Tag: 1971

  • Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Hari ini kami memperingati 53 tahun deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971 dengan meluncurkan terjemahan bahasa Inggris dari konstitusi ULMWP kami.

    Pada hari bersejarah ini, kami mengukuhkan status ULMWP sebagai pemerintahan yang menunggu, dengan kabinet , Eksekutif Regional, dan aparat pemerintahan yang siap mengambil alih negara kami. Pengumuman konstitusi ULMWP pada tahun 2020 merupakan langkah penting dalam mencapai referendum dan kemerdekaan dari Indonesia. Melalui konstitusi kita, kita akan mewujudkan impian kita untuk menciptakan Negara Hijau pertama di dunia , di mana ekosida akan dijadikan sebagai kejahatan dan setiap makhluk hidup akan dilindungi undang-undang. Konstitusi asli berbahasa Indonesia telah didistribusikan secara luas di seluruh Papua Barat. Dengan terjemahan bahasa Inggris ini, kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami siap mengatur urusan kami sendiri.

    Dengan konstitusi ini kita menghormati semangat Jacob Prai dan Seth Rumkoren , yang menandatangani deklarasi kemerdekaan di Markas Victoria pada tahun 1971 . Baik pengumuman kami maupun pengumuman mereka mewakili penolakan mutlak terhadap kolonialisme Indonesia dan reklamasi kedaulatan yang dicuri dari kami pada tahun 1961.

    Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan konstitusi, ULMWP mengakui semua deklarasi Papua Barat sebagai hal yang sah. Proklamasi revolusioner tahun 1971; pengibaran Bintang Kejora pertama kali tahun 1961; pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1963; Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thom Wanggai tahun 1988; Proklamasi Negara Papua Nugini Barat tahun 1997; Kongres Rakyat Papua Kedua tahun 2000; Deklarasi Otoritas Nasional Papua Barat tahun 2004; Deklarasi Pembentukan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) tahun 2005; Deklarasi Yeondowa tahun 2006; Kongres Rakyat Papua Ketiga tahun 2011; Deklarasi Parlemen Nasional Papua Barat tahun 2012; dan Deklarasi Saralana tahun 2014: masing-masing merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan kita.

    Kepada kelompok solidaritas dan pendukung kami di seluruh dunia, saya meminta Anda untuk menghormati konstitusi kami, yang diumumkan dalam upacara demokratis di Papua Barat dan ditegaskan kembali melalui Kongres ULMWP ke-1 pada tahun 2023.

    Kepada rakyat Papua Barat, saya katakan, percayalah: Anda siap menjalankan urusan Anda sendiri. Apakah Anda tinggal di pengasingan, di kota, di dataran tinggi, di kamp pengungsi, atau di hutan sebagai gerilyawan, konstitusi ini milik Anda. Sekalipun Anda bekerja di lembaga-lembaga Indonesia, struktur pemerintahan, kabinet, dan Visi Negara Hijau kami semuanya milik Anda. Seluruh rakyat West Papua harus tetap bersatu di bawah pemerintahan sementara ULMWP. Siapapun yang bertindak di luar konstitusi berarti menunda kebebasan kita.

    Terima kasih kepada seluruh rakyat Papua Barat yang telah menjaga api kebebasan tetap hidup di hati mereka. Wa wa wa wa wa.

    Benny Wenda
    Presiden
    ULMWP
    ____
    https://www.ulmwp.org/president-wenda-ulmwp-constitution… 

    See less
    Edit
  • Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Oleh: Constantinopel Ruhukail)* di Suara Papua
    Penulis adalah Produser Majalah Perjuangan Papua Merdeka “FAJAR MERDEKA dan PRO-PATRIA” dibawah Kementerian Penerangan Pemerintah Revolusi Sementara Republik Papua Barat (PRS-PB) – Markas Victoria – Nagasawa, Ormu Kecil, 1982.

    Kapten Rumkorem adalah anggota TNI Angkatan Darat. Rumkorem membelot – Bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Papua Barat di perbatasan RI – PNG.

    Proses itu terjadi pada tanggal 17 Juli 1970. Perjalanan pembelotannya untuk bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang Papua Merdeka tidak diketahui banyak orang, terutama teman-teman sependidikan militer yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat Indonesia.

    Ketika Rumkorem dalam perjalanan ke Wamena untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan pemeriksaan kas keuangan negara, dalam penerbangannya melintasi pegunungan Cartenz, Rumkorem tertegun melihat salju putih yang menyelimuti puncak pegunungan itu. Hatinya hancur teringat ayat-ayat lagu kebangsaan Papua Barat “Hai Tanahku Papua” yang berkisah tentang keindahan alam Papua di gunung, di sungai, di pantai, di pulau di seluruh tanah Papua yang bukan saja indah dan permai, tetapi juga kaya raya.

    Pikirannya melayang penuh penyesalan karena keputihan salju itu mungkin akan hilang dan tenggelam dalam kekuasaan kaum penjajah jika tidak diperjuangkan dan dipertahankan oleh orang Papua. Dalam suasana itulah Rumkorem mengambil keputusan untuk membelot meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang Papua Merdeka. (wawancara Wapupi0275 dengan Mr. Rudi Raka, Staff Intelijen Kepresidenan Pemerintahan Rumkorem-Prai 1973).

    Apa itu FKPPB-Angkatan 1969?

    Front Komando Pembebasan Papua Barat (FKPPB) ini dibentuk oleh pemuda-pemuda Papua yang mundur ke perbatasan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dilaksanakan. Front dibentuk pada tahun 1969 oleh sebab itu dikenal juga sebagai Front Angkatan-1969.

    Disebutkan bahwa Front ini merupakan suatu Badan Sementara yang mempersiapkan segala kemungkinan untuk mengambil-alih kekuasaan dari pemerintah kolonial Indonesia, jika nantinya proses pemilihan yang berasaskan “Satu Orang Satu Suara/One Man One Vote” dimenangkan oleh bangsa Papua. Dengan demikian bisa diraba bahwa Front Komando Pembebasan Papua Barat ini merupakan Badan Peralihan Pemerintahan yang dipersiapkan menjelang pelaksanaan pemungutan suara (Referendum) sesuai Perjanjian New York (New York Agreement 1962). Bahkan, dalam persiapan pengambil-alihan kekuasaan itu, satuan Angkatan Darat Papua Barat pun didirikan dibawah pimpinan, Ben Joku. Tentara Nasional Papua Barat di masa itu belum lahir atau terbentuk.

    Satuan Komando yang hanya ada pada waktu itu adalah PENTANA. PENTANA adalah sebuah kelompok pemuda Papua yang didirikan atas dasar cinta tanah air yang bergerak sebagai pasukan gerilya di bawah pimpinan Luis Bonay.

    Rumkorem di Perbatasan (PNG)

    Kapten Rumkorem tiba di perbatasan tanpa seragam militer, walaupun ia adalah seorang Calon Perwira Tinggi di Markas Besar Angkatan Darat Indonesia. Ia diantar oleh seorang kurir laut, lelaki Papua asal Teluk Saireri yang tidak pernah menuntut perjuangan Papua Merdeka atas segala upaya yang dilakukannya untuk menyelamatkan para pejuang Papua Merdeka dari tangan Indonesia.

    Di perbatasan, tepatnya di sebuah pantai berbatu yang kemudian pada tahun 1978 akan disebut pantai Bonay, Rumkorem bertemu dengan dua tokoh pejuang Papua Merdeka, Richard Uri Joweni (Wondama Katui) dan Luis Nussy. Pertemuan mereka terjadi secara singkat dan berkeputusan untuk segera melanjutkan perjalanan ke Scothtiau (Skotiau) untuk bergabung dengan sejumlah pemuda Papua yang sudah berada di Markas Victoria. Perlu dicatat di sini, bahwa Skotiau merupakan basis perjuangan Papua Merdeka yang diakui dan sering mendapat kunjungan dari petugas-petugas pemerintah Administrasi Australia yang berkedudukan di Vanimo.

    Rumkorem Tiba di Markas Victoria, Scothtiau:

    Di Markas Victoria, Rumkorem disambut oleh Jacob H. Prai, Sekretaris Jenderal Front Komando Pembebasan Papua Barat (FKPPB-Angkatan 1969). Dari sekian Anggota Front Komando, hanya Prai yang bertahan di daerah perbatasan setelah Pepera-1969 dilaksanakan. Sedangkan Pimpinan FKPPB, Menase Suwae, Kepala Staff Atanasius Bob Kubia, ditambah anggota pejuang Papua Merdeka lainnya seperti, Carlos Joku, Ben Joku, William Brabar, Marthinus Elky Kambu, Leo Yambi, meninggalkan perbatasan masuk ke wilayah administrative Australia untuk meminta perlindungan politik.

    Antara 17 Juli 1970 hingga 28 Juni 1971, Rumkorem dan Prai berhasil membangun Markas Victoria menjadi suatu pusat perencanaan dan pengaturan strategi perjuangan Papua Merdeka, baik di bidang politik maupun militer untuk membebaskan Papua Barat dari penjajahan. Dengan bekal pengetahuan dan keahlian militer yang diperolehnya, Kapten Rumkorem memulai tugasnya dengan mendidik/melatih para pemuda Papua untuk menjadi Opsir-opsir Tentara Papua. Diantaranya Simon Imbiri, Habel Atanay, Jereth Wayoi, John Upuya, Aquila Major, Sepi Wayoi, Philemon Yarisetouw, Yosephat Wayoi, Marthen Tabu, Jance Demetouw, dll.

    Philemon Yarisetouw, atas pertimbangan dan pandangan Rumkorem, ia diangkat menjadi Kepala Staf.

    Sementara itu, Nicolaas Jouwe, Ketua National Liberation Council (NLC) tiba kembali di Belanda setelah beberapa bulan lamanya berada di New York, Amerika Serikat, untuk menggugat hasil Pepera yang dilaksanakan secara curang dan tidak memenuhi hukum Internasional tentang hak-hak politik bangsa Papua.

    NLC diketuai oleh Nicolaas Jouwe, Sekretaris Jenderal: Z. Sawor, Anggota: Hein Inggamer, Saul Hindom.

    Nicolaas Jouwe menemukan dua surat dari Markas Victoria yang dikirim oleh Rumkorem dan Prai. Satu surat berisi laporan tentang program-program revolusi yang sedang dirancang.  Sementara surat yang lainnya berisi dua hal: (1) menanyakan kepada Jouwe sebagai Ketua NLC apakah ada kemungkinan penggugatan terhadap Hasil Pepera di PBB; (2). Menawarkan Nicolaas Jouwe untuk menjadi Kepala Negara Papua Barat.

    Ini adalah jawaban Nicolaas Jouwe (mengulangi kata-katanya sendiri 21 tahun kemudian, yaitu pada perayaan 30 tahun Hari Bendera Bintang Kejora, 1 Desember 1991 di Belanda): “Kedua Adik Rumkorem dan Prai. Tidak ada kemungkinan untuk kita menggugat; satu-satunyanya jalan adalah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat secara sepihak. Adik berdua masih muda. Pimpin perjuangan ini. Adik Rumkorem, kau kaka usulkan sebagai Presiden dan adik Prai kau sebagai Ketua Senat”, begitu jawaban Nicolaas Jouwe atas dua surat yang diterimanya dari Markas Victoria.

    Dari Scothiau ke Holomba – Rencana Pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua.

    Tidak diberitahukan sejak kapan Rumkorem dan Prai serta rombongan meninggalkan Markas Victoria di Scothiau menuju Holomba, Waris. Tapi dari hasil wawancara dengan Rudy Raka, disebutkan bahwa Rapat terakhir terjadi pada tanggal 25 Juni 1970 untuk menetapkan siapa yang harus mengumumkan Proklamasi itu. Apakah Bonay, Jouwe ataukah Rumkorem Prai. Proposal yang diajukan oleh Joweni dan Nussy diterima oleh Sidang Rapat. Rumkorem dan Prai ditetapkan sebagai pelaksana dan tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai tanggal Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

    Dengan demikian sudah ditargetkan bahwa pada tanggal 1 Juli 1971 pagi, daerah kecamatan Waris sudah harus dikuasai/diduduki oleh pasukan Papua Merdeka yang dipimpin oleh Opsir Simon Imbiri.

    Perhitungan meleset dan terjadilah kontak senjata antara Pasukan Papua Merdeka yang dipimpin oleh Opsir Simon Imbiri dengan satuan Tentara Indonesia di Pos Waris, dimana pasukan Papua Merdeka terpaksa mengundurkan diri karena kekuatan personil dan peralatan perang yang tidak berimbang. Tercatat dua pemuda Papua Merdeka yang celaka dalam kontak senjata itu masing-masing: John Upuya dan Josephat Wayoi.

    Keduanya berhasil dievakuasi ke Imonda di Wilayah Papua New Guinea, kemudian dijemput oleh seorang Patrol Officer (Bestuur) dari Pemerintahan Administrative Australia, Mr. Bob Lock.

    Rencana Pengumuman Proklamasi ditunda, dan pasukan Papua Merdeka kembali ke pangkalan, yaitu Markas Victoria, Scothiau.

    Proklamasi 1 Juli 1971 di Tahun 1973

    Dua tahun kemudian setelah peristiwa Holamba, Waris, yaitu pada tanggal 3 Februari 1973, Proklamasi 1 Juli 1971 diumumkan secara resmi di Markas Victoria, Scothiau.

    Bersamaan dengan itu, Dewan National Papua Barat juga diumumkan ditandai dengan Pengambilan Sumpah Presiden dan Kabinet serta Ketua Senat, dan Peresmian Pendidikan militer dan pembentukan Satuan Tentara Papua Barat yang disebut: Tentara Pembebasan Nasional – TPN/OPM.

    Pada tanggal 26 Maret 1973, Opsir-opsir dan Anggota Satuan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Angkatan pertama dilantik.

    Seth J. Rumkorem, adalah seorang proklamator, seorang pejuang dan tokoh OPM, tetapi bukan pendiri OPPM.

    OPPM (Organisasi Perjuangan Papua Merdeka) didirikan di Manokwari diawal tahun 1965 oleh Terianus Aronggear dan Aser Demotekay (OPM Files1965).

    Mansar Rumkorem membentuk Free Papua Movement (FPM/OPM) sebagai organisasi perjuangan Nasional pada tanggal 1 Juli 1971, dan diumumkan pada tanggal 15 Juli 1977 di Markas Victoria, Hollandia.

    Kutipan Mukadimah Anggaran Dasar dan Program Umum Revolusi Rakyat Papua Barat:

    “Organisasi Papua Merdeka (OPM) jang setjara resminja tidak pernah dibentuk, akan tetapi adalah nama jang umum digunakan bagi semua organisasi perdjoangan diseluruh tanah air, maka berdasarkan perkembangan-perkembangan sekitar perdjoangan kemerdekaan dan hasil-hasil yang ditjapai, sudalah waktunja organisasi ini dibentuk secara resmi dan disempurnakan sebagai organisasi perdjoangan Nasional dengan nama resmi FREE PAPUA MOVEMENT”. (*)

  • Selamat HUT 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021

    Selamat HUT 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021

    Selamat Merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021.
    Makna Penting 1 Juli 1971 sebagai Dasar Hukum Perjuangan Bangsa Papua Barat Merdeka.

    Landasan final sejarah perjuangan bangsa Papua Barat (West Papua) telah di kenal pada tanggal 1 Desember 1961 yang dibentuk oleh dewan New Guinea Raad (Parlementer) dibawah kontrol Belanda.

    Selama masa kemerdekaan bangsa West Papua yang di berikan oleh pihak kerajaan Belanda, Jebakan dari pihak yang ingin menguasai tanah Papua menekan pemerintahan Belanda untuk segera meninggalkan Papua dengan dalil Papua masih termasuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

    Generasi pertama yang adalah dewan New Guinea Raad telah berhasil mempersiapkan manifesto dasar politik bangsa Papua Barat dengan adanya Bendera bangsa, Lagu kebangsaan, Batas wilayah, dan Mata uang

    Setelah 10 Tahun berjalan, dasar kebangsaan Papua Barat diombang ambingkan oleh pihak Indonesia yang sedang berkolaborasi, konspirasi dan kongkalingkong bersama Amerika demi mendapatkan kandungan mineral dari perut bumi Papua.

    • Sebelum hari Proklamasi 1 Juli 1971 (pembentukan dasar negara), orang Papua mengalami pembantaian yang jumlahnya mencapai ribuan nyawa dipadukan dengan tensi pada hari – hari bersejarah yang nyata dan yang sulit terlupakan .
    • 19 Desember 1961 ( Trikora),
    • 15 Agustus 1962 (New York Agreement),
    • 30 September 1962 (Roma Agreement),
    • 1 Mei 1963 (Aneksasi),
    • 15 Juli 1965 (Bentuk Perlawanan OPM),
    • 30 April 1967 (Kontrak Karya I PT. FM),
    • 14 Juli 1969 (Pepera).

    Detik – Detik Proklamasi.

    Dalam catatan sejarah, pada waktu Proklamasi 1 Juli 1971, terjadi 4 (empat) peristiwa penting : Proklamasi Kemerdekaan, Pengumuman Kabinet Pemerintahan, Penetapan Konstitusi Sementara (UUDS), dan Penolakan Pemilu Indonesia yang melibatkan Rakyat Bangsa Papua.

    Source: FB

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?