Yulianus DwaaYulianus Dwaa-JAYAPURA—Ketua umum Koordinator Daerah Provinsi Papua Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia, Yuliaunus Dwaa Amd.Kes meminta panitia pelaksana Dialong Nasional Pemuda Papua yang digagas KNPI Papua melakukan evaluasi kinerja apa yang sudah dibuat mereka selama ini. Pasalnya, panitia pelaksana kegiatan dan DPD I KNPI Provinsi kurang melakukan sosialisasi dengan baik kepada semua DPD – DPD KNPI tingkat II serta organisasi – organisasi kemasyarakatan pemuda ( OKP ) yang tergabung di dalam di wadah KNPI itu sendri.
Ia meminta paniti kegiatan tak usah emosional menyalahkan pemerintah SBY serta Gubernur Provinsi Papua yang tidak hadir dalam acara dialong tersebut. Bahkan ia meminta KNPI Provinsi Papua meminta maaf kepada seluruh Pemuda Papua dan masyarakat adat Papua maupun pemerintah.
Ia berharap agar supaya paniti dan KNPI Provinsi Papua sementara itu, Ketua umum persatuan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Simon Petrus Baru mengatakan panitia harus melakukan evaluasi total termasuk KNPI Provinsi Papua sehingga lebih trasparan lagi dalam mensosialisasikan kegiatan yang berskala nasional ini.
“Setahu saya ide ini adalah sesaat saja setelah itu di kembangkan secara cepat. Bahkan lebih banyak kepentingan politiknya,” tandasnya.(cr-1) bintangpapua.com Ditulis oleh (cr-1)
(ANTARAGrafis) Timika (ANTARA News) – Jajaran TNI di Papua terutama Korem 171 Praja Vira Tama (PVT) Sorong siap berdialog dengan Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) wilayah Timika, Keli Kwalik.
“Kalau memang dia (Keli Kwalik-red) mau, kita siap berdialog. Saya jamin aman dan tidak akan diapa-apakan,” kata Komandan Korem 171 PVT Sorong, Kolonel Inf Fransen Siahaan di Timika, Senin.
Kelompok TPN-OPM wilayah Timika pimpinan Keli Kwalik selama ini disebut-sebut berada di balik aksi teror penembakan di areal PT Freeport Indonesia yang terjadi sejak Juli-September.
Aksi teror di areal Freeport telah mengakibatkan tiga orang tewas, dua di antaranya karyawan perusahaan masing-masing Drew Nicholas Grant (warga Australia) dan Markus Rate Alo serta seorang lainnya, Briptu Marson Petipelohi merupakan anggota Propam Polda Papua.
Menurut Siahaan, setiap saat TNI membuka diri untuk berdialog dengan jajaran pimpinan TPN-OPM untuk mengetahui aspirasi mereka sekaligus bisa kembali ke masyarakat untuk membangun Papua secara bersama-sama.
Fransen Siahaan juga memberikan perhatian khusus bagi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Mimika, khususnya di areal kerja PT Freeport Indonesia yang dilanda teror penembakan sejak Juli lalu.
Terkait hal itu, Siahaan menegaskan penanganan masalah gangguan kamtibmas sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kepolisian dengan dukungan TNI.
Ia berharap situasi yang mulai kondusif di areal Freeport saat ini tetap terjaga dengan baik agar operasional perusahaan tetap berlangsung dan masyarakat sekitar tidak dilanda ketakutan dan kekhawatiran.
Berkaitan dengan kunjungan kerja Cawapres RI terpilih periode 2009-2014, Boediono ke Timika, Senin, pihak TNI dan Polri mengerahkan sedikitnya 300 personel gabungan yang bertugas mengamankan area sekitar Bandara Mozes Kilangin Timika.
Selama kunjungan Boediono di Timika yang hanya setengah jam untuk melanjutkan perjalanan menuju Wamena, Jayawijaya, kondisi kamtibmas di wilayah ini cukup aman.
“Situasi di Timika saat ini sangat aman, mudah-mudahan masyarakat tetap membantu menjaga keamanan agar Timika bisa menjadi zona damai,” harap Siahaan. (*)
Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan. Makasar, 10/9 (Antara/FINROLL News) – Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.
“Kami minta Wapres Jusuf Kalla memfasilitasi dan memediasi penyelesaian Papua,” kata Jimmy Demianus Itji sebelum bertemu HM Jusuf Kalla di kediaman Wapres Jl Haji Bau, Makasar, Sulsel, Kamis.
Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.
Menurut dia, hal itu dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otonomi khusus.
Jimmy menilai, Wapres Jusuf Kalla selama ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu, Wapres juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik.
Namun, katanya, jadi tidaknya dialog kebangsaan tersebut masih tergantung dua hal yakni; pertama, berkenaan UU 21 tahun 2001 tentang otsus baru ada satu PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Padahal masih ada sekitar delapan sampai sembilan PP lainnya tentang pengelolaan kekayaan alam, pengaturan tanah, proteksi, adat istiadat dan sebagainya yang ditunggu.
“Kedua, jangan lupa rakyat Papua telah memberikan suara yang signifikan kepada pasangan SBY-Boediono, sehingga pemerintahan baru harus buat terobosan untuk segera menyelesaikan masalah Papua,” katanya.
Menurut Jimmy, jika kedua hal tersebut bisa segera diselesaikan pemerintah baru ada kemungkinan dialog tidak diperlukan lagi.
Jimmy juga menjelaskan, jika harus dilakukan dialog maka para pihak yang dilibatkan setidaknya ada empat komponen yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Papua dan Papua Barat), masyarakat yang secara idiologis mendukung NKRI dan masyarakat yang secara idiologis bertentangan dengan pemerintah.
“Kalaupun ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” kata Jimmy. (T.J004)
Makassar – Perdamaian Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Ambon sukses di tangan Wapres Jusuf Kalla. Ditambah lagi dengan perdamaian Aceh. JK pun diminta untuk menggelar perdamaian Malino III untuk mengatasi konflik Papua.
“Kami berharap setelah pertemuan, Pak Wapres bisa memfasilitasi dan memediasi untuk menggelar dialog. Bisa saja digelar pertemuan Malino III untuk konflik Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie.
Hal ini disampaikan dia sebelum melakukan pertemuan dengan JK. Jimmy mendatangi kediaman JK di Jl Haji Bau, Makassar, Kamis (10/9). Dituturkan dia, selama ini kerap terjadi konflik antara rakyat Papua, Papua Barat, dan pemerintah pusat.
Diakui dia, JK memang sebentar lagi tidak duduk dalam pemerintahan. Namun JK tetap dipercaya mampu menangani konflik Papua. Sebab selama ini kapasitas JK dalam pemerintahan telah teruji, terutama untuk menangani konflik daerah.
“Selama ini Pak Wapres memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik. Seperti konflik Aceh, Ambon dan Poso,” ujar Jimmy.
Salah satu karya nyata JK dalam menangani konflik Papua yakni dengan keluarnya UU 35/2008 tentang perubahan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Isinya antara lain soal pemberlakuan Otsus di Papua dan Papua Barat bukan hanya di Papua seperti yang dijabarkan sebelumnya dalam UU 21/2001. Dalam UU 35/2008 juga berisi perubahan konsep pemilihan daerah yang awalnya dipilih DPRD, kini diserahkan ke rakyat untuk pemilihan langsung.
Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap JK dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Hal ini dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otsus. “Kalaupun nanti ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” pungkasnya. (INILAH)
Pertimbalan rakyat Papua meminta pemerintahpunce menggese menggelar dialog kebangsaan antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.. Otonomi khusus yang telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun dinilai telah gagal.Seramai 12 orang pertimbalan rakyat Papua, Khamis (3/9) diterima Naib Presiden Jusuf Kalla di pejabat Wapres di Jakarta..
Mereka menyampaikan lima permasalahan utama di Papua yang mesti diselesaikan bersama dengan pemerintah punce .Salah seorang pertimbalan rakyat Papua, Pendeta Karel Phil Erari memaparkan permasalahan itu yaitu dialog kebangsaan otonomi khas , rencana pemekaran wilayah, pertubohan penyelaras pengawasan program dan dana, dan pembongkaran makam Theys H Eluai. Dialog,kata Phil, merupakan alat demokratis guna menyelesaikan perbelahan di Papua,” ujarnya usai diterima Wapres di Jakarta. Phil yakin penyelesaian atas berbagai persoalan di Papua boleh diselesaikan dengan baik. Bila Aceh Sahaja boleh diselesaikan, Papua pula boleh diselesaikan.Beberapa tokoh Papua yang diterima Wapres, antara lain,Ahli DPR asal Papua Simon P Morin, tokoh orang ramai suku Amungme Tom Beanal, dan ahli DPD asal Papua Ferdinanda Ibo Yatipao. (Malay/asni)
JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak sepuluh tokoh Papua mendesak agar pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk menjadi “jembatan” dalam Dialog Nasional Kebangsaan Papua-Jakarta. Dialog Nasional Kebangsaan dianggap wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua.
Desakan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Simon Maureen yang didampingi Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal seusai bertemu dengan Wapres, Kamis (3/9) siang.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, Wapres Kalla yang jabatannya sebentar lagi berakhir, didampingi oleh staf dan tokoh-tokoh lainnya seperti mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, mantan Wakil Gubenur Papua Jhon RG Djopari, Pendeta Karel Phil Erari, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Ferninanda Ibo-Watipao.
“Kita harapkan Pak JK diberi mandat oleh pemerintah, untuk menjadi mediator dalam dialog nasional tersebut,” kata Maureen.
Menurutnya, masyarakat Papua tidak bermasalah jika Kalla tak bersedia memenuhi permintaan itu. “Namun Insya Allah, mengingat sumbangsih Pak Kalla selama ini dalam berbagai persoalan yang terjadi di Aceh dan di Ambon, tentu Pak Kalla akan bisa mempertimbangkan menjadi ‘jembatan’ dalam dialog tersebut,” tambah Maureen.
Hal senada disampaikan Tom Beanal. Mengingat pengalaman wapres dalam berbagai penyelesaian konflik, ia dinilai bisa berperan dalam dialog ini.
Adapun Pendeta Karel Erari mengatakan Dialog Nasional Kebangsaan sebenarnya sudah lama berlangsung, dan ingin ditingkatkan lagi secara rutin agar bisa menjadi katarsis penyelesaian seluruh persoalan yang ada di tanah Papua. “Kami tidak ingin keluar dari NKRI, akan tetapi kami ingin tempat untuk berbicara bebas dan merdeka dalam dialog nasional kebangsaan tersebut,” katanya.
Ia menilai, dialog ini mempunyai arti penting, sebab otonomi khusus dinilai tak berhasil untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Menurutnya otsus hanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat besar yang menggunakan dana otsus.
Jayapura (PAPOS) – Polda Papua telah menyiapkan satu kapal polisi perairan (Polair) dan sejumlah perahu kayu di dekat lapangan terbang perintis Kasepo, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya yang telah dikuasai kelompok bersenjata sejak 19 Mei 2009. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira, beberapa hari lalu, mengatakan, kapal Polair dipakai sebagai sarana negosiasi antara polisi dengan kelompok bersenjata.
“Kapal Polri itu dilengkapi dengan pengeras suara sehingga dapat dipakai untuk menghimbau warga agar meninggalkan lapangan terbang,” katanya.
Sedangkan sejumlah perahu disediakan untuk warga yang bersedia meninggalkan lapangan terbang secara sukarela.
Polri, katanya, hingga kini tetap menggunakan upaya persuasif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan pejabat pemerintah setempat.
“Upaya negosiasi telah tiga kali dilakukan dan akan terus diupayakan agar mereka meninggalkan lapangan terbang secara sukarela,” ujarnya.
Menurut dia, kendati jumlah warga yang menduduki bandara sekitar 150 orang namun hanya tiga orang yang memiliki senjata api dan diduga sebagai pihak yang menggerakkan warga.
“Warga sekitar itu hanya direkrut tiga orang untuk sama-sama menduduki lapangan terbang. Warga dijadikan tameng oleh ketiga orang itu,” katanya.
Polri sangat hati-hati untuk melakukan upaya tindakan kepolisian sebab bisa jadi akan jatuh korban warga yang hanya ikut-ikutan saja.
“Polisi lebih mementingkan keselamatan warga. Jika ada tindakan represif, tiga orang ini akan berlindung di balik warga sehingga bisa jadi akan jatuh korban dari warga,” ujarnya.
Kini, Polda Papua telah mengerahkan tim dari Brimob ke sekitar lapangan terbang dan siap bertindak jika dibutuhkan untuk merebut lapangan terbang.(ant)
JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih menguasai lapangan perintis Kaisepo, Papua. Ini sudah berlangsung selama dua minggu. Pada Jumat ( 29/5 ) ini, telah diupayakan proses negoisasi yang ketiga dengan memanfaatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Jika upaya negosiasi gagal, Polri tetap akan melakukan upaya persuasif. Pasalnya, OPM berlindung di belakang 150 pemuda yang direkrut dari daerah Kaisepo.
“Polri tidak mau gegabah dalam mengambil tindakan kepolisian. Sebab, di situ ada banyak pemuda setempat yang direkrut dan mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Takutnya, ada korban. Kalau cuma berhadapan tiga orang OPM yang bersenjata itu sih tidak masalah,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Abubakar Nataprawira, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat ( 29/5 ).
Menurut dia, setelah negosiasi ketiga gagal, Polri akan mengirim kapal polisi air yang dilengkapi pengeras suara kuat. Melalui pengeras suara itu, Polri akan meminta mereka meninggalkan lapangan terbang perintis Kaisepo.
Polri juga menyediakan perahu yang akan dirapatkan ke lokasi. Perahu itu untuk mengangkut pemuda dan masyarakat yang ingin meninggalkan lokasi dengan sukarela.
