PAPUApost.com

Tag: dukungan Vanuatu

  • Pilot Laut Vanuatu telah Menurunkan Ultimatum Terhadap NKRI 23 Desember 2004

    Pilot Laut Vanuatu telah Menurunkan Ultimatum Terhadap NKRI 23 Desember 2004

    Mulai tanggal 20 Desember 2004 sampai tanggal 10 Januari 2005 diselenggarakan sebuah Konferensi para Kepala Suku Melanesia, yang belum banyak orang West Papua ketahui. Padahal konferensi ini juga disponsori oleh sejumlah Kepala Suku dari Tanah Papua. [Kami maksudkan Tanah Papua ialah pulau New Guinea dari Raja Ampat sampai Samarai dan Trobian Islands]

    Acara ini diorganisir oleh sebuah LSM Vanuatu bernama NKDT. Lembaga NKDT merupakan sebuah LSM yang dimiliki oleh para kepala-kepala suku seluruh Republik Vanuatu. Ketuanya, Mr. Lai Sakita mengorganisir pertemuan ini, disponsori oleh sejumlah menteri negara itu.

    Dari Tanah Papua diundang: Dua toko West Papua, Dr. OPM John Otto Ondawame dan Mr. Rex Rumakiek sebagai tokoh OPM. Dari Tanah Papua ada dua orang Kepala Suku dan dua orang utusan khusus dari Panglima Teringgi TPN/OPM Gen. TPN Mathias Wenda.

    Pertemuan para Kepala Suku dilakukan di dua tempat, yaitu di Lenakel, Pulau Tanna, dan di Port Vila, pulau Efate.

    Konferensi ini diwarnai dengan perayaan Natal bersama para Kepala Suku 25 Desember 2004 dan Perayaan bersama Tahun Baru 01 Januari 2015.

    Sidang-sidang yang diselenggarakan dalam konferensi ini terbagi dua setting. Yang pertama setting LSM, di mana para tokoh Papua Merdeka dan LSM Melanesia diberikan kesempatan untuk bertukar-pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan LSM seperti seminar, lokakarya dan pidato-pidato.

    Setting kedua ialah Rapat Para Kepala Suku, yang diselenggarakan dari pagi sampa selama-lamanya, hingga tertidur, di honai-honai adat yang disediakan oleh para Kepala suku setempat.

    [Perlu diketahui bahwa Honai Adat di Vanuatu pada umumnya di bawah Pohon Beringin. Nama dalam bahasa Bislama Vanuatu disebut Nakamal. Salah satu Nakamal, atau Nakamal Induk buatan pemerintah dari semua Nakamal asli ialah Namamal Malvatumauri di mana dibentuk United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Tentang layout dan setting Rumah Adat suku-suku Vanuatu tidak perlu dijelaskan di sini, karena perlu blog tersendiri.]

    Ada Pohon Beringin terbesar baik di Port Moresby maupun di Lenakel yang dijadikan sebagai Nakamal. Di Port Vila terletak di Freshwota Field, dan di Lenakel tepat di tempat pengolahan Tanna Coffee.

    Banyak pidato disampaikan, banyak kemampuan adat ditampilkan, banyak tarian ditunjukkan, banyak pidato disampaikan, dengan cara-cara khas Kepala Suku Melanesia. Utusan dari West Papua teringat bagaimana cara para Kepala Suku berbicara di kampung-kampung, secara silih berganti, secara sambung-menyambung, secara balas-membalas, dengan cara berdiri dan bicara, lalu duduk kembali ke lokasi kerumunan anggota sukunya.

    Dari sejumlah pidato itu, ada satu orang yang muncul, umurnya tidak terlalu tua, sekitar 30 tahun. Orangnya kekar, sangat Vanuatu tampilannya. [Sekedar diketahui, orang Vanuatu sama dalam tampilan dengan orang New Guinea dari Kerema, Yalimo, Kayu Pulo, Depapre, Wandamen, dan sebagian kecil seperti orang Pegunungan Tengah juga ada. Khususnya pulau Tanna ialah pulau yang dipenuhi oleh orang-orang Vanuatu mirip orang pegunungan New Guinea. Orang-orang seperti Lai Sakita dan Joe Natuman adalah orang Tanna. Di era Joe Natuman-lah WPNCL didorong untuk mendaftarkan diri di MSG. Di era beliau-lah ULMWP dibentuk. Di era beliau-lah ULMWP diterima sebagai anggota peninjau. Itulah sebabnya Joe Natuman dilengserkan oleh NKRI dan negara Barat yang selama ini menikmati emas, perak, gas dan lainnya dari Tanah Papua lewat NKRI

    Pada tanggal 24 Desember 2004, sang Kepala Suku ini bertutur:

    Saya adalah seorang pilot. Ya, pilot adat. Saya bertugas menerbangkan pesawat-pesawat tempur, untuk menghadapi berbagai macam jenis musuh manusia Melanesia. Saya sudah bertemu kalian semua di seluruh Melanesia. Kalian tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal kalian semua.

    Ya, saya pilot, tetapi saya punya tugas menerbangkan pesawat di dalam laut. Ya, saya terbang di laut.

    Mulai hari ini, penerbangan akan terus saya lakukan, dari ujung Melanesia sampai ke mana-mana saja, di tempat-tempat di mana orang Melanesia dijajah, dikuasai, dikuras dan dibubuh.

    Penerbangan ini dimulai tanggal 25 Desember 2004, dan akan berakhir setelah West Papua merdeka dari NKRI.

    Oleh karena itu, saya akan berhenti terbang hanya setelah para Kepala Suku West Papua datang kembali dan memerintahkan saya berhenti. Sebelum itu, saya akan terus dan terus, dan terus terbang, sampai Papua Merdeka, ya sampai Papua keluar dari Indonesia.

    Sudah lama PMNews mencatatat di bawah Komando Pasukan Non-Manusia, yang dikomandoi oleh “Captain Commando” telah menyurati Megawati Sukarnoputri sebagai anak Pendiri NKRI dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Prsiden Republik Indonesia beperapa tahun lalu, menceritakan kisah ini dan memintakan kepada kedua beliau untuk mempertimbangkan kemerdekaan untuk West Papua.

    Sebagai balasan, SBY pernah mengumumkan di media TV mainstream di Indonesia

    1. https://news.detik.com/berita/1486313/sby-jangan-percaya-tahayul-di-tengah-bencana-
    2. https://www.antaranews.com/berita/114168/presiden-yudhoyono-minta-masyarakat-jangan-percaya-tahayul
    3. https://www.viva.co.id/berita/nasional/186879-sby-bencana-alam-jangan-percaya-takhayul

    Pertanyaan sekarang adalah

    1. Bagaimana kalau takhayul itu terbukti dan benar-benar dialami orang manusia modern yang rasional ini?
    2. Bagaimana kalau yang dibilang takhayul itu justru beresiko menelan korban jiwa manusia, yang adalah rakyatnya sendiri?

    Presiden Kolonial Joko Widodo kiranya diberitahu juga oleh SBY dan Megawati Sukarnoputri tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau tidak, pemimpin kolonial NKRI akan menipu rakyatnya sendiri, padahal nyawa rakyatnya sendiri menjadi tumbal atas politik yang kotor dari para pemimpin negara.

     

  • Vanuatu BUKAN Tempat Wisata Politik Aktivis Papua Merdeka untuk Datang Lalu Bubar

    Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua mengingatkan kepada semua pejuang Papua Merdeka untuk mencamkan dengan baik apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini. Berdasarkan perintah dari Panglima Tertingi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Kantor Sekretariat TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyampaikan penyesalan atas kinerja para pengurus ULMWP yang menjadikan Port VIla dan Vanuatu sebagai tempat wisata politik sementara dan kemudian meninggalkan negara kepulauan itu tanpa bekas.

    Walaupun rakyat dan pemerintah Vanuatu, bersama dengan rakyat dan pemerintah Solomon Islands, bersama dengan pemerintah dan rakyat Papua New Guinea telah berbuat apa saja yang mereka bisa lakukan menurut kapasitas dan panggilan yang mereka miliki. Itu sudah cukup.

    Kami para gerilyawan Papua Merdeka juga mengambil posisi di hutan rimba dan setiap saat bersedia mengangkat senjata. Akan tetapi para pejabat ULMWP yang seharusnya tinggal di Port Vila Vanuatu, ternyata tidak.

    Situasi ini menunjukkan riwayat perjuangan bangsa Papua seperti yang dialami oleh para pendahulu kita kana terulang kembali.

    Para tokoh Papua Merdeka antara lain Nicolaas Jouwe, Otto Ondawame, Jacob Prai, Seth Roemkorem, dan sebagainya, telah dibawa ke negara-negara barat. Tujuan perjalanan mereka secara pribadi memang untuk memperjuangkan Papua Merdeka dari negara barat sana. Mereka menduga bahwa mereka akan lebih kuat membantu Papua Merdeka dari sana.

    Tetapi apa yang terjadi?

    Satu hal yang jelas buat kita semua adalah “tenaga mereka, waktu mereka dan kekayaan mereka secara intelektual dan secara kharisma” dikuras habis, dipermainkan, dihabiskan, sampai-sampai mereka duduk menganga di kursi sebagai orang Papua, presiden, pemimpin lanjut usia dan mulai mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yagn tidak teratur, tidak membantu dan tidak mendukung Papua Merdeka.

    Satu-satunya tokoh Papua Merdeka yang harus kita banggakan ialah Alm. Dr. OPM Otto Ondawame, sebagai tokoh intelektual OPM, beliau menyadari bahwa berkewarga-negaraan Swedia dan tinggal di Swedia sama sekali tidak membantu Papua Merdeka. Oleh karena itu, bersama Senior OPM Andy Ayamiseba, pada tahun 2001, mereka menginisiasi dan membentuk WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), yang kemudian pada tahun 2003 disahkan oleh Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri waktu itu, Serge Rialuth Voghor.

    Para pemimpin Papua Merdeka yang ada di dalam negeri memang harus pulang ke tanah air, karena persoalan Papua Merdeka ada di dalam Negeri. Akan tetapi mengapa para aktivis dan pemimpin Papua Merdeka meninggalkan Vanuatu? Apakah pemeirntah Vanuatu mengusir mereka? Tidak, rakyat dan pemerintah Vanuatu telah secara resmi memberikan Kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mereka telah membantu ULMWP mendaftar menjadi anggota MSG (Melanesian Spearhead Group), mereka terus berusaha membantu sesuai degnan kemampuan mereka. Akan tetapi yang terjadi ialah para pemimpn Papua Merdeka TIDAK MENSYUKURI pemberian rakyat dan pemerintah Vanuatu.

    Pengorbanan nyawa yang berjatuhan di rimba New Guinea, pahlawan tanpa nama yang bersebaran di mana-mana, dan kematian para tokoh di luar negeri seharusnya kita dapat akhiri scara bermartabat dengan cara memfokuskan diri kepada perjuangan ini dengan “menanam lutut”  di nama kita harus tanam lutut, dan “duduk bertempat tinggal” di mana kita harus bertempat-tinggal demikian himbaian dari Gen. TRWP Mathias Wenda.

    Dari MPP TRWP, mengundang semua tokoh, pemimpin dan aktivis Papua Merdeka, untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan Papua Merdeka, oleh saudara-saudara Melanesia, dan oleh Tuhan Yesus sebagai Panglima MahaTinggi Revolusi West Papua dengan cara

    • Datang dan duduk di Kantor ULMWP
    • Berpikir dan berbicara dari Kantor ULMWP
    • Selesaikan perjuangan Papua Merdeka dari Kantor ULMWP

    Kalau tidak demikian, kita sudah di-anggap remeh oleh analis politik dan inteligen di seluruh dunia, terutama dari Idnonesia, bahwa irama panas-panas tahi ayam Papua Merdeka itu sudah biasa, sudah lebih dari setengah abad orang Papua memang begitu. Sebentar lagi akan dingin, sebentar lagi para Wisatawan Politik (Political Tourists) yang berkunjung ke Vanuatu akan pulang dan masalah akan redah. Buktinya benar, bukan?

     

    Baca juga

     

  • Kali ini Vanuatu desak ACP-EU dukung resolusi West Papua

    Kali ini Vanuatu desak ACP-EU dukung resolusi West Papua

    Okctovianus Mote dari ULMWP (kanan) bersama delegasi Vanuatu di Pertemuan Regional Joint Parliamentary Assembly ke-14 ACP-EU di Port Vila, Vanuatu 19-21 Juli 2017 – gov.vu
    Okctovianus Mote dari ULMWP (kanan) bersama delegasi Vanuatu di Pertemuan Regional Joint Parliamentary Assembly ke-14 ACP-EU di Port Vila, Vanuatu 19-21 Juli 2017 – gov.vu

    Jayapura, Jubi – Vanuatu kembali menyerukan kepada negara-negara Africa, Caribbean, Pacific (ACP)  dan European Union (EU) untuk memberikan dukungan terhadap Resolusi atas hak penentuan nasib sendiri West Papua dan perhatian terhadap pelanggaran HAM di wilayah rumpun Melanesia ini.

    Di dalam pernyataan publik pemerintah Vanuatu yang dirilis situs resminya, Jumat (21/7/2017), Vanuatu mengajak para anggota parlemen ACP EU angkat bicara dan tunjukkan keprihatinan serta dukungannya atas hak-hak rakyat Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan bergabung  dengan delapan negeri-negeri Kepulauan Pasifik lainnya demi keadilan dan penghormatan atas hak penentuan nasib sendiri itu.

    Pertemuan regional ke-14 Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU itu dilakukan di Port-Vila, Vanuatu sejak tanggal 19 Juli hingga 21 Juli lalu. Lebih dari 100 delegasi dari Uni Eropa dan negeri-negeri di Afrika, Karibia dan Pasifik dikabarkan hadir.

    ACP-EU, menurut Vanuatu juga dapat meneruskan seruan dukungan tersebut ke badan-badan regional dan lintas pemerintahan global seperti Uni Afrika, CARICOM dan badan-badan regional dan sub-regional multilateral lainnya untuk membuat  resolusi atas West Papua dan pembatasan perdagangan dengan Indonesia.

    “Sebagai negara-negara anggota PBB, negeri-negeri di dalam ACP-EU dapat ikut memberi tekanan pada PBB agar melakukan referendum kembali di West Papua di bawah pengawasan internasional, atau setidaknya mendaftarkan West Papua sebagai sebuah wilayah tak berpemerintahan sendiri,” tulis pemerintah di dalam pernyataan tersebut.

    Vanuatu juga meminta agar ACP-EU mendukung satu suara atas pengajuan resolusi West Papua pada pertemuan gabungan parlemen ACP-EU  berikutnya bulan Oktober mendatang agar resolusi tersebut bisa diadopsi pada pertemuan Konsil Menteri-Menteri ACP di bulan November 2017.

    Seruan Vanuatu tersebut juga ditujukan pada wakil parlemen masing-masing negara ACP-EU untuk mendorong pemerintahannya masing-masing menyuarakan isu West Papua di berbagia level multilateral.

    Di dalam pernyataan tersebut Vanuatu mengangkat isu kejahatan terhadap kemanusiaan di West Papua yang memakan korban hingga ratusan ribu jiwa sejak aneksasi oleh Indonesia tahun 1963 dan memuncak di era kediktatoran Seeharto melalui berbagai operasi militer era 1970-an dan 1980-an.

    “Otoritas negara Indonesia, para pemukim dari Indonesia dan perusahaan Indonesia pelan tapi pasti memegang kontrol atas semua aspek dan arena kehidupan orang Papua.

    Indonesia mengklaim telah membangun West Papua, tetapi lupa pada fakta bahwa pembangunan itu terutama hanya menguntungkan orang-orang Indonesia dan bukan orang Papua,” tulis pemerintah.

    Sebelumnya kepada Loop Vanuatu (21/7), Marco Mahe anggota parlemen Vanuatu mewakili wilayah konstituen Santo, mengatakan negeri-negeri ACP telah lebih dulu mendukung  untuk mengangkat isu pelanggaran HAM di West Papua dalam pertemuan terpisah sebelum pembukaan pertemuan parlemen gabungan ACP-EU.

    Dia katakan delegasi Vanuatu ada dua pertemuan pendahuluan sebelum acara pembukaan oleh Presiden Republik Vanuatu yang baru, Pastor Tallis Obed Moses.

    Pertemuan pendahuluan ACP tersebut dipimpin oleh co-Presiden Majelis Gabungan Parlemen ACP-EU, Ibrahim R. Bundu. Turut hadir wakil West Papua, Octovianus Mote dari ULMWP.

    Pertemuan gabungan parlemen EU-ACP ini memfokuskan pembicaraan pada isu perubahan iklim dan kemitraan Eropa dan Pasifik.

    Isu West Papua tetap diangkat oleh Republik Vanuatu menyusul pernyataan senada oleh Pacific Islands Coalition for West Papua (PICWP) awal Mei lalu di hadapan Pertemuan Konsil Menteri-menteri 79 anggota ACP.

    Waktu itu PICWP meminta ACP agar membuat resolusi akhir untuk menyatakan dukungan pada penentuan nasib sendiri West Papua di pertemuan Konsil November mendatang. (*)

  • Vanuatu Seruhkan ACP-EU Membuat Resolusi Tentang West Papua

    Vanuatu meminta:

    – Parlemen-Parlemen ACP-EU dapat menyuarakan keprihatinan mereka dan mereka dapat mendukung hak Papua, termasuk hak penentuan nasib sendiri – sebagaimana diseruhkan 8 negara Pasifik untuk keadilan dan penghormatan terhadap hak untuk penentuan nasib sendiri.

    – Mereka bisa mendapatkan badan antar pemerintah regional dan global seperti Uni Afrika, CARICOM dan badan multilateral regional dan sub regional lainnya untuk memberikan resolusi dan membatasi hubungan komersial dan lainnya dengan Indonesia.

    – Sebagai negara anggota negara PBB ACP -EU dapat menuntut referendum yang diawasi secara internasional (atau setidaknya kembali didaftarkan pada teritori tanpa pemerintahan -dekolonisasi).

    – Dukungan dengan satu suara resolusi yang diusulkan dalam pertemuan parlemen gabungan ACP-UE mendatang pada bulan Oktober dan juga resolusi tentang Papua Barat untuk diadopsi pada pertemuan Dewan Menteri ACP pada bulan November 2017.

    – Mendesak Anggota Parlemen ACP-UE untuk mendesak pemerintah masing-masing untuk menangani masalah Papua Barat di tingkat multilateral dan membantu Indonesia menyelesaikan 54 tahun krisis ini.

    Sumber: https://www.gov.vu/…/240-port-vila-acp-eu-heard-that-more-1…

  • Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua

    H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 - IST
    H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 – IST

    Jayapura, Jubi – Lambatnya tindakan nyata pemerintah Indonesia terhadap berbagai rekomendasi PBB dan laporan HAM terkait West Papua, membuat tujuh negara-negara Pasifik desak PBB tangani situasi West Papua secara menyeluruh melalui laporan terpadu terkait situasi sebenarnya di West Papua.

    Tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) itu, diwakili Vanuatu, kali ini menegaskan desakannya kepada Presiden Dewan HAM dihadapan Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

    Mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon,Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pembangunan Komunitas Vanuatu, meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

    “Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.

    Pasalnya, lanjut Warsal, beberapa pernyataan baru-baru ini dari pemegang mandat Dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia.

    Pemegang mandat yang dimaksud adalah Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi; Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi sewenang-wenang dan diluar hukum; serta Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya.

    “Kami juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua,” ujar Warsal.

    PCWP juga menuntut perhatian Dewan HAM PBB terhadap sejumlah laporan lengkap terkait eksekusi aktivis dan penangkapan di luar hukum, pemukulan dan penembakan mematikan terhadap aksi-aksi damai, termasuk pelajar.

    Situasi kekerasan terhadap perempuan Papua juga menjadi bagian yang dituntut PCWP untuk diperhatikan PBB.

    Tahun lalu 7 negara Pasifik yang tergabung dalam PCWP ini juga angkat bicara terkait isu West Papua di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.

    Sesalkan pemerintah Indonesia

    Warsal secara khusus memberikan catatan negative terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di West Papua. Secara khusus mereka menekankan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia di tiga wilayah West Papua: Wasior, Wamena dan Paniai yang sudah mendapat rekomendasi jelas dari KOMNAS HAM.

    “Seharusnya sudah bisa dihukum menurut hukum Indonesia dan internasional,” tegas Warsal.

    Pernyataan yang ditunggu-tunggu cukup banyak pendukung kemerdekaan Papua pengguna media sosial ini juga menggarisbawahi aspek pelanggaran HAM lainnya oleh pemerintah Indonesia yang menurut mereka telah terjadi puluhan tahun namun dibiarkan sampai saat ini, yaitu migrasi.

    “Migrasi dari orang-orang non Papua ke West Papua telah mengarah pada penurunan dramatis prosentase populasi masyarakat asli Papua.”

    Pemerintah Indonesia, menurut PCWP, hingga saat ini tidak dapat mengurangi atau menghentikan pelanggaran HAM yang beragam dan meluas tersebut. “Tidak ada tindakan segera yang dilakukan pemerintah untuk memberi keadilan pada korban, apalagi yang bertanggung jawba dan transparan.”

    Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mengumpulkan laporan periodic HAM yang menjadi norma internasional bagi seluruh anggota PBB.

    Desakan terpadu

    Kali ini PCWP meminta perhatian Dewan HAM PBB lebih menyeluruh, terpadu atau tidak parsial terhadap situasi pelanggaran HAM di Papua dengan memperhatikan seluruh prosedur dan perjanjian internasional yang relevan.

    “Laporan Komisioner Tinggi harus memperhatikan informasi dari Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, termasuk laporan dari organisasi-organisasi regional dan internasional serta organisasi non-pemerintah, termasuk semua peraturan Internasional menyangkut HAM, konvensi-konvensi terkait, serta hak penentuan nasib sendiri,” tegas Warsal.

    Mereka berharap laporan itu juga akan membuat rekomendasi tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua, serta akses penuh semua orang di West Papua yang diperlukan untuk pembuatan laporan terpadu tersebut.

    “Tuan Presiden, sebagai penutup saya percaya bahwa tantangan-tantangan terkait West Papua harus dikembalikan menjadi agenda Perserikatan Bangsa Bangsa,” tegas Warsal di penghujung pidatonya.

    Respon Koalisi Internasional untuk Papua

    Sebelumnya, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) telah meminta Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat bagi wartawan internasional, pengamat independen, organisasi hak asasi manusia dan Palang Merah Internasional (ICRC).

    ICP yang didukung Dewan Gereja Dunia (WCC)pada 22 Februari lalu di Pusat Ekumenis di Jenewa mendesak agar Indonesia mengakhiri kekerasan dan impunitas yang berlangsung di Papua.

    Peter Prove, direktur Komisi Urusan Internasional WCC dari Gereja Urusan Internasional (UCLA) mengutip kata-kata Sekjen WCC, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, yang mengunjungi Papua Barat pada tahun 2012, mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung pernyataanRev. Dr Olav Fykse Tveit setelah kunjungan.

    “Kami mendukung perjuangan hak asasi manusia rakyat Papua. Kami mendesak diakhirinya kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas. Selain itu, kami mendukung penegakkan keadilan sosial dan ekonomi melalui dialog serius dan proses politik yang konkrit yang berupaya mengatasi akar penyebab masalah ini,” kata Tveit, yang dikutip Peter Prove.

    Dalam kesempatan yang sama, Rev. Francois Pihaate, sekretaris jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik yang berbasis di Fiji, mengatakan gereja-gereja di wilayah tersebut sangat prihatin tentang kekerasan di Papua.

    “Bagaimana kita sebagai gereja bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar dunia kita sendiri? Itulah mengapa sebagai gereja, kita juga harus peduli terhadap apa yang terjadi di Papua Barat. Papua Barat itu bagian dari masyarakat Pasifik, sehingga komunitas Pasifik seharusnya menunjukkan solidaritas dan aksi,” kata Pihaate.

    Denny Abdi, anggota misi Indonesia untuk PBB di Jenewa membantah data-data yang dipaparkan oleh ICP, yang menyebutkan hampir lima ribu orang ditangkap pada tahun 2016.

    Namun dijelaskan oleh Veronica Koman, aktivis Papua Itu Kita dan pengacara publik, bahwa data-data itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penangkapan bukan hanya terjadi di Jayapura saja, tapi juga di Sentani, Merauke, Manokwari, Sorong, Kaimana, Menado, Timika dan Jawa.

    “Di Jayapura saja, lebih dari 1000 orang ditangkap pada bulan Mei 2016,” kata Koman.(*)

  • Sogavare: Para pemimpin MSG wajib hasilkan keputusan positif

    Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro - IST
    Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro – IST

    Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Manasseh Sogavare melakukan tur ke Vanuatu, Fiji dan PNG dalam rangka membangun konsensus dengan para pemimpin Melanesia lainnya terkait sejumlah isu penting dengan cara dialog dan persaudaraan Melanesia.

    Menurutnya, dalam rilis yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Selasa (17/1/2017), tur tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri Desember lalu di Port Vila, tur tersebut untuk membicarakan dua isu penting dengan para pemimpin MSG.

    Isu pertama adalah restrukturisasi sekretariat MSG di Port Vila agar memastikan kesesuaiannya dengan prioritas-prioritas anggota MSG serta memberikan layanan mendesak pada warga MSG. Isu selanjutnya adalah Pedoman Keanggotaan.

    Akhir tahun lalu pihak-pihak yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, seperti Pastor Allan Nafuki, Ketua Asosiasi  Free West Papua Vanuatu (VFWPA) mengaku kecewa karena para pemimpin MSG tidak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP pada di Port Vila akhir Desember lalu.

    Sebelumnya, Nafuki pernah menyatakan Manasseh Sogavare mengatakan pada dirinya dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji, KTT MSG Desember lalu akan tetap dilangsungkan dan menjamin masuknya ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

    Namun seperti diketahui, KTT para pemimpin yang berhak memutuskan status keanggotaan ternyata urung terjadi, dan pertemuan sebatas para menteri luar negeri anggota-anggota MSG membicarakan pedoman keanggotaan baru yang dibuat agar lebih berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Kemelanesiaan. Pedoman tersebut rencananya akan ditetapkan pada pertemuan KTT para pemimpin MSG yang hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pelaksanaanya.

    Tur Sogavare yang sedang berlangsung ke tiga negara anggota MSG tersebut hendak mendorong agar Pedoman Keanggotaan dan Aplikasi atas Keanggotaan Baru mendapat persetujuan.

    “Kehendak saya semata-mata untuk memastikan agar Pedoman ini segera disetujui oleh para Pemimpin,” ujar Sogavare sambil mengingat kunjungan pertamanya yang berdampak positif dalam mendorong kesepemahaman terkait isu-isu di wilayah itu.

    “Tujuan saya ingin mendorong dialog yang lebih sering antar pemimpin sehingga kita dapat membangun konsensus dan kesepemahaman terkait isu-isu penting di wilayah kita. Para pemimpin juga punya tanggung jawab lebih besar untuk pastikan keputusan-keputusan berdampak positif pada kehidupan warganya,” kata dia.

    Sogavare mengapresiasi sambutan Perdana Menteri Vanuatu kepada delegasinya sejak tiba di Port Vila Minggu malam lalu. Pertemuan dengan Charlot Salwai dan juru bicara FLNKS Victor Tutugoro berlangsung Selasa.

    Menurutnya kedua pemimpin beserta dirinya akan membangun level interaksi yang lebih erat dengan Perdana Menteri Fiji Bainimarama Jumat (20/1) dan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill akhir Februari nanti.

    Oleh sebab itu, delegasi Kepulauan Solomon dan Perdana Menteri Sogavare akan kembali ke Honiara, Kepulauan Solomon Minggu (22/1). Pertemuan dengan Peter O’Neil dipindah ke bulan Februari.

    Ketua MSG akan membuat pernyataan hasil diskusinya dengan rekan-rekan MSG selama kunjungan putaran kedua, khususnya setelah menyelesaikan tur ke Port Moresby bulan depan. (*)

  • PM Vanuatu: Kami ada untuk penentuan nasib sendiri West Papua

    Delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka bertemu Perdana Menteri Vanuatu di Port Vila, Vanuatu Rabu (21/12) – dailypost.vu
    Delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka bertemu Perdana Menteri Vanuatu di Port Vila, Vanuatu Rabu (21/12) – dailypost.vu

    Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menegaskan kembali posisi negaranya mendukung West Papua tidak berubah sejak merdeka 36 tahun lalu. Vanuatu, menurutnya, akan selalu mendukung West Papua menyuarakan isu pelanggaran HAM dan kemerdekaan rakyat Melanesia di West Papua.

    Salwai menegaskan posisi negaranya itu di hadapan sekitar 50 orang delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka yang saat ini berada di Port Vila, Vanuatu guna menghadiri pertemuan MSG, yang baru saja selesai. Salwai pastikan bahwa posisinya negaranya “tidak berubah dan tidak akan berubah”.

    Seperti dilaporkan Daily Post Vanuatu, Rabu (22/12/2016), pemerintah Vanuatu bahkan memastikan bahwa seluruh masyarakat Vanuatu dari mulai para pejabat negara, gereja, kelompok-kelompok perempuan dan anak muda sudah memobilisasi diri untuk mendukung kemerdekaan rakyat West Papua.

    “Kebijakan historis pemerintah kami tidak berubah sejak kemerdekaan 36 tahun lalu terhadap Kaledonia Baru, French Polynesia, dan West Papua untuk memenangkan penentuan nasib sendiri,”

    ujar Salwai.

    Mesipun MSG masih terpecah suaranya terkait posisi keanggotaan penuh terhadap ULMWP, Perdana Menteri Salwai, seperti dilansir RNZI (22/12) menegaskan dirinya merasa sangat senang atas kemajuan yang dicapai sejauh ini terkait kampanye internasional West Papua.

    Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam kesempatan itu menyatakan bahwa mimpi besar para delegasi Papua yang hadir serta doa bagi para pemimpin Melanesia di MSG dengan ujung tombak Vanuatu, adalah memberi keanggotaan penuh pada West Papua di organisasi tersebut.

    Wenda sangat optimis saat melihat bagaimana para pemimpin perjuangan untuk West Papua saling berjabat tangan dengan hangat dan bicara satu bahasa di Port Vila, “Itu menunjukkan bahwa mereka dan masyarakat Melanesia di West Papua terikat oleh satu semangat yang sama guna mengikat para pemimpin Melanesia di MSG untuk member keanggotaan penuh bagi kami,” ujar Wenda.

    Pemimpin Vanuatu yang hadir mendampingi Perdana Menteri pada kesempatan itu termasuk Wakil Perdana Menteri, Joe Natuman, Kementerian Pertanahan Ralph Regenvanu dan Sekretaris Parlemen Johnny Koanapo. Mereka semua menyambut hangat delegasi West Papua.

    Menanggapi ratusan penangkapan, termasuk anak-anak, di Papua yang terjadi pada protes Hari Trikora 19 Desember lalu, Benny Wenda mengaku sangat kecewa sekaligus heran.

    “Entah bagaimana Indonesia mau jelaskan penahanan yang mereka lakukan, dan penghancuran sekretariat ULMWP padahal di saat yang sama mereka, kolonial itu, juga menjadi anggota associate di MSG,” ujar Wenda.(*)

  • Janji Keanggotaan Penuh ULMWP di MSG Masih Belum Ditepati

    www.kaonakmendek.blogspot.com – Selepas KTT Khusus para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Solomon Islands, 13-14 Juli 2016 lalu, para pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tetap meyakinkan masyarakat Papua bahwa gerakan pembebasan Papua Barat (ULMWP) bukan ditolak untuk masuk MSG, namun hanya ditunda karena alasan administrasi.

    Saat itu, melalui media-media lokal Papua dan juga lewat sosial media, KNPB menjelaskan ada beberapa alasan yang mendasari belum diterimanya ULMWP sebagai salah satu anggota tetap (full member) di MSG. Namun intinya tetap sama, yaitu soal kendala administrasi yang harus dipenuhi.

    Bulan September 2016 kemudian dijanjikan kepada massa yang ketika itu sedang berdemonstrasi di Papua, sebagai waktu yang ideal agar aplikasi ULMWP segera diterima dan dinyatakan sebagai anggota penuh MSG. Alasannya karena di bulan September akan ada pertemuan serupa di Honiara yang kembali mempertemukan para pimpinan blok regional negara-negara pasifik itu.

    Sayang, ketika bulan September hampir usai, ULMWP belum juga mendapatkan janjinya agar diterima di MSG. Pertemuan pemimpin MSG untuk membahas rumusan keanggotaan baru yang batal di September pun disebut-sebut mundur ke bulan Oktober 2016.

    Namun yang terjadi adalah, setelah tiba bulan Oktober, kabar kurang menyenangkan kembali diterima masyarakat Papua khususnya simpatisan KNPB lantaran pertemuan pemimpin-pemimpin tertinggi MSG kembali batal. Alasan batalnya pertemuan di Oktober 2016 diakui beberapa kalangan karena Fiji dan Papua New Guinea (PNG) tidak bersedia hadir.

    Al hasil nasib ULMWP sebagai anggota penuh di MSG belum juga bisa dipastikan saat itu. Sebagai catatan, Fiji dan PNG terkenal cukup dekat dengan Indonesia dalam diplomasi di berbagai forum negara-negara melanesia sehingga muncul dugaan kedua negara yang memiliki keanggotaan penuh di MSG itu ikut ‘bermain’ agar ULMWP gagal menjadi anggota tetap MSG.

    Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Solomon Islands yang juga merupakan Ketua MSG sampai-sampai geram terhadap sikap Fiji dan PNG saat itu. Ia pun mengatakan pimpinan MSG akan tetap mengambil keputusan soal keanggotaan ULMWP tanpa melibatkan Fiji dan PNG. Apakah MSG terbelah dua? Tidak ada yang tahu.
    Yang pasti, sejumlah pihak kemudian kembali memberikan janji bahwa status ULMWP digaransi masuk menjadi anggota penuh MSG pada pertemuan di bulan Desember 2016. Media-media lokal Papua kembali memblow-up isu sensitif ini dengan jaminan janji dari Manasseh Sogavare tersebut.

    Dan kini setelah waktu terus berputar hingga Desember 2016, tepatnya Selasa 20 Desember 2016 kemarin, di gedung Sekretariat MSG, Port Villa, Vanuatu, para pemimpin tertinggi kembali bertemu dengan agenda membahas status keanggotaan para anggota MSG, termasuk Indonesia dan ULMWP.

    Hasilnya pun belum bisa dipastikan apakah ULMWP diterima atau tidak karena keputusan soal keanggotaan baru ini juga harus ditunda ke bulan Januari 2017 dalam Leader Summit MSG. Janji-janji Manasseh Sogavare mau pun para pemimpin KNPB serta ULMWP kepada masyarakat Papua, khususnya yang sering berdemonstrasi di tengah teriknya panas matahari lagi-lagi masih belum ditepati.

    2016 segera berakhir dan sepertinya Papua masih tetap Indonesia, setidaknya sampai akhir tahun ini. Dan ketika tahun 2017 dimulai nanti, simpatisan KNPB dan ULMWP akan memulainya dengan kembali menagih janji-janji agar segera mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.[Kaonak Mendek]

  • Jika tuduhan Pasifik keliru, Indonesia diminta menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Papua

    Jayapura, Jubi – Kepulauan Solomon meminta Indonesia untuk membuktikan tuduhan negara-negara Pasifik yang mengutip pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dalam debat majelis mum PBB minggu lalu.

    Sebelumnya pemimpin Pasifik telah menyatakan keprihatinan mereka atas pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat dalam sidang Majelis Umum PBB.

    Indonesia merespon dengan menuduh para pemimpin Pasifik campur tangan dalam urusan dalam negeri. Dikatakan para pemimpin Pasifik bermotif politik dan dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis yang telah menimbulkan kekacauan publik dan melakukan serangan teroris.

    Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat Rex Horoi mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa Indonesia harus mengijinkan Pelapor Khusus PBB ke provinsi tersebut jika ingin membuktikan bahwa kekhawatiran Pacific tidak benar.

    Horoi mengatakan masalah ini membutuhkan perhatian bersama.

    “Kami menyadari bahwa baik kita, atau Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kami berada dalam posisi membawa masalah ini menjadi perhatian dari PBB dan perlu dilakukan segera karena ada bank nyawa yang hilang dengan semua impunitas,”

    kata Rex Horoi dalam jawabannya atas resano pemerintah Indonesia. (*)

  • Bertambahnya Satu Negara, Kini Menjadi 7 Negara yang Angkat isu Papua di PBB

    Bertambahnya Satu Negara, kini Menjadi 7 Negara yang Angkat isu Papua di PBB
    Caleb Otto, wakil tetap dari Republik Palau untuk PBB saat penyampaian di sesi debat umum PBB, Senin 26/09/2016. Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/bertambahnya-satu-negara-kini-menjadi-7-negara-yang-angkat-isu-papua-di-pbb.html

    New York, Tabloid-WANI — Diangkatnya isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia di Papua tengah menjadi perhatian dunia Internasional. Beberapa hari yang lalu dalam sidang Mejelis Umun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di New York Amerika Serikat pada tanggal 20 s/d 26 September 2016, ada enam negara dari Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) yaitu: Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Tuvalu dan Kerajaan Tonga telah mengangkat isu Pelanggaran HAM yang bertahun-tahun lamanya dilakukan oleh Indonesia di bumi Cenderawasi Papua, dan ditutupi Indonesia sejak Papua dianeksasi ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 50 tahun silam.

    Dalam pidato dari enam negara diatas, secara garis mereka minta PBB bersama Indonesia untuk segerah selidiki kasus Pelanggaran HAM di Papua dan hak penentuan nasib sendiri untuk Papua.

    Ketika enam dari koalisi (PCWP) menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, satu negara yang juga dari kawasan wilayah Pasifik yang teletak di 200 km sebelah utara wilayah provinsi Papua Barat yakni Republik Palau juga telah mengangkat isu Papua di sidang tahunan PBB ini.

    Republik Palau mengangkat isu Papua pada sesi Debat Umum PBB tanggal (26/09) oleh Caleb Otto. Dalam penyampaian Caleb Otto yang merupakan wakil tetap Republik Palau untuk PBB mengatakan

    “Kami bergabung dengan yang lain untuk mengadvokasi sebuah resolusi terhadap masalah-masalah di West Papua melalui dialog mendalam dan konstruktif” papar Caleb Otto di PBB. Berikut ini video Caleb Otto terkait Papua di sesi debat umum PBB

    Berikut ini video Caleb Otto terkait Papua di sesi debat umum PBB

    Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/bertambahnya-satu-negara-kini-menjadi-7-negara-yang-angkat-isu-papua-di-pbb.html

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?