Tag: Amunggut Tabi

Why West Papua Army and NOT TPNPB OPM or TPN/OPM ?
Gen. WPRA Amunggut Tabi (WPRA) from the Centreal Defence Headquarters of West Papua Revolutionary Army (WPRA) explains simple version of the resion “Why West Papua Army and NOT the West Papua National Liberation Army (TPN PB) of Organisasi Papua Merdeka (OPM) hereby called TPNPB – OPM?”
Papua Merdeka News (PMNews) asked Gen. Tabi regarding the dispute between the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) with West Papua Army (WPA) and TPNPB-OPM under the leadership of Jefry Bomanak Pagaawak (OPM) and Sebby Sambom (TPNPB)l.
TPN/OPM, TPN.PB, TPN-PB, TPNPB-OPM, TNPB and OPM
General WPRA Tabi says, the first problem is to do with the name TPNPB. There have been so far three groups using the same name, TPNPB with three variations of TPN.PB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka), TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), and DM-TPNPB (Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional).
The first TPN-PB – OPM was set up by Komite Nasional Papua Barat (KNPB) in Biak in 2012. This TPNPB then formed affiliation with Jefry Bomanak Pagawak who has been based in Scotiau, Vanimo, Port Moresby, Kiunga and Mount Hagen.
Another TPNPB is also called TNPB, short name for “Tentara Nasional Papua Barat“. This TNPB has been called TPN as well under the command of H. R. Joweni until the formation of WPNCL on 20 December 2005 when Joweni was elected as the Chair of the WPNCL.
The Military Council of the West Papua National Liberation Army (DM-TPNPB) is chaired by Nikolas Ipo Hau and Gen. TPN Abumbakarak Omawi Wenda as the Supreme Commander.
Among these, there is West Papua Revolutionary Army (WPRA), which is called Tentara Revolusi West Papua (TRWP) with Gen. WPRA Mathias Wenda as the Commander in Chief. The WPRA was formed as a result of TPN/OPM Summit that was held after being endorsed by all military commanders in the jungles in 2005-2006 and held in Vanimo, in which WPRA was officially separated from the political organisation called OPM (Organisasi Papua Merdeka).
WPRA anticipated that a political grouping will be happening in the near future, most probably OPM with new leadership and organisation.
WPRA separated itself from OPM in order to help OPM as a political organisation to function properly as modern political organisation for West Papua Independence. It took very long time to separate between military wing and political organisation of Free West Papua Movement. Indonesia has been using this unclear naming and concept to brand the movement as separatist, trouble makers, and finally terrorists.
The name TPN/OPM (TPN slash OPM) has been very commonly used among West Papua independence fighters, making it complicated for Papuans ourselves to see who we are: “politicians” or “military fighters”. The rhetoric, the way of thinking, the concepts of the independence movement, as well as the naming of all have been mixed and misrepresented and misunderstood both by Papuans ourselves and more by the international community.
WPRA separation from OPM gave path to all other groups within West Papua independence movement to call themselves NOT TPN/OPM anymore, but it became DM-TPNPB, TPNPB and TPN-PB, or TPN.PB.
WPNA, NRFPB, TPN/OPM, WPRA, TPNPB, WPNCL
The story of TPN/OPM, TPNPB and WPRA is one side of the coin. The other side is the story of West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) and the NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat – The Federal Republic of West Papua) under the leadership of Waromi – Yaboisembut.
OPM and TPNPB belongs to the TPN/OPM group, commonly called the One-Star Group (Kelompok Bintang Satu). The other party is called the 14-Stars Group (Kelompok Bintang Empatbelas), who totally have nothing to do with the OPM, but have some things to do with TPN under the leadership of H.R. Joweni, who then became the chair of WPNCL.
We all know when WPNCL applied for MSG membership, the MSG leaders asked West Papuan independence fighters to re-apply with all-inclusive organisations, primarily because the NRFPB was not inside the WPNCL.
Why WPNCL was not regarded as fully representing West Papuans or West Papua?
Only one possible answer: One-Star Group only applying for membership, the 14-Stars Group was not included.
Now, why West Papua Army, and NOT TPNPB?
West Papua Army (WPA) is the name as a result of political lobbies and calculations. It was formed as step to get out from the “One Star – Fourthen Star Groups Stigmatization“. We all want to be free from Indonesian colonialism, therefore we need to unite politicaly and militarily.
Therefore, ULMWP is not undermining or forgeting the OPM, and WPA is not getting rid of the TPNPB, but we are progressing from one chapter to the next one, from one page to the next one, towards our goal: Free and Independent Republic of West Papua.
So, all TPN/OPM, TPNPB, TPNPB-OPM, DM-TPNPB, WPRA, WPNCL, we are all from the “One -Star Group”. We are now joining with the “Fourteen Star Group”, called NRFPB and TNPB (Tentara Nasional Papua Barat – Wet Papua National Army).
[to be continued…]
July 11, 2019
Pidato 1 Juli 2019: Urusan Internal dan External Papua Merdeka
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik West Papua yang diproklamirkan di Waris Raya, Port Numbay, West Papua oleh para pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) masing-masing Seth Jafth Roemkorem dan Jacob Hendrick Prai, maka telah dilangsungkan sebuah Upacara Militer di Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA), Kampung Yako, Vanimo, Independent State of Papua New Guinea yang dilangsungkan tepat pukul 12.00 tanggal 1 Juli 2019.
Kesempatan kali ini Chief. General WPRA Mathias Wenda memberikan kepercayaan penuh kepada Gen. WPRA Amunggut Tabi untuk menjadi Inspektur Upacara. Komandan Upacara dipimpin oleh Maj. WPRA Jilan Gombo.
Pasukan MPP WPRA menghadiri upacara penuh khidmad ini mendengarkan pidato Inspektur Upacara diringkas sebagai berikut.
Kemerdekaan West Papua ditentukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama ialah orang Papua sendiri, yaitu urusan kesiapan dan perbuatan orang West Papua sendiri, lewat berbagai cara, baik orang Papua yang berjuang untuk Papua Merdeka mapun mereka yang tidak berjuang. Apa yang dilakukan Orang Asli Papua (OAP) secara internal menentukan Papua Merdeka.
Berlangsung tanya-jawab di lapangan tentang syarat-syarat pendirian sebuah negara modern. Pertama ditanyakan syarat Wilayah Negara, Rakyat, Lambang dan Bendera Negara, Lagu kebangsaan, perjuangan yang nyata, militer yang siap. Kemudian ditanyakan, perlu juga pemerintahan yang jelas dan pemerintahan itu berdiri di atas Undang-Undang Negara.
Laluu bagian eksternal dari sebuah perjuangan kemerdekaan ialah, terutama dukungan dari masyarakat internasional. Untuk mendapatkan dukungan itu sebuah perjuangan perlu melakukan lobi-lobi politik dan kampanye untuk kemedekaan, yang sejauh ini bangsa Papua telah melakukannya dengan sukses. Sebagai hasilnya West Papua telah menjadi anggota MSG, dan telah mendapatkan pengakuan dari satu negara merdeka dan berdaulat, yaitu Repbulik Vanuatu.
Di atas pengakuan salah satu anggota MSG ini, maka perlu dilobi dan dilakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara MSG yang lain. Dari semua anggota MSG dimaksud, “the big brother” di kawasan Melanesia ialah Papua New Guinea sendiri, yaitu bagian Timur Pulau New Guinea.
West Papua tidak bisa mengabaikan kehadiran dan pentingnya PNG bagi kemerdekaannya, karena hanya PNG-lah satu-satunya negara memengang Kunci Inggris bagi kemerdekaan West Papua. Pengakuan Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, dan Inggris boleh ada, tetapi pada akhirnya dan pada awalnya, pengakuan PNG memegang kunci utama.
Di sini tergambar jelas, bangsa Papua saat ini belum memiliki Undang-Undang, dan belum memiliki pemerintahan yang jelas berdasarkan undang-undang. Kita hanya punya ULMWP, yaitu sebuah LSM yang berkampanye untuk Papua Merdeka. Sejauh ini, West Papua hanya mengantongi dukungan dari Vanuatu, sementara dukungan dari Papua New Guinea belumd igarap dengan baik.
Bangsa Papua selalu melihat “orang barat”, orang putih sebagai juruselamat, sebagai sumber keselamatan. Padahal negara-negara barat-lah sumber masalah di seluruh dunia, termasuk masalah penjajahan yang dialami bangsa Papua hari ini ialah dampak langsung dari penjajahan negara-negara barat.
Bangsa Papua terkenal tidak percaya diri, meragukan diri sendiri, dan menganggap surga ada di tempat lain, padahal dia sendiri jatuh-bangun, tidur-bangun di dalam surga kecil itu sendiri.
Pidato Inspektur Upacara yang disambut dengan sejumlah tepuk-tangan dan teriakan militer dari peserta upacara itu diakhiri dengan mengulangi point-point syarat pembentukan negara secara internal dan eksternal, dan melihat apa saja yang harus dilakukan ke depan sejak penyatuan militer West Papua menjadi West Papua Army.
July 3, 2019
Gen. TRWP Amunggut Tabi: Perjuangan Tidak Pakai Emosi, Tetapi Nurani dan Rasio
Mari kita jalankan perjuangan Papua Merdeka dengan nurani dan rasio, dan buang jauh-jauh emosi karena West Papua hari ini telah ada dalam radar politik global. Secara global, Southern Hemisphere sudah masuk ke dalam radar global sejalan dengan konstelasi politik dunia yang telah beralih ke selatan jauh sebelum kehancuran kapitalisme akhir tahun 2008 lalu.
Demikian dikatakan Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revousi West Papua (TRWP) menanggapi pertanyaan dari PMNews, “Apa tanggapan TRWP tentang Kongres Luar Biasa Angkatan Bersejnata West Papua yang sedang dipersiapkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?”
Selanjutnya Gen. TRWP Tabi mengatakan semua pihak harus merendahkan diri dan bersatu dalam satu payung ULMWP sehingga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini secepat mungkin.
Ketika ditanyakan tentang pernyataan TPN PB dan perang yang terjadi di Nduga, Gen. Tabi menyatakan
Semua pejuang di rimba New Guinea berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk satu tujuan buat satu tanah air dan satu bangsa, jadi tidak usah kita pertanyakan siapa yang bikin dan siapa yang tidak bikin apa-apa, sebab yang berjuang itu Orang Papua, gerilyawan Papua Merdeka dan mereka berjuang untuk satu tujuan Papua Merdka. Kalau tanya tentang pendukung Otonomi Khusus itu wajar, kami bisa berikan pendapat, tetapi semua kegiatan gerilya kami dukung penuh.
PMNews memintakan penjelasan lanjut. Dan berikut penjelasan tambahan atas tanggapan di atas:
TRWP tidak didirikan untuk menghapus Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi untuk membantu OPM sehingga setiap gerakan TRWP tidak terkena getah kepada OPM, dan status OPM menjadi organisasi politik yang bisa bermain di pentas politik global. Kita sudah lebih dari setengah abad terpenjara karena nama organisasi kita sulit dipahami dunia, apa militer atau politik, karena kita gunakan tanda garis miring antara dua nama yaitu TPN/ OPM.
Jadi, dengan keluarnya TRWP dari OPM berarti secara otomatis OPM berdiri sendiri secara struktural, walaupun tujuan yang sama. Oleh karena itu siapapun kita, WPNCL, ULMWP, TPN PB, NRFPB, WPNA, TRWP, PNWP kita semua harus sadar bahwa bangsa Papua telah belajar walaupun terlambat, bahwa organisasi politik dan lembaga militer harus terpisah, tersendiri dan tidak ditulis dengan tanda garis miring di tengah.
Tidak menjadi masalah, namanya TPN PB, TPN, TNPB, TRWP, apapun, yang penting OPM terlepas dari angkatan bersenjata Papua Merdeka. Jadi masalah tidak ada!
PMNews selanjutnya menanyakan apa tujuan dari Kongres Angkatan Bersenjata Perjuangan Papua Merdeka yang sedang dipersiapkan dan dijawab sebagai berikut
Itu tugas dan tanggung-jawab ULMWP, bukan TRWP, karena kami di MPP TRWP menunggu langkah lanjutan dari proses penyatuan organisasi politik yang telah disponsori penuh oleh Republik Vanuatu beberapa tahun lalu. Sudah lama kami di TRWP menunggu penyatuan sayap militer. Baru sekarang ini mereka mau selenggarakan kegiatan untuk menyatukan semua panglima gerilyawan dan semua organisasi angkatan bersenjata yang berjuang untuk Papua Merdeka di seluruh pulau New Guinea.
PMNews mengecek kabar tentang keterlibatan TRWP dalam kegiatan dimaksud, dikatakan oleh Gen. TRWP Tabi bahwa TRWP tidak punya kewenangan mengatur ULMWP.
ULMWP itu lembaga politik yang sudah diakui oleh semua anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), termasuk Indonesia di dalamnya sudah mengakui eksistensi dan tujuan ULMWP secara hukum internasional dan secara politik dunia. Dalam posisi ini TRWP tidak berkuasa mengatur apa-apa! Yang berkuasa secara hukum internasional adalah ULMWP. Jadi, kalau tujuannya untuk Papua Merdeka, maka apapun yang dimintakan atau dikehendaki oleh ULMWP kami semua di rimba New Guinea mendukung.
PMNews mempertegas ulang bahwa ada OAP yang tidak mendukung proses yang sedang berlangsung, dan Gen. Tabi kembali menegaskan,
Tidak ada yang tidak setuju Papua Merdeka! Tidak ada pendukung merah-putih yang sedang bergerilya! Tidak ada OAP yang sepenuh hati mendukung dan mencintai NKRI! Itu camkan dengan baik! Tidak satupun OAP cinta NKRI! Karena itu, pertanyaan seperti ini dibuang saja, jangan dibawa-bawa dan ditanyakan.
Perjuangan ini sudah tidak menggunakan emosi lagi. Sebagian besar Panglima dan Perwira Tinggi di rimba New Guinea adalah para Sarjana S1 dan S2, jadi tidak sama dengan pejuang generasi pendahulu. Setelah DR. OPM Otto Ondawame, sudah banyak tokoh politik dan tokoh militer yang berijazah sah sarjana. Tidak usah ragu! Kita pakai rasio dan naluri, kita tidak usah mengolah emosi karena itu pekerjaan orang tidak terpelajar!
March 17, 2019
Boikot Pemilu 2019 dan Boykot PON 2020 adalah Hak OAP
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan kepada PMNews terkait sejumlah berita menyerukan boikot Pemilu 2019. Gen. TRWP Tabi mengatakan,
Boikot Pemilu 2019 dan Boikot Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 adalah hak Orang Asli Papua (OAP), jadi kita sebagai manusia yang punya otak dan hati seharusnya sadar dan memboikot dua kegiatan penjajah ini.
Ditanya tentang bagaimana yang menyelenggarakan dan mengatur Pemilu di Tanah Papua ialah OAP sendiri, dalam hal ini yang memenangkan dan mengusung PON diselenggarakan di Tanah Papua ialah anak gunung sendiri, Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Tabi kembali menyatakan
Kita tidak bicara gunung-pantai, kita bicara tentang bangsa Papua mau merdeka.Kami pejuang kemerdekaan West Papua, bukan Papua gunung, jadi pertanyaan ini secara moral dan demokratis cacat, tetapi perlu kami jawab bahwa kami tidak bicara untuk melakukan apa-apa terhadap NKRI, yang kami katakan ialah sebuah hak.
Sejak setiap orang laihir ke bumi, ada hak-hak yang melekat kepada kita sebagai manusia, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak memilih dan dipilih ialah yang fundamental, yang setiap OAP harus paham. OAP BERHAK TIDAK IKUT PEMILU.
Sama dengan itu, OAP BERHAK MENOLAK PON 2020.
Ditanya apakah ini pertanda TRWP merencanakan kegiatan yang bisa berakibat gangguan keamanan terhadap kedua kegiatan ini? Gen. TRWP Tabi mengatakan
Ah, kalau maslaah kegiatan tidak pernah ada perintah untuk berhenti dari kegaiatan. Ada Perintah Operasi Gerilya (PO) yang sudah dikeluarkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi (PANGTOKOR) yang berlaku sepanjang waktu sampai Papua Merdeka. Setiap Panglima Komando Revolusi Daerah Pertahanan (KORDAP) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan apa saja untuk memenangkan peperangan Papua Merdeka.
Jadi, kalau PANGKORDAP II di Port Numbay mau melakukan kegiatan apa saja menanggapi kegiatan-kegiatan kolonial seperti ini, ya itu ada dalam kewenangan PANGKORDAP, jadi bisa ditanyakan ke sana.
Tetapi prinsipnya PO untuk mengganggu setiap kegiatan kolonial di Tanah Papua itu tetap ada sampai titik terakhir Papua Merdeka dan berdault di luar NKRI.
Ditanyakan kembali untuk mempertegasnya, “Apa maksudnya? Sebenarnya Jenderal tidak menjawabnya dengan jelas?”, kembali Gen.T RWP Tabi menyatakan
Itu hak OAP, hak Anda dan hak semua pejuang Papua Merdeka untuk memboikot, itu bukan kewajiban OAP untuk ikut Pemilu atau ikut PON. Jadi, OAP akan dilihat dunia memang benar-benar mau merdeka kalau boikot Pemilu kolonial NKRI 2019 dan PON 2020.
PMNews menanyakan kepada Gen. TRWP Tabi, apa pesan khusus kepada Gubernur Lukas enembe sebagai teman seangkatannya dalam studi di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Gen. Tabi katakan,
Beliau pejabat Negara NKRI, saya tidak berhak mengatur beliau. Tugas dia kan tunduk kepada NKRI, sebagai kaki-tangan NKRI di Tanah Papua, jadi saya tidak melihat beliau sebagai seseorang seperti yang Anda tanyakan.
Tetapi kalau beliau punya hati dan pikiran, beliau kan harus tahu bahwa Otsus NKRI diberikan oleh penjajah JUSTRU karena kami-kami di hutan bicara dan terus berjuang untuk Papua Merdeka. Tanpa itu mana pernah Otsus turun? Mana pernah Orang Wamena mau menjadi pejabat di Tanah Papua? Mana pernah orang gunung jadi Gubernur? Itu mimpi siang bolong.
Tetapi mimpi itu jadi nyata, sekarang dua orang gunung jadi gubernur dan wakil gubernur, dan apalagi sudah dua periode. Kemungkinan besar besok setelah mereka juga orang gunung yang jadi gubernur kolonial NKRI.
Itu karena apa? Justru itu karena keberadaan dan perjuangan TRWP, karena TPN/OPM, karena PDP, karena DeMMAK, karena WPNCL, karena KNPB, karena AMP, karena NRFPB, karena ULMWP.
Jadi kalau beliau berdua punya hati dan pikiran, pasti mereka paham apa yang saya maksud. Kalau tidak, sayang seribu sayang!
PMNews tanyakan ulang karena jawaban ini belum tegas, “Bisa diringkas dalam satu kalimat?”, lalu Gen. TRWP Tabi menjawab,
Beliau berdua bukan anak kecil. Mereka pejabat kolonial. Mereka tahu apa yang saya maksud. Menjadi gubernur – wakil gubernur dua periode sebagai orang gunung, tetapi tidak pernah berpikir orang gunung lain yang selama ini mempertaruhkan nyawa dan membawa turun Otsus sama saja menghancurkan masa depan bangsa Papua. Jadi, posisinya tetap lawan, bukan kawan!
Kalau Gen. TRWP Mathias Wenda keluarkan Perintah Operasi Khusus (POK) untuk memboikot Pemilu atau PON 2020, maka itu pasti berhadapan dengan beliau berdua, karena Gen. Mathias Wenda itu Kepala Suku mereka dua, orang tua mereka dua, bukan orang asing, mereka tahu. Secara adat beliau selalu katakan, “Anak-anak ini tahu politik ka tidak? Belajar, makan minum dengan penjajah jadi pikiran masih sama dengan orang Indonesia Melayu penjajah!”
—END—
February 25, 2019
Kalau Orang Asli Papua Ikut Pemilu NKRI, Kalian Penghianat Bangsa Papua
Dengan alasan mau pilih gubernur, bupati, apalagi Presiden, anggota DPRD, DPRP/DPRPB, apalagi anggota DPR RI, kalau ada Orang Asli Papua (OAP) yang ikut Pemilu maupun Pemilukada, itu sebenarnya memberitahukan secara terbuka kepada dunia, kepada alam semesta dan kepada Tuhan, bahwa sebenarnya OAP mau NKRI tetap menduduki tanah Papua dan menjajah bangsa Papua.
Demikian disampaikan oleh Gen. TRWP Amunggut Tabi dalam sambutan kepada pasukan Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP).
Gen. Tabi melanjutkan bahwa manusia di seluruh dunia sebenarnya sedang bindung dan terus-menerus bertanya kepada kita OAP sendiri, mulai dari rakyat di kampung-kampung sampai Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,
- Kalian OAP benar-benar mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI, atau hanya tipu-tipu minta porsi jatah makanan lebih besar dari NKRI?
- Kalau benar-benar mau keluar dari NKRI, mengapa masih ikut memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan umum NKRI?
Apakah kalian tidak tahu bahwa suara kalian sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diserahkan kepada NKRI, dan oleh karena itu, kalian OAP menjadi tidak punya hak untuk minta yang lain di luar itu? Dan kalian minta merdeka tetapi masih ikut Pemilu NKRI membuatr orang di dunia menjadi bingun? Apakah kalian tahu ini?
Dalam demokrasi dikenal “Suara Rakyat – Suara Tuhan”, dan sekarang rakyat West Papua memberikan suara kepada Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, Lukas Enembe untuk menjadi Gubernur Provinsi Papua dan Mandatjan untuk menjad Gubernur Papua Barat, lalu “Suara Rakyat – Suara Tuhan” yang sama lagi minta Papua Merdeka, maka kita secara jelas-jelas menciptakan persoalan bagi kita sendiri.
Dengan alasan itulah, Gen. TRWP Tabi menganjurkan kepada pasukan TRWP baik yang ada di MPP maupun di Markas-Markas Pertahanan Daerah untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemilihan umum dari pihak penjajah.
Dikatakan selanjutnya bahwa Gen. TRWP Mathias Wenda akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) kolonial NKRI 2019, dan juga akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Tanah Papua.
Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh masyarakat OAP maupun kaum pendatang (Amberi) untuk menghargai pendapat dan hak asasi OAP untuk TIDAK MEMILIH dan memilih menjadi Golput dalam Pemilu 2019.
Dikatakan Gen. TRWP Tabi bahwa
Semua OAP yang mengikuti Pemilu setiap ada kegiatan demokrasi di Indonesia seharusnya mengaku terus-terang bahwa mereka itu adalah penghianat bangsa Papua dan penghianat negara West Papua. Hak mereka yang melekat mutlak kepada mereka di-sundal-kan dengan memberikan hak itu kepada pejabat NKRI dengan memilih penjabat NKRI, kemudian mengaku diri sebagai OAP yang cinta tanah air dan negara West Papua adalah sebuah perbuatan tercela dan tidak disukai oleh nenek-moyang dan anak-cucu bangsa Papua
Disayangkan Gen. Tabi bahwa sampai hari ini OAP sebenarnya tidak tahu berdemokrasi, tidak mengerti apa maksudnya memilih Presiden, memilih anggota DPRD, DPRP/DPRPB dan DPR RI.
OAP yang memilih mereka, lalu OAP yang mengeluh NKRI salah, NKRI bunuh kami, NKRI keluar dari Tanah Papua. Lalu siapa yang sebenarnya pilih mereka untuk menjajah mereka? OAP sendiri, toh?
February 21, 2019
ULMWP Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Kemanusiaan Nduga
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. WPRA Amunggut Tabi menyerukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ntuk tidak tinggal diam dan hanya memprotes kondisi keamanan dan krisis kemanusiaan di Ndugama dan sekitarnya, dan mendesak agar ULMWP membentuk Tim Khusus untuk menangani Krisis Kemanusiaan Ndugama.
Menurut seruan pesan singkat dinyatakan,
ULMWP tidak bisa tinggal diam. ULMWP tidak hanya sebatas mengutuk atau menyesali atau menyatakan pendapat terhadap kondisi rakyat bangsa Papua, tetapi harus bertindak lebih jauh, membentuk Tim Khusus, entah langsung dari Kantor Pusat di Vanuatu ataupun lewat Biro-Biro yang terkait seperti Biro HAM atau lainnya untuk segera menangani krisis kemanusiaan yang terjadi, dengan mengundang berbagai lembaga kemanusiaan dan wartawan sehingga krisis yang terjadi tidak berkepanjangan
Masih menurut Tabi,
Bangsa Papua dan organisasi perjuangan Papua Merdeka sebenarnya sudah harus tahu saat ini tetang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing biro dan lembaga yang sudah lengkap dimiliki oleh bangsa Papua, diakui oleh MSG dan PIF dan sah menurut hukum internasional. Oleh karena itu ULMWP bukan lembaga yang hanya memberikan reaksi terhadap kondisi politik, hal-hal politik saja, tetapi juga mengurus semua aspek kehidupan bangsa Papua.
Dari situ baru bangsa Papua bisa merasakan pentingnya dan manfaat kehadiran ULMWP bagi bangsa Papua. Kalau tidak, apa gunanya? Hanya untuk menggugat Pepera 1969? Hanya untuk menuntut NKRI menyelenggarakan referendum? Tidak!
Menurut perintah yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen Mathias Wenda, Gen. Tabi menyerukan kepada semua pemimpiin politik Papua Merdeka untuk segera menyambut langkah-langkah militer yang dilakukan oleh para pejuang di Rimba New Guinea secara proaktif dan progressive sehingga perjuangan para gerilyawan tidak sia-sia dan supaya perjuangan para panglima tidak dicap sebagai aksi-aksi kriminal bersenjata tetapi sebagai gerilya perjuangan kemerdekaan West Papua.
Menurut Tabi perlu dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari Masyarakat Melanesia dan masyarakat dunia, yang ada di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua, melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan untuk secara murni turun tangan membantu krisis kemanusiaan.
Lanjut Tabi,
Hal-hal ini wajar. Kita sedang berperang di zaman beradab, era demokrasi dan zaman peradaban modern. Oleh karena itu dampak perang perjuangan yang berakibat penderitaan rakyat sipil harus diakhiri oleh ULMWP, dengan pendekatan kemanusiaan yang tegas dan intervensi politik seingga terjadi dinamika politik yang jelas antara NKRI dan ULMWP.
Kita tidak boleh mau bertanding tetapi lari-lari terus di luar lapangan, sementara para penonton menjadi korban dari pihak lawan. Ini secara moral tidak dapat diterima.
Oleh karena itu, ULMWP perlu melakukan lobi besar-besaran, bukan untuk Papua Merdeka saja, tetapi kali ini secara khusus untuk menghentikan dan menangani krisis kemanusiaan di Nduga secara manusiawi dan beradab.
“Kita ini berperang di era Pascamodern, di abad ke-21, jadi kita harus sadar dan tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan generasi lalu,” tambah Tabi.
December 17, 2018
Para Pejuang Papua Merdeka Harus Merdeka Dulu dari Tiga Penjara Pribadinya ini…
Dari Markas Pusat Pertahanan, General TRWP Amunggut Tabi menyampaikan sambutan dalam upacara resmi pada tanggal 04 Oktober 2018 di Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) bahwa pada saat ini banyak pejuang Papua Merdeka yang masih menjadi budak, masih terpenjara, masih dijajah oleh dirinya sendiri, akan tetapi bicara di depan bangsa Papua dan bangsa lain di dunia dia berjuang untuk Papua Merdeka.
“Bagaimana mungkin seorang yang masih hidup di dalam penjara buatannya sendiri bisa bicara memerdekakan bangsa Papua, Negara West Papua?”
Dengan tegas Gen. Tabi katakan,
“Oran g Papua yang sudah merdeka sebagai individu yang bisa berjuang untuk bangsa Papua dan negara West Papua Merdeka! Kalau belum, sayang kita saling menipu, pertama-tama menipu diri sendiiri, kedua menipu tetangga dan sanak-keluarga, ketiga menipu bangsa sendiri, keempat menipu bangsa-bangsa lain di Melanesia, kelima bangsa lain dunia, dan tereakhir, menipu Tuhan yang membenci para penipu dan mengatakan Iblis bapa segala pendusta.
Selanjutnya Gen. Tabi menjelaskan pertama banyak orang Papua yang terpenjara oleh nafsu-nya. Ia digiring semata-mata oleh nafsu pribadinya, mengatasnamakan dan menggunakan nama Papua Merdeka, padahal dia sendiri sedang melakukan perintah dari “nafsu”nya sendiri, dia sendiri sedang menjalankan tugas-tugas budak nafsunya sendiri. Orang Papua pikir dia bersemangat, dia pertaruhkan nyawa, dia hebat bicara berkoar-koar dan berapi-api. Padahal yang dia sedang lakukan adalah memenuhi nafsunya sendiri, bukan berbicara karena mencintai bangsanya. Ini suara-suara manusia tahanan.
Test case!
1. Coba kalau jago melawan NKRI, hentikan keterikatan Anda dengan rokok dan alkohol! Kalau tidak sanggup, jangan Anda pikir akan sanggup mengalahkan NKRI!
2. Coba kalau mampu melawan NKRI,hentikan keterikatan Anda dengan nafsu birahi, tiap hari cerita perempuan dan kawin mengawini sembarangan, tidak bertanggung-jawab, atas nama revolusi Papua Merdeka, dengan alasan-alasan ikutannya bahwa pejuang harus punya banyak isteri di sana-sini.
3. Coba kalau sanggup melawan NKRI hentikan nafsu makan nasi, dan makanan-makanan buatan Melayu, dan seratus persen hidup dari makanan asli Tanah Papua.
“Kalau tidak sanggup, ya, stop bicara Papua Merdeka!”
Selain tahanan nafsu, Gen. Tabi melanjutkan jenis tahanan/ budak kedua ialah orang Papua yang masih terpenjara oleh emosinya sendiri, yaitu psikologi pribadi, apa yang dirasakannya, diduganya, diharapkannya, dipercayanya, dan seterusnya. Jadi, dia berusaha melepaskan diri dari berbagai macam persoalan mental dan psikologis pribadinya sendiri. Melampiaskan kekesalannya terhadap orang tua, melarikan diri dari kasus hukum dan persoalan yang diciptakannya, menjadikan Papua Merdeka sebagai “excuse” saja. Perjuangan yang dilakukannya adalah perjuangan menentang dirinya sendiri, logikannya sendiri, emosinya sendiri.
Para pejuang Papua Merdeka haruslah sudah merdeka dari berbagai macam rasa. Pertama-tama harus merdeka dari rasa takut dalam bobot, bentuk dan jenis apa-pun: takut mati, takut dibunuh, takut disiksa, takut dipenjara, takut ular, takut gelap, takut tikus atau apa-apa saja. Semua rasa takut. Para pejuang Papua Merdeka juga harus bebas dari rasa takut terhadap pasangan hidup suami-isteri. Pemimpin Papua Merdeka penakut suami-isteri adalah orang-orang tahanan yang sebenarnya berjuang untuk melepaskan diri dari penjara suami atau isteri, tetapi dia bicara Papua Merdeka sebagai bagian dari pembebasan dirinya sendiri.
Ada juga orang Papua yang menderita secara psikologis. Misalnya mereka yang sudah beristeri-bersuami dengan orang Indonesia, mereka juga berbicara Papua Merdeka atau bicara tentang Papua, etnis Melanesia dan HAM orang Papua sebagai kompensassi mental atas apa yang dilakukannya secara fisik, yaitu mengawini orang Melayu dan melahirkan keturunan orang Melayu, mematikan Ras Melanesia. Mereka bicara berkoar-koar, padahal sebenarnya dalam rangka memerangi perbuatannya sendiri, bukan semata-mata menentang pemusnahan etnis oleh NKRI.
Penjara ketiga ialah rasional dan mentalitas pejuang Papua Merdeka sendiri haruslah bebas dari keraguan, kebingunan, kerancuan, ketidak-pastian, dan sejenisnya.
Amuggut Tabi katakan,
Pejuang Papua Merdeka yang hanya emosional dan mengedepankan nafsu tanpa pemikiran rasional akan selalu berprasangka buruk terhadap sesama pejuang Papua Merdeka, menyebarkan gosip kiri-kanan, menyalahkan orang lain yang artinya membenarkan dirinya atau kelompoknya sendiri.
Selain menebar gosip dan permusuhan, orang-orang yang tidak merdeka secara rasio akan nampak mengatakan hal-hal secara tidak teratur, tanpa bukti yang jelas, dengan dasar gosip dan kabar angin, selalu berspekulasi dan sering menyebarkan bau busuk dari hati dan mulutnya, dan jangan lupa, “mengkleim dirinya dan kelompoknya yang paling benar dari semua”. Ini jelas ciri-ciri dari manusia Papua yang terpenjara oleh pemikirannya sendiri.
Pejuang Papua Merdeka yang masih dalam penjara pemikirannya sendiri tidak saja membenarkan dan membesar-besarkan dirinya, ia juga sebenarnya kabur dalam apa yang dilakukannya. Ia tidak punya gambaran yang jelas tentang apa itu Papua Merdeka, bagaimana mencapai Papua Merdeka, kapan Papua Merdeka itu akan terjadi dan seterusnya. Ia sendiri masih tertpenjara di belantara pemikirannya yang sangat kabur.
Pejuang yang masih ada dalam penjara pemikirannya sendiri juga selalu tampil tidak optimis, selalu berwajah gelisah dan penuh dengan marah, selalu membawa “kabar buruk”.
“Orang begini kenapa bicara dan berjuang untuk Papua Merdeka?”, demikian tanya Tabi.
Menutup briefing-nya Gen. Tabi menanyakan kepada pasukannya,
“Sekarang tanyakan sendiri, dan jawab sendiri, nangan tanya orang lain, jangan pikir tentang orang lain, tanyakan kepada diri sendiri dan jawab kepada diri sendiri. Setelah itu putuskan, apakah saya layak menjadi pejuang Papua Merdeka, ataukah saya penipu atas diri sendiri, kepada suku, bangsa dan keluarga sendiri, kepada orang Melanesia, atau manusia di dunia dan menipu kepada Tuhan.
Jawabnya, “Jangan-jangan membuat Papua belum merdeka bulan NKRI, tetapi kita sendiri yang menyebut diri sebagai pejuang Papua Merdeka?”
October 4, 2018
Keanggotaan ULMWP di MSG Terancam, TRWP Menuduh ini Kesalahan Pemimpin ULMWP
Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan pernyataan Direktor Jenderal MSG di Fiji baru-baru ini bahwa isu politik West Papua tidak akan dibahas lagi di MSG menunjukkan kekalahan telah ULMWP dan bangsa Papua atas hasil maneuver politik NKRI yang telah gencar dilakukan lewat laki-laki, perempuan dan duit, sampai berpengaruh ke dalam negara-negara pendukung seperti Solomon Islands dan Vanuatu.
TRWP menilai kemenangan NKRI ini mengancam keberhasilan mendasar dan berarti yang telah diraih oleh ULMWP selama kepemimpinan pertama sejak ULMWP dibentuk beberapa tahun lalu merupakan sebuah tamparan berat. Kata Tabi,
Di satu sisi memang kita harus akui secara terus-terang bahwa kepemimpinan pertama dari ULMWP sejak pembentukannya patut disyukuri dan dijadikan sebagai teladan yang harus diikuti oleh semua pemimpin ULMWP hari ini.
Dukungan dari Solomon Islands, Vanuatu dan bahkan Fiji dan PNG lebih kuat, pembentukan koalisi Pasifik sudah ada dengan begitu kuat menyuarakan aspirasi bangsa Papua di forum-forum internasional. Tetapi setelah kepengurusan berganti menurut Konstitusi ULMWP, maka gaung Papua Merdeka menjadi padam, terpecah-belah dan banyak saling menyerang terjadi di dalam tubuh para aktivis, tokoh dan organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ini jelas-jelas merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pemimpin ULMWP.
Amunggut Tabis elanjutnya mengatakan bahwa kalau kondisi ini berlanjut, maka bukan hal yang tidak mungkin perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI akan kembali ke titik Nol, dan orang Papua harus mulai berjuang lagi dari titik Nol.
“Inikan konyol!”, katanya. Lanjutnya,
“Kesalahan-kesalahan ini sudah berulang-kali dilakukan oleh generasi pendahulu, dan kesalahan itu sebenarnya tidak usah diulangi sama-sekali oleh generasi sekarang. Kalau ia terulang, itu menunjukkan ada yang salah fatal dalam diri kita sebagai pemimpin, yang mau tidak mau harus diperbaiki
Menurut pendapat TRWP, hal yang harus dilakuan ialah membangun komunikasi terbuka dengan semua pihak bangsa Papua, menghindari saling menunjuk jari sebagai yang benar dan yang lain sebagai yang salah, menghindari saling menuduh dan mencurigai, menghentikan saling menceritakan dan menggosipkan, dan belajar saling menerima, saling memahami, saling menghormati dan menghargai, saling mendukung dan bersalut-sapa.
Sesuatu yang sulit dibayangkan kalau kesebelasan sepak bola Persipura masuk lapangan dan setelah berada di lapangan mereka mulai saling menceritakan, saling mencurigai, saling menggosip dan bahkan saling menyerang dengan kata-kata kasar, tidak sopan, dan tidak manusiawi. FATAL!
Yang harus dilakukan pemimpin ULMWP saat ini ialah saling membuka diri, membentuk Tim Komunikasi antar Biro dan Pengurus di dalam ULMWP dan melakukan pertemuan-pertemuan operasional dan teknis secara rutin, baik secara Online, lewat media sosial, maupun secara face-to-face.
Hasil yang diharapkan dari diskusi terbuka seperti ini ialah saling menerima, saling mengakui, saling menghormati demi kebersamaan dalam menghadapi lawan politik: NKRI.
Hasilnya ialah semua kekuatan bangsa Papua akan menyatu, dukungan dari kawasan Melanesia yang susak saat ini akan dibenahi dan diperkuat kembali. Paling minimal keterlibatan Aktiv dari tokoh Papua Merdeka, Oktovianus Motte untuk kampanye Papua Merdeka kawasan Melanesia akan berdampak positif dan sungguh berarti bagi perjuangan kita untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.
August 27, 2018
Gen. TRWP Mathias Wenda: Negara West Papua Sudah Dideklarasikan Tahun 1961
Yang mendeklarasikan Negara Republik West Papua itu siapa? Mereka datang dari planet mana? Mereka sudah tahu ka tidak, Negara Republik West Papua sudah ada sejak tahun 1961, dunia sudah akui sejak itu, dan diproklamirkan 1 Juli 1971. Yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk deklarasi, tetapi untuk pengakuan dunia atas deklarasi yang sudah ada.
Demikian jawaban Gen. TRWP Mathias Wenda dari MPP TRWP menanggapi pemberitaan tentang ada panitia Deklarssi Negara West PApua yang dibubarkan oleh Polisi kolonial Indonesia di Wamena, Port Numbay baru-baru ini.
Selanjutnya lewat komunikasi telepon dengan PMNews (Papua Merdeka News) Gen. Wenda menyatakan agar
anak-anak Papau harus sudah tahu sejarah bangsa dan negareanya, bahwa Negara West Papua sudah dideklarasikan di Manifesto Politik akhir tahun 1961. Ini yang kita sebut Kongres Rakyat Papua I, 1961. Manifesto itu dikukuhkan kembali lewat Kongres Rakyat Papua II, 2000. Jadi tidak ada deklarasi negara lagi, yang perlu ialah pengakuan
Gen. Wenda melanjutkan,
Karena sudah ada deklarsai dan pengakuan itulah, dalam Trikora Presiden Kolonial Indonesia Sukarno mengatakan dalam salah satu point komandonya mengatakan “Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda”. Jadi pengakuan penjajah Belanda dan Penjajah Indonesia kan sudah jelas dalam sejarah. Jadi, semua orang di dunia patut mempertanyakan, “Negara West Papua yang mau dideklarasikan itu batas wilayah kedaulatannya di mana?”
Setelah PMNews menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini masih banyak yang belum memahami siapa sebenarnya yang memerintahkan deklarsi ini. Serta-merta Gen. Wenda menjawab.
- Pertanyaan pertama, sekarang masa apa di Tanah Papua dalam kolonial Indonesia? Ada Pilkada to? Baru, siapa yang kampanye di Jakarta bilang Papua akan kacau, Pilkada rawan kacau, dan segala macam? Itu pertanyaan pertama.
- Pertanyaan kedua, siapa yang tidak tahu bahwa Negara West Papua sudah pernah dideklarasikan tahun 1961?
- Dengan menjawab dua pernyataan ini saja orang kampung dan buta-huruf manapun akan tahu siapa sebenarnya otak di balik semua gerakan-gerakan tambahan ini.
Selanjutnya PMNews kembali mempertanyakan apakah ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) atau TRWP sendiri tahu rencana ini? Gen. Wenda menjawab
Kami bukan baru lahir, kami berjuang untuk Papua Merdeka sudah puluhan tahun. Kami tahu mana yang sudah ada dan mana yang harus dideklarasikan. Kalau tidak tahu tidak usah tanya begitu. Dengan tanya begitu saja ketahuan PMNews sendiri tidak tahu sejarah perjuangan Papua Merdeka.
Lembaga yang berjuang hari ini tidak bikin sejarah baru, kita memperjuangkan pengakuan negara-negara lain di dunia atas apa yang sudah dilakukan para pejuang pendahulu kita.
Selesai………………
April 15, 2018
Yang Menghambat Papua Merdeka BUKAN NKRI! tetapi Orang Papua Sendiri!
Menangggapi perkembangan terakhir dalam perjuangan Papua Merdeka, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda lewat Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi mengatakan pada saat ini yang menjadi penghambat kemerdekaan West Papua bukan NKRI, tetapi orang Papua sendiri.
Berikut petikan wawancara.
Papua Merdeka News (PMNews): Selamat siang. Kami mau tanya tentang pendapat TRWP tentang perkembangan perjuangan Papua Merdeka.
Amunggut Tabi (TRWP): Selamat siang. Perkembangan Papua Merdeka dari sisi posisi dan tindakan NKRI sudah mantap, dan sangat mendukung perjuangan Papua Merdeka. Yang menjadi penghambat sekarnag justru orang Papua sendiri, justru organisasi yang katanya memperjuangkan Papua Merdeka. Mereka yang bicara Papua Merdeka yang justru menjadi penghambat Papua Merdeka.
PMNews: Apakah bisa disebutkan nama-nama oknum atau organisasi penghamabt Papua Merdeka dimaksud?
TRWP: Menurut Komando dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP, kami tidak punya perintah untuk menyebut nama-nama oknum ataupun organisaasi yang dianggap sebagai penghambat perjuangan Papua Merdeka.
TRWP sudah punya posisi jelas, dengan struktur dan menejemen organisasi militer yang jelas dan prinsip dan komando militer yang jelas memerintahkan kepada semua perwira tinggi dan menengah di kalangan TRWP untuk BERHENTI menceritakan sesama pejuang Papua Merdeka, sesama organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka.
Gen. TRWP Mathias Wenda sudah berkali-kali dalam Upacara militer maupun upacara adat mengatakan bahwa pekerjaan pertama dari seluruh tentara di medan revolusi West Papua ialah menghentikan “kecurigaan” dan mematikan “gosip” yang merusak dan membusukkan sesama organisasi ataupun sesama tokoh perjuangan Papua Merdeka.
PMNews: Kalau ada orang Papua dan organisasi yang menghambat Papua Merdeka, maka apa yang harus kita lakukan terkait perintah Panglima Tertinggi Komando Revolusi seperti itu?
TRWP: Berdasarkan perintah ini, masalahnya sederhana dan jelas. Pertama, kami diperintahkan untuk BERHENTI mencurigai sesama oknum dan organisasi pejuangan Papua Merdeka. Dan kedua jelas, kita diperintahkan untuk berhenti menggosip dan / atau menceritakan tentang sesama tokoh dan organisasi perjuangan Papua Merdeka.
Dengan kata lain, Panglima Komando Revolusi TRWP mengatakan berhenti mencurigai dan menggosip. Setelah itu baru berbicara tentang apa yang hendak dikerjakan oleh ULMWP.
PMNews: Ada gosip baru-baru ini mengemuka di mana ada beberapa KODAP TPN PB atau TPN/OPM serta organisasi seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) lewat Ketua Umumnya tidak mau bergabung dengan ULMWP, dan mengisyukan akan kembali kepada Proklamasi 1 Juli 1971 dan OPM. Bagaimana sikap TRWP?
TRWP: Nah, ini kan gosip! Kalau Gosip apa gunannya kami tanggapi?
PMNews: Nampak seperti gosip. Kami setuju. Tetapi bagaimana kalau ada orang Papua, mungkin di dalam tubuh ULMWP sendiri yang menggugat dan mengatakan OPM dan Proklamasi 1 Juli 1971 harus berdiri sebagai langkah untuk memulihkan aspirasi murni Papua Merdeka?
TRWP: OPM 1 Juli dan OPM 1 Desember, TPN/OPM, TPN PB, TPN Marvic, Pemka TEPENAL semua bersatu dalam WPNCL, NRFPB, PNWP. Setelah itu tidak ada lagi OPM 1 Juli, OPM murni, OPM kotor, OPM sayap kanan, OPM sayap kiri, OPM dengan embel-embel tidak ada lagi.
Yang jelas hari ini ialah OPM NKRI dan OPM Papua Medeka, di mana OPM NKRI pasti bertindak untuk menghambat kemerdekaan West Papua dan OPM Papua Merdeka dalam ULMWP bertujuan kemerdekaan West Papua di luar NKRI.
Jadi, siapa saja, orang mana saja, di mana saja, yang bicara seperti AMP keluar dari ULMWP, KODAP TPN di wilayah tertentu mencabut diri dari ULMWP dengan alasan mau lakukan konsolidasi atau alasan apapun, dan sebagainya adalah bukti nyata hari ini yang menunjukkan siapa pendukung Papua Merdeka dan siapa penghambat Papua Merdeka.
Kita tidak usah menuduh sebagai agen siapa-siapa, tetapi kita harus jelas melihat dan menilai, siapa pendukung dan siapa penghambat Papua Merdeka, di luar daripada lembaga dan organisasi buatan NKRI.
PMNews: Rupanya TRWP sudah punya data tentang siapa penghambat Papua Merdeka?
TRWP: Pokoknya siapa saja, atas nama apa saja, yang bilang seperti kalimat di atas, mengaku diri OPM asli, OPM 1 Juli, OPM murni, dan sebagainya ialah penipu dan penghianat. Kita harus jelas dan tegas tentang hal ini.
PMNews: Bagaimana kalau pernyataan ini datang dari orang-orang di dalam ULMWP sendiri?
TRWP: ULMWP itu lembaga politik untuk diplomasi Papu Merdeka, bertugas melakukan berbagai lobi politik untuk kemerdekaan West Papua. Oleh karena itu siapa saja, oknum atau organisasi yang menentang ULMWP atau menganggap ULMWP tidak murni, atau meremehkan ULMWP dan menggunakan alasan lain untuk melemahkan ULMWP adalah murni lawan Papua Merdeka, bertujuan menghambat perjuangan Papua Merdeka, dan karena itu harus disikapi dengan jelas oleh semua orang Papua yang mau Papu Merdeka, terlepas dari NKRI.
Jadi, kalau ada orang, oknum, entah itu tokoh atau anggota dari ULMWP yang menganggap ULMWP tidak mewakili Papua Merdeka, maka itu adalah wakil dan agen NKRI yang bertujuan menghambat Papua Merdeka.
PMNews: Tidak bisa menyebutkan siapa atua organisasi mana?
TRWP: Menyebut dan menyudutkan dan mencurigai itu cara lama. Kita buang cara itu. Kita tinggalkan cara itu. Kita semua saling percaya! Semua pihak adalah teman kita dalam Papua Merdeka.
Semua orang Papua mau merdeka! Semua organisasi bertujuan untuk Papua Merdeka.
Sudah berulang-ualng TRWP katakan lewat PMNews ini, bahwa yang menghambat Papua Merdeka bukan oknum, bukan organisasi, tetapi adalah “egoisme”, yaitu ego pribadi orang-orang Papua dan ego kelompok perjuangan Papua Merdeka. “Ego” adalah musuh utama dan pertama dari kita semua, bukan NKRI.
February 5, 2018

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?