultimatum kepada kinerja kepanitiaan. Sebab kepanitiaan itu diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh pimpinan organisasi politik,” tuturnya.*_
    Dijelaskan, pemberlakuan UUDS pun melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representai NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan draf RUUS yang diadakan selama dua pekan di Sentani.
    Setelah melakukan proses ini, panitia telah menggelar sebuah forum bernama KTTLB ULMWP. Dalam KTTLB tahun 2020, peserta yang terdiri dari Executive Council, Legislative Council dan Judicative Council serta organisasi afiliasi lainnya, telah membahas, memutuskan, menetapan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang-Undang yang kini kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS),” bebernya.*_
    Surabut menyatakan, ada hal yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional dasar hukum ULMWP bukan lagi By Law 2014 atau konstitusi 2017. Tetapi sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
    Surat penetapan dan berita acara pengesahan itu telah dibacakan oleh pimpinan legislatif selaku pimpinan sidang, sebab KTT adalah ajangnya. Bukti dokumennya dalam bentuk naskah, file, audio visual, serta video klip pada saat pembacaan surat penetapan dan berita acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada sampai saat ini. Saudara Markus Haluk, Manase Tabuni, dan Daniel Randongkir selaku anggota pansus KTT dan anggota eksekutive council terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai. UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkan,” tegasnya.*_
    Menurut Surabut, semua pengistilahan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah, yaitu nama KTT telah dirubah menjadi kongres, bentuknya juga telah diubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara dan waktu berlakunya kepemimpinanpun telah berubah.
    _*“Tidak ada alasan apapun untuk menyangkal dan melakukan penipuan, kemudian mendesak agar menggelar nama sebua forum yang merupakan bukan ketentuan secara konstitusional,” imbuh Simion.*_
    ____
    _*Selengkapnya:*_

  • Papua Sudah Merdeka, Dan Siap Menjalankan Pemerintahan NRWP

    Planet Bumi merupakan tempat kehidupan seluruh Komunitas Makhluk, dalam tanda kutip (tidak hanya makhluk manusia) — Bumi dihuni oleh berbagai Makhluk. Ada hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk roh, bentangan alam dan benda-benda lain.

    Kegiatan-kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan minyak, gas dan mineral, penebangan pohon, perkebunan kelapa sawit dan kegiatan lainnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim (global warming) sangat cepat yang berdampak pada punahnya kehidupan di planet bumi.

    (Makhluk Manusia) menjadi “aktor utama” penyebab pemusnahan ini. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada makhluk Manusia disalahgunakan hingga batas tak terkontrol yang mendatangkan malapetaka besar bagi seluruh kehidupan — Betapa jahatnya Manusia yang menjadi aktor utama yang mendatangkan (neraka abadi bagi seluruh kehidupan).

    Perlahan makhluk Manusia telah mengetahui, bahwa telah salah besar terhadap seluruh kehidupan di planet bumi. Terutama, manusia telah salah besar terhadap Tuhan (Sang Pencipta/pemberi kuasa/mandat) —

    Manusia mulai bingung sana-sini mencari “tempat tinggal cadangan” hingga ada yang lari ke Planet Mars, ada juga yang merancang Negara di luar angkasa sebagai tempat pelarian dari masalah.

    Kehadiran (adanya) negara-negara merdeka di seluruh dunia, termasuk (terutama) Indonesia telah menjadi masalah besar bagi masa depan planet bumi (…)

    dengan demikian,

    “Apakah…. dengan ‘akan adanya’ kehadiran Kemerdekaan Negara Republik West Papua pun turut menjadi negara Merdeka ke Sekian yang yang membawa/menambah masalah baru? atau sebaliknya kemerdekaan West Papua dapat membawa “solusi bagi masalah yang ada” — ini adalah tanggung jawab kita bersama termasuk seluruh dunia.
    _____
    West Papua merupakan paru-paru bagi dunia (organ pernapasan bagi planet bumi) — oleh karenanya, kemerdekaan West Papua akan sangat menentukan arah (menjadi kompas) masa depan kehidupan bumi.

    Intinya adalah: “semua makhluk penghuni planet Bumi” membutuhkan “Kehidupan” — untuk itu, tindakan mendesak (urgent) yang harus dilakukan adalah menyelamatkan planet bumi yang adalah tempat hidup seluruh makhluk.

    West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2020 kemarin telah mengadopsi Undang-Undang Dasar (UUDS) dan Pemerintah Sementara dengan Visi-nya menjadi: NEGARA HIJAU PERTAMA DI DUNIA atau GREEN STATE.

    Diadopsinya UUDS Provisional Government of West Papua mencakup semua bidang, terutama yang menjadi prioritas Pemerintah Sementara adalah mendatangkan Keselamatan dan Kehidupan abadi bagi seluruh Komunitas Makhluk khususnya di West Papua dan secara menyeluruh adalah kehidupan bagi planet bumi —

    Kemerdekaan West Papua tidak hanya menjadi kemerdekaan bagi bangsa Melanesia di West Papua, tetapi lebih dari itu adalah kemerdekaan bagi seluruh kehidupan di planet bumi, dimana Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) hadir dengan Visi-nya “Green State” (…)
    ______
    West Papua sudah siap!
    ★ Kami sudah punya Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Sementara (Provisional Government of West Papua | ULMWP)
    ★ Kami sudah punya Presiden dan Perdana Menteri;
    ★ Kami sudah punya 12 Kabinet Menteri yang mencakup semua bidang;
    ★ Kami sudah punya Kedutaan Besar (Kedubes) di seluruh dunia;
    ★ Kami sudah punya pagar negara Pemerintah Sementara, yakni “West Papua Army” dengan Panglima Komandannya Chief. Gen. Mathias Wenda dan Wakil Panglimanya Gen. Goliath Tabuni berserta lima (5) kepala staf;
    ★ Kami sudah punya Kepolisian West Papua (West Papua Police) sebagai penegak hukum Pemerintah Sementara;
    ★ Kami sudah punya Visi dan Misi perjuangan kemerdekaan West Papua yang jelas (tidak sporadis seperti yang di-cap kolonial Indonesia);

    Kami sudah siap!
    West Papua siap bernegara, dengan Visi-nya “Green State” — kemerdekaan West Papua adalah keselamatan bumi.

    WaSalam…

    #FreeWestPapua #WestPapua #GreenState

  • Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

    Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

    By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

    Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

    Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

    Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

    Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

    Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.

    Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

    Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

    Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)
    Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

  • Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

    Memang bangsa Papua ialah salah satu dari bangsa di dunia yang mau dibilang tahu juga tidak, mau dibilang tidak tahu juga tidak. Mau dibilang tidak tahu juga bisa dicaci-maki, mau bilang tahu nanti bikin diri tahu-tahu. Salah satu hal yang sangat mengganggu nurani dan rasio perjuangan Papua Merdeka ialah persoalan biaya-biaya atau dana-dana yang diberikan oleh Orang Asli Papua (OAP) kepada NKRI untuk digunakan sebagai dana untuk membunuh OAP itu sendiri.

    Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

    Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

    Dan lebih sedih lagi, sumbangan dana untuk membunuh OAP yang diberikan oleh OAP itu disumbangkan ke Dompet Pembunuhan OAP SECARA SUKARELA, tidak pernah NKRI memaksakan, tidak pernah ada kasus tagihan NKRI untuk menyumbang demi pembunuhan OAP. Tidak ada iklan, tidak ada brosur, tidak ada seruan di WA atau SMS atau FB yang disampaikan supaya OAP segera atau wajib menyumbang untuk dana pembunuhan OAP.

    OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

    Dan lagi-lagi, lebih sedih lagi, sumbangan OAP kepada Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP itu dilakukan oleh OAP sendiri secara terus-menerus, pagi, siang,sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

    Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

    1. Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
    2. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    3. Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
    4. Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
    5. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    6. Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

    Ayo, ngaku aja! Terus terang!

    Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

    Banyak pejuang Papua Merdeka di hutan -pun makan nasi dan Mie buatan NKRI. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hidup tanpa nasi dan Kopi Kapal Api dan Coffee Mix. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hdup tanpa Jarum Super dan Surya Besar.

    Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

    Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

    Jadi, begini. Uang-uang yang kita keluarkan untuk hidup bergantung kepada produk dan semua dari Indonesia itu memberikan sumbangan kepada tentara NKRI dan polisi NKRI dan pemerintah NKRI. Semua pedagang kecil dan besar di Indonesia membayar pajak. Pajak pendapatan namanya. Pendapatan dari jual-jual produk ke OAP itu, maksudnya.

    Pajak pendapatan itu dibayarkan kepada negara. Dan negara mengeluarkan uang untuk melatih tentara dan polisi, menghidupi mereka, mempersenjatai mereka dan memerintahkan mereka membunuh kaum separatis KKB/ KSB.

    Jadi, logikanya kan jelas! Yang membunuh OAP itu ya OAP sendiri, karena OAP sendiri yang mengumpulkan Dana Pembunuhan OAP lewat kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mau dikatakan bodok, ya lebih sopan kita katakan “tidak bijak” dan “counter-productive”.

    • Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
    • Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
    • Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

    Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

    Pertama-tama dan terutama, kita harus MENINGGALKAN NASI, dan makan Erom dan Sagu. Itu baru akan terbukti kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada NKRI, kepada dunia, kepada Monggar dan kepada Tuhan, bahwa bangsa Papua memang benar-benar serius mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

     

  • Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

    Memang bangsa Papua ialah salah satu dari bangsa di dunia yang mau dibilang tahu juga tidak, mau dibilang tidak tahu juga tidak. Mau dibilang tidak tahu juga bisa dicaci-maki, mau bilang tahu nanti bikin diri tahu-tahu. Salah satu hal yang sangat mengganggu nurani dan rasio perjuangan Papua Merdeka ialah persoalan biaya-biaya atau dana-dana yang diberikan oleh Orang Asli Papua (OAP) kepada NKRI untuk digunakan sebagai dana untuk membunuh OAP itu sendiri.

    Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

    Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

    Dan lebih sedih lagi, sumbangan dana untuk membunuh OAP yang diberikan oleh OAP itu disumbangkan ke Dompet Pembunuhan OAP SECARA SUKARELA, tidak pernah NKRI memaksakan, tidak pernah ada kasus tagihan NKRI untuk menyumbang demi pembunuhan OAP. Tidak ada iklan, tidak ada brosur, tidak ada seruan di WA atau SMS atau FB yang disampaikan supaya OAP segera atau wajib menyumbang untuk dana pembunuhan OAP.

    OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

    Dan lagi-lagi, lebih sedih lagi, sumbangan OAP kepada Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP itu dilakukan oleh OAP sendiri secara terus-menerus, pagi, siang,sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

    Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

    1. Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
    2. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    3. Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
    4. Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
    5. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    6. Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

    Ayo, ngaku aja! Terus terang!

    Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

    Banyak pejuang Papua Merdeka di hutan -pun makan nasi dan Mie buatan NKRI. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hidup tanpa nasi dan Kopi Kapal Api dan Coffee Mix. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hdup tanpa Jarum Super dan Surya Besar.

    Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

    Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

    Jadi, begini. Uang-uang yang kita keluarkan untuk hidup bergantung kepada produk dan semua dari Indonesia itu memberikan sumbangan kepada tentara NKRI dan polisi NKRI dan pemerintah NKRI. Semua pedagang kecil dan besar di Indonesia membayar pajak. Pajak pendapatan namanya. Pendapatan dari jual-jual produk ke OAP itu, maksudnya.

    Pajak pendapatan itu dibayarkan kepada negara. Dan negara mengeluarkan uang untuk melatih tentara dan polisi, menghidupi mereka, mempersenjatai mereka dan memerintahkan mereka membunuh kaum separatis KKB/ KSB.

    Jadi, logikanya kan jelas! Yang membunuh OAP itu ya OAP sendiri, karena OAP sendiri yang mengumpulkan Dana Pembunuhan OAP lewat kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mau dikatakan bodok, ya lebih sopan kita katakan “tidak bijak” dan “counter-productive”.

    • Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
    • Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
    • Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

    Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

    Pertama-tama dan terutama, kita harus MENINGGALKAN NASI, dan makan Erom dan Sagu. Itu baru akan terbukti kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada NKRI, kepada dunia, kepada Monggar dan kepada Tuhan, bahwa bangsa Papua memang benar-benar serius mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

     

  • Vanuatu BUKAN Tempat Wisata Politik Aktivis Papua Merdeka untuk Datang Lalu Bubar

    Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua mengingatkan kepada semua pejuang Papua Merdeka untuk mencamkan dengan baik apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini. Berdasarkan perintah dari Panglima Tertingi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Kantor Sekretariat TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyampaikan penyesalan atas kinerja para pengurus ULMWP yang menjadikan Port VIla dan Vanuatu sebagai tempat wisata politik sementara dan kemudian meninggalkan negara kepulauan itu tanpa bekas.

    Walaupun rakyat dan pemerintah Vanuatu, bersama dengan rakyat dan pemerintah Solomon Islands, bersama dengan pemerintah dan rakyat Papua New Guinea telah berbuat apa saja yang mereka bisa lakukan menurut kapasitas dan panggilan yang mereka miliki. Itu sudah cukup.

    Kami para gerilyawan Papua Merdeka juga mengambil posisi di hutan rimba dan setiap saat bersedia mengangkat senjata. Akan tetapi para pejabat ULMWP yang seharusnya tinggal di Port Vila Vanuatu, ternyata tidak.

    Situasi ini menunjukkan riwayat perjuangan bangsa Papua seperti yang dialami oleh para pendahulu kita kana terulang kembali.

    Para tokoh Papua Merdeka antara lain Nicolaas Jouwe, Otto Ondawame, Jacob Prai, Seth Roemkorem, dan sebagainya, telah dibawa ke negara-negara barat. Tujuan perjalanan mereka secara pribadi memang untuk memperjuangkan Papua Merdeka dari negara barat sana. Mereka menduga bahwa mereka akan lebih kuat membantu Papua Merdeka dari sana.

    Tetapi apa yang terjadi?

    Satu hal yang jelas buat kita semua adalah “tenaga mereka, waktu mereka dan kekayaan mereka secara intelektual dan secara kharisma” dikuras habis, dipermainkan, dihabiskan, sampai-sampai mereka duduk menganga di kursi sebagai orang Papua, presiden, pemimpin lanjut usia dan mulai mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yagn tidak teratur, tidak membantu dan tidak mendukung Papua Merdeka.

    Satu-satunya tokoh Papua Merdeka yang harus kita banggakan ialah Alm. Dr. OPM Otto Ondawame, sebagai tokoh intelektual OPM, beliau menyadari bahwa berkewarga-negaraan Swedia dan tinggal di Swedia sama sekali tidak membantu Papua Merdeka. Oleh karena itu, bersama Senior OPM Andy Ayamiseba, pada tahun 2001, mereka menginisiasi dan membentuk WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), yang kemudian pada tahun 2003 disahkan oleh Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri waktu itu, Serge Rialuth Voghor.

    Para pemimpin Papua Merdeka yang ada di dalam negeri memang harus pulang ke tanah air, karena persoalan Papua Merdeka ada di dalam Negeri. Akan tetapi mengapa para aktivis dan pemimpin Papua Merdeka meninggalkan Vanuatu? Apakah pemeirntah Vanuatu mengusir mereka? Tidak, rakyat dan pemerintah Vanuatu telah secara resmi memberikan Kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mereka telah membantu ULMWP mendaftar menjadi anggota MSG (Melanesian Spearhead Group), mereka terus berusaha membantu sesuai degnan kemampuan mereka. Akan tetapi yang terjadi ialah para pemimpn Papua Merdeka TIDAK MENSYUKURI pemberian rakyat dan pemerintah Vanuatu.

    Pengorbanan nyawa yang berjatuhan di rimba New Guinea, pahlawan tanpa nama yang bersebaran di mana-mana, dan kematian para tokoh di luar negeri seharusnya kita dapat akhiri scara bermartabat dengan cara memfokuskan diri kepada perjuangan ini dengan “menanam lutut”  di nama kita harus tanam lutut, dan “duduk bertempat tinggal” di mana kita harus bertempat-tinggal demikian himbaian dari Gen. TRWP Mathias Wenda.

    Dari MPP TRWP, mengundang semua tokoh, pemimpin dan aktivis Papua Merdeka, untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan Papua Merdeka, oleh saudara-saudara Melanesia, dan oleh Tuhan Yesus sebagai Panglima MahaTinggi Revolusi West Papua dengan cara

    • Datang dan duduk di Kantor ULMWP
    • Berpikir dan berbicara dari Kantor ULMWP
    • Selesaikan perjuangan Papua Merdeka dari Kantor ULMWP

    Kalau tidak demikian, kita sudah di-anggap remeh oleh analis politik dan inteligen di seluruh dunia, terutama dari Idnonesia, bahwa irama panas-panas tahi ayam Papua Merdeka itu sudah biasa, sudah lebih dari setengah abad orang Papua memang begitu. Sebentar lagi akan dingin, sebentar lagi para Wisatawan Politik (Political Tourists) yang berkunjung ke Vanuatu akan pulang dan masalah akan redah. Buktinya benar, bukan?

     

    Baca juga

     

  • Setelah Ego-isme Pribadi, Penyakit Terbesar Kedua ialah “Curiga-Mencurigai” antara Sesama Pejuang

    Telah berulang-ulang Papua Merdeka News (PMNews) menangangkat isu “egoisme” sebagai persoalan terbesar, pertama dan utama, yang menghambat perjuangan Papua Merdeka. Egoisme dimaksud ada pada tingkat individu para pemimpin dan aktivis Papua Merdeka dan juga ada di tingkatan suku, klen, agama, kelompok politik, pertahanan masing-masing di seluruh kalangan orang Papua.

    Setelah “egoisme” penyakit berikutnya ialah “curiga-mencurigai”, mencurigai sesama pejuang sebagai agen dan mata-mata NKRI. Irama “spy”, mata-mata dan saling mencurigai yang ada selama ini di Tanah Papua, di kalangan para pejuang Papua Merdeka kebanyakan didasari atas sentimen-sentimen pribadi, yang latar-belakang utamanya ialah egoisme pribadi dan kelompok, tidak ada alasan mendasar, bukti nyata yang menunjjukkan oknum yang dituduh benar-benar merupakan agen dari NKRI.

    TIdak hanya di antara kelompok, suku atau generasi, tetapi di dalam kelompok sendiri juga masih saja ada saling curiga-mencurigai. Ini penyakit  yang sulit kita lenyapkan, tetapi harus kita lenjyapkan.

    Cara mengecap diri sendiri sebagia pejuang dan pahlawan, dan mengecap sesama pejuang lain sebagai agen dan mata-mata adalah sebuah pemikiran dan perilaku bukan hanya tidak sopan, tetapi sekaligus tidak bermoral dan berbahaya bagi perjuangan Papua Merdeka.

    Dan kita harus tegas menyatakan bahwa para pembawa isu-isu curiga-mencurigai itu sendiri adalah mata-mata dari NKRI, karena kita sebagai sesama pejuang tidak-lah mungkin dengan tega saling mencurigai dan saling menceritakan. Para pejuang bangsa Papua telah mempertauhkan semuanya, telah mempertaruhkan nyawa, menghabiskan waktu dan biaya untuk tujuan perjuangan. Akan tetapi pada waktu yang sama telah gagal menyatu dan saling mengakui.

    Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan bangsa Papua, mulai dari Skotiau, Wutung, Jayapura, Waemna dan sekitarnya, dari tahun 1960-an dan terutama tahun 1977 di pegunungan tengah Papua sangat kental dengan warna saling mencurigai dan saling menuduh.

    Akibatnya yang pernah terjadi waktu itu ialah saling menghukum sampai saling membunuh. Peristiwa saling membunuh tidak hanya berakhir di Wamena, ia berlanjut sampai ke wilayah perbatasan NKRI – West Papua. Bahkan bibit-bibit itu masih bertumbuh dan berbuah di hati sejumlah pemuda hari ini, yang senang menyebarkan gosip dengan menuduh sesama pejuang sebagai mata-mata NKRI dan sebagai kaki-tangan merah putih.

    Kalau kita memang berjiwa nasionalis, kita berjuang benar-benar untuk Papua Merdeka, kita semua pejuang “bangs Papua”. maka pasti kita tanpa terkecuali merangkul semua orang Papua, itu merah-putih, itu putih-biru, itu bintang kejora, itu pejabat, anggota TNI dan Polri, ASN Indonesia, pejabat NKRI OAP, semuanya kami akan menganggap dan memperlakukan mereka sebagai sesama sebangsa dan setanah air. Para pejabat Barisan Merah Putih seperti Ramses Ohe, para tokoh OPM yang sudah kembali seperti Fransalbert Joku dan NIck Messet, semuanya akan kita pandang sama-sama sebagai bangsa Papua, dan sama-sama mengambil andil dalam rangka mempertahankan identitas bangsa Papua. Kita akan memperlakukan semua pihak tanpa curiga, apalagi menceritakan yang tidak-tidak dan tidak sesuai proporsi.

    Memang perjuangan Papua Merdeka sejauh ini sangat lemah dengan PIS (Papua Intelligence Service). Strukturnya tidak ada, organisasinya tidak ada, apalagi pejabatnya tidak ada. Akibatnya semua informasi, semua kecurigaan, semua sentimen dia melayang secara liar tak terkendali. Semua orang dapat bersuara membela, menyalahkan, mencurigai, atas nama Papua Merdeka, padahal banyak dari kita sebenarnya menggunakan sentimen pribadi dan egoisme individu dan kelompok yang tidak ada manfaat apapun dan malahan sangat merugikan bagi perjuangan Papua Merdeka.

    [Semoga Tunan membaca artikel ini]

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?