Tag: dukungan Solomon Islands

  • Malaita support for free West Papua intact

    MALAITA provincial government has maintained its support and stand for a free West Papua.
    MALAITA provincial government has maintained its support and stand for a free West Papua.

    MALAITA provincial government has maintained its support and stand for a free West Papua.

    This was highlighted during a dialogue held in Auki last month between representatives from the national government, civil society, Indonesian government and Malaita provincial government.

    The visiting team was led by Rence Sore of the Prime Minister’s office to discuss matters to revive Malaita province policy toward Indonesia for Malaita people to have right a perspective to Indonesia government and ways to create positive relationship with Malaita province government.

    This is an effort to clarify past rumours and negative publications against the Indonesian government’s treatment to original West Papua people.

    The Malaita provincial secretary Jackson Gege confirmed that they have met with the visiting team.

    He said their visit mainly was to talk on reviving a Malaita province policy towards the Indonesian government purposely to understand Indonesia’s intentions well.

    However, based on a conclusion passed by the Malaita provincial government, Mr Gege said Malaita will continue to support the free West Papua campaign.

    “Malaita provincial government will continue to put its support behind the free West Papua campaign,” Mr Gege said.

    It’s understood a similar dialogue has been conducted in other provinces.

    By SOLOMON LOFANA
    in Auki, http://www.solomonstarnews.com

  • Fiji Bantah Tuduhan tentang Ketidakabsahan RI di MSG

    SUVA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, membantah keras tuduhan Wakil PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, tentang ketidakabsahan proses diterimanya Indonesia menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

    Lebih jauh, Ratu Inoke Kubuabola, yang sering mewakili Fiji pada KTT MSG, melancarkan kecaman keras terhadap pendapat Sogavare.

    “Saya pikir dia menderita kehilangan ingatan atau mencoba bermain politik dengan konstituennya sendiri,” kata Kubuabola.

    “Dia lupa bahwa Indonesia diterima di MSG sebagai anggota associate di masa dia menjabat sebagai ketua MSG, semua anggota MSG telah menyetujuinya,” kata dia.

    Tanggapan keras Fiji itu muncul setelah kemarin di parlemen, Sogavare mengatakan bahwa mengatakan Fiji harus meminta maaf karena telah membawa Indonesia ke MSG.

    Dia mengatakan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama melanggar prosedur MSG dengan memaksa empat anggota lainnya untuk menerima Indonesia menjadi anggota associate.

    Indonesia masuk ke MSG dengan status pengamat pada tahun 2011 setelah Bainimarama memimpin MSG.

    “Tidak ada konsensus dalam pengakuan Indonesia oleh negara-negara anggota,” klaim Sogavare yang sangat pro-penentuan nasib sendiri rakyat Papua dan berjuang untuk meloloskan aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) jadi anggota penuh MSG.

    Tetapi klaim Sogavare ini dibantah Kabuabola. Ia mengatakan  Sogavare sendiri yang memimpin pertemuan para pemimpin MSG di Honiara, Solomon Islands, pada tahun 2015. Dan kala itu, kata Kabuabola, pemimpin MSG mencapai konsensus mengenai status Indonesia.

    “Saya tidak bisa benar-benar mengerti mengapa dia membuat pernyataan ini, mencoba menyalahkan perdana menteri kami, karena semua anggota MSG setuju untuk mengakui Indonesia sebagai anggota associate,” kata dia, dikutip dari radionz.co.nz

    Terkait dengan aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh MSG, dalam KTT MSG terakhir di Port Moresby, Papua Nugini,  diputuskan untuk dikembalikan ke Sekretariat dan akan dibahas berdasarkan kriteria keanggotaan yang baru disepakati.

    Kabuabola menegaskan bahwa posisi Papua Nugini dan Fiji sangat jelas, yaitu mengacu pada keputusan di KTT MSG. Ia mengatakan PM Solomon Islands, Rick Hou, juga mengambil posisi yang sama.

    Belum diketahui apakah tuduhan Sogavare itu mewakili sikap resmi Solomon Islands. Walau tidak menjadi PM Solomon Islands lagi, Sogavare dinilai masih memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan.

    Editor : Eben E. Siadari

  • Sogavare: Para pemimpin MSG wajib hasilkan keputusan positif

    Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro - IST
    Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro – IST

    Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Manasseh Sogavare melakukan tur ke Vanuatu, Fiji dan PNG dalam rangka membangun konsensus dengan para pemimpin Melanesia lainnya terkait sejumlah isu penting dengan cara dialog dan persaudaraan Melanesia.

    Menurutnya, dalam rilis yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Selasa (17/1/2017), tur tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri Desember lalu di Port Vila, tur tersebut untuk membicarakan dua isu penting dengan para pemimpin MSG.

    Isu pertama adalah restrukturisasi sekretariat MSG di Port Vila agar memastikan kesesuaiannya dengan prioritas-prioritas anggota MSG serta memberikan layanan mendesak pada warga MSG. Isu selanjutnya adalah Pedoman Keanggotaan.

    Akhir tahun lalu pihak-pihak yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, seperti Pastor Allan Nafuki, Ketua Asosiasi  Free West Papua Vanuatu (VFWPA) mengaku kecewa karena para pemimpin MSG tidak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP pada di Port Vila akhir Desember lalu.

    Sebelumnya, Nafuki pernah menyatakan Manasseh Sogavare mengatakan pada dirinya dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji, KTT MSG Desember lalu akan tetap dilangsungkan dan menjamin masuknya ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

    Namun seperti diketahui, KTT para pemimpin yang berhak memutuskan status keanggotaan ternyata urung terjadi, dan pertemuan sebatas para menteri luar negeri anggota-anggota MSG membicarakan pedoman keanggotaan baru yang dibuat agar lebih berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Kemelanesiaan. Pedoman tersebut rencananya akan ditetapkan pada pertemuan KTT para pemimpin MSG yang hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pelaksanaanya.

    Tur Sogavare yang sedang berlangsung ke tiga negara anggota MSG tersebut hendak mendorong agar Pedoman Keanggotaan dan Aplikasi atas Keanggotaan Baru mendapat persetujuan.

    “Kehendak saya semata-mata untuk memastikan agar Pedoman ini segera disetujui oleh para Pemimpin,” ujar Sogavare sambil mengingat kunjungan pertamanya yang berdampak positif dalam mendorong kesepemahaman terkait isu-isu di wilayah itu.

    “Tujuan saya ingin mendorong dialog yang lebih sering antar pemimpin sehingga kita dapat membangun konsensus dan kesepemahaman terkait isu-isu penting di wilayah kita. Para pemimpin juga punya tanggung jawab lebih besar untuk pastikan keputusan-keputusan berdampak positif pada kehidupan warganya,” kata dia.

    Sogavare mengapresiasi sambutan Perdana Menteri Vanuatu kepada delegasinya sejak tiba di Port Vila Minggu malam lalu. Pertemuan dengan Charlot Salwai dan juru bicara FLNKS Victor Tutugoro berlangsung Selasa.

    Menurutnya kedua pemimpin beserta dirinya akan membangun level interaksi yang lebih erat dengan Perdana Menteri Fiji Bainimarama Jumat (20/1) dan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill akhir Februari nanti.

    Oleh sebab itu, delegasi Kepulauan Solomon dan Perdana Menteri Sogavare akan kembali ke Honiara, Kepulauan Solomon Minggu (22/1). Pertemuan dengan Peter O’Neil dipindah ke bulan Februari.

    Ketua MSG akan membuat pernyataan hasil diskusinya dengan rekan-rekan MSG selama kunjungan putaran kedua, khususnya setelah menyelesaikan tur ke Port Moresby bulan depan. (*)

  • Janji Keanggotaan Penuh ULMWP di MSG Masih Belum Ditepati

    www.kaonakmendek.blogspot.com – Selepas KTT Khusus para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Solomon Islands, 13-14 Juli 2016 lalu, para pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tetap meyakinkan masyarakat Papua bahwa gerakan pembebasan Papua Barat (ULMWP) bukan ditolak untuk masuk MSG, namun hanya ditunda karena alasan administrasi.

    Saat itu, melalui media-media lokal Papua dan juga lewat sosial media, KNPB menjelaskan ada beberapa alasan yang mendasari belum diterimanya ULMWP sebagai salah satu anggota tetap (full member) di MSG. Namun intinya tetap sama, yaitu soal kendala administrasi yang harus dipenuhi.

    Bulan September 2016 kemudian dijanjikan kepada massa yang ketika itu sedang berdemonstrasi di Papua, sebagai waktu yang ideal agar aplikasi ULMWP segera diterima dan dinyatakan sebagai anggota penuh MSG. Alasannya karena di bulan September akan ada pertemuan serupa di Honiara yang kembali mempertemukan para pimpinan blok regional negara-negara pasifik itu.

    Sayang, ketika bulan September hampir usai, ULMWP belum juga mendapatkan janjinya agar diterima di MSG. Pertemuan pemimpin MSG untuk membahas rumusan keanggotaan baru yang batal di September pun disebut-sebut mundur ke bulan Oktober 2016.

    Namun yang terjadi adalah, setelah tiba bulan Oktober, kabar kurang menyenangkan kembali diterima masyarakat Papua khususnya simpatisan KNPB lantaran pertemuan pemimpin-pemimpin tertinggi MSG kembali batal. Alasan batalnya pertemuan di Oktober 2016 diakui beberapa kalangan karena Fiji dan Papua New Guinea (PNG) tidak bersedia hadir.

    Al hasil nasib ULMWP sebagai anggota penuh di MSG belum juga bisa dipastikan saat itu. Sebagai catatan, Fiji dan PNG terkenal cukup dekat dengan Indonesia dalam diplomasi di berbagai forum negara-negara melanesia sehingga muncul dugaan kedua negara yang memiliki keanggotaan penuh di MSG itu ikut ‘bermain’ agar ULMWP gagal menjadi anggota tetap MSG.

    Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Solomon Islands yang juga merupakan Ketua MSG sampai-sampai geram terhadap sikap Fiji dan PNG saat itu. Ia pun mengatakan pimpinan MSG akan tetap mengambil keputusan soal keanggotaan ULMWP tanpa melibatkan Fiji dan PNG. Apakah MSG terbelah dua? Tidak ada yang tahu.
    Yang pasti, sejumlah pihak kemudian kembali memberikan janji bahwa status ULMWP digaransi masuk menjadi anggota penuh MSG pada pertemuan di bulan Desember 2016. Media-media lokal Papua kembali memblow-up isu sensitif ini dengan jaminan janji dari Manasseh Sogavare tersebut.

    Dan kini setelah waktu terus berputar hingga Desember 2016, tepatnya Selasa 20 Desember 2016 kemarin, di gedung Sekretariat MSG, Port Villa, Vanuatu, para pemimpin tertinggi kembali bertemu dengan agenda membahas status keanggotaan para anggota MSG, termasuk Indonesia dan ULMWP.

    Hasilnya pun belum bisa dipastikan apakah ULMWP diterima atau tidak karena keputusan soal keanggotaan baru ini juga harus ditunda ke bulan Januari 2017 dalam Leader Summit MSG. Janji-janji Manasseh Sogavare mau pun para pemimpin KNPB serta ULMWP kepada masyarakat Papua, khususnya yang sering berdemonstrasi di tengah teriknya panas matahari lagi-lagi masih belum ditepati.

    2016 segera berakhir dan sepertinya Papua masih tetap Indonesia, setidaknya sampai akhir tahun ini. Dan ketika tahun 2017 dimulai nanti, simpatisan KNPB dan ULMWP akan memulainya dengan kembali menagih janji-janji agar segera mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.[Kaonak Mendek]

  • Solomons won’t enter media duel with Jakarta

    Radio NZ– The Solomon Islands government says it’s not in a position to respond to a warning from Indonesia’s government not to speak out about West Papua.

     The Solomon Islands Special Envoy on West Papua Rex Horoi told the Assembly that Indonesia should allow UN Special Rapporteurs into West Papua.
    The Solomon Islands Special Envoy on West Papua Rex Horoi told the Assembly that Indonesia should allow UN Special Rapporteurs into West Papua. Photo: UN Video

     

    Indonesia’s Defence Minister Ryamizard Ryacudu has urged Australia to pass on a message to Pacific Island governments to not interfere in Indonesian domestic affairs.

    In media comments in the past week, he pressed Canberra to rebuke Pacific states, in particular Solomon Islands, for raising Papua in global forums and inviting Papuans to join the Melanesian Spearhead Group.

    no caption

    Photo: AFP

    The Solomons’ envoy on West Papua, Rex Horoi, said his government won’t respond to what is effectively a media statement.

    “Due to the fact that we have not received any formal communication (on the matter) either from Jakarta or from Canberra, why should we respond at this stage? Therefore we will not respond until we receive such communication through diplomatic channels,” he said.

    Mr Ryacudu also told Australian media that it is better if Canberra delivers the warning to Pacific governments, because if it was left to him he would ‘twist their ears’ and described Indonesia as a sleeping tiger that can attack if disturbed.

    However Mr Horoi said Pacific countries raised Papua in global fora because West Papuans lives matter.

    “We speak collectively on abuse and human rights violations in West Papua because we have received reliable sources of information,” he explained, “and therefore that is the collective concern of the civil society, public and governments of the region.”

    Australia’s Foreign Minister Julie Bishop has confirmed having discussed West Papua last week with the Indonesian Defence Minister, but wouldn’t be pressed on whether Canberra will pass the warning on.

  • Anggota Parlemen Kep. Solomon : Indonesia bukan Melanesia

    Anggota Parlemen Kep. Solomon : Indonesia bukan Melanesia

    Jayapura, Jubi – Kepulauan Solomon menegaskan kembali sikapnya terhadap isu Papua dan Melanesia, terkait status United Liberation Movement for West Papua di Melanesia Spearhead Groups (MSG)

    “Indonesia bukan Melanesia dan ULMWP adalah perwakilan sah rakyat dan bangsa Papua di Melanesia,” kata Derrick Manuari kepada Jubi melalui sambungan telepon, Kamis (13/10/2016).

    Manuari, anggota parlemen Kepulauan Solomon yang mewakili Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat menjelaskan pertimbangan soal kemelanesiaan itulah yang menjadi alasan Kepulauan Solomon dan Vanuatu serta Front Pembebasan Kanak (FLNKS) memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota MSG pada bulan Desember nanti.

    Sekalipun Fiji dan Papua Nugini (PNG), dua negara terbesar di MSG tidak menghadiri pertemuan anggota MSG pada Desember nanti, tiga anggota ini telah menentukan sikap mereka.

    Manuari menambahkan, sikap tiga anggota ini diputuskan setelah melakukan lobi intens dengan beberapa negara Pasifik seperti Tokelau, Nauru, Tonga dan Marshall Islands.

    “Tentu saja akan ada protes dari anggota lain. Fiji dan PNG punya hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia. Namun solidaritas Melanesia seharusnya mendukung bangsa Papua Barat daripada mempromosikan Indonesia di Melanesia,”

    jelas Manuari.

    Lanjutnya, meskipun Fiji dan PNG tidak mendukung keputusan yang diambil tiga anggota penuh lainnya, MSG akan berdiri pada prinsip pendirian MSG, yaitu mempromosikan solidaritas Melanesia di kawasan.

    “Kembali kami tegaskan, Indonesia bukan Melanesia dan ULMWP adalah perwakilan sah bangsa dan rakyat Papua yang adalah bangsa dan rakyat Melanesia,” tegas Manuari.

    Indonesia, lanjutnya, selalu melakukan protes terhadap apa saja yang dilakukan bangsa-bangsa di Melanesia dan Pasifik yang berkaitan dengan Papua baik dalam forum MSG maupun Pacific Islands Forum (PIF). Sikap Indonesia ini, menurutnya bukanlah sikap yang biasa ditunjukkan oleh bangsa Melanesia.

    “Posisi Solomon jelas dalam hal ini. Kami tidak bisa terus menerus menggunakan alasan teknis soal keanggotaan untuk menghalangi hak bangsa dan rakyat Melanesia lainnya untuk terlibat dalam solidaritas Melanesia dan MSG. Karena disitulah prinsip dasar MSG diletakkan oleh para pendiri,”

    kata Manuari. (*)

  • Jika tuduhan Pasifik keliru, Indonesia diminta menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Papua

    Jayapura, Jubi – Kepulauan Solomon meminta Indonesia untuk membuktikan tuduhan negara-negara Pasifik yang mengutip pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dalam debat majelis mum PBB minggu lalu.

    Sebelumnya pemimpin Pasifik telah menyatakan keprihatinan mereka atas pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat dalam sidang Majelis Umum PBB.

    Indonesia merespon dengan menuduh para pemimpin Pasifik campur tangan dalam urusan dalam negeri. Dikatakan para pemimpin Pasifik bermotif politik dan dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis yang telah menimbulkan kekacauan publik dan melakukan serangan teroris.

    Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat Rex Horoi mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa Indonesia harus mengijinkan Pelapor Khusus PBB ke provinsi tersebut jika ingin membuktikan bahwa kekhawatiran Pacific tidak benar.

    Horoi mengatakan masalah ini membutuhkan perhatian bersama.

    “Kami menyadari bahwa baik kita, atau Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kami berada dalam posisi membawa masalah ini menjadi perhatian dari PBB dan perlu dilakukan segera karena ada bank nyawa yang hilang dengan semua impunitas,”

    kata Rex Horoi dalam jawabannya atas resano pemerintah Indonesia. (*)

  • Bertambahnya Satu Negara, Kini Menjadi 7 Negara yang Angkat isu Papua di PBB

    Bertambahnya Satu Negara, kini Menjadi 7 Negara yang Angkat isu Papua di PBB
    Caleb Otto, wakil tetap dari Republik Palau untuk PBB saat penyampaian di sesi debat umum PBB, Senin 26/09/2016. Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/bertambahnya-satu-negara-kini-menjadi-7-negara-yang-angkat-isu-papua-di-pbb.html

    New York, Tabloid-WANI — Diangkatnya isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia di Papua tengah menjadi perhatian dunia Internasional. Beberapa hari yang lalu dalam sidang Mejelis Umun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di New York Amerika Serikat pada tanggal 20 s/d 26 September 2016, ada enam negara dari Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) yaitu: Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Tuvalu dan Kerajaan Tonga telah mengangkat isu Pelanggaran HAM yang bertahun-tahun lamanya dilakukan oleh Indonesia di bumi Cenderawasi Papua, dan ditutupi Indonesia sejak Papua dianeksasi ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 50 tahun silam.

    Dalam pidato dari enam negara diatas, secara garis mereka minta PBB bersama Indonesia untuk segerah selidiki kasus Pelanggaran HAM di Papua dan hak penentuan nasib sendiri untuk Papua.

    Ketika enam dari koalisi (PCWP) menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, satu negara yang juga dari kawasan wilayah Pasifik yang teletak di 200 km sebelah utara wilayah provinsi Papua Barat yakni Republik Palau juga telah mengangkat isu Papua di sidang tahunan PBB ini.

    Republik Palau mengangkat isu Papua pada sesi Debat Umum PBB tanggal (26/09) oleh Caleb Otto. Dalam penyampaian Caleb Otto yang merupakan wakil tetap Republik Palau untuk PBB mengatakan

    “Kami bergabung dengan yang lain untuk mengadvokasi sebuah resolusi terhadap masalah-masalah di West Papua melalui dialog mendalam dan konstruktif” papar Caleb Otto di PBB. Berikut ini video Caleb Otto terkait Papua di sesi debat umum PBB

    Berikut ini video Caleb Otto terkait Papua di sesi debat umum PBB

    Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/bertambahnya-satu-negara-kini-menjadi-7-negara-yang-angkat-isu-papua-di-pbb.html

  • Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (3)

    Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

    pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

    Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”;  ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.


    Hal ketiga ialah “menghasut kekacauan politik”, jadi pihak yang membela kebenaran untuk membawa kedamaian abadi di kawasan Melanesia dan Tanah Papua dianggap sebagai yang menghasut dan menyebabkan kekacauan politik.

    Siapa pemicu kekacauan politk di Tanah Papua dan siapa penyebab destabilisasi politik di kawasn Melanesia? Bukan PNG, bukan Vanuatu, bukan Solomon Islands, bukan siapa-siapa selain NKRI. Itu kah sudah nyata sejak NKRI menginvasi, mencaplok dan menduduki, serta mengeksploitasi Tanah Papua, merekayasan manusianya dan membasmikan manusia ras Melanesia.

    Apa yang dilakukan para pemimpin negara-negara Kepulauan di Pasifik Selaan ialah sebuah tanggapan, sebuah reaksi, bukan aksi. Aksi pertama datang dari NKRi, dan reaksi para pemimpin negara-negara Melanesia, Mikronesia dan Polinesia tidak bisa dianggap sebagai pemicu, apalagi yang dituduhkan ialah memicu kekacauan.

    Pemicu kekacauan dan konflik di Tanah Papua ialah invasi militer NKRI tahun 1962, dan pelaksanaan Pepera 1969 yang penuh dengan skandal hukum dan demokrasi, penuh dengan pelanggaran HAM. Itulah penyulut kegaduhan, kekacauan, konflik, peperangan, pelanggaran HAM dan kematian berkepanjangan di Tanah Papua.

    Yang dilakukan para pemimpin Pasifik Selatan ialah untuk menghentikan kekacauan dan destabilisasi, pelanggaran HAM, perampokan dan penjarahan, teror dan pembunuhan yang telah berlangsung lebih dari setengah abad di Tanah Papua. Oleh karena itu, menuduh pihak pembela kebenaran sebagai pihak yang salah merupakan pekerjaan Iblis, yaitu Bapa Segala Pendusta.

  • Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (2)

    Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

    pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

    Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”;  ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.


    Kedua, intervensi oleh Enam Negara Pasifik Selatan dalam Sidang Umum PBB tahun 2016 ini dianggap oleh Indonesia “bisa ditafsirkan sebagai kelompok pendukung separatis”.  Indonesia lupa, bahwa NKRI adalah sebuah kesatuan politik separatis, Sukarno, Moh. Hatta, Sudirman, semua pejuang NKRI merdeka dan Indonesia sebagai sebuah negara yang diwakili di Sidang Umum PBB saat berbicara, adalah sebuah “Negara Separatis”, karena ia telah memberontak terhadap negara kolonialnya, Belanda.

    Pemberontakan terhadap penjajah ialah tujuan dari pembentukan PBB. Penegakkan HAM ialah alasan mengapa PBB didirikan. Piagam PBB dengan jelas-jelas mengatakan HAM sebagai dasar pendirian dan keberadaan PBB. Hak Asasi Manusia yang fundamental ialah hak hidup, dan hak hidup sebagai orang Papua terancam oleh kehadiran NKRI. Oleh karena itu, NKRI harus keluar dari Tanah Papua untuk keberlangsungan hidup sebuah ras Melanesia dan sebuah bangsa Papua.

    Ini bukan tindakan separtis, tetapi sebuah perbuatan luhur untuk “menghapuskan penjajahan di seluruh dunia”, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan sebagaimana NKRI sendiri nyatakan dalam mukadimah UUD 1945. Bukan bangsa Indonesia saja berhak merdeka dan berdaulat, bangsa Papua juga berhak untuk merdeka dan berdaulat. Apa yang dilakukan orang Papua bukan separatis, ini merupakan perjuangan mempertahankan jatidiri, membela sebagai “basic human nature” dalam mempertahankan eksistensinya di Bumi.

    Apa yang dikatakan keenam negara Pasifik Selatan ini, bukan “bisa ditafsirkan”, tetapi sudah jelas harus ditafsirkan sebagai dukungan mereka terhadap perjuangan kemerdekaan West Papua. NKRI berhak membela diri, tetapi keenam negara Pasifik Selatan juga berhak menyatakan kebenaran sesungguhnya tentang situasi terakhir di Tanah Papua.

    Situsai terakhir di Tanah Papua sangat jelas. Orang Papua dibunuh hampir setiap hari. Setiap detik hidup orang Papua tidak menentu, orang Papua selalu punya pertanyaan, “Kapan saya akan dibunuh?” Bahkan Gubernur, Kapolda Papua saat ini, semuanya pasti punya pertanyaan ini di dalam hati nuraninya. Dan dalam setiap orang Papua tersimpan pertanyaan sampai mati-pun membawa pertanyaan tersebut, “Kapan Indonesia bunuh saya?”

    Ini situasi kemanusiaan yang sangat fatal. Dan itu bukan dapat ditafsirkan seabagai dukungan terhadap separatisme.

    Pemimpin Pasifik Selatan jelas-jelas menyatakan soal pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena justru perjuangan kemerdekaan West Papua itulah yang mengakibatkan banyak pelanggaran HAM

    Di atas kepentingan negara, kepentingan nasionalisme, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kekayaan, kepentingan kedamaian, kestabilan, kepentingan persahabatan, itikad baik atau buruk apapun itu, yang pertama dan terutama ialah hak fundamental orang untuk hidup. Dan hak itu terancam di Tanah Papua oleh kehadiran NKRI.

    Itulah sebabnya, apa yang dikatakan Vanuatu, Solomon Islands, Nauru, Tuvalu, Marshal Islands dan Tonga adalah sesuatu yang tidak bisa dinegasikan, dibatasi atau disangkal aas nama nasionalisme, NKRI harga mati, integritas wilayah negara, dan sebagainya.

    Negara manapun itu buatan Indonesia. Nasionalisme manaun itu aspirasi manusia. Kepentingan politik, ekonomi dan pembangunan itu proyek manusia. Tetapi menyangkut nyawa dan hak asasi manusia, itu terkait langsung dengan Sang Pencipta, karena Dialah Pencipta dan Dialah pula berhak mencabut nyawa orang. Selain daripada itu, atas nama apapun, adalah kejahatan. Dan pembalasan ialah hak Tuhan, Dia pasti akan membalaskannya, entah dalam bentuk apapun, kapan-pun, entah bagaimana-pun, pembalasan itu pasti dan amin!

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?