KBR, Jakarta– Aliansi Mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua mendukung upaya tujuh Negara Pasifik yang bakal membawa berbagai macam masalah Papua ke Dewan HAM PBB. Koordinator aksi, Samsi Mahmud mengatakan, cara itu ialah satu-satunya jalan penyelesesaian berbagai macam masalah di Papua terutama masalah pelanggaran HAM.
Samsi juga mendesak Pemerintah Presiden Jokowi untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
“Kita juga akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan kehendak rakyat Papua yaitu menentukan nasib sendiri adalah solusi demokratik untuk masa depan rakyat dan bangsa kita ini. Dan bagi kami terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Papua, solusinya adalah kehendak menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Papua,” ujarnya saat berorasi di depan Kantor Perwakilan PBB untuk Indonesia, Jakarta, Jumat (03/03).
Koordinator aksi, Samsi Mahmud juga mendesak Pemerintah Presiden Jokowi untuk menarik seluruh kekuatan militer termasuk kepolisian di seluruh wilayah Papua. Kata dia, keberadaan kekuatan militer justru semakin membuat Papua rentan pelanggaran HAM.
“Kami meminta dan harus ditindak lanjuti soal penuntasan seluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Seluruhnya tanpa terkecuali termasuk yang terbaru soal konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya,” ucapnya.
Dia menambahkan, penutupan PT Freeport juga menjadi harga mati. Pasalnya kata dia, keberadaan Freeport di Papua tidak memberikan dampak apapun kepada warga Papua di sekitar perusahaan. Kemiskinan dan diskriminasi kata dia tidak mengalami penurunan di sana padahal daerah tersebut sangat kaya akan sumber daya alam.
“Saat Pemerintah Indonesia menerbitkan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang Freeport melalui Kontrak Karya I yang diterbitkan pada 7 April 1967 itu, rakyat dan bangsa west Papua tidak dilibatkan. Padahal status West Papua belum secara resmi diakui Internasional sebagai bagian dari wilayah Indonesia,” tambahnya.
Jayapura, Jubi – Mendukung sikap tujuh negara Pasifik terhadap persoalan West Papua di Dewan HAM PBB, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di beberapa kota di Indonesia, Jumat (3/3/2017)
“Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap, masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM harus dimasukkan dalam sidang PBB,” demikian ujar Samsi coordinator aksi FRI West Papua di Jakarta via teleponnya kepada Jubi, Kamis (2/3/2017).
Menurut Ketua AMP Kota Yogyakarta, Abbi Douw kepada Herman Degei yang melaporkan untuk Jubi dari Yogyakarta (3/3) aksi berlangsung di setidaknya di 7 Kota di Jawa dan Maluku Utara. “Selain di Yogyakarta, hari ini aksi di beberapa kota lain di Indonesia seperti Semarang, Malang, Jakarta, Bandung, Pulau Taliabu, dan Ternate. Kalau di Pulau Taliabu (Maluku Utara) kemarin juga mereka turun aksi dan hari ini,” ungkapnya.
Aksi solidaritas tersebut menyusul pidato Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, H.E. Hon Ronald Kay Warsal, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34, Rabu (1/3).
“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.
Dalam pernyataan sikapnya, FRI West Papua dan AMP menyoroti beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi fondasi sejarah bagi berbagai masalah pelanggaran HAM di Papua selanjutnya. Peristiwa pelanggaran HAM tersebut seperti Trikora 1961, New York Agreement 1962, dan Pepera 1969.
Sejak saat itulah, tulis mereka, dominasi militer terus menguat di Papua dan pelanggaran HAM seperti pembunuhan Arnold Ap, Thomas Wanggai, Theys Eluway, Mako Tabuni, dan berbagai kebijakan operasi militer (DOM) penangkapan, penembakan kilat dan penyiksaan adalah konsekuensi dari dominasi tersebut.
Mereka juga menyebut Kontrak Karya PT. Freeport sebagai pelanggaran HAM karena dilakukan sebelum Pepera 1969 sehingga bersifat ilegal.
Aksi di Yogyakarta dan Semarang
Di Yogyakarta, menurut laporan Herman E. Degei kepada Jubi, Jumat (4/3), AMP Komite Yogyakarta bersama FRI-West Papua menggelar aksi Mimbar Bebas di Bundaran UGM Yogyakarta.
“Aksi mimbar bebas yang digelar mulai pukul 10.00-11.35 WIB itu dijaga ketat oleh ratusan gabungan Aparat Keamanan, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Paguyuban Seksi Keamanan Kraton (FKPM Paksi Katon), juga Ormas Pemuda Pancasila Yogyakarta,” tulis Herman dalam pantauannya.
Bahkan, lanjutnya, sekitar pukul 11.09 WIB, seorang Mahasiswa Papua, Decki Derek Degei, nyaris direpresi oleh beberapa Ormas saat sedang menyebar selebaran aksi ke setiap pelintas jalan raya. Namun, Degei dilepaskan setelah Emanuel Gobai, Kuasa Hukum LBH Jogja bernegosiasi dengan pihak keamanan.
Setelah itu sempat terjadi adu mulut antara massa aksi dengan pihak Ormas. “Namun tak ada kekerasan fisik,” tulis Herman.
Di Semarang, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang-Salatiga yang melakukan aksinya dari Patung Kuda Universitas Diponegoro Kota Semarang meyoroti soal PT. FI tersebut.
Koordinator aksi Zan Magay, mengatakan, “PT. FI milik negara imprealis Amerika melakukan kontrak karya secara sepihak antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967, pada waktu Papua masih wilayah sengketa,” ujarnya.
AMP Semarang-Salatiga dalam aksinya menyatakan tidak menghendaki PT. FI diperpanjang kontraknya. “Mahasiswa Papua menuntut agar ditutup. Karena PT. Freeport pembawa malapetaka bagi rakyat Papua,” ujar Magay.
Enam santri ikut ‘kawal’ aksi di Malang
Di Malang, seperti dilansir Merdeka.com (3/3) puluhan massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI West Papua sempat saling berhadapan dengan beberapa santri pondok pesantren di Balai Kota Malang berbendera merah putih, dengan pengawalan ketat pihak keamanan.
Massa AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Bersama Mendukung Masalah Papua ke Dewan HAM PBB, Usir dan Tutup Freeport.
Juru bicara AMP dan FRI-West Papua, Wilson mengatakan, aksinya mewakili masyarakat Papua atas keresahan selama ini menyangkut eksploitasi SDA dan pelanggaran hak politik.
“Sumber daya alam milik masyarakat Papua, tapi sampai saat ini tidak dapat dinikmati masyarakat Papua,” kata Wilson dikutip merdeka.com, Jumat.
Sementara sebanyak enam orang yang menamakan diri santri Pondok Pesantren Yayasan Darul Hikmah Kebonsari Kota Malang bermaksud menghadang aksi AMP dan Fri West Papua tersebut. Mereka mengaku mengadang aksi yang dinilai mengancam disintegrasi bangsa itu.
Mereka mengawasi jalannya aksi dari awal hingga akhir. “Silakan kalau lebih jauh menghubungi pimpinan Pondok kami,” tegas Hadi Widiyanto, salah seorang santri tersebut. Dilansir Merdeka.com, para santri tersebut tampak membawa megaphone. Namun hingga aksi selesai tidak digunakan untuk berorasi.(*)
Pelajar dari Pasadena College City, Tatiana Overly tampak sedang menjelaskan karya tulisnya yang disajikan dalam bentuk poster, yang menggambarkan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri pada HTTC Student Research Conference pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 (Foto: Katja Liebing/Courier)
PASADENA, SATUHARAPAN.COM – Internasionalisasi isu perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk opsi merdeka, tampaknya semakin kuat. Walaupun pemerintah RI berusaha membendung hal ini, upaya itu kelihatannya belum berhasil.
Internasionalisasi isu Papua tak hanya menjalar lewat panggung diplomasi internasional seperti yang dikhawatirkan, tetapi juga lewat panggung akademis. Dan bukan tak mungkin gaungnya lebih luas, karena sasarannya adalah anak-anak muda berwawasan global yang memiliki idealisme tinggi.
Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh Tatiana Overly, siswa Pasadena College City (PCC) di California. Ia terpilih menjadi salah satu siswa berprestasi yang diminta untuk menampilkan karya tulis dalam mata pelajaran Antropologi Budaya pada KonferensiTahunan ke-17 yang diselenggarkan oleh Honor Transfer Council of California (HTTC).
Atas saran gurunya, Dr Derek Milne, Overly memilih topik tentang perjuangan rakyat Papua dalam memperjuangkan penentuan nasib sendiri. Karya tulis tersebut ia presentasikan dalam bentuk poster, salah satu kategori yang dilombakan pada konferensi itu. Hasilnya, Overly memenangi penghargaan peringkat ketiga. Dia menyajikan karyanya di konferensi itu dan terlibat dalam diskusi dengan puluhan siswa lainnya di Ballroom Pacific, University of Irvine. California, pada Sabtu, 26 Maret lalu.
“Banyak orang tidak tahu tentang yang terjadi (di Papua) karena pemerintah telah melarang liputan jurnalis, mereka melarang antropolog, nyaris menutupnya dari dunia luar untuk dapat menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sana,” kata Overly, sebagaimana diberitakan oleh Pasadena City College Courier.
“Kita bisa melihat sebuah kebudayaan menuju kematian dengan apa yang terjadi di sana,” kata Overly.
Overly adalah satu dari siswa terpilih dari seluruh negara bagian California yang ikut mengajukan diri untuk turut dalam konferensi ini. Dari sekolahnya sendiri, PCC, ada 44 aplikasi yang diterima panitia. Mereka yang mengajukan diri diminta mempresentasikan hasil penelitian mereka, baik secara oral maupun dalam bentuk poster.
HTTC sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba dan merupakan forum bagi direktur dan konselor program-program unggulan untuk berbagi pengalaman dan kesuksesan dalam menangani siswa-siswa bertalenta.
Dalam konferensi ini siswa-siswa dari community college — setingkat Sekolah Menengah Atas — diberi kesempatan untuk mempresentasikan penelitian mereka, meliputi apa yang mereka telah pelajari di kelas, termasuk mata pelajaran Antropologi, Sejarah, Kimia, Ekonomi, Teknik dan banyak lagi.
Sebelum konferensi, mereka diharuskan memasukkan ringkasan karya tulis sepanjang 250 kata. Mereka yang terpilih diundang untuk mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Koordinator Program Honors Transfer PCC, Dr. Derek Milne, untuk memperbaiki lagi makalah mereka.
Penghargaan tertinggi dalam konferensi kali ini jatuh ke Roseanne Rivera, yang memenangi Juan Lara Memorial Scolarship. Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang tidak mampu, yang berhasil mengatasi berbagai kesulitan hidup.
Penghargaan kedua diberikan kepada Hannah Stewart, President dari Honors Club, yang menerima Exemplary Achievement Scholarship. Ia diganjar apresiasi itu bukan saja karena penelitiannya tetapi juga atas kepemimpinannya dalam menghidupkan organisasi.
“Konferensi ini merupakan hari terbaik dalam hidup saya,” kata Milne. “Saya sangat bangga mendengar para siswa dan selalu menyenangkan bertemu dengan orang tua serta anggota keluarga mereka. Siswa PCC sangat pintar dan mengahumkan. Mereka hanya perlu kesempatan mengembangkan kemampuan riset mereka,” kata Milne.
Pro-Kontra Internasionalisasi Isu Papua
Diangkatnya isu Papua oleh seorang generasi muda AS patut mendapat perhatian pemerintah Indonesia karena ini menunjukkan isu ini mempunyai daya tarik tersendiri. Citra rakyat Papua sebagai rakyat yang tertindas tampaknya telah tersebar melintas waktu dan benua.
Pro-kontra internasionalisasi isu Papua sendiri sudah cukup lama. Ada sementara kalangan menganggap internasionalisasi itu tidak akan laku di dunia internasional. Salah satu yang beranggapan demikian adalah Toni Sudibyo, peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI), Jakarta.
Menurut dia, internasionalisasi isu Papua di Parlemen Eropa dan Uni Eropa tidak bergaung karena dinilai berpotensi merusak Comprehensive and Partnership Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.
Ia menambahkan PCA RI-UE merupakan perjanjian payung yang mengatur kerjasama dan kemitraan secara komprehensif, mendalam dan rinci antara RI-UE. Hubungan Indonesia-UE pasca PCA akan diwarnai oleh pengembangan hubungan yang lebih melembaga dan mencakup bidang kerjasama yang luas termasuk bidang politik, keamanan, counter terrorism, ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, sosial budaya serta berbagai bidang strategis yang menjadi kepentingan bersama RI-UE.
Menurut dia, PCA RI-UE juga mengatur penegasan dukungan UE baik negara anggota maupun semua lembaga UE seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa, terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. “Dukungan penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah RI oleh Eropa adalah suatu kewajiban hukum. Uni Eropa juga terikat secara hukum untuk tidak mendukung gerakan separatis Indonesia dalam bentuk apapun juga,” tulis dia dalam sebuah kolom berjudul Internasionalisasi Masalah Papua Tidak akan Laku yang disiarkan oleh Detik.
Sedangkan di pihak lain, cukup banyak yang berpendapat internasionalisasi isu Papua tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, Jakarta harus sungguh-sungguh untuk mengadakan dialog dengan elemen-elemen masyarakat Papua agar internasionalisasi isu ini tidak menjadi liar.
Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas.
“Internasionalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, kepada satuharapan.com belum lama ini.
Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.
Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.
“Ketika beberapa tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.
Orang Kristen Indonesia Harus pintar berhitung, gunakan matematika logika politik yang rasional, bahwa West Papua ialah Asset Jangka Menengah yang Harus dan Wajib mereka investasikan untuk selamatkan diri dari ekstrimisme dan fundamentalisme Islam Indonesia. IIni bukan drama, bukan propaganda, apalagi spekulasi.
demikian kata Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi, Sekretaris-Jenderal.
Karena ekstrimisme dan fundamentalisme Islam di dalam wilayah NKRI sudah semakin para, mengundang perhatian dari Tentara Revolusi West Papua, bidang komunikasi politik dan informasi, atau Sekretariat-Jenderal lewat Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi sebagai Sekretaris-Jenderal.
Lt. Gen. Tabi juga menyampaikan pesan dari Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa umat Kristen di seluruh dunia saat ini mendokan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok atas penyaliban yang terjadi di Indonesia saat ini, menyusul banyak penderitaan yang didatangkan oleh orang Islam Indonesia sejak Indonesia merdeka. Penginjil sedunia, Franklin Graham, anak dari penginjil terkenal dari Gereja Baptis, Billy Graham telah menyerukan kepada semua orang Kristen di dunia, semua gereja di dunia juga sudah menyerukan lewat jaringan pokok doa, bahwa Ahok kita doakan, agar Yesus menyatakan kehendak-Nya dinyatakan kepada dunia, terutama kepada umat Islam Indonesia.
Tabi melanjutkan
Orang Indonesia semuanya harus sadar, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tokoh Revolusi Semesta Sepanjang Masa, dan Yesus tidak pernah takut dengan apapun, Yesus tidak takut bukan karena dia punya Bom Atom atau Bom Nuklir, bukan karena dia mayoritas atau bisa sholat di tengah jalan, tetapi karena cinta-kasih dan kasih-sayang yang terkandung sebagai titik pusat dan titik temu pengajaran Yesus: Cintailah Tuhan Allah-mu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Revolusi yang sedang berlangsung di Tanah Papua, bukan revolusi multi-dimensi seperti maksud Sukarno, yang ternyata tipu besar, dan melahirkan kapitalisme yang mematikan. Revolusi West Papua berbasiskan Kasih Kristus, fundamental dan berbasiskan cinta kasih dan persaudaraan, revolusi mental-spiritual, bukan revolusi ekonomi, politik, hukum, dll seperti maksud pendiri NKRI.
Kwano selanjutnya katakan
Revolusi West Papua bukan untuk umat Kristen, tetapi Revolusi West Papua ialah sebuah proses perubahan fundamental untuk memupuk dan memelihara kebersamaan berdasarkan prinsip keseimbangan untuk harmony dalam kehidupan bersama. Negara West Papua mengutamakan keadilan, bukan mayoritas-minoritas, tidak ada pemerintahan dari mayoritas dan keadilan untuk minoritas, tetapi pemerintahan berdasarkan keadilan untuk harmoni kehidupan.
Itu artinya, semua orang Kristen yang diusir dari Indonesia akan diterima dengan lapang-dada di Negara West Papua secara seratus persen dan otomatis.
Tetapi ada syarat, mereka harus benar-benar merasa diusir dan terancam kehidupannya di Indonesia.
Akan tetapi, Tabi juga mengatakan bilamana umat Kristen Indonesia punya alternatif lain untuk melarikan diri dari pengejaran dan pembunuhan oleh Indonesia, ya itu dialkukan berdasarkan suara hati masing-masing. West Papua hanya memberikan tawaran kepada umat Kristen Indonesia untuk tahu sejak hari ini, menjelang perayaan Natal Tahun 2016 ini bahwa Hadiah Natal dari West Papua untuk Indonesia ialah
“Tawaran kepada Umat Kristen di Indonesia untuk mulai secara logis dan matematis berhitung, dan mencadangkan West Papua sebagai tempat pelarian yang aman dan terdekat dari serangan ekstrimis dan fundamentalis Indonesia”
Menurut surat dari TRWP ini, banyak orang Kristen di seluruh dunia, termasuk para gerilyawan Papua Merdeka sudah terusik dengan cara memperlakukan umat Kristen di Indonesia, hanya karena alasan agama mereka menjadi tidak berhal memimpin di dalam jabatan-jabatan publik, dan sangat menyesal bahwa Indonesia pernah ada di muka Bumi.
Let. Gen. Tabi menambahkan
Kami hanya memberikan tawaran terbuka. Dan tawaran ini berdasarkan cinta-kasih Kristus, agape, cinta kasih tanpa tumbal atau alasan imbalan apapun. Karena realitas politik NKRI jelas-jelas menunjukkan bahwa NKRI ialah negara tak layak bagi manusia non-Muslim. Yang masih merasa aman dan nikmat, ya itu hak Anda sliahkan nikmati diskriminasi, marginalisasi, dan terorisme. Apa artinya nasionalisme NKRI kalau nyawa dan agama minoritas jelas-jelas terancam dan tidak layak hadir di pos-pos publik NKRI? Sama saja bohong! menyedihkan dan mengecewakan bagi para pendukung NKRI yang selama ini memandang Indonesia toleran, ramah, rukun. Ternyata sandiwara wayang itu terbukti, semua hanya wayang, bukan realitas di dunia nyata.
Tuntutan Hak penentuan nasib sendiri adalah hak setiap orang dan setiap bangsa manapun. Hal ini telah dijamin oleh hukum internasional dan juga telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa, Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan”. Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan.
Bangsa West Papua harus menjadi penentu masa depan mereka sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Sehingga tidak ada jalan lain bagi bangsa West Papua untuk melepaskan diri dari penindasan sistemik yang dilakukan oleh Indonesia kecuali menentukan nasib sendiri dengan jalan Referendum.
Sebagaimana yang sampaikan oleh Victor Conde (1999) bahwa “Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (nation) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri; secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri; dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional”.
Persoalan akan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua bukan lah hal yang baru, Namun hal ini telah dibuktikan oleh berbagai bangsa di dunia. Mereka telah memilih untuk mengatur segala persoalan bangsanya sendiri dengan jalan penentuan nasib sendiri. Kita dapat menemukan beberapa gerakan kemerdekaan, yang mengejar pemisahan seperti di sudan di wilayah Afrika, Kosovo di Eropa Timur, dan Tibet di kawasan Asia. Di Asia, perjuangan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua merupakan tuntutan mutlak yang harus dituntaskan, sebab itu hak dasar yang diakui oleh Dunia Internasional.
II. Tujuan Kegiatan
Memberikan suatu perspektik yang benar tentang kasus pelanggaran HAM di Papua serta membangun kesadaran khususnya kepada Rakyat Indonesia terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua untuk merdeka.
III. Tema Kegiatan:
“Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Penetuan Nasib Sendiri”
IV. Waktu dan Tempat
Hari / Tanggal : Kamis 15 Desember 2016 Waktu : 14.00-18.00 WIB Tempat : LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat Thema : “Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penetuan Nasib Sendiri”
Seruan Diskusi Di publikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia (Prodemokrasi) dan rakyat Papua Barat untuk mendorong Proses Hak Demokratic (Pembebasan Nasional) sebagai bentuk kepedulian Terhadap kemanusian Di Papua Barat. kami ucapkan banyak terimakasi.
1 Desember 2016 merupakan kali kedua saya di tangkap dan di represi saat aksi bersama-sama kawan-kawan West Papua. Kali pertama, saat berorasi di depan Istana Presiden, ketika aksi mendukung ILWP pada tanggal 11 Agustus 2011.
Represi kali ini lebih menyakitkan, pukulan, tendangan dan pentungan bertubi-tubi menyasar terutama bagian kepala, ketimbang 5 tahun lalu.
Ada cacian yang sama dari 2 kali penangkapan tersebut, yakni: “Penghianat Bangsa”.
Coba bagaimana itu perwira menengah dan prajurit rendahan meneriaki kami (orang Indonesia) yang membela West Papua sebagai “Penghianat Bangsa”.
Justru “Papa Minta Saham” itu lah pengkhianat bangsa. Pembunuh Theys Elluay itu lah pengkhianat bangsa. Para pembantai lebih dari 500.000 orang West Papua itu pengkhianat bangsa. Sementara Soeharto tidak kalian cap sebagai penghianat bangsa, padahal kurang lebih 2 juta orang mati karena dia. Freeport dia legitimasi kehadirannya di Papua meski belum ada undang-undangnya lewat Kontrak Karya 1967. Prabowo yang di duga menculik aktivis dan melenyapkan beberapa diantaranya, serta mengakibatkan banyak orang meninggal di Timor Leste kalian dukung jadi calon Presiden. Koruptor yang bergelimang kekayaan di atas kemiskinan rakyat jelata kalian biarkan. Bah!
Tahu kah kalian, kita berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Bahasa yang tak sama. Bahkan ras pun diantaranya berbeda.
Kebangsaan kita lahir karena melawan kolonialisme, melawan imperialisme, melawan fasisme dan melawan rasisme. Tanpa itu semua, tak ada kebangsaan Indonesia.
Pembangunan karakter kebangsaan yang adil, demokratis, setara, anti penindasan itu lah yang hendak kami luruskan dan perluas.
Sederhana, tidak ada yang istimewa, mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk West Papua merupakan kewajiban kami menjalankan tugas-tugas demokratik sebagai orang kiri.
Dan seharusnya tugas ini dijalankan sepenuh hati oleh orang-orang yang mendaku dirinya sebagai demokratik. Tapi sayang, masih banyak yang demokratik setengah hati. Serta tak sedikit pula orang kiri yang kurang demokratik.
Bagi kami bersolidaritas terhadap West Papua memberikan pelajaran yakni membangkitkan keberanian melawan ketakutan serta pengorbanan yang begitu besar bagi perjuangan. Sesuatu yang bisa jadi semakin surut dalam gerakan kita. Sehingga seharusnya kami lah yang mengucapkan Terima Kasih.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), Surya Anta Ginting, telah dibebaskan oleh polisi setelah sempat ditangkap dan ditahan pasca aksi mereka pada 1 Desember.
Kebebasannya tersebut ia konfirmasi ketika satuharapan.com menanyakan hal itu kepadanya hari ini (2/12)
“Sudah bebas kemarin sore,” kata dia, lewat pesan singkat.
Berbeda dengan dugaan banyak orang bahwa ia dan kawan-kawannya ditangkap polisi karena dugaan makar dan ingin mengibarkan bendera Bintang Kejora, Surya Anta mengatakan mereka ditangkap polisi oleh alasan lain.
Menurut Surya Anta, mereka ditahan karena melanggar Peraturan Gubernur yang melarang aksi ke Bundaran Hotel Indonesia.
Sebelumnya, Veronica Koman, Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mengatakan, pada saat terjadi dorong-dorongan antara aparat dengan pelaku unjuk rasa, Surya terjatuh lalu ditarik oleh polisi untuk menjauhi kerumunan massa aksi unjuk rasa. Setelah lepas dari massa aksi, dia kemudian ditarik ke barisan polisi dan dipukuli menggunakan pentungan dua kali ke bagian kepala dan tubuh.
“Saya berusaha menunduk dan melindungi kepala saya dengan tangan. Polisi lalu memukul muka saya di mana-mana hingga luka-luka. Muka bagian hidung ditendang, perut dan badan saya juga ditendang,” kata Veronica Koman menceritakan kronologis yang disampaikan Surya Anta dalam pesan singkat, hari Kamis (1/12).
Veronica mengatakan, luka-luka yang dialami Surya antara lain benjol di kepala atas, benjol di kepala belakang, pelipis kanan memar, pelipis kiri memar, hidung luka robek.
Kemudian bagian rahang kanan dan kiri memar, lalu luka baret di punggung, leher, dan bagian badan depan juga diderita Surya akibat peristiwa itu.
Selain Surya Anta, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jefry Wenda, bersama beberapa aktivis lainnya, ditangkap polisi. Mereka di antaranya: Anka Thomas, Jefri Wanda, Frans Nawipa, Iriantibus Murib, Frans Douw, Pyan Pagawak, Minus Gibian, dan puluhan lainnya.
Kelompok FRI-West Papua menganjurkan “kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri”.
BBC.com – Sekelompok warga negara Indonesia yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-West Papua) menyatakan dukungan agar Papua Barat bisa menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum.
Dukungan itu rencananya akan disampaikan lewat aksi bersama di Jakarta dan beberapa kota lain pada Kamis 1 Desember nanti dengan berjalan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara dan rencananya akan dihadiri 200 orang.
“Keanggotaan kami orang-orang Indonesia, walaupun kami tetap akan bekerjasama dengan orang-orang Papua, dengan organisasi Papua, dari segi mobilisasi massa maupun di dalam informasi, komunikasi,” kata juru bicara FRI-West Papua, Surya Anta, dalam pernyataan pers di kantor LBH Jakarta, Selasa (29/11).
Menurutnya organisasi yang beranggotakan warga negara Indonesia yang bukan asal Papua itu memang sengaja ‘menjadi proyek percontohan’ bagi warga Indonesia dalam menanggapi isu kemerdekaan Papua Barat.
“Masih banyak (warga Indonesia yang menganggap isu kemerdekaan Papua Barat) tabu, banyak yang setuju tapi takut, kami bagian dari yang setuju tapi tidak takut.”
“Proyek percontohan kami adalah untuk membangkitkan kepercayaan diri dan melawan ketakutan supaya orang-orang lain yang bersolidaritas dan masih merasa takut atau berhati-hati untuk supaya bisa berani,” kata Surya.
Image copyrightBBC IndonesiaImage caption Presiden Joko Widodo sedikitnya sudah lima kali mengunjungi Papua.
Beberapa pejabat pemerintah Indonesia yang dihubungi BBC Indonesia menolak memberi komentar, antara juru bicara presiden Johan Budi dan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan, dan HAM Kantor Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
Sedangkan staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku belum mengetahui tuntutan yang sebenarnya, “Saya tidak tahu masalahnya.”
Solidaritas untuk Papua
Surya memberi contoh bahwa dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta oleh polisi, Juli 2016 lalu, warga setempat bersolidaritas dengan memberi makanan dan air minum bagi mahasiswa yang tak bisa keluar dari barikade.
Namun dia menilai aksi solidaritas tersebut masih berupa sebagai inisiatif yang ‘berserak’ sementara yang diperlukan adalah konsolidasi.
“Yang kami lakukan dengan membentuk FRI-West Papua adalah aksi konsolidasi politik bahwa kami ingin menunjukkan tidak cukup bersolidaritas dengan cara yang minimal dan berserak,” kata Surya.
Kelompok ini juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah Papua Barat untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri”.
Dalam dua tahun lebih masa jabatannya, Presiden Joko Widodo sedikitnya sudah lima kali mengunjungi Papua dan mengumumkan berbagai proyek infrastruktur besar di sana, termasuk pembangunan ruas jalan Nduga-Wamena di Kabupaten Nduga yang merupakan bagian dari target menghubungkan semua kabupaten di Provinsi Papua dengan jalur darat pada 2018.
Pada Oktober lalu, presiden juga mengeluarkan kebijakan satu harga BBM.
Namun, menurut Surya, pendekatan-pendekatan seperti ini ‘tidak bisa menjawab’ tuntutan atas pelaksanaan referendum di Papua Barat.
Dalam aksi mereka 1 Desember nanti, menurut Surya, selain mengangkat masalah referendum di Papua Barat, mereka juga mendukung keanggotaan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group (MSG).
MSG adalah sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. ULMWP mengajukan diri menjadi anggota penuh, dengan harapan gerakan mereka akan mendapat pengakuan lebih tinggi.
Simbol Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, sebuah front yang dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta untuk mendukung penentuan nasib sendiri West Papua – pembebasan.org
Jayapura, Jubi – FRI West Papua, kelompok sipil Indonesia yang secara terbuka menyatakan dukungannya atas penentuan nasib sendiri West Papua, mengajak masyarakat Indonesia turut tunjukkan solidaritasnya pada hak bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri.
Menurut Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) itu, ada tujuh alasan mengapa penting bersolidaritas untuk bangsa West Papua.
Pertama, kata mereka, dunia akan lebih baik dan indah apabila setiap bangsa tidak hidup dalam penjajahan dan dapat bekerjasama secara demokratis, adil dan setara.
Bagi FRI West Papua, penjajahan masih terjadi di Papua oleh sebab integrasi Papua ke NKRI mereka anggap tidak demokratis. Mereka setuju beberapa pendapat gerakan pro kemerdekaan Papua yang menyatakan Pepera 1969 tidak sah, dan oleh karena itu West Papua bukan bagian sah NKRI, alias masih teritori yang tak berpemerintahan sendiri atau dibawah pendudukan.
Alasan kedua, kata Juru bicara FRI West Papua, Surya Anta, yang tampil solo di acara deklarasi front tersebut Selasa (29/11/2016) adalah penindasan sistematis yang tidak manusiawi di Papua harus mengusik nurani kemanusiaan semua masyarakat Indonesia. “Dan membiarkan penjajahan di atas tanah West Papua berlanjut adalah tindakan tidak manusiawi,” kata dia.
Mereka juga mengatakan solidaritas tersebut juga merupakan upaya untuk mendemokratisasikan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri, memperjuangkan kesadaran kemanusiaan yang beradab terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.
“Solidaritas diperlukan terkait perjuangan melawan Imperialisme dan Korporasi Internasional yang menyokong praktek kolonialisasi NKRI di tanah West Papua, sekaligus menghentikan praktek-prektek militerisme yang mengiringinya,” ujarnya.
FRI West Papua juga menyebutkan bahwa solidaritas terebut adalah bagian dari perlawanan terhadap rasisme terhadap siapapun termasuk rakyat West Papua, dan mereka menyatakan satu-satunya “tindakan bermoral” untuk hentikan “genosida” di West Papua adalah melalui dukungan terhadap penentuan nasib sendiri.
Dukungan
Tri Agus Susanto Siswowiharjo, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta yang juga mantan aktivis Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (Solidamor) menyatakan dukungannya pada inisiatif FRI West Papua itu.
“Bagus ada gerakan terbuka seperti itu. Sebagai inisiatif bersama antara orang Indonesia dan Papua. Selama gerakan di Jakarta non violence (anti kekerasan) maka tak ada alasan pemerintah dan publik Indonesia menolak organisasi ini,” kata Tri Agus melalui pesan singkat kepada Jubi, Selasa (29/11).
“Sa yakin orang Indonesia pasti mengetahui bunyi pembukaan UUD ’45: Bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan seterusnya. Dan dukungan terbuka ini bagus karena sekarang era demokrasi . Berjuang dengan jalur non kekerasan,” ujar dosen yang akrab dipanggil Tass itu. Selain mantan aktivis, dia juga populer karena menulis buku Mati Ketawa Cara Orde Baru dan sempat ditahan di jaman Orde Baru.
Tass menekankan pentingnya kampanye publik lanjutan pasca deklarasi itu. “Tak hanya strategi vs negara, tetapi juga kampanye karena orang-orang Indonesia perlu digelontor berita tentang Papua yang benar,” ujarnya.
Di tempat lain, Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta juga mendukung inisiatif FRI West Papua. “LBH Jakarta bukan bagian FRI, tetapi kami mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan pembentukan FRI West Papua adalah bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang biasa dan sama saja dengan kelompok lainnya. Kita harus hormati hak konstitusionalnya,” kata dia.
Dari New York, AS, Coen Husein Pontoh, pendiri situs IndoProgress.com yang memberi ruang cukup banyak untuk isu-isu Papua, juga menyambut deklarasi front ini. “Sangat dibutuhkan agar rakyat Indonesia mengetahui bahwa ada persoalan besar terkait soal Papua,” kata dia.
Coen menekankan hak penentuan nasib sendiri Papua membutuhkan penghentian tindak kekerasan yang selama ini terjadi terhadap rakyat Papua. “melalui pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri maka kita akan mengetahui dengan jelas sejauh mana klaim-klaim politik yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh kalangan oposisi di Papua agar mendapat legitimasi dari rakyat Papua,” ujarnya.
Dia juga menambahkan hak tersebut sebetulnya bagian integral dari proses demokrasi sehingga pelaksanaan hak itu akan makin memperkuat sistem demokrasi yang kita anut saat ini.
Muhajir Abdul Azis, seorang anak muda asal Aceh menganggap inisiatif FRI West Papua juga sebagai hal yang mesti didukung. “Saya tidak tahu bagaimana menurut orang Indonesia, apalagi orang-orang di Pulau Jawa yang kebanyakan mengunyah slogan NKRI harga mati. tapi menurut saya sebagai orang Aceh inisiatif ini harus didukung, karena itu perjuangan riil,” kata dia kepada Jubi melalui pesan singkat.
Dia mengaku memahami apa yang dirasa masyarakat Papua, “Bagi yang pernah merasa bagaimana ganasnya militer Indonesia dalam berbagai kasus pembunuhan pasti paham akan apa yang diminta masyarakat Papua,” ujarnya yang merasa hal itu juga didorong oleh perasaan kebangsaan yang berbeda antara Indonesia dan Papua.
Perluasan perhatian
Sejak eskalasi isu penentuan nasib sendiri West Papua di Pasifik, masyarakat Indonesia juga sedikit banyak mengikuti dan coba mengambil sikap.
Pada bulan April 2016 lalu, setidaknya 154 orang dari berbagai spektrum sosial politik dan budaya menyatakan terbuka solidaritas mereka kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan mengutuk kekerasan yang terjadi pada aktivis-aktivis pendukung ULMWP di Papua.
Di dalam pernyataan 6 April 2016 lalu, seperti dilansir oleh situs papuaitukita.net, mereka menghendaki agar pemerintah Indonesia mendengarkan Papua; mengubah pendekatan represif dan eksploitatif pada Papua; menuntut evaluasi tindakan aparat keamanan di Papua dan menghentikan pengiriman pasukan, termasuk pembangunan komando teritorial dan markas-markas Brimob baru; serta mendukung proses politik damai yang diajukan oleh ULMWP untuk membicarakan hak penentuan nasibnya sendiri.
“Indonesia bukan milik aparat. Indonesia dibangun oleh rakyat, yang berjuang untuk kemerdekaan berkumpul, bersuara dan berekspresi demi kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial,” ujar pernyataan tersebut.
Bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan FRI West Papua Selasa (29/11), tampak beberapa orang pemuda menggelar spanduk penolakan di luar gedung LBH Jakarta. Beberapa diantara mereka menggunakan almamater universitas tertentu.
Di dalam spanduknya, mereka menyatakan “Tolak West Papua, dari Sabang Sampai Merauke untuk Indonesia, Save NKRI”. Mereka mengatasnamakan Front Penyelamat Indonesia (FPI).
FRI West Papua tampaknya akan menjadi babak baru dalam pembukaan ruang bagi isu-isu penentuan nasib sendiri West Papua, baik pro maupun kontra, untuk dibicarakan oleh publik politik ibukota.(*)
TabloidWani.com – Kuala Lumpur — 13 organisasi internasional dan delapan kelompok dari Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Seperti dilansir dari malaysiakini.com, hari Kamis (1/12), solidaritas 21 organisasi tersebut menyatakan menolak segala bentuk intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokrasi di Papua Barat. “Solidaritas kami dengan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari perjuangan melawan imperialisme dan koorporasi internasional yang akan mendukung praktik perampasan tanah penjajahan di Papua Barat,” tulis pernyataan itu.
“Kami juga mendesak orang-orang di seluruh dunia untuk mengkonsolidasikan upaya untuk memperluas solidaritas dengan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri,” lanjut pernyataan itu.
Dalam pernyataan bersama itu, 21 organisasi itu menyampaikan lima point tuntutan kepada pemerintah Indonesia.
Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Papua Barat, termasuk memegang referendum untuk memutuskan masa depan Papua Barat.
Berhenti melakukan represi terhadap rakyat Papua Barat yang menyuarakan permintaan atas penentuan nasib sendiri.
Lindungi hak untuk kebebasan informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan berpikir bagi masyarakat Papua.
Meningkatkan kehidupan rakyat Papua Barat dengan memberikan pendidikan gratis, kesehatan universal dan transportasi publik yang terjangkau.
Menolak politik rasial yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Menurut pernyataan bersama itu, sampai hari Kamis (1/12), orang-orang Papua Barat terus menghadapi intimidasi, penindasan dan kekejaman oleh pemerintah Indonesia.
“Tahun ini saja, ribuan telah ditangkap karena menyuarakan tuntutan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan referendum kemerdekaan,” tulis pernyataan itu.
13 organisasi internasional tersebut di antaranya:
The Socialist Party of Malaysia (PSM) – Malaysia
Oppressed People’s Network (Shout) – Malaysia
Youth Solidarity Malaysia (SAMM) – Malaysia
Awami Workers Party – Pakistan
Partido Lakas ng Masa (PLM) – Philippines
socialist Alliance – Australia
Anticapitaliste Nouveau Party (NPA) – France
Pioneer – Hong Kong
Globalization Monitor – Hong Kong
Socialist Popular Alliance Party – Egypt
Asia Monitor Resource Centre (AMRC)
Committee for Asian Women (CAW) Fourth International
Kemudian delapan kelompok dari Indonesia di antaranya:
Partai Pembebasan Rakyat (PPR) – Indonesia
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) – Indonesia
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) – Indonesia
Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) – Indonesia
Asosiasi Solidaritas.net – Indonesia
Lingkar Studi Sosialis – Indonesia
States Culture Society Indonesia (earth) – Indonesia
Di Semarang, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang-Salatiga yang melakukan aksinya dari Patung Kuda Universitas Diponegoro Kota Semarang meyoroti soal PT. FI tersebut.
Alasan kedua, kata Juru bicara FRI West Papua, Surya Anta, yang tampil solo di acara deklarasi front tersebut Selasa (29/11/2016) adalah penindasan sistematis yang tidak manusiawi di Papua harus mengusik nurani kemanusiaan semua masyarakat Indonesia. “Dan membiarkan penjajahan di atas tanah West Papua berlanjut adalah tindakan tidak manusiawi,” kata dia.
Bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan FRI West Papua Selasa (29/11), tampak beberapa orang pemuda menggelar spanduk penolakan di luar gedung LBH Jakarta. Beberapa diantara mereka menggunakan almamater universitas tertentu.