PAPUApost.com

Tag: dukungan internasional

  • Demo di KJRI Melbourne

    Ditulis Oleh: Ant/Papos

    Jumat, 17 Oktober 2008
    BRISBANE (PAPOS)  -Sejumlah aparat kepolisian Australia, Kamis (16/10) kemarin, berjaga-jaga di bagian depan Konsulat Jenderal (KJ) RI di Melbourne selama belasan orang Papua pimpinan gembong anti-Indonesia Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai menggelar demonstrasi selama kurang dari satu jam. Aparat keamanan dari unsur Polisi Federal Australia (AFP) dan unit “protective service” melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap 13 orang anti-Indonesia ini dari dalam pintu gerbang KJRI Melbourne. Namun aksi mereka berakhir damai.

    Informasi yang dihimpun dari Antara menyebutkan, pihak KJRI Melbourne sudah mengetahui rencana aksi Herman Wanggai cs yang berlangsung sekira pukul 11.30 waktu setempat itu sejak beberapa hari lalu.

    Melbourne merupakan kota tempat tinggal puluhan pencari suaka politik asal Provinsi Papua anti-Indonesia setelah mereka diberikan visa menetap sementara oleh pemerintah Australia di era pemerintahan Perdana Menteri John Howard dua tahun lalu.

    Pada 23 September lalu, dua dari 43 orang pencari suaka itu memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Merauke dan Serui. Kepulangan Hana Gobay dan Yubel Surei itu telah membuat gembong Papua Merdeka, Herman Wanggai, kebakaran jenggot dan mengeluarkan ancaman atas keselamatan keduanya.

    Ancaman Herman Wanggai kepada kedua Hana Gobay dan Yubel Surei itu terungkap dalam surat elektronisnya kepada ” SIMPA@yahoogroups.com”.

    Dalam surat bertajuk “SIMPA” 2 WNI kembali ke Indonesia!” tertanggal 23 Sep 2008 20:02:10 -0700″ itu, Herman Wanggai mengatakan, keduanya adalah musuh bersama para pendukung Papua Merdeka.

    “Ade Hana Gobay dan Jubel Kareni, kaka Herman cuma ucapkan selamat atas pengkhianatanmu.”

    “Semoga keputusanmu menjadi pijakan yang benar untuk kepuasanmu berdua. Hari ini engkau boleh senang goyang poco-poco dengan mas-mas kolonial RI tapi hari ini juga engkau adalah musuh orang banyak Papua Barat… Harapan saya, semogaaaaaaa engkau bisa melihat tanah bintang fajar dengan pengkhianatanmu!”
    Dua warga negara Indonesia (WNI) itu ke kampung halaman mereka masing-masing dengan rute Melbourne-Denpasar untuk kemudian ke Papua dengan difasilitasi oleh KJRI Melbourne dan KBRI Canberra. (ant)

  • Press Release: for immediate release & circulation: INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS FOR WEST PAPUA

    Di Parlemen Rendah (House off Commons), London, tanggal 15 Oktober 2008, tepat pukul 15:00 GMT akan terjadi sebuah peristiwa bersejarah di mana akan ada pertemuan Internasional sejumlah Anggota Parlemen, dalam rangka mendukung Penentuan Nasib Sendiri bagi penduduk asli Papua Barat. Hidup dalam pengasingan sebagai pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda akan bergabung dengan sejumlah pemimpin Melanesia dan Anggota Parlemen lintas negara untuk meluncurkan sebuah kelompok lobi dan forum diskusi di antara para politisi bernama “International Parliamentarians for West Papua” (Anggota Perlemen Internasional untuk Papua Barat). Diharapkan berkumpul di Parliament Square satu jam sebelumnya. Hari perayaan ini akan didahului dengan musik dan tarian tradisional dari Papua Barat yang kini berada di pengasingan di Belanda, di arliament Square, yang akan mempersembahkan pertunjukkan untuk peristiwa ini. Peluncuran ini diselenggarakan bersama oleh Hon. Andrew Smith MP & Lord Harries. Tujuan kelompok ini adalah mengkoordinasi aksi-aksi anggota parlemen di seluruh dunia untuk Papua Barat. Pembicara dalam acara ini termasuk: Ms Melinda Janki – International Human rights Lawyer Hon. Andrew Smith MP (U.K.) Lord Harries (U.K.) Benny Wenda (WEST PAPUA) Hon. Powes Parkop LLB LLM MP (PAPUA NEW GUINEA) Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (VANUATU) Silahkan bergabung dalam sebuah peristiwa bersejarah dalam sejarah Papua Barat ini. CONTACT: +44 (0)845 2579145 – Office@FreeWestPapua.org <mailto:Office@FreeWestPapua.org> www.FreeWestPapua.org

  • AS Harus Hargai RI Atas Papua

    Jakarta, (ANTARA News) – Pihak Amerika Serikat harus menghargai segala upaya Indonesia dalam penanganan dan pengelolaan segala persoalan di Papua.

    “Kami senantiasa berupaya menangani Papua dalam kerangka demokratis termasuk dalam usaha penegakkan hukum yang independen, tidak terpengaruh pihak luar,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Widodo Adi Sutjipto di Jakarta, Selasa.

    Ditemui seusai berbicara dalam seminar “Strategi Keamanan Menjelang Pemilu 2009”, ia mengatakan pemerintah Indonesia telah menyerahkan sepenuhnya masalah dua anggota Organisasi Papua Merdeka Filep Karma dan Yusak Pakage kepada proses hukum secara independen.

    “Pemerintah tidak mencampuri proses hukum yang memberikan putusan hukum tetap dan mengikat terhadap kedua orang tersebut. Jadi, tolong ini dilihat sebagai bentuk penegakan hukum yang independen dalam kerangka negara demokrasi,” katanya.

    Intinya, katanya, dalam menangani Papua, Indonesia melakukannya dalam kerangka demokratisasi.

    Ia menyatakan tidak ada yang menyimpang dalam pelaksanaan demokratisasi pada penanganan persoalan di Papua termasuk dalam penanganan rusuh di Kabupaten Wamena akhir pekan lalu.

    “Kami mencoba memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah Papua untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik di masa datang,” katanya.

    Menkopolhukam memastikan tidak ada kaitan antara surat 40 anggota Kongres AS mengenai Filip Karma dan Yusak Pakage dengan insiden Wamena.

    Hal senada dilontarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar bahwa tidak ada hubungan antara surat dari Kongres AS dan kerusuhan di Wamena.

    “Tidak berarti karena waktunya hampir bersamaan lalu kedua masalah itu saling berkaitan,” katanya.

    Syamsir mengatakan masih banyak anggota Kongres AS yang tidak tahu secara rinci tentang Papua sehingga kerapkali membuat persoalan menjadi rumit. (*)

  • Vanuatu tidak Menegaskan Gagasan Penempatan Pengungsi Papua Barat dari PNG

    Pemerintah Vanuatu katakan negara itu tidak memberikan tawaran untuk menempatkan kembali sekelompok pengungsi Papua Barat yang sekarang ada di Papua New Guinea.

    Tanggapan ini disampaikan menyusul laporan bahwa sekitar 100 orang dari Papua Barat telah diberikan tawaran untuk memasuki vanuatu oleh Dewan Adat Nasional setempat.

    Para pengungsi, yang hidup dalam tenda-tenda di Port MOresby, katakan bahwa mereka mengajukan mengungsi ke negara ketiga.

    Akan tetapi, Komisioner Badan PBB Urusan Pengungsi mengatakan kelompok ini tidak memenuhi kriteria untuk penempatan kembali.

    Jubir PM Vanuatu dan penasehat pertama Nikenike Vurobaravu katakan dukungan penuh untuk kesejahteraan orang Papua dari para Kepala Suku tidak sama dengan tawaran untuk penempatan mereka oleh negara.

    “Kebijakan pemerintah manapun menyangkut pengungsi harus dipertimbangkan matang – kami harus memikirkan tentang aturan main internasional dan persyaratan dalam negeri kami sendiri, jadi kalau ada isu-isu seperti itu perlu, maka pemerintah akan mempertimbangkannya seturut syarat=syarat ini.”

    Nikenike Vurobaravu
    RNZI Posted at 01:47 on 10 October, 2008 UTC

  • Panglima TNI: Surat Kongres AS Soal OPM Jelas Intervensi

    Luhur Hertanto – detikNews
    Jakarta – Lain Menhan Juwono Sudarsono, lain pula Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso. Bila Menhan menilai surat Kongres AS yang meminta pembebasan tahanan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan sebagai upaya intervensi, namun Panglima TNI beda pendapat.

    “OPM yang mana kita nggak ngerti, masalah di mana, saya tidak tahu. Yang jelas
    memang surat itu intervensi,” ujar Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/8/2008).

    Menurut Panglima TNI, kekuatan OPM saat ini sangat kecil. Jumlah pasukan dan kekuatan persenjataan yang mereka kuasai pun tidak signifikan.

    Tapi adanya surat tersebut merupakan bukti OPM mempunyai simpatisan aktif di luar negeri. Jaringan mereka tidak putus menjalin lobi politik dengan banyak pihak tertentu dan menyebarkan informasi minus tentang penegakan HAM untuk menjatuhkan Indonesia.

    “Saya kira adanya permintaan itu sudah jelas kelihatan (tujuan OPM),” tegas dia.(lh/asy)

  • Pemerintah Vanuatu Dukung Negara Kesatuan RI

    TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Vanuatu mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. “Kehadiran satu, dua warga Papua di Vanuatu tidak serta merta diartikan sebagai pendukung kemerdekaan,” kata Menteri Hassan Wirajuda di JCC Selasa saat penandatangan MoU kerja sama bilateral dengan Pemerintah Vanuatu.

    Pertemuan setingkat menteri dengan Deputy Prime Minister dan juga sebagai Menteri Luar Negeri Vanuatu Sato Kilman. Menurut Hassan Vanuatu tidak menginginkan kehadiran orang Papua asal RI ke Vanuatu tidak menjadi penghalang hubungan antara Indonesia dengan Vanuatu.

    “Vanuatu akan melakukan hal yang Vanuatu bisa lakukan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia terkait adanya warga Papua di negaranya,” Kata Hassan Wirajuda mengutip perkataan Menteri Luar Negeri Vanuatu

    Vanuatu, lanjut Hassan, sangat antusias untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia.

    Hassan juga mengingatkan dan harus ada kehati-hatian jangan sampai kehadiran warga Papua di negara Vanuatu bisa menjadi faktor pengganggu hubungan RI- Vanuatu.

    Hassan mengatakan tidak ada pertemuan rutin warga Papua di Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua. “Pemerintah sekarang (di Vanuatu) mempunyai komitmen pentingnya menjalin hubungan dengan Indonesia,” katanya.

    Rudy Prasetyo

  • Faleomavaega Tidak Bahas Papua Merdeka

    JAYAPURA – Kunjungan anggota Kongres AS Eny Faleomavaega ke sejumlah wilayah Papua seperti Biak dan Manokwari, Selasa kemarin, tidak membahas agenda Papua Merdeka. Dia hanya melihat langsung kondisi Papua setelah enam tahun otonomi khusus (otsus).

    Gubernur Papua Barnabas Suebu menegaskan hal itu kepada wartawan, Rabu (28/11/2007).

    Barnabas menegaskan, konsentrasi kunjungan Faleomavaega ke Papua melihat langsung pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 perihal otonomi khusus (otsus) di Papua, apakah telah dirasakan oleh masyarakat setempat.

    Namun, diakui Bas -sapaan akrab Barnabas Suebu, enam tahun pascadiberlakukan otsus di Papua, masyarakat asli Papua yang notabene sekitar 70 persen tinggal di pedalaman belum merasakan adanya otsus tersebut.

    “2007, Pemprov Papua komitmen menitikberatkan pembangunan di tingkat kampung. Pemprov Papua telah mengucurkan dana Rp100 juta ke seluruh kampung se-bumi cenderawasih, dan pada tahun mendatang akan terus ditingkatkan,” paparnya.

    Faleomavaega pun terkagum melihat perubahan yang sedang berlangsung di Papua. Politisi Amerika Samoa itu meminta masyarakat Papua bersabar dalam masa pelaksanaan otsus tersebut.

    Di tambah lagi, lanjut Barnabas, pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2007, perihal percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Sehingga, diharapkan ke depan rakyat Papua terutama yang berada di pedalaman dapat lebih sejahtera.
    (FM Toruan/Sindo/jri)

  • Anggota Kongres AS Kunjungi Papua

    TEMPO Interaktif, Timika:Sejak tiba di Timika Senin petang tidak diketahui pasti agenda dari anggota Kongres Amerika Serikat Eny Faleomavaega di Papua.

    Sejumlah pihak mengaitkan kunjungan Eny dengan peringatan HUT Kemerdekaan Papua pada 1 Desember nanti. Hingga Selasa pagi spekulasi soal kunjungan anggota Kongres dari Kaukus Papua ini tidak terjawab, apalagi wartawan tidak dapat mendekati rombongan.

    Staf Departemen Luar Negeri Indonesia Andri Hadi Senin petang di Timika Tidak merinci agenda kunjungan tamu dari Amerika ini. Andri hanya mengatakan rombongan Eny dijadwalkan akan bertemu dengan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah di Provinsi Irian Jaya Barat.

    Pada Selasa pagi rombongan menggunakan pesawat khusus akan bertolak ke Biak. Dijadwalkan di Biak Eny akan menemui tokoh-tokoh masyarakat adat dan pejabat pemerintah.

    Sementara dari Biak dilaporkan pada Selasa pagi sejumlah tokoh adat menyatakan kekecewaan karena mereka dihalang-halangi untuk bertemu Eny.

    Dari Biak rombongan pada Selasa siang bertolak ke Irjabar. Setelah itu pada Selasa sore kembali ke Timika dan bertemu dengan tokoh adat Timika.

    Tjahjono Ep

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?