Category: Post Roundups

You can add some category description here.

  • Forkorus Yaboisembut Cs Akhirnya Hirup Udara Bebas

    Forkorus Yaboisembut Cs
    Massa penjemputan Forkorus Yaboisembut Cs (Foto: Oktovianus Pogau/Suara Papua)

    PAPUAN, Jayapura — Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, bersama keempat tahanan politik lainnya, akhirnya dapat menghirup udara bebas dari Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Abepura, Jayapura, Papua, sejak Senin (21/7/2014), pagi tadi.

    Forkorus keluar dari tahanan bersama Edison Waromi, Agust Kraar, Selpus Bobi, dan Dominikus Surabut. Kelima aktivis Papua ini ditahan sejak 19 Oktober 2011, saat mendeklarasikan berdirinya Negara Republik Federal Papua Barat (NRPB), di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Papua, dan dihukum tiga tahun penjara.

    Edison Waromi, salah satu tahanan politik Papua, saat memberikan keterangan pers di depan Lapas Abepura mengaku tidak benci dan bahkan menyimpan dendam terhadap aparat kepolisian negara Indonesia yang telah memukul, menahan, dan memenjarakan mereka.

    “Kami sama sekali tidak dendam dengan aparat kepolisian. Kami memaafkan mereka seperti Nelson Mandela memberikan pengampunan kepada polisi Afrika Selatan yang menahan dia,” kata Waromi.

    Menurut Waromi, dirinya bersama keempat aktivis Papua lainnya akan tetap perjuangkan hak-hak politik bangsa Papua Barat yang telah dirampas oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1969 silam melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

    Selengkapnya baca di SuaraPapua.com

  • Ribuan Warga Hadiri Syukuran Presiden NRFPB

     Forkorus Yoboisombut Cs.
    Tampak Ribuan Warga Papua yang menghadir acara syukuran pembebasan Forkorus Yoboisombut Cs. (Foto: Richard/SP)

    Jayapura (SP) – Ribuan warga Papua menghadiri acara syukuran terkait dibebaskannya Forkorus Yoboisombut (Presiden NRFPB), Edison Waromi (Perdana Menteri NRFPB) bersama Selpius Bobi, Dominikus Sorabut dan Agus Kraar di kediamannya di Kampung Sabron Yaru, Sentani Barat Kabupaten Jayapura, Selasa (22/7).

    Ribuan warga yang menghadiri syukuran tidak saja warga Papua yang ada di kota Jayapura, namun juga perwakilan masyarakat papua dari Papua Barat, yakni, Manokwari dan Sorong.

    Acara syukuran ini berlansung sekitar Pukul 10.30 siang yang diawali dengan Ibadah syukur dipimpin Oleh Pdt. Dimara, S.Th.

    Usai ibadah syukur, dilanjutkan dengan acara kenegaraan yang dikemas dalam pembacaan naskah pidato saat pembebasan Fokorus Cs, dibaca oleh sekum dewan adat Papua (DAP), Willem Rumaseb.

    Edison Waromi (Perdana Menteri NRFPB), yang berkempatan untuk menyampaikan sambutan pertamanya, menuturkan, Kongres Papua III terjadi karena peyertaan dan maksud “Tuhan” sehingga itu dapat terjadi.

    “Masih teringat dibenak kita saat Tomas Wanggai memproklamasikan kemerdakaan Papua yan dipenjara 20 Tahun. Namun, mengapa saya bersama Forkorus Yoboisombut Selpius Bobi, Dominikus Sorabut dan Agus Kraar yang mendeklarasikan NRFPB, hanya dipenjara 3 Tahun. Itu karena Tuhan itu baik dan luar biasa dalam menyertai umatnya yang memperjuangkan akan kebenaran,”

    ujarnya.

    Sementara Forkorus dalam pidatonya, mengatakan dirinya bersama empat rekannya, saat di dalam tahanan “Tidak tinggal diam atau konyol”, namun menjalin kerja melalui komunikasi dengan tahanan lainya, yakni, Filep Karma dan Viktor Yeimo yang semuanya memiliki talenta yang diberikan Tuhan, sehingga dapat berbagi satu dengan lainnya.

    Lanjutnya, dari hasil menjalin komunikasi diantara mereka, menghasilkan satu naskah pidato yang dibacakan saat pembebasan di Lapas Abepura.

    Diakuinya, pengalaman selama di penjara yang paling mengesankan dirinya, yakni ketika dirinya bersama empat rekannya, mendapat potongan 3 Tahun dari ancaman yang dalam benak mereka itu, mereka diancam 36 Tahun penjara. Namun, kekwatiran itu hilang dengan mendapat 3 Tahun penjara.

    Ditambahkan, dirinya masih teringat ketika waktu ada kunjungan ibadah dedominasi Gereja yang melakukan kunjungan ibadah di Gereja Emaus Lapas Abepura dimana pelayan mengambil suatu pembacaan dari Kitab Lukas Pasal 10 ayat 17 hingga 20 yang menceritakan tentang “Pemberian kuasa kepada setiap orang yang mau bekerja untuk kebenaran bagi orang banyak”.

    Dia menghimbau, jika ada pihak yang tidak mengaku pendeklarasian dirinya sebagai
    Presiden NRFPB yang terpilih pada KRP III, dirinya memperbolehkan siapa-siapa yang mau menggantikan dirinya bersama Edison Waromi.

    “Namun, melalui sebuah kongres yang dihadiri oleh seluruh rakyat Papua dengan nama Negara yang lain, serta dikemas dalam Kongres Rakyat Papua IV (empat) yang dilakukan ditempat umum di Tanah Papua Barat,”

    pungkasnya. (A/RIC/R4/LO3)

     

    Wednesday, 23-07-2014, SP

  • Forkorus Yaboisembut Cs Akhirnya Hirup Udara Bebas

    PAPUAN, Jayapura — Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut, bersama keempat tahanan politik lainnya, akhirnya dapat menghirup udara bebas dari Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Abepura, Jayapura, Papua, sejak Senin (21/7/2014), pagi tadi. Forkorus keluar dari tahanan bersama Edison Waromi, Agust Kraar, Selpus Bobi, dan Dominikus Surabut. Kelima aktivis Papua ini ditahan sejak 19 Oktober…

    Forkorus Yaboisembut Cs Akhirnya Hirup Udara Bebas was originally published on PAPUA MERDEKA! News

  • KNPB: “Kami Tidak Punya Markas di Distrik Nimbokrang”

    Oleh : Oktovianus Pogau | Kamis, 24 Juli

    PAPUAN, Jayapura — Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bazoka Logo, membantah pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Papua, di sebuah media lokal, pada 21 Juli 2014 lalu, yang menyatakan KNPB memiliki markas atau sekertariat di Distrik Nimbokrang, Jayapura, Papua.

    “Status dan identitas KNPB sangat jelas, sejak didirikan sampai sekarang selalu ada di kota, dan berada di publik lokal, nasional, dan juga internasional. Kami juga ada di Sorong sampai Samarai, dan tidak pernah berada di hutan,”

    kata Bazoka, Kamis (24/7/2014).

    Bazoka meminta kepada aparat kepolisian, dan juga pemerintah Indonesia agar tidak sembarang menstigma negatif KNPB, sebab organisasi ini dianggap memiliki struktur dan aturan yang sangat jelas.

    “KNPB tidak perlu ada di hutan belantara. Kami gerakan sipil kota, dengan identitas kantor kesekertariatan yang sangat jelas. Arahan KNPB juga jelas, karena itu jangan kami kembali dikriminalisasi lagi,”

    ujar Bazoka.

    Menurut Bazoka, pernyataan Kapolda Papua adalah bagian dari sebuah upaya untuk mengkriminalisasi KNPB, sebuah upaya yang telah dibangun selama ini.

    “Pergantian Kapolda lama ke Kapolda yang baru sama saja. Selalu berusaha kriminalkan KNPB. Itu adalah kebiasaan bagi petinggi kepolisian yang biasa terjadi dari Sorong sampai Merauke,”

    kata Bazoka.

    Sebelumnya diberitakan, telah dilaksanakan operasi gabungan rahasia dari TNI/Polri di Kampung Warombaim, Distrik Nimbokrang, Kabuparen Jayapura.

    Aparat dikabarkan menangkap tiga orang yang diduga sebagai anggota dari kelompok KNPB pimpinan TS, dan ketiganya langsung diamankan ke Polres Jayapura untuk dimintai keterangan.

    Sedangkan, pernyataan Kapolres Jayapura, bahwa tiga orang yang ditangkap adalah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Keerom, dan mengaku tidak mengenal KNPB, maupun pimpinannya KNPB.

    AGUS PABIKA

  • Polda Siap Amankan Pembebasan Forkorus

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik.JAYAPURA – Aparat Kepolisian Daerah Papua siap melakukan pengamanan atas dibebaskannya Forkorus Yaboisembut yang diklaim sebagai Presiden Negara Federasi Papua Barat pada tanggal, 21 Juli nanti di Lembaga Permasyarakat Kelas 2A Jayapura.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, masa penahanan Forkorus Yaboisembut telah selesai dan akan dibebaskan tanggal 21 Juli 2014 nanti.

    “Yang bersangkutan telah menjalani hukuman sesuai keputusan dari Pengadilan Negeri Jayapura dalam kasus KRP bulan Oktober tahun 2011 silam. Dia (Forkorus) dibebaskan secara hukum baik hukuman pidana maupun lain-lainnya,”

    kata Pudjo, Kamis (17/7).

    Dengan dibebeaskannya Forkorus Yaboisembut tersebut, Pudjo menuturkan bakal banyak keluarga yang menjemputnya di Lapas Abepura menuju ke rumah di Sentani-Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, diharapkan kepada keluarga untuk tidak melakukan arak-arakan yang berlebihan atas dibebaskan Forkorus tersebut.

    “Memang dengan dibebaskanya Forkorus ini, keluarga akan menyambut bahagia dan Rumah tangganya, namun diharapkan penjemputan oleh keluarga menjaga keamanan baik pada saat penjemputan di jalan maupun sampai di rumah keluarga,”

    harap dia.

    Tak hanya itu, Pudjo mengimbau kepada seluruh pendukung agar tidak menggerakkan massa yang berlebihan, walaupun pembebasan yang bersangkutan disambut gembira. “Sekali lagi kami minta kepada pendukung untuk tidak mengganggu kamtibmas apalagi mengganggu arus jalur lalu lintas pada saat penjemputan nanti,” sambungnya.

    Namun yang jelas, penjemputan Forkorus di Lapas Abepura, polisi siap melakukan pengamanan baik Dari Polres Jayapura Kota, Polres Jayapura dan diback-Up Polda Papua. “Jumlah pengamanan kita tidak terlalu banyak menurunkan anggota, tapi kita hanya mengamankan agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” kata dia. (Loy/don/l03)

    Jum’at, 18 Juli 2014 01:58, BinPa

  • Seruan Nasional Penyambutan Forkorus Yaboisembut Cs

    Forkorus Yaboisembut
    Forkorus Yaboisembut dikawal polisi NKRI dan petugas LAPAS

    PAPUAN, Jayapura — Kepala panitia keamanan penjemputan Forkorus Yaboisembut Cs, Elias Ayakiding, menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat, untuk merayakan hari pembebasan Forkorus Cs, yang akan berlangsung pada 21 Juli 2014 mendatang.

    “Perlu adanya perayaan penjemputan pak Forkorus, dkk, untuk itu kami minta rakyat di seluruh tanah Papua menggelar acara syukuran,” kata Elias, saat memberkan keterangan kepada wartawan, siang tadi.

    Dikatakan, banyak perubahan yang telah terjadi dalam perjuangan rakyat Papua, hal ini terbukti dengan respon negara-negara Melanesia terkait persoalan Papua Barat.

    “Perlu adanya perayaan penyambutan pembebasan dua tokoh Papua ini guna menunjukan pada dunia internasional bahwa kami Bangsa Papua telah memiliki pemimpin,”

    kata Elias.

    Dalam perayaan penyambutan pembebasan dua tokoh Papua, Forkorus Yaboisembut yang diklaim sebagai Presiden NRFPB, dan Edison Waromi yang diklaim sebagai Perdana Menteri, rencananya akan dirayakan di seluruh Papua.

    Tempat penyambutan mulai dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Abepura, hingga Kantor Dewan Adat Mamta, Kampong Sabron, Yaru,” katanya.

    Adapun yang menjadi tuntutan panitia keamanan;

    Pertama, keamanan adalah tanggung jawab bersama semua pihak, karena itu diharapkan kerja samanya.

    Kedua, pihak TNI/Polri agar menghormati dan menghargai keamanan yang dilaksanakan oleh polisi Negara Federal Republik Papua Barat.

    Ketiga, masyarakat dan pengusaha yang berada di sepanjang jalan Abepura – Sentani – Sabron Yaru, agar menghentikan sejenak aktifitasnya selama satu hari demi kebersamaan dan kelancaran keamanan.

    Keempat, masyarakat adat Papua dan simpatisan yang akan jemput agar tertip sesuai intruksi keamanan, yaitu tidak membawa atau mengibarkan BK “ Bintang Kejora ” saat penjemputan berlangsung, ataupun membawa alat tajam.

    Kami berharap himbauan ini bisa didengar dan ditaati oleh seluruh masyarakat Papua,” tutup Elias.

    AGUS PABIKA, Sumber SUARAPAPUA.com

  • Kapendam XVII Cenderawasih: Berita Tentang Penembakan Tentara PNG itu Tidak Benar

    Jayapura, 5/5 (Jubi) – Kodam XVII Cenderawasih membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap patroli perbatasan Papua New Guinea (PNG) seperti yang diberitakan oleh media Papua New Guinea, Post Courier dan dikutip oleh media ini.

    Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih, Letkol Rikas Hidayatullah, Kodam XVII Cenderawasih menyampaikan bahwa tidak benar tentara PNG yang sedang melakukan patroli ditembaki oleh tentara Indonesia. Disampaikan oleh Kapendam, tentara Indonesia bahkan mempersilahkan patroli PNG untuk lewat di area no man’s land.

    “Berita penembakan tentara PNG itu tidak benar. Tidak ada penembakan pada patroli perbatasan PNG. Karena faktanya, tentara Indonesia bertemu dengan tentara PNG di no man’s land area dan tentara Indonesia mempersilahkan tentara PNG untuk lewat.”

    kata Kapendam kepada Jubi, Senin (5/5) malam.

    Kapendam juga meminta agar pemberitaan tentang perbatasan Indonesia dan PNG lebih sensitif dan dikonfirmasikan terlebih dulu kepada pihaknya. Hal ini menjadi penting untuk menjaga situasi di wilayah perbatasan RI-PNG.

    Semestinya, berita itu dikonfirmasi dulu kepada kami. Agar kita bisa sama-sama memastikan benar atau tidak informasi itu.” tambah Kapendam.

    Sebelumnya, diberitakan oleh media ini, mengutip pemberitaan Post Courier, Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG atas insiden insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April lalu. (Jubi/Victor Mambor)

    Enhanced by Zemanta
  • PNG Protes, Patroli Perbatasannya Ditembaki Tentara Indonesia

    Jayapura, 5/5 (Jubi) – Tentara Indonesia dilaporkan oleh media Papua New Guinea (PNG), Post Courier telah menembaki patroli perbatasan yang dilakukan PNG Defence Force (PNGDF).

    Insiden penembakan ini dilaporkan oleh Post Courier, meningkatkan ketegangan lebih lanjut di perbatasan PNG-Indonesia sehingga memaksa Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG. Nota protes ini merupakan nota protes kedua yang dikeluarkan oleh pemerintah PNG atas kekhwatiran yang sama. Nota protes pertama, dikeluarkan sekitar satu bulan yang lalu.

    Rimbink Pato, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April itu.
    Meskipun ada tidak ada laporan korban jiwa, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa insiden tersebut tidak terulang di masa mendatang,” kata Pato.

    Meskipun pemerintah PNG menyampaikan protes, situasi bisa memburuk. Pemerintah PNG diharapkan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia guna mencari jalan keluar sesuai perjanjian kerjasama perbatasan kedua negara yang sudah dijalani bertahun-tahun.

    Petinggi PNGDF, Murray Barracks masih bungkam kepada wartawan karena menganggap isu perbatasan belakangan ini sangat sensitif. Meski demikian, tentara PNG diminta untuk tidak melepaskan tembakan jika mereka terjebak dalam kontak tembak antara tentara Indonesia dengan kelompok bersenjata.

    Seorang pejabat pemerintahan PNG mengatakan pada Post Courier, bahwa insiden tanggal 19 April itu bisa saja meningkat tensinya jika seorang tentara {NGDF terluka.

    Ini bisa saja lebih buruk jika ada tentara kami terluka selama baku tembak pada pagi hari 19 April itu. Saat ini, situasinya sangat sensitif,” kata pejabat pemerintah PNG ini.

    Untuk membahas kondisi perbatasan PNG – Indonesia ini, Duta Besar PNG untuk Indonesia, Peter Ilau akan memimpin delegasi PNG dalam pertemuan pembahasan perbatasan Indonesia – PNG yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. (Jubi/Victor Mambor)

  • Kantor OPM dan Ancaman Boikot Pilpres

    Di Darwin, Australia dikabarkan sudah membuka kantor Oraganisasi Papua Merdeka (OPM), Minggu (27/4/2014) yang dimotori Benny Wenda dan kawan-kawan.

    Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pun menanggapinya dengan ragam tanggapan. Di Manokwari, Papua Barat, KNPB menyatakan dukungannya.

    Kami mendukung penuh peluncuran kantor perwakilan OPM di Australia,” kata Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem ketika diwawancarai di Kompleks Amban Permai, Jalan gunung Salju Amban, Manokwari, Sabtu (26/4/2014).

    Ia pun mengajak rakyat Papua (dan Papua Barat) untuk menyatakan dukungannya terhadap upaya Benny Wenda ini.

    Sabtu lalu, mereka menggelar ibadah syukur dan berharap upaya referendum bagi bangsa West Papua segera digelar.

    Menurut Alexander, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 cacat hukum sehingga harus digelar referendum lagi.

    PEPERA ini tidak sesuai dengan hukum internasional,” katanya.

    Selain di Australia, sebelumnya kantor yang sama telah berdiri di tiga Negara lainya, masing-masing di Oxford Inggris, Holand (Belanda), dan Papua Neu Genea (PNG). Dalam waktu dekat imbuh Alex, Benny Wenda dkk, akan kembali meluncurkan kantor yang sama di dua negara lainya, yakni Negara Sinegal dan Selandia Baru.

    Seperti dikabarkan detik.com, 6 Mei 2013, meski membuka kantor di Oxford, Inggris, kegiatan aktivis OPM lebih banyak di Belanda, Australia dan kawasan Pacifik Selatan. Namun sikap resmi pemerintah negara-negara tersebut sudah jelas, mendukung kedaulatan NKRI.

    Kelompok ini punya aktivitas di Eropa itu di Belanda dan Inggris, tapi yang secara formal buka kantor di Inggris. Ada juga di Australia dan negara-negara pasifik selatan,” kata Ketua BIN Letjen TNI Marciano Norman, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/5/2013).

    Lanjut, Marciano mengatakan, pemerintah RI akan berusaha melakukan upaya-upaya diplomasi di negara yang terdapat gerakan OPM.

    Menurut dia, gerakan OPM itu hanyalah sebuah gerakan kecil.

    Kita juga sedang melakukan langkah-langkah, konstruktif bagaimana ke depan hal-hal seperti ini mendapat dukungan aktif, di negara di mana mereka bergerak,” ungkapnya.

    Terkait pembukaan kantor OPM di Oxford, London, Inggris, Marciano menjelaskan kalau hal itu bukanlah sikap resmi pemerintahan Inggris.

    Saya rasa sikap pemerintah Inggris sudah jelas dan sudah pemerintah juga sudah lakukan langkah-langkah jelas,” terangnya.

    KNPB Ancam Boikot Pilpres 2014

    Lain halnya dengan KNPB di Kota Jayapura. Mereka menyatakan dukungannya dengan mengancam akan memboikot pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang.

    Dukungan dan seruan itu disampaikan Ketua I KNPB, Agus Kosay, ketika memberikan orasi politik di Kampung Vietnam, Perumnas III Waena, Sabtu (26/4/2014).

    Ia mengatakan, saatnya membuka mata dan melihat realita yang sedang terjadi di seluruh dunia untuk isu Papua.

    “Jangan kita masa bodoh saja. Orang-orang dan organisasi di luar negeri sibuk dengan nasib kita orang Papua lalu kenapa kita di dalam negeri hanya duduk nyaman,” katanya seperti dilansir tabloidjubi.com, Sabtu (26/4/2014).

    “Kita memang sangat sadar bahwa 50 tahun lebih bersama Indonesia dan setiap lima tahun mengikuti Pilpres tetapi tidak ada perubahan yang signifikan bagi orang Papua di atas tanah leluhurnya. Orang Papua semakin disiksa dan menderita. Ini menandakan kita bukan bagian dari mereka,”

    lanjutnya.

    KNPB Mimika dalam siaran pers seperti dalam situsnya knpbnews.com, 26 April 2014, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Australia.

    Mereka juga mendesak pimpinan Negara-negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan KTT MSG 20 Juli 2013 lalu demi hak penentuan Nasib Sendiri dan segra mendaftarkan Bangsa Papua juga sebagai Anggota MSG.

    Disebutkan juga ancaman boikot pilpres 2014.

    “Karena Pemilihan Presiden ini memperpanjang penderitaan dan pemusnahan etnis bagi Bangsa Papua Barat 5 tahun kedepan. Komitmen Bangsa Papua Barat boikot pilres 2014 solusi referendum,”

    demikian siaran persnya, Sabtu (26/4/2014).  (TOY/R3/LO1)

    Monday, 28-04-2014, SuluhPapua.com

  • Pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG di Distrik Waris Distop Masyarakat Adat

    KEEROM – Merasa dibohongi, masyarakat Adat Waris akhirnya menghentikan Proyek Pembangunan Gapura Perbatasan RI-PNG di Distrik Waris. Proyek ini berasal dari Pemerintah Pusat melalui dana Akokasi Khusus (DAK) oleh Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan (BPKP) Kabupaten Keerom sebesar Rp460 juta, yang dimulai pembangunannya sejak Desember Tahun Anggaran 2013 di hentikan sementara. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah daerah terutama badan kawasan perbatasan bertanggung jawab atas penunjukan proyek tersebut.

    “ Kami menghentikan proyek pembangunan gapura perbatasan RI-PNG yang berada di Distrik Waris yang masih bermasalah antara Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan dengan 3 (tiga) Kontraktor, untuk selanjutnya meminta kepada badan pengelolah kawasan perbatasan menyelesaikan persoalan yang ada, apalagi kami sebagai pemilik hak ulayat dan juga yang sebenarnya mengerjakan proyek ini,” ujar Pengusaha Asli Keerom dan juga sebagai Pemilik Hak Ulayat Distrik Waris Bernat Meho saat ditemui Bintang Papua di Keerom, Kamis (23/1) kemarin.

    Menurutnya, pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG yang ada di Distrik Waris seharusnya diberikan ke CV. Sungai Em-Pai Brothers, seharusnya diberikan kepada kami, sebagai anak asli terutama sebagai pemilik hak ulayat, namun dengan berbagai kepentingan kami di bohongi dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kontraktor lain, bukan ke CV. Sungai Em-Pai Brothers,” katanya.

    Oleh karena itu, sebagai anak yang mempunyai hak ulayat merasa di permainkan sehingga terpaksa bertindak untuk memulangkan tenaga kerja yang berada di Lokasi pekerjaan Pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG di Distrik Waris. “ Pekerjaan itu seharusnya kami yang kerjakan, tapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Keerom memberikan pekerjaan kepada kontraktor lain,”ujarnya.

    Selain itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kepala Bidang kerja sama Badan Pengelola kawasan perbatasan sejak awal tahun 2013 lalu untuk meminta sejumlah paket pekerjaan di sepanjang kawasan perbatasan. “ Namun kepala bidang kerja sama yang waktu itu masih dijabat ibu Yully Wally membohongi kami dengan alasan sejumlah proyek yang berasal dari pusat telah dipaketkan langsung bersama kontraktornya. Pada akhirnya dengan berbagai kepentingan proyek tersebut diberikan kepada kontraktor lain yang ada di Kabupaten Keerom,” katanya.

    Oleh kerana itu, sebagai anak adat, alasan historis yang mendasar sehingga ia memulangkan tenaga kerja pada Pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG dan menghentikan pekerjaan tersebut. “ kata Ibu Yully Pemerintah sekarang Orang Adat di Keerom tidak ada Proyek,” kata Bernat Meho.

    Dengan dilakukannya pemulangan terhadap tenaga kerja suatu solusi atau jawabannya yang dianggap pas atas apa yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Daerah. “ Jadi adat tidak ada proyek di Pemerintahan Kabupaten Keerom saat ini, kami menghentikan pekerjaan dan kami masih menuggu dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perbatasan Keerom untuk menyelesaikan persoalan ini,

    “Kami juga telah membatalkan pembangunan gapura perbatasan RI – PNG di distrik waris, dan memulangkan tenaga pekerja serta siap mengembalikan dana kontraktor sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) yang telah membayar masyarakat pemilik hak ulayat,”

    tegasnya. (Rhy/don/l03/par)

    Jum’at, 24 Januari 2014 11:00, BinPa

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?