Tag: features

  • Demo di KJRI Melbourne

    Ditulis Oleh: Ant/Papos

    Jumat, 17 Oktober 2008
    BRISBANE (PAPOS)  -Sejumlah aparat kepolisian Australia, Kamis (16/10) kemarin, berjaga-jaga di bagian depan Konsulat Jenderal (KJ) RI di Melbourne selama belasan orang Papua pimpinan gembong anti-Indonesia Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai menggelar demonstrasi selama kurang dari satu jam. Aparat keamanan dari unsur Polisi Federal Australia (AFP) dan unit “protective service” melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap 13 orang anti-Indonesia ini dari dalam pintu gerbang KJRI Melbourne. Namun aksi mereka berakhir damai.

    Informasi yang dihimpun dari Antara menyebutkan, pihak KJRI Melbourne sudah mengetahui rencana aksi Herman Wanggai cs yang berlangsung sekira pukul 11.30 waktu setempat itu sejak beberapa hari lalu.

    Melbourne merupakan kota tempat tinggal puluhan pencari suaka politik asal Provinsi Papua anti-Indonesia setelah mereka diberikan visa menetap sementara oleh pemerintah Australia di era pemerintahan Perdana Menteri John Howard dua tahun lalu.

    Pada 23 September lalu, dua dari 43 orang pencari suaka itu memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Merauke dan Serui. Kepulangan Hana Gobay dan Yubel Surei itu telah membuat gembong Papua Merdeka, Herman Wanggai, kebakaran jenggot dan mengeluarkan ancaman atas keselamatan keduanya.

    Ancaman Herman Wanggai kepada kedua Hana Gobay dan Yubel Surei itu terungkap dalam surat elektronisnya kepada ” SIMPA@yahoogroups.com”.

    Dalam surat bertajuk “SIMPA” 2 WNI kembali ke Indonesia!” tertanggal 23 Sep 2008 20:02:10 -0700″ itu, Herman Wanggai mengatakan, keduanya adalah musuh bersama para pendukung Papua Merdeka.

    “Ade Hana Gobay dan Jubel Kareni, kaka Herman cuma ucapkan selamat atas pengkhianatanmu.”

    “Semoga keputusanmu menjadi pijakan yang benar untuk kepuasanmu berdua. Hari ini engkau boleh senang goyang poco-poco dengan mas-mas kolonial RI tapi hari ini juga engkau adalah musuh orang banyak Papua Barat… Harapan saya, semogaaaaaaa engkau bisa melihat tanah bintang fajar dengan pengkhianatanmu!”
    Dua warga negara Indonesia (WNI) itu ke kampung halaman mereka masing-masing dengan rute Melbourne-Denpasar untuk kemudian ke Papua dengan difasilitasi oleh KJRI Melbourne dan KBRI Canberra. (ant)

  • Tuntut Papua Merdeka, Demonstran Beraksi di Depan Istana

    DHONI SETIAWAN

    JAKARTA,JUMAT-Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Perpera PB) berunjuk rasa di depan Istana Negara Jl Merdeka Utara Jakarta, Jumat (17/10).

    Mereka menuntut kemerdekaan rakyat Papua. Menurut koordinator aksi Viktor Koboya, dirinya bersama 70 warga Papua datang dari beberapa kota di Jawa, seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung, Solo, Semarang, dan Bogor. Mereka melakukan aksi sebagai tindak lanjut momentun peluncuran International Parlementarian Forward Papua (IPFP) yang diluncurkan pada 15 Oktober 2008 di London, Inggris.

    “Ini merupakan wujud solidaritas internasional terhadap persoalan rakyat di Papua, kami juga mendukung solidaritas masyarakat yang peduli pada nila-nilai kemanusiaan dan HAM di Papua,” kata Viktor.

    Para demonstran menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat merdeka. Mereka juga mengutuk berbagai kejahatan militer yang belum dituntaskan di Papua. Seperti tragedi penembakan pada Opinus Tabuni yang terjadi di Wamena pada Agustus 2008. Serta penangkapan dan pemenjaraan aktivis Papua Merdeka di Manukwari pada April 2008.

    Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Herry Wibowo menegaskan para demonstran menyampaikan aspirasi tidak sesuai dengan surat pemberitahuan kepada polisi. “Pada saat pemberitahuan mereka hanya akan melakukan unjuk rasa biasa. Namun, kenyataannya mereka meneriakkan Papua merdeka. Apalagi aksi mereka dilakukan di depan Istana Negara yang menjadi simbol negara Indonesia,” katanya.

    Untuk itu kepolisian terus berjaga-jaga dan memantau aksi. Sedikitnya dua peleton anggota polisi disiagakan dan akan datang lagi bantuan. “Siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang bermuatan makar,” kata Wakapolres.

    C11-08
    Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

  • Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB)

    JAKARTA, RABU — Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB) melakukan aksi di depan Kantor Kedutaan Besar Inggris, Jakarta Pusat, Rabu (15/10). Mereka menuntut kemerdekaan Papua dari wilayah Indonesia. DS

    Selengkapnya di SINI

  • Ramses Wali: Pro Kontra Kaukus Parlemen Inggris

    SIKAP : Ketua Umum Barisan Merah Putih, Ramses Ohee ketika menandatangani pernyataan sikap menolak pelaksanaan Kaukus Parlemen Inggris, Senin (13/10) kemarin dikediamannya

    JAYAPURA (PAPOS) –Komponen masyarakat Papua peduli NKRI, menolak dengan tegas pelaksanaan Kaucus Parlemen Inggris untuk perjuangan Papua Merdeka pada (15/10), dan rencana unjuk rasa pada 15-17 Oktober yang dinilai mengarah pada disintegrasi bangsa.

    Pernyataan sikap ini disampaikan Ketua Umum Barisan Merah Putih, Ramses Ohee, dihadapan ratusan masyarakat, Tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa maupun puluhan anggota TNI yang hadir di kediamannya, Senin (13/10) kemarin. Sementara itu, komponen masyarakat lainnya menyatakan sikap yang berbeda. Mereka mendukung peluncuran parlemen internasional untuk Papua Barat di London Inggris dengan akan menggelar aksi dukungan moril ke DPRP, yang direncanakan akan dilaksanakan, Kamis (16/10).

    Pernyataan dukungan ini, terungkap dalam talk show Review Pepera 1969 di aula STT IS Kijne Abepura, Senin (13/10) kemarin, yang dipadati ratusan pemuda, mahasiswa, serta masyarakat umum maupun saksi pelaksanaan Pepera 1969.

    Komponen masyarakat ini menamakan diri Panitia Nasional Papua Barat untuk IPWP (International Parlement for West Papua) juga menggelar pamflet pernyataan sikap yang ditempel di depan masyarakat, pemuda, yang memadati aula tersebut.(berita lengkapnya baca di hal 4).

    Komponen masyarakat Papua peduli NKRI merasa prihatin, perkembangan situasi di wilayah Papua saat ini, karena masih ada saudara-saudara yang mempersoalkan dan mengangkat kembali masalah Pepera tahun 1969 yang sudah final di PBB dan Papua sah merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

    “Upaya-upaya untuk memperjuangkan Papua lepas dari NKRI oleh gerakan separatis Papua Merdeka dengan cara menimbulkan gejolak sosial politik yang dilaksanakan pada 15/17 Oktober merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Ramses Ohee yang juga adalah salah satu pelaku sejarah pejuang Pepera ini.

    Untuk itu, lanjutnya, komponen masyarakat Papua peduli NKRI yang terdiri dari Barisan Merah Putih, Ondoafi, Ondofolo, Kepala Suku, Organisasi Keluarga Besar TNI/POLRI, Pejuang Trikora, Menwa, Pramuika, Tomas, Todat, Toga, Toper, PKRI, Masyarakat Adat, Paguyuban, GM Trikora, FKPPPIP menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpengaruh serta tidak mengikuti ajakan SMS gelap maupun selebaran-selebaran yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

    Hal ini terkait dengan rencana unjuk rasa yang mengarah pada disintegrasi bangsa pada tanggal 15 dan 17 Oktober. “Kami meminta kepada Gubernur, Ketua DPRP dan Ketua MRP untuk menyampaikan penolakan secara tegas terhadap pelaksanaan Caucus Parlemen di Inggris untuk perjuangan Papua Merdeka, karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan negara lain tidak boleh ikut campur,” kata Ramses Ohee menegaskan.

    Selain itu, meminta agar eksekutif segera mensosialisasikan PP 77 tahun 2007 tentang lambang daerah, agar masyarakat di Papua mengerti tentang pelarangan pengibaran bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan lambang burung Mambruk yang selama ini dipakai kelompok separatis Papua merdeka, karena sebagai bangsa Indonesia mereka sudah mempunyai bendera Merah Putih, lambang burung Garuda dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Sosialisasi ini perlu agar tidak terulang kembali kasus pembakaran PP 77 oleh DAP di depan kantor DPRP. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan mengambil langkah-langkah tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap gerakan separatis di Papua sehingga tidak mengganggu dan menghambat pembangunan di Papua yang sedang melaksanakan Otsus.

    Terakhir, pihaknya juga meminta kepada Gubernur, DPRP dan MRP segera menyelesaikan Perdasi/Perdasus yang merupakan penjabaran UU Otsus sebelum berakhir masa jabatan DPRP periode 2004/2009. (frida)

    Ditulis Oleh: Frida/Papos Selasa, 14 Oktober 2008

  • Press Release: for immediate release & circulation: INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS FOR WEST PAPUA

    Di Parlemen Rendah (House off Commons), London, tanggal 15 Oktober 2008, tepat pukul 15:00 GMT akan terjadi sebuah peristiwa bersejarah di mana akan ada pertemuan Internasional sejumlah Anggota Parlemen, dalam rangka mendukung Penentuan Nasib Sendiri bagi penduduk asli Papua Barat. Hidup dalam pengasingan sebagai pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda akan bergabung dengan sejumlah pemimpin Melanesia dan Anggota Parlemen lintas negara untuk meluncurkan sebuah kelompok lobi dan forum diskusi di antara para politisi bernama “International Parliamentarians for West Papua” (Anggota Perlemen Internasional untuk Papua Barat). Diharapkan berkumpul di Parliament Square satu jam sebelumnya. Hari perayaan ini akan didahului dengan musik dan tarian tradisional dari Papua Barat yang kini berada di pengasingan di Belanda, di arliament Square, yang akan mempersembahkan pertunjukkan untuk peristiwa ini. Peluncuran ini diselenggarakan bersama oleh Hon. Andrew Smith MP & Lord Harries. Tujuan kelompok ini adalah mengkoordinasi aksi-aksi anggota parlemen di seluruh dunia untuk Papua Barat. Pembicara dalam acara ini termasuk: Ms Melinda Janki – International Human rights Lawyer Hon. Andrew Smith MP (U.K.) Lord Harries (U.K.) Benny Wenda (WEST PAPUA) Hon. Powes Parkop LLB LLM MP (PAPUA NEW GUINEA) Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (VANUATU) Silahkan bergabung dalam sebuah peristiwa bersejarah dalam sejarah Papua Barat ini. CONTACT: +44 (0)845 2579145 – Office@FreeWestPapua.org <mailto:Office@FreeWestPapua.org> www.FreeWestPapua.org

  • Seruan dan Ajakan untuk Mempersiapkan Diri dan Berwaspada: Indonesia Menuju Kebangkrutan, Papua Harus Buat Apa?

    Mencermati krisis keuangan/ekonomi di dunia setelah kehancuran kejayaan Kapitalisme yang selama ini ditopang Amerika Serikat, maka Amerika Serikat saat ini bukan lagi sebuah negara adidaya. Pernyataan itu disampaikan oleh Pemimpin Jerman dua hari setelah krisis keuangan di A.S.

    Krisis sistem finansial ini telah merambah ke seluruh muka Bumi. Negara-negara maju sudah  sudah panik dan berusaha menyelamatkan kerajaan kapitalisme. Kapitalisme tidak dihancurkan, tetapi ia membunuh diri sendiri, seperti yang sudah lama dikhotbahkan Karl Marx.

    Melihat perkembangan ini, Rusia, Iran, Venezuela dan China kini sedang tampil dengan berani ke pentas politik dunia dan membangun sebuah kubu dan kubu itu secara terbuka diberi nama “Blong Anti Amerika”.

    Sejak Rabu minggu lalu, pasar Bursa Efek, atau pasar di mana orang-orang terkaya di Indonesia berjual-beli, seperti kegiatan jual-beli di pasar biasa, tetapi dalam bentuk saham dan bursa ditutup. Penutupan dimaksud dipicu aliran uang dari Indonesia semakin ramai keluar dari Indonesia dan dengan demikian akan meninggalkan lubang besar dalam kantong keuangan NKRI. Oleh karena itu, untuk menghentikan banjir keluar dimaksud, maka pasar saham/ bursa efek Jakarta ditutup sejak Rabu minggu lalu dan dibuka kembali hari ini, Senin 13 Oktober 2008.

    Sementara itu, matauang Rupiah juga semakin melemah. Dulunya nilai tukar untuk US$1 adalah Rp.9000, tetapi kini sudah mencapai Rp.10.000,-

    Apa artinya buat kita orang Papua?

    Kemungkinan yang paling mudah dilakukan adalah “MENARIK UANG DARI BANK” terutama orang Papua yang menabung banyak uang di bank-bank NKRI perlu menarik duitnya, mengingat kalau NKRI bangkrut, maka semua uang-uang tabungan itu akan dianggap terbakar, yang artinya tabungan Anda bisa dianggap tidak ada, atau tidak dapat dicairkan atau diambil. Bagaimana kalau sebuah bank yang bangkrut membayar kembali tabungan nasabah. Bagaimana mungkin kalau sebuah negara bangkrut secara ekonomi lalu membayar uang-uang tabungan di bank-bank di dalam negara itu?

    Oleh karena itu pemerintah kolonial RI memberikan berbagai fasilitas dan dua Pepu ditandatangani Presiden koloni NKRI hari ini untuk menyelamatkan perekonomian NKRI. Yang menjadi persoalan adalah kehancuran ekonomi kapitalisme yang merupakan bagian fundamental dari perekonomian Indonesia itu telah hancur. Maka mau tak mau, apapun yang dilakukan NKRI, dampaknya tetap akan dialami.

    Indonesia hanya dapat berbuat sejumlah hal

    1. Menenangkan rakyat agar tidak panik;
    2. Mengambil langkah-langkah politis yang secara praktis memberikan jaminan kepada para penanam modal dan penabung agar tidak menarik duitnya dari NKRI atau dari bank

    Seruan kepada Bangsa Papua

    1. Agar bilamana Anda menabung uang begitu banyak di bank-bank NKRI, supaya memikirkan segera untuk menarik tabungan Anda dari bank-bank NKRI; karena misalnya Anda menabung Rp.1 milyard, maka NKRI hanya dapat mengembalikan Rp.100 juta. Negara tidak akan bisa/sanggup menjamin Rp.1milyard, karena negara adikuasa manapun tidak pernah melakukan begitu;

    2. Agar bangsa Papua, segenap organisasi dan pemimpin Papua Merdeka untuk mempersiapkan diri untuk menjemput bola yang sedang bergulir, agar kita tidak kehilangan momentum terbaik kedua ini, setelah bangsa Papua telah menyalah-gunakan peluang pertama tahun 1960-an, dan kedua tahun 1999-2001.

    Siapkanlah dirimu, menyambut hari kiamat NKRI dan hari baru untuk Papua Barat. Kalau tidak, kita akan menonton dan pendudukan NKRI dilestarikan di tanah Papua.

    SPMNews

  • Vanuatu tidak Menegaskan Gagasan Penempatan Pengungsi Papua Barat dari PNG

    Pemerintah Vanuatu katakan negara itu tidak memberikan tawaran untuk menempatkan kembali sekelompok pengungsi Papua Barat yang sekarang ada di Papua New Guinea.

    Tanggapan ini disampaikan menyusul laporan bahwa sekitar 100 orang dari Papua Barat telah diberikan tawaran untuk memasuki vanuatu oleh Dewan Adat Nasional setempat.

    Para pengungsi, yang hidup dalam tenda-tenda di Port MOresby, katakan bahwa mereka mengajukan mengungsi ke negara ketiga.

    Akan tetapi, Komisioner Badan PBB Urusan Pengungsi mengatakan kelompok ini tidak memenuhi kriteria untuk penempatan kembali.

    Jubir PM Vanuatu dan penasehat pertama Nikenike Vurobaravu katakan dukungan penuh untuk kesejahteraan orang Papua dari para Kepala Suku tidak sama dengan tawaran untuk penempatan mereka oleh negara.

    “Kebijakan pemerintah manapun menyangkut pengungsi harus dipertimbangkan matang – kami harus memikirkan tentang aturan main internasional dan persyaratan dalam negeri kami sendiri, jadi kalau ada isu-isu seperti itu perlu, maka pemerintah akan mempertimbangkannya seturut syarat=syarat ini.”

    Nikenike Vurobaravu
    RNZI Posted at 01:47 on 10 October, 2008 UTC

  • TNI Waspadai Kebangkitan Separatis

    JAKARTA (PAPOS) -Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan selalu mewaspadai kebangkitan gerakan separatisme, termasuk yang memanfaatkan Pemilu 2009 sebagai celah untuk melakukan referendum guna memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo mengungkapkan itu menjawab wartawan, usai mendampingi mitranya Kasad Filipina mengadakan kunjungan kehormatan ke Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, di Jakarta, Rabu.

    “Ya kita pasti memberikan perhatian kepada seluruh kemungkinan yang dapat mengancam keutuhan NKRI, termasuk gerakan separatisme di daerah-daerah rawan konflik tradisional seperti Aceh, Maluku, dan Papua baik menjelang atau saat Pemilu,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, tadi malam. .

    Ia menilai, situasi keamanan dan politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) relatif kondusif meski ada beberapa insiden kriminal yang sudah diatasi pihak kepolisian setempat.

    Tentang keberadaan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan mantan anggota GAM yang kerap melakukan pertemuan dalam rangka Pemilu 2009 yang ditengarai mengarah pada referendum melepaskan diri dari NKRI, Agustadi enggan berkomentar panjang.

    Kasad menegaskan, KPA berhak membentuk partai dan mengeluarkan pendapat serta berkumpul dan berserikat karena Indonesia adalah negara demokrasi. “Jadi, bila pertemuan itu terkait persiapan pemilu yaaa…itu sah-sah saja tidak ada masalah,” ujarnya.

    Meski begitu, tambah Agustadi, pihaknya tetap akan mewaspadai setiap kemungkinan yang dapat terjadi menjelang Pemilu.

    Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen yang mengatakan, TNI sebagai penjaga kedaulatan negara tidak akan mentolerir setiap bentuk atau upaya memisahkan diri dari NKRI.

    “Namun, apa pun yang dilakukan TNI tetap berdasar pada keputusan

    politik pemerintah, termasuk menghormati nota kesepakatan damai Aceh yang ditandatangani di Helsinki,” ujarnya.

    Jadi, jika nota kesepahaman damai tersebut dilanggar atau disalahgunakan untuk memerdekakan Aceh dari NKRI maka TNI akan bertindak. “Yang jelas, TNI akan tetap waspada terhadap setiap upaya separatisme atau apapun untuk memisahkan diri dari NKRI termasuk menjelang Pemilu 2009,” kata Sagom menegaskan.(ant/nas)

    Ditulis Oleh: Ant/Papos Jumat, 10 Oktober 2008

  • Dua Peminta Suaka ke Australia Kembali – Satu Pulang ke Serui, Satunya di Merauke

    JAYAPURA- Masih ingat dengan 43 warga Papua yang melarikan diri dan meminta suaka ke negara tetangga Australia 3 tahun lalu, tepatnya akhir tahun 2005?. Ternyata dua diantaranya kembali ke tanah air, karena apa yang dialami di Australia tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya.

    Wartawan Cenderawasih Pos dari Merauke melaporkan, kedua peminta suaka ini telah tiba kembali ke tanah Air, kemarin. Yubel Kareni kembali ke Serui tempat asalnya dan Hana Gobay kembali ke Merauke. Keduanya diantar langsung oleh Konsul for Economic Affairs Kedubes Indonesia untuk Australia di Canberra, Jahar Gultom, Rabu ( 24/9) pagi kemarin, dengan menggunakan pesawat penerbangan komersial Merpati Aoba dari Jakarta. Yubel Kareni turun di Bandara Kaisiepo Biak untuk melanjutkan perjalannya ke Serui, sedangkan Hana Gobay turun di Bandara Mopah Merauke sekitar pukul 09.30 WIT.

    Sebelum pesawat mendarat di Bandara Mopah Merauke, keluarga Hana Gobay yang terdiri dari ayah ibunya, Alfons Gobay-Blastina Gobay, pamannya Haryanto Gobay, kakak kandungnya Maria Gobay dan Sopiah Dokopiah adik kandung dari ibu Hana Gobay sudah menunggu kedatangannya di Bandara Mopah Merauke.

    Saat turun dari anak tangga pesawat, Hana Gobay yang mengenakan asesoris serba hitam, topi hitam, kaca mata hitam, jaket kaos warna hitam, celana hitam dan sepatu hak tinggi warna hitam, langsung disambut pelukan ibu dan kakak perempuannya Blastina Gobay-Maria Gobay dan tantenya Sopiah Dokopiah.

    Blastina Gobay tampak mencucurkan air mata kebahagiaan saat berpelukan dengan anak bungsunya dari 4 bersaudara itu.

    ”Saya sangat bersyukur karena akhirnya dapat berjumpa dan bersama kembali dengan anak saya setelah 3 tahun lamanya berpisah. Selama ini saya hanya dapat berdoa dan berdoa untuk dapat dipertemukan kembali. Dan hari ini doa itu telah terkabulkan,” kata Blastina Gobay dengan mata berbinar tanda bahagia.

    Setelah istirahat sejenak di Viip Room Bandara Mopah Merauke, Jahar Gultom mewakili Pemerintah Indonesia menyerahkan secara resmi kepada orang tua Hana Gobay dan Pemerintah Kabupaten Merauke yang diterima langsung oleh Blastina Gobay dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dengan menandatangani surat penyerahan dan penerimaan secara resmi.

    Hana Gobay, kepada wartawan mengaku sangat senang dan gembira bisa kembali ke Indonesia, khususnya ke Merauke setelah kurang lebih 3 tahun berada di Australia. Hana mengaku tujuannya saat itu ke Australia hanya satu yakni ingin melanjutkan pendidikannya.
    ”Saat itu ada beberapa mahasiswa yang akan melanjutkan sekolah ke Australia. Nah, waktu itu saya pikir bahwa mengapa tidak bisa, kalau pergi menuntut ilmu ke luar negeri,” jelas mantan Mahasiswi Universitas Sam Ratulagi Manado, Semester VII jurusan sosiologi ini memulai keterangannya ke pers.

    Jaminan untuk melanjutkan pendidikan di Australia itu, lanjut Hana Gobay, dijanjikan langsung oleh Herman Wanggai. Karena keinginan menuntut ilmu di luar negeri itu, lanjut Hana Gobay, mereka berangkat dipimpin oleh Herman Wanggai. ”Untuk ke sana, kami sendiri yang membayar dengan menyumbang Rp 7 juta perorang,” jelasnya. Saat itu, lanjut Hana, disampaikan bahwa uang Rp 7 juta yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk mengurus pasport dan visa. ”Jadi kami ikut saja,” jelasnya.

    Diceritrakan waktu itu, pihaknya menginginkan untuk lewat Bali, namun Herman Wanggai sebagai pimpinan rombongan memberi alasan tidak perlu lewat Bali prosesnya akan lama dan butuh uang banyak. Dan meminta untuk naik perahu saja, dengan alasan nanti pada saat di perbatasan akan ada jaringan tertentu yang akan menjemputnya. ”Jadi apa yang dijanjikan tidak ada,” katanya.

    Soal keinginan pulang ke Papua, Hana Gobay mengungkapkan merupakan bagian dari haknya sebagai warga Negara Indonesia. ”Keinginan pertama itu karena hak saya untuk kembali karena saya adalah warga Negara Indonesia,” katanya. Kedua, karena ingin bertemu dengan keluarga yang ada di Merauke. Ketiga, ingin agar apa yang diperolehnya selama di Australia, yakni kursus bahasa Inggris dan computer ia ingin terapkan untuk membangun NKRI. Hana mengaku, selama di Australia, mereka diberi peluang untuk belajar Bahasa Inggris, belajar computer dan bekerja.

    Disinggung apa ada keinginan yang lainnya untuk kembali ke Papua? Hana mengaku ada. Hanya saja, ada saja issu yang dikembangkan untuk tidak kembali ke Papua karena akan dipenjara, diinterogasi dan dibunuh yang membuat mereka takut pulang. ”Jadi seperti itu. Tapi saya punya tekad bahwa saya sebagai warga Negara Indonesia punya hak untuk kembali dan saya terlepas dari mereka,” katanya. Karena dengan tekad itu akhirnya meminta untuk dipulangkan. ”Mereka katakan bahwa kalau kamu pulang dengan selamat, maka kami akan siap pulang. Jadi begitu,” jelasnya.

    Menurut Hana, keinginan pulang itu tidak hanya baru dilakukan pada bulan Juli lalu, tapi sejak tiba di Australia. Sebab, visi yang disampaikan ternyata berbalik 180 derajat saat sampai di Australia. Hana yang telah kembali dengan selamat itu, mengaku akan melanjutkan kuliahnya yang sempat terbengkai, namun bukan lagi di Manado tapi akan melanjutkan di perguruan tinggi yang ada di Papua. Selain itu, lanjutnya, jika ada perhatian dari pemerintah dirinya berencana akan membuka kursus bahasa Inggris.

    Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dimintai tanggapannya terkait kepulangan 2 warga Papua setelah sebelumnya meminta suaka politik ke Australia, mengatakan, yang menjadi istimewa itu jika setiap warga bangsa tidak kehilangan rasa cinta tanah airnya. ”Itu yang istimewah. Sejauh-jauh bangau mengangkasa tapi pasti akan kembali ke kubangan. Hujan mas di negeri orang dan hujan batu di negeri sendiri tidak ada seindah negeri sendiri. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan di negeri manapun kalau bukan di negeri sendiri,” kata Bupati Gebze dengan mengutip kata filsafat. Sebab, menurut Gebze, meski ada kekurangan atau apapun tapi kita bisa merasakan bahwa denyut nadi dan jantung bisa berdenyut bebas tanpa harus mengalami hambatan di seluruh tubuh. Karena itu yang harus menjadi prinsip bahwa setiap orang harus kembali mencintai negeri dan bangsanya dan tanah airnya. ”Karena apa. Karena hidup kita itu adalah belahan jiwa dari tanah air, bangsa dan keluarga. Kalau pisah dari keluarga betapa tersiksanya. Sehingga kita harus kembali bersekutu dan keutuhan kasih sayang dan kedamaian. Karena tidak ada kedamaian dimanapun. Sekalipun di gua tidak pernah ada kedamaian. Karena keadamian yang hakiki itu ada di dalam hati sanubari kita sendiri,” jelas Bupati panjang lebar. Disinggung apa ada perhatian khusus bagi warga yang kembali tersebut, Bupati Gebze menandaskan semua warga Negara diberlakukan sama dan tidak ada dibeda-bedakan.
    Sedangkan, Wakil Ketua II DPR Papua, Paskalis Kossy, S.Pd mendengar informasi menyambutnya dengan antusias. “Bagus itu, kalau memang ada keinginan pulang itu sangat positif,” tukasnya kepada Cenderawsih Pos kemarin.

    Dikatakan, selaku pemerintah daerah, ia juga sangat berterima kasih karena perwakilan pemerintah RI di Australia sudah memfasilitasi kedua WNI asal Papua itu untuk kembali ke tanah air dan berkumpul kembali bersama keluarganya.

    Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pengalaman kedua orang itu hendaknya menjadi pelajaran bagi warga lainnya yang juga berniat meminta suaka politik ke negera lain ataupun berbeda idelogi. “Ini menjadi pelajaran yang bagus bagi semua yang ingin minta suaka ke negara lain, disana mereka ternyata hidup susah. Jadi sebenarnya lebih baik hidup di tanah sendiri, tetapi dihargai dan bermartabat dan bebas melakukan apa saja dari pada hidup di negara orang tetapi menderita,” katanya.

    Karena itu kata Paskalis Kossy, jika ingin meminta suaka ke luar negeri hendaknya berpikir masak-masak agar tidak menyesal dikemudian hari. “Karena bagaimanapun, tinggal di negeri orang dengan di tanah sendiri sangat jauh berbeda, jadikan itu pelajaran besar bagi kita semua,” katanya.

    Ia juga berharap, hal itu juga bisa diikuti oleh WNI asal Papua lainnya yang masih ada di luar negeri agar kembali ke tanah air dan membangun tanahnya sendiri sehingga bisa hidup lebih baik dimasa depan di tanahnya sendiri.

    Sementara itu siaran pers yang dikeluarkan Direktorat Informasi dan Media Deplu tertanggal 23 September yang diterima koran ini menyebutkan, keputusan kembalinya 2 warga Indonesia yang sempat meminta suaka politik ke Australia, atas kerelaan dan didorong oleh rasa kecewa mereka atas janji-janji dan keterangan palsu Herman Wanggai dan kelompoknya kepada mereka. Karena itu mereka telah menghubungi KBRI yang ada di Australia pada Juli 2008 dan mereka meminta dibantu untuk dikembalikan ke Papua. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Melbourn dan KBRI Canberra telah memfasilitasi keduanya pulang ke kampung halamannya di Papua. Selama proses pemulangan, mereka mendapatkan intimidasi dari sesama suaka lainnya tapi mereka asemakin mantap untuk kembali. Pemerintah, lanjutnya, berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan mengingat mereka masih menjadi warga negara Indonesia. Karena itu Pemerintah Indonesia tidak hanya menyetujui tapi juga memfasilitasi kepulangan mereka.

    Diharapkan kepulangan mereka ini dapat membuka hati dan mata mereka yang masih terus berusaha memojokan Indonesia melalui berbagai cara untuk melihat secara objektif kondisi di tanah air pada umumnya dan Papua pada khususnya. ”Kedua warga Negara Indonesia tersebut menunjukan keberaniannya untuk mengambil sikap ditengah-tengah disinformasi dan tekanan. Karena mereka yakin akan hidup dan kondisi yang baik di Papua,” katanya dalam siara pers. Kepulangan 2 warga Indonesia ini juga, membuktikan bahwa persekusi sebagai alasan permintaan suaka sama sekali tidak terbukti akan tetapi lebih sebagai korban dari konspirasi politik dan tipu daya Herman Wanggai beserta pendukungnya. ”Kalau mendengar dari Hana dan Yubel, kemungkinan masih ada yang ingin kembali. Sebagai perwakilan kita (Pemerintah Indonesia,red) di Australia, adalah kewajiban kita memfasilitasi dan membantu kalau mereka mau pulang,” tambah Jahar Gultom, Konsul Ekonomi di KBRI Caberra ini menambahkan setelah menyerahkan Hana Gobay secara resmi yang diterima orang tuanya dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze di ruang Viip Room Bandara Mopah Merauke. (ulo/ta)

  • Dana Kekayaan Norwegia Menjual Saham di Rio Tinto karena Penambangan di Papua Barat dinilai Perusak Alam dan Pelanggar HAM Parah

    [Terjemahan kasar SPMNews]

    The Times, September 10, 2008

    David Robertson, Business Correspondent

    Salah satu pemegang saham terbesar Rio Tinto telah menjual 500 juta poundsterling saham di perusahaan dimaksud karena keprihatinan atas penambangan di Grasberg, yang dikenal sebagai penambangan terburuk di dunia.

    US$375 juta (213 triliun poundsterling) dana kekayaan kedaulatan Norwegia katakan pada hari Selasa bahwa sahamnya telah dijual setelah gagal membujuk Rio untuk meningkatkan praktek operasinya di penambangan Papua Barat.

    Menteri Keuangan Norwegia secara terbuka membuat malu Rio dengan sebuah pernyataan yang menyalahkan rapor buruk perusahaan karena “kerusakan alam yang sangat buruk.”

    Operasi Grasberg di Papua Barat, Indonesia, merupakan penambangan emas terbesar dan penambangan tembaga terbesar ketiga di dunia, tetapi penambangan ini terkenal kotor di mata aktivis lingkungan dan HAM.

    Grasberg dioperasikan oleh Freeport McMoRan, sebuah perusahaan penambang berbasis di New Orleans, dan Rio memiliki 40 persen dari saham dalam penambangan terbuka di sana.

    Aktivis HAM menyatakan pihak keamana Freeport dan militer Indonesia bertanggungjawab atas berbagai pemerkosaan, penyisaan, pembunuhan dan penahanan tanpa proses peradilan bagi masyarakat adat yang tinggal di dekat wilayah penambangan. Freeport terus-menerus saja menyangkal semua tuduhan ini.

    The Australian Council on Overseas Aid melaporkan bahwa pada 1994 dan 1995 militer Indonesia, dibantu oleh pihak keamanan perusahaan, bertanggungjawab atas kematian atau kehilangan 22 masyarakat adat dan 15 lainnya dicap oleh militer Indonesia sebagai gerilyaawan Papua Merdeka.

    Setelah tekanan dari pemegang saham, Freeport menyatakan kepada US Securities and Exchange Commission bahwa ia telah membayar militer Indonesia sebesar $4.7 juga pada 2001 dan $5.6 juga pada 2002 untuk pelayanan sekuriti.

    Kiprah penambangan di Grasberg juga merupakan sumber kontroversi. Sampah yang dibuang 230 ribu ton tailing, atau ampas bebatuan, yang dibuang ke kali Ajikwa setiap hari dan pegian lingkuan hidup menyatakan perbuatan ini telah mendatangkan polusi tingkat tinggi.

    Tailing pertambangan sering di-laced dengan cyanide, yang dipakai untuk dalam proses ekstraksi emas, dan sejumlah toksik emas seperti lead, tembaga dan senk. Laporan oleh Friends of the Earth (Walhi Internasional) mengatakan drainase dari buangan penambangan merupakan dampak dari penambangan terbuka yang menumpuk tingkat selenium dan arsenic dalam system air yang ada. Hingga 70 persen kehidupan di dalam air telah punah, karena sampah beracun dimaksud.

    Seorang Jubir Rio Tinto katakan, “Kami bekerjasama secara dekat dengan Freeport dan merasa senang dengan pekerjaan yang dilakukan di Grasberg. System pengelolaan tailing dilakukan dengan baik dan kerusakaan yang dituduh tidak benar.”

    Akan tetapi, pandangan ini tidak diterima oleh Dana Pensiun Pemerintah Norwegia, yang mengelola kekayaan yang dihasilkan oleh Minya Laut Utara dari negara dimaksud.

    Kristin Halvorsen, Menkeu Norwegia katakan, “Tidak ada inidikasi bahwa praktek kotor perusahaan ini akan dirubah dalam waktu dekat. Perusahaan kami tidak bisa mengambil untung dari perusahaan kotor seperti ini.”

    Rio Tinto membalasnya dengan mengatakan bahwa mereka memang sudah lama tahu keprihatinan dari pemegang saham ini, tetapi begitu merasa kaget dan kecewa karena sudah ambil keputusan untuk menjual sahamnya.

    Owen Espley, jubir dari Friends of the Earth, katakan: “Sungguh baik sekali orang Norwegia sudah mulai mencoba menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi perilaku dan kemudian lari kalau pengaruh mereka tidak ada hasil.”

    Penambangan Grasberg memberikan kontribusi $159 juta kepada keuntungan Rio tahun lalu sebesar $7,3 triliun, tetapi operasi ini dijadwalkan untuk ekspansi besar-besaran tahun ini. Diperkirakan penambangan ini sudah berada di wilayah Lorentz Park, Cagar Alam Dunia, mencakup 230 km persegi. Richard Solly, seorang aktivis lingkungan hidup dari London Mining Network, katakan: “Dalam hal polusi lingkungan, tanpa ragu bisa dikatakan perusahaan ini salah satu dari yang terburuk di dunia.”

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?