Category: Post Roundups

You can add some category description here.

Gubernur: Ancaman Purom Wenda Tak Perlu Ditanggapi
Lukas Enembe S.IP., M.H.JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., berharap untuk tidak perlu menanggapi adanya ancaman dari kelompok Purom Wenda yang akan melakukan penembakan terhadap warga, jika anak buahnya Rambo Wonda dan kawan-kawan tidak dilepas oleh pihak Kepolisian.
“Ini baru ancaman, tidak perlu ditanggapi dan saya harap agar Purom Wenda dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) lainnya yang masih berada di hutan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu masyarakat,”
kata Gubernur Enembe kepada wartawan di Hotel Horison Jayapura, Jumat (30/10) kemarin.
Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Papua ini, meminta untuk tidak boleh lagi terjadi kegiatan yang mengganggu masyarakat di Papua ini. Sebab dirinya memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua yang masih Ada dihutan untuk kembali ke masyarakat guna bersama-sama membangun Papua.
“Tertangkapnya anggota polisi dan TNI sebagai penjual amunisi ke kelompok bersenjata tidak mengagetkan karena hal itu sudah pernah dilaporkan, namun tidak pernah ada tindak lanjut,” katanya.
Dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam penjualan amunisi ke kelompok bersenjata sudah sejak dirinya masih menjabat Bupati Puncak Jaya dimana saat itu kekuatan kelompok bersenjata yang selama ini melakukan penembakan masih terbatas.
“Waktu di daerah Tingginambut sering bergejolak para anggota kelompok bersenjata. Nah sekarang mereka dapat amunisi darimana kalau bukan dari aparat keamanan sendiri,”
katanya menanyakan.
Bahkan lanjut dia, Peluru-peluru tersbeut dibeli dengan harga yang bervariasi hingga mencapai Rp1 juta per butir sehingga dengan ditangkapnya anggota yang menjual amunisi maka dugaan itu terbukti.”Amunisi-amunisi itu dijual akibat harga yang ditawarkan cukup tinggi sementara tingkat kesejahteraan aparat keamanan masih terbatas, kata Gubernur Enembe,” katanya.
Gubernur Enembe dirinya sudah melaporkan hal itu kepada Presiden SBY dan Panglima TNI.” Saya tidak persalahkan institusi tetapi person, di Papua itu tidak ada pabrik amunisi, tetapi kenapa mereka (OPM) bisa mendapat amunisi. Jadi itu dari siapa?,” katanya nada bertanya.
“ Saya sudah minta kepada Panglima TNI agar pengeluaran amunisi kepada anggota ditertibkan, pemakaian/pengiriman amunisi harus dihitung. Sebab di sana (pengunungan Papua) itu biaya hidup tinggi, jadi bisa saja mereka menjual amunisi, kalau 1 butir saja bisa Rp1 juta, oknum bisa-bisa saja menjualnya,”
tambahnya.
Bahkan menurut gubernur Papua, permasalahan di Papua itu karena ada saja yang mendukung pergerakan mereka, menyuplai amunisi bahkan mungkin senjata. Jadi pihak Kepolisian dan TNI harus melakukan pengawasan terhadap peredaran amunisi maupun senjata di Papua.
Sekedar diketahui, Tim khusus Polda Papua berhasil menangkap oknum Anggota Nduga beprpangkat Briptu TJ, bersama barang bukti 260 amunisi dari berbagai kaliber yang akan dijual ke KKB.
Selain itu tim juga menangkap lima anggota kelompok bersenjata, termasuk dua DPO yakni Rambo Wonda alias Kolor alias Enggaranggo Wonda dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara.
Polri Tantang Berperang
Sementara itu Polisi Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Papua menantang pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda dan Enden Wanimbo untuk berperang. Penegasan Kapolda ini terkait adanya terror Enden Wanimbo kepada Karo Ops Polda Papua via telepon seluler.
“Enden Wanimbo kemarin menelpon ke Karo Ops dan berbicara seolah-olah mengancam. Saya tantang dia kalau berani turun, ayo kita perang, jangan main ancam-ancam,”
ungkap Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende kepada wartawan di Merauke, Rabu (29/10) kemarin.
Tegas Kapolda, sudah jelas dan nyata-nyata bahwa Enden Wanimbo membuat teori-teori intimidasi terhadap kepolisian, namun teori itu tidak membuat kepolisian gentar. “Teori dia itu salah, kita ini terlatih,” ungkap Kapolda.
Ancaman Enden Wanimbo itu membuat Kapolda merasa berang. Kapolda janji dalam waktu dekat akan mengelar operasi besar-besaran untuk mencari Enden Wanimbo maupun Puron Wenda.
“Kita akan kejar mereka sampai ke ujung dunia. Saya akan melakukan operasi besar-besaran. Kita ini sebagai penegak hukum, kita sudah berulangkali memperingati mereka untuk serahkan diri,”
ujarnya.
Operasi besar-besaran yang akan dilakukan itu dengan target mencari kembali senjata yang selama ini dirampas oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk senjata jenis Arsenal yang menurut Kapolda ada di tangan Poron Wenda.
“Saya akan mencari senjata-senjata saya yang selama ini hilang, termasuk Arsenal yang selama ini di pegang Puron Wenda. Kita monitor dia masih bawa dan info terakhir dia beroperasi di daerah Pireme dan Walingap, Kabupaten Lani Jaya,”
beber Kapolda. (loy/moe/don/l03)
Jum’at, 31 Oktober 2014 17:12, BinPa
October 31, 2014
Dua Jurnalis Asing Didakwa Terlibat Perjuangan OPM
Dua Jurnalis Perancis Marie-Valentine Louise Bourrat dan Thomas Charlie Dandois, ketika disidang di Kantor PN Jayapura, Senin (20/10). JAYAPURA – Dua Jurnalis Perancis masing-masing Marie-Valentine Louise Bourrat (29) dan Thomas Charlie Dandois (40) didakwa terlibat perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal itu terungkap, dalam sidang di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Senin (20/10). Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Martinus Bala, S.H., didampingi Anggota Majelis Hakim Maria Sitanggang, S.H., M.H., dan Irianto P.U, S.H., M.Hum.
Dalam Surat Dakwaan, JPU Sukanda, S.H., M.H., mengatakan, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun dan dikenakan denda kumulatif, yakni setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan maksud izin tinggal yang diberikan kepadanya, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut-serta melakukan.
Pasalnya, para terdakwa datang ke Papua menggunakan visa kunjungan wisata, tapi ternyata melakukan kegiatan jurnalistik, antara lain mewawancarai Presiden Demokrat West Papua Forkorus Yoboisembut di Doyo, Kabupaten Jayapura pada Senin (4/8). Kemudian bertemu tokoh OPM Areki Wanimbo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (7/10) sekaligus berencana melakukan kegiatan jurnalistik di Kabupaten Lanny Jaya mengikuti Lembah Baliem.
Ia mengatakan, para terdakwa menyadari atau mengetahui untuk melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia dilarang menggunakan visa kunjungan wisata, tapi mesti menggunakan izin jurnalis setelah mendapat Clearing House (CH) dari Kementerian Luar Negeri.
Menurut Sukanda, kedua terdakwa mengaku melakukan kegiatan jurnalistik di Papua untuk mengetahui mengapa OPM selalu berseberangan dengan pemerintah Indonesia dalam perspektif sosial, budaya, adat-istiadat dan sejarah. Hasil kegiatan jurnalistik pada terdakwa nantinya dibuat film dokumenter dan disiarkan pada salah-satu TV di Perancis.
“Kami memiliki barang bukti yakni audio visual termasuk laptop dan ponsel yang berisi gambar dan wawancara para terdakwa dengan tokoh OPM,”
tukasnya.
Sementara itu, Penasehat Hukum para terdakwa Aristo MA Pangaribuan, S.H., dalam eksepsinya menuturkan pihaknya memohon Majelis Hakim menolak surat dakwaan yang disampaikan JPU, karena batal demi hukum. Pasalnya, surat dakwaan kabur, tak jelas dan tak menjelaskan maksud dari jurnalistik.
“Kami minta kedua terdakwa segera dideportasi ke negaranya,” tegas Aristo MA Pangaribuan.
Sidang dilanjutkan pada Selasa (21/10) dengan agenda jawaban JPU terhadap esepsi para terdakwa. Dikatakan Sukanda, para terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada 7 Agustus 2014 di Wamena. Sebelumnya terdakwa Marie-Valentine Louise Bourrat bersama-sama dengan Thomas Charlie Dandois pada Senin (4/8) di Doyo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan maksud izin tinggal yang diberikan kepadanya, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut-serta melakukan.
Adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.
Awalnya, terdakwa Marie-Valentine Louise Bourrat dan Thomas Charlie Dandois mendapat informasi dari Nick Cherterfield warga negara Australia pengelola Media Papua Alert di Australia tentang situasi Papua, dan terdakwa Marie-Valentine Louise Bourrat sering melakukan Email.
Selanjutnya terdakwa Marie-Valentine Louise Bourrat datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada 3 Juli 2014 dengan menggunakan Paspor Republique Francaise No. 09FD72946, masa berlaku 16-07-2009 hingga 15-07-2019 dan Izin Keimigrasian visa kunjungan wisata indeks B.211 No.Register GA1231B-761 DN yang dikeluarkan KBRI Paris pada 27 Juni 2014 berlaku selama 90 hari. Dan terdakwa Thomas Charlie Dandois datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada 28 Juli 2014 dengan menggunakan Paspor Republique Francaise No. 14CPB8231 masa berlaku 07-07-2014 hingga 05-05-2020 dan Izin Keimigrasian visa kunjungan saat kedatangan/Visa on Arrival Kode Voucher VSA 7432412 yang berlaku selama 30 hari. Selanjutnya para terdakwa bertemu di Sorong, Papua Barat. Lalu pada 3 Agustus 2014 para terdakwa ke Jayapura menginap di Swissbelt Hotel. (mdc/don/l03)
Rabu, 22 Oktober 2014 11:57 BinPa
October 22, 2014
Mayat Polisi Ditemukan di Bantaran Sungai Baliem
Setelah Dilakukan Pencarian Selama 18 Hari
Aparat Polres Jayawijaya saat melakukan upacara militer melepas jenazah almahrum Brigpol Maikel di Bandara Wamena,Minggu (18/10)WAMENA – Brigpol Maikel Bano Anggota Polsek Makki Polres Lanny Jaya dilaporkan ditikam oleh orang tak dikenal dan jenazahnya di buang ke Sungai Baliem pada (4/10) lalu dan pencarian jezahnya berlansung selama 18 hari, akhirnya telah ditemukan warga di kampung Olasili Distrik Silokarno Doga, tepatnya di pinggiran bantaran Sungai Baliem, Sabtu (18/10) Sekitar pukul 15.00 WIT
Kapolres Jayawijaya AKBP. Adolof Beay, S.E., saat dikonfirmasikan wartawan Sabtu (18/10) malam mengatakan, jenazah almahrum Brigpol Maikel Bano sudah ditemukan pada pukul 15.00 WIT Sabtu sore pekan kemarin oleh warga di kampung Olasili Distrik Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya. Setelah warga nenemukan mayat Brigpol Maikel langsung dilaporkan ke Polsek Asologaima lalu diteruskan laporan ke Polres Jayawijaya dan langsung dilakukan Evakuasi.
Penemuan mayat Brigpol Maikel Bano itu berkait adanya laporan dari warga selaku saksi mata penemuan mayat tersebut atas nama Kuriba Wandikbo 40 tahun Ebetek Kilungga warga Distrik Silokarno Doga
Kapolres mengatakan kronologi penemuan mayat Brigpol Maikel Bano berawal saat, kedua saksi ketika sedang menyeberang dengan menggunakan perahu di Sungai Baliem di sekitar kampung Kosili melihat ada sosok mayat yang terapung lalu mendekati mayat tersebut yang terapung di pinggir sungai dan berteriak hingga masyarakat berkumpul bersama kepala kampung Kosili, bersama kepala desa kobalimbo Distrik Piramid yang berdomisili di desa Kosili.
Setelah menyaksikan bersama-sama jenazah itu, lalu seorang warga Kosili atas nama Geri Wandikbo, langsung melaporkan ke pihak Polsek Asologaima dan diteruskan ke Polres Jayawijaya. Saat aparat kepolisisan ke TKP dan melihat jenazah dengan ciri-ciri yang ada telah dikenali bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Brikpol Maikel Bano selanjutnya dengan dibantu masyarakat langsung di evakuasi ke RSUD Wamena pada sore hari Sabtu itu juga.
“Jenazah kemudian ditarik ke pinggiran kali, memang tubuh jenasah Brikpol Maikel Bano ini sudah terkupas sehingga setelah berhasil di evakuasi lalu dibawah ke rumah sakit kurang lebih jam setengah delapan kita tiba di rumah sakit Wamena,”
jelas Kapolres AKBP Beay.
Setelah jenazah berhasil dievakuasi ke RSUD Wamena Kapolres langsung menghubungi dokter dan hasil koordinas dengan Kapolda bahwa harus di Autopsi.
”Jjadi kami minta Kavisum luar dalam untuk pemeriksaannya. setelah kami konfirmasi dengan pihak keluarga di Genyem, bahwa mereka meminta agar hari senin harus sudah tiba di kampung halaman,”
papar Kapolres.
Kata Kapolres selain melakukan koordinasi dengan Kapolda Papua maupun keluarga almahrum, pihak Polres Jayawijaya juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen tentang masalah mengurus administrasi untuk pengiriman jezah almahrum ke Jayapura dan Polres Jayawijaya terlibat langsung dalam mengurus keberangkatan Jenasah almahrum ke Jayapura yang dibantu dengan Sekda Lanny Jaya dan Kapolres Lanny Jaya.
Ditambahkan Kapolres, dibagian tubuh ada bentuk dan tanda-tanda kekerasan seperti dibagian depan tubuh korban ada luka tusuk, bagian perut sebelah kanan, kemudian di belakang punggung ada tusukan benda tajam. Sementara pelaku pembunuhan sampai sejauh ini masih dilakukan pencarian dan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga sekitar 5 orang itu.
Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, jenazah almahrum sempat disemayamkan semalam di RSUD Wamena dan minggu siang kemarin jenazah Maikel Bano dilepas dengan upacara penghormatan terakhir yang dipimpin langsung Oleh Kapolres Jayawijaya serta jajaran Kepolisian Polres Jayawijaya di bandara Udara Wamena. Yang selanjutnya mayat dikirim menggunakan maskapai pesawat cargo Trigana Air Service dan selanjutnya akan dimakamkan oleh keluarga almarhumah di Genyem Kabupaten Jayawijaya. (kri/don)
Rabu, 22 Oktober 2014 11:42, BinPA
October 22, 2014
Mayat Polisi Ditemukan di Bantaran Sungai Baliem
Setelah Dilakukan Pencarian Selama 18 Hari
Aparat Polres Jayawijaya saat melakukan upacara militer melepas jenazah almahrum Brigpol Maikel di Bandara Wamena,Minggu (18/10)WAMENA – Brigpol Maikel Bano Anggota Polsek Makki Polres Lanny Jaya dilaporkan ditikam oleh orang tak dikenal dan jenazahnya di buang ke Sungai Baliem pada (4/10) lalu dan pencarian jezahnya berlansung selama 18 hari, akhirnya telah ditemukan warga di kampung Olasili Distrik Silokarno Doga, tepatnya di pinggiran bantaran Sungai Baliem, Sabtu (18/10) Sekitar pukul 15.00 WIT
Kapolres Jayawijaya AKBP. Adolof Beay, S.E., saat dikonfirmasikan wartawan Sabtu (18/10) malam mengatakan, jenazah almahrum Brigpol Maikel Bano sudah ditemukan pada pukul 15.00 WIT Sabtu sore pekan kemarin oleh warga di kampung Olasili Distrik Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya. Setelah warga nenemukan mayat Brigpol Maikel langsung dilaporkan ke Polsek Asologaima lalu diteruskan laporan ke Polres Jayawijaya dan langsung dilakukan Evakuasi.
Penemuan mayat Brigpol Maikel Bano itu berkait adanya laporan dari warga selaku saksi mata penemuan mayat tersebut atas nama Kuriba Wandikbo 40 tahun Ebetek Kilungga warga Distrik Silokarno Doga
Kapolres mengatakan kronologi penemuan mayat Brigpol Maikel Bano berawal saat, kedua saksi ketika sedang menyeberang dengan menggunakan perahu di Sungai Baliem di sekitar kampung Kosili melihat ada sosok mayat yang terapung lalu mendekati mayat tersebut yang terapung di pinggir sungai dan berteriak hingga masyarakat berkumpul bersama kepala kampung Kosili, bersama kepala desa kobalimbo Distrik Piramid yang berdomisili di desa Kosili.
Setelah menyaksikan bersama-sama jenazah itu, lalu seorang warga Kosili atas nama Geri Wandikbo, langsung melaporkan ke pihak Polsek Asologaima dan diteruskan ke Polres Jayawijaya. Saat aparat kepolisisan ke TKP dan melihat jenazah dengan ciri-ciri yang ada telah dikenali bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Brikpol Maikel Bano selanjutnya dengan dibantu masyarakat langsung di evakuasi ke RSUD Wamena pada sore hari Sabtu itu juga.
“Jenazah kemudian ditarik ke pinggiran kali, memang tubuh jenasah Brikpol Maikel Bano ini sudah terkupas sehingga setelah berhasil di evakuasi lalu dibawah ke rumah sakit kurang lebih jam setengah delapan kita tiba di rumah sakit Wamena,”
jelas Kapolres AKBP Beay.
Setelah jenazah berhasil dievakuasi ke RSUD Wamena Kapolres langsung menghubungi dokter dan hasil koordinas dengan Kapolda bahwa harus di Autopsi.
”Jjadi kami minta Kavisum luar dalam untuk pemeriksaannya. setelah kami konfirmasi dengan pihak keluarga di Genyem, bahwa mereka meminta agar hari senin harus sudah tiba di kampung halaman,”
papar Kapolres.
Kata Kapolres selain melakukan koordinasi dengan Kapolda Papua maupun keluarga almahrum, pihak Polres Jayawijaya juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen tentang masalah mengurus administrasi untuk pengiriman jezah almahrum ke Jayapura dan Polres Jayawijaya terlibat langsung dalam mengurus keberangkatan Jenasah almahrum ke Jayapura yang dibantu dengan Sekda Lanny Jaya dan Kapolres Lanny Jaya.
Ditambahkan Kapolres, dibagian tubuh ada bentuk dan tanda-tanda kekerasan seperti dibagian depan tubuh korban ada luka tusuk, bagian perut sebelah kanan, kemudian di belakang punggung ada tusukan benda tajam. Sementara pelaku pembunuhan sampai sejauh ini masih dilakukan pencarian dan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga sekitar 5 orang itu.
Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, jenazah almahrum sempat disemayamkan semalam di RSUD Wamena dan minggu siang kemarin jenazah Maikel Bano dilepas dengan upacara penghormatan terakhir yang dipimpin langsung Oleh Kapolres Jayawijaya serta jajaran Kepolisian Polres Jayawijaya di bandara Udara Wamena. Yang selanjutnya mayat dikirim menggunakan maskapai pesawat cargo Trigana Air Service dan selanjutnya akan dimakamkan oleh keluarga almarhumah di Genyem Kabupaten Jayawijaya. (kri/don)
Rabu, 22 Oktober 2014 11:42, BinPA
Mayat Polisi Ditemukan di Bantaran Sungai Baliem was originally published on PAPUA MERDEKA! News
October 21, 2014
West Papua independence activists accuse Indonesia of using students as spies
LatelineBy Hamish Fitzsimmons , ABC Net Australia
West Papuan independence activists and their supporters in Australia have accused Jakarta of using students to spy on them.
Lateline has been told postgraduate students are providing information to Indonesian intelligence about Australian citizens and has obtained photos that are claimed to be of some of the student spies.
The pictures were taken in June when the self-proclaimed Federal Republic of West Papua (FRWP) opened an office in Melbourne, as the West Papuan community and its supporters celebrated what they saw as a landmark in their long-running campaign for independence from Indonesia.
The celebrations were interrupted when three men, who had never been seen at any independence movement events, were seen recording the proceedings on smartphones.
The “foreign minister” of the FRWP, Jacob Rumbiak, confronted one of the men and was told they were there to gather information for the Indonesian government.
I think that the photos they took were sent to the Indonesian government by intelligence.
Jacob Rumbiak of the Federal Republic of West Papua.
“He’s explained that he’s studying a PHD at a Melbourne university and that also he works in the (Indonesian) department of foreign affairs. So he works in the government of Indonesia,” Mr Rumbiak said.
He said the man explained he would be reporting back to Indonesian authorities.
“Another two also came and they took photos of this office. I think that the photos they took were sent to the Indonesian government by intelligence,” Mr Rumbiak said.
Photo: Jacob Rumbiak said he confronted men he accused of spying on the celebration.
The ABC has indentified and contacted one of the three Indonesian men who attended the opening of the office and asked for his version of events, but he has not responded.
The man is a post-graduate economics student at a university in Melbourne, and his Facebook page lists his employer as the Indonesian finance ministry.
The Indonesian embassy rejects the claims.
“The Indonesian Government does not assign its students studying in Australia, or anywhere, to collect/gather information from any sources,” the embassy said in a statement.
“The possibility of Indonesian students’ presence at open-to-public events, including Papua-related ones, might relate to their studies or personal interests.”
Melbourne-based independence movement hacked and harassed
The West Papuan independence movement is strongest in Melbourne.
They said aside from low-level harassment, their office website has also been hacked twice. They claim they were able to trace the IP addresses of the computers threatening the website to addresses in Jakarta and Melbourne.
“We are faced with Jakarta. I do believe that’s them and we also have a monitoring system so we can know from which county and the address,” Mr Rumbiak said.
It’s well known amongst the activist community that this does go on. It seems overt and not very subtle.
Reverend Peter Woods
The Indonesian Embassy in Canberra denied the attack originated from its foreign affairs offices.
“We can confirm that the Indonesian Ministry of Foreign Affairs is not involved in that website hacking incident, as the ministry does not have a policy nor intentions to hack other institutions.”
Anglican minister Peter Woods, who has long campaigned for an independent West Papua, said incidents like this are becoming more frequent and blatant.
“It seems to be very blatant. It’s well known amongst the activist community that this does go on,” he said.
“It seems overt and not very subtle.”
Australian security services aware of student spies: academic
At a talk Reverend Woods gave in Melbourne last month describing his most recent trip to West Papua, he asked two men of Javanese and Timorese origin to leave before he started as he believed they were there as informants.
Photo: Activists wave flags during a celebration for the opening of a Melbourne Federal Republic of West Papua office.
“I was about to speak and we noticed that there were two non-Papuans there and we spoke to them and realised that they were agents doing surveillance. We asked them not to be there,” he said.
Lateline has spoken to several academics who all believe it is not uncommon for Indonesian post-graduate students to also provide intelligence to their country’s consulates or embassy.
“A number of students have been found to have been reporting to the consulate in Melbourne over the years,” said Damien Kingsbury from Deakin University.
“As academics, we deal with these students and we know what they are doing. They often tell us what they’re doing so we do know they report to their consulates. They do act as spies.”
Mr Kingsbury was an adviser to the Free Aceh and Timorese independence movements, and said Australian agencies are aware of this sort of intelligence gathering, but overlooked it due to it proving a comparatively low threat to Australia’s interests or security.
“The Australian security services see this as low level activity. They don’t see this as more formal espionage and a lot of the information that’s being picked up is open access anyway,” he said.
However, he said he does believe boundaries are being crossed.
“They also report on private conversations, so that is of more concern,” he said.
In the coming weeks a crucial meeting to garner support from Pacific nations for the West Papuan movement will be held in Vanuatu.
Indonesia’s president-elect Joko Widodo has indicated he is not opposed to dialogue with the independence movement about their desire for more autonomy, but Jakarta remains firm that independence is off the table.
Watch the full report on Lateline at 10.30pm on ABC TV.
October 8, 2014
Cari Jasad Brigpol Maikel Bano Polisi Dikerahkan
Kapolda Papua Irjen Pol Yotjel MendeJAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Pol Yotjel Mende mengakui, hingga saat ini jasad Brigpol Maikel Bano anggota Polres Lanny Jaya, belum ditemukan. “Anggota dipimpin Wakapolres Jayawijaya masih mencari jasad Bripka Maikel Mano di sekitar aliran Sungai Lanny Jaya,” kata Irjen Pol Mende kepada Antara di Jayapura, Kamis.
Dikatakan, Brigpol Maikel yang bertugas di Polsek Maki itu diduga mengalami nasib naas saat melintas di kawasan Bolakme. Sementara itu data yang diterima Antara terungkap korban Bripka Maikel, Rabu (1/10) malam sempat bertemu dengan rekannya Brigpol Martinus Hisage dan sempat menawari korban bermalam di Polsek Bolakme karena sudah malam dan hujan. Namun korban tetap melanjutkan perjalanan dan Kamis (2/10) dilaporkan terjadinya penikaman terhadap korban Brigpol Maikel di Kampung Munak, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya.
Polisi Dikerahkan
Sebanyak 30 orang polisi dikerahkan untuk mencari jenazah Brigpol Maikel Bano, yang dilaporkan tewas akibat ditikam orang tak dikenal di kampung Munak, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Kamis sekitar pukul 08.00 WIT. “Tiga puluh orang polisi itu termasuk Kasat Reskrim dan Kasat Intel yang dipimpin Wakapolres Jayawijaya Kompol Sunuddin,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo, di Jayapura, Kamis malam.
Ia mengatakan, kasus penikaman hingga tewas yang menimpa Brigpol Maikel itu diketahui Polres Jayawijaya sekitar pukul 08.30 WIT dari Asisten 2 Setda Jayawijaya yang meneruskan informasi dari Kepala Distrik Bolakme Hengky Tabuni yang menyerap informasi masyarakat.
Dilaporkan bahwa telah terjadi kasus penikaman terhadap Brigpol Maikel (anggota Polsek Makki, Polres Lanny Jaya) hingga meninggal dunia, di kampung Munak, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya.
Sehari sebelumnya atau pada Rabu (1/10) sekitar pukul 20.00 WIT, Brigpol Maikel Bano sempat mampir di Polsek Bolakme, berteduh karena hujan, dan pada saat itu bertemu dengan Brigpol Martinus Hisage (anggota Polsek Bolakme, Polres Jayawijaya), dan menyampaikan bahwa ia akan mengantarkan undangan ke masyarakat untuk penyelesaian masalah, pada Kamis (2/10).
Ketika hujan redah, Brigpol Maikel pamit pada Brigpol Martinus Hisage untuk mengantarkan undangan tersebut, namun sempat dicegah oleh Brigpol Martinus mengingat perjalanan itu cukup jauh dan sudah larut malam, serta rawan karena hanya sendirian.
Bahkan, Brigpol Martinus sempat menganjurkan agar Brigpol Maikel menginap saja di Polsek Bolakme, namun yang bersangkutan bersikeras tetap melanjutkan perjalanan, hingga mencuat kasus penikaman tersebut.
“Setelah mendapat informasi, sekira pukul 10.00 WIT Timsus Polres Jayawijaya dipimpin Aiptu Yanuarius Wareyan bersama delapan orang anggota menuju lokasi kejadian guna mengecek kebenaran informasi sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),”
ujar Pudjo.
Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WIT, anggota gabungan dalmas, intel dan reskrim (identifikasi) dipimpin oleh Wakapolres Jayawijaya Kompol Irwan Sunuddin didampingi Kasat Reskrim Iptu George Wattimena menuju lokasi untuk mendukung timsus sekaligus olah TKP serta melaksanakan tindakan kepolisian lain.
Beberapa jam kemdudian, Kasat Reskrim Polrs Jayawijaya melapokan kepada kepada Kabag Ops Polres Jayawijaya bahwa korban belum ditemukan di TKP sehingga dilakukan pencarian intensif. “Sampai saat ini belum juga ditemukan jenazah Brigpol Maikel yang dilaporkan telah meninggal dunia setelah ditikam itu. Namun di TKP ditemukan helm dan jaket yg terkena percikan darah yang diduga milik korban,” ujarnya.
Karena itu, polisi dituntut untuk bekerja keras mengungkap kasus penikaman hingga tewas itu, utamanya menghimpun bukti-bukti pendukung di lokasi kejadian. “Mengenai motif pembunuhan itu, sedang didalami apakah motif dendam, masalah-masalah kepolisian, motif cinta atau utang piutang, ataupun motif lain,” ujar Pudjo. (binpa/ant/ari/l03)
Sabtu, 04 Oktober 2014 12:27, BintangPAPUA.com
October 5, 2014
Australia Minta Indonesia Buka Akses ke Papua
CANBERRA – Janji Perdana Menteri Tony Abbott untuk tidak lagi melakukan aksi apapun yang dapat membahayakan hubungan bilateralnya dengan Indonesia, kemungkinan akan dilanggar. Sebab, Rabu kemarin, Senat Australia mengajukan mosi yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan akses lebih terbuka ke Papua.
Harian Australia, The Age, edisi Kamis, 2 Oktober 2014 melansir, mosi itu terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap di Papua.
Keduanya ditangkap otoritas berwenang, Agustus lalu, karena diduga menyalahi aturan imigrasi. Dandois dan Bourrat menggunakan visa turis untuk bekerja. Mereka tengah melakukan pembuatan film dokumenter yang menggambarkan kehidupan sehari-hari warga Papua.
Mosi itu secara terbuka bahkan didukung oleh kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Senat Australia menyebut kebebasan pers di Papua Barat benar-benar dibatasi.
Anggota Senat dari Partai Hijau, Richard Di Natale, yang mengajukan mosi tersebut. Dia menyebut Bishop telah menghubungi dia pada Rabu dan mengatakan Pemerintah Australia akan mendukung mosi tersebut dengan perubahan teknis.
“Ini jelas telah dipertimbangkan secara detail oleh kantor Menlu dan saya bersemangat memperoleh dukungan itu,”
ungkap Di Natale.
Menurut dia, dukungan tersebut bisa diartikan sebagai sebuah gestur dari Pemerintah Australia, bahwa mereka secara aktif mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Indonesia.
“Sepertinya ini merupakan kebijakan yang sengaja diubah,”
imbuh dia. Senat menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar membebaskan dua jurnalis Prancis sebagai komitmen untuk membuat Papua lebih terbuka. Mereka juga khawatir terhadap penahanan mereka. Harapan terlihat ketika tongkat presiden beralih ke Joko Widodo. Sebab Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengindikasikan akan adanya kelonggaran pembatasan di sana.
Menurut The Age, sesuatu yang tidak biasa bagi pemerintah untuk mendukung sebuah mosi mengenai isu luar negeri yang sensitif. Biasanya, mosi tersebut akan ditolak, karena Senat dianggap forum yang tidak sesuai. Lebih tidak sesuai lagi, karena subjek yang dibahas mengenai Papua.
Mosi ini berisiko akan kembali menyebabkan ketegangan diplomatik di Indonesia. Menurut Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, ketimbang mengurusi isu Papua, Senator Di Natale lebih baik berkonsentrasi terhadap cara Pemerintah Australia menangani imigran gelap. Menurut dia, isu itu lebih krusial untuk ditindaklanjuti segera.
Sementara, ketika ditanya mengenai perubahan sikap rezim Abbott terhadap kebijakannya, Evi mengatakan hal itu bukan sesuatu yang baru. “Dia memang telah menyakiti Indonesia beberapa kali di masa lalu. Jadi, hal itu bukanlah sebuah kejutan,” kata dia.
Sementara, Ibu Bourrat, Martine, mengaku bahagia mendengar mosi yang diajukan oleh Senat Australia.
“Kami tidak memiliki hal yang sama di Prancis. Ini merupakan sebuah dukungan yang hebat, ketika membaca ini di Prancis. Ini menjadi sebuah contoh dan pesan yang bisa dikirim ke Parlemen Eropa,”
kata Martine.
Kedua jurnalis Prancis itu terancam hukuman bui selama lima tahun. Hukuman itu kemungkinan bisa bertambah, karena polisi setempat tengah menyelidiki apakah keduanya terlibat aksi makar.
Isu sensitif
Pemerintah Indonesia diketahui sensitif terhadap isu Papua Barat. Salah satunya, karena adanya kelompok tertentu yang ingin memerdekakan Papua.
Australia bahkan sempat dianggap melakukan intervensi dalam isu itu. Di tahun 2006, rezim Pemerintahan PM John Howard malah memberikan suaka kepada 42 anggota Pembebasan Papua Barat (FWP). Akibatnya, Indonesia murka dan menarik Duta Besar dari Canberra.
Perselisihan itu berhasil diselesaikan ketika kedua pihak menandatangani Traktat Lombok. Dalam kesepakatan itu, Australia menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan teritori Indonesia, termasuk Papua. [VIV]
Copyright © 2013 Papua Untuk Semua, pada hari Minggu, 05 Oktober 2014 | pukul 22:54 WIT
October 5, 2014
Australia Minta Indonesia Buka Akses ke Papua
CANBERRA – Janji Perdana Menteri Tony Abbott untuk tidak lagi melakukan aksi apapun yang dapat membahayakan hubungan bilateralnya dengan Indonesia, kemungkinan akan dilanggar. Sebab, Rabu kemarin, Senat Australia mengajukan mosi yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan akses lebih terbuka ke Papua.
Harian Australia, The Age, edisi Kamis, 2 Oktober 2014 melansir, mosi itu terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap di Papua.
Keduanya ditangkap otoritas berwenang, Agustus lalu, karena diduga menyalahi aturan imigrasi. Dandois dan Bourrat menggunakan visa turis untuk bekerja. Mereka tengah melakukan pembuatan film dokumenter yang menggambarkan kehidupan sehari-hari warga Papua.
Mosi itu secara terbuka bahkan didukung oleh kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Senat Australia menyebut kebebasan pers di Papua Barat benar-benar dibatasi.
Anggota Senat dari Partai Hijau, Richard Di Natale, yang mengajukan mosi tersebut. Dia menyebut Bishop telah menghubungi dia pada Rabu dan mengatakan Pemerintah Australia akan mendukung mosi tersebut dengan perubahan teknis.
“Ini jelas telah dipertimbangkan secara detail oleh kantor Menlu dan saya bersemangat memperoleh dukungan itu,”
ungkap Di Natale.
Menurut dia, dukungan tersebut bisa diartikan sebagai sebuah gestur dari Pemerintah Australia, bahwa mereka secara aktif mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Indonesia.
“Sepertinya ini merupakan kebijakan yang sengaja diubah,”
imbuh dia. Senat menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar membebaskan dua jurnalis Prancis sebagai komitmen untuk membuat Papua lebih terbuka. Mereka juga khawatir terhadap penahanan mereka. Harapan terlihat ketika tongkat presiden beralih ke Joko Widodo. Sebab Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengindikasikan akan adanya kelonggaran pembatasan di sana.
Menurut The Age, sesuatu yang tidak biasa bagi pemerintah untuk mendukung sebuah mosi mengenai isu luar negeri yang sensitif. Biasanya, mosi tersebut akan ditolak, karena Senat dianggap forum yang tidak sesuai. Lebih tidak sesuai lagi, karena subjek yang dibahas mengenai Papua.
Mosi ini berisiko akan kembali menyebabkan ketegangan diplomatik di Indonesia. Menurut Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, ketimbang mengurusi isu Papua, Senator Di Natale lebih baik berkonsentrasi terhadap cara Pemerintah Australia menangani imigran gelap. Menurut dia, isu itu lebih krusial untuk ditindaklanjuti segera.
Sementara, ketika ditanya mengenai perubahan sikap rezim Abbott terhadap kebijakannya, Evi mengatakan hal itu bukan sesuatu yang baru. “Dia memang telah menyakiti Indonesia beberapa kali di masa lalu. Jadi, hal itu bukanlah sebuah kejutan,” kata dia.
Sementara, Ibu Bourrat, Martine, mengaku bahagia mendengar mosi yang diajukan oleh Senat Australia.
“Kami tidak memiliki hal yang sama di Prancis. Ini merupakan sebuah dukungan yang hebat, ketika membaca ini di Prancis. Ini menjadi sebuah contoh dan pesan yang bisa dikirim ke Parlemen Eropa,”
kata Martine.
Kedua jurnalis Prancis itu terancam hukuman bui selama lima tahun. Hukuman itu kemungkinan bisa bertambah, karena polisi setempat tengah menyelidiki apakah keduanya terlibat aksi makar.
Isu sensitif
Pemerintah Indonesia diketahui sensitif terhadap isu Papua Barat. Salah satunya, karena adanya kelompok tertentu yang ingin memerdekakan Papua.
Australia bahkan sempat dianggap melakukan intervensi dalam isu itu. Di tahun 2006, rezim Pemerintahan PM John Howard malah memberikan suaka kepada 42 anggota Pembebasan Papua Barat (FWP). Akibatnya, Indonesia murka dan menarik Duta Besar dari Canberra.
Perselisihan itu berhasil diselesaikan ketika kedua pihak menandatangani Traktat Lombok. Dalam kesepakatan itu, Australia menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan teritori Indonesia, termasuk Papua. [VIV]
Copyright © 2013 Papua Untuk Semua, pada hari Minggu, 05 Oktober 2014 | pukul 22:54 WIT
Australia Minta Indonesia Buka Akses ke Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News
October 5, 2014
Masyarakat Puncak Tolak Keberadaan OPM
JAYAPURA – Hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Puncak bersama TNI/Polri dan seluruh Tokoh masyarakat yang berlangsung di Kantor Bupati Puncak, Sabtu (27/9), telah memutuskan dan menyepakati untuk menolak keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerahnya, yang selama ini kerap melakukan penembakan terhadap masyarakyat dan TNI/Polri.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polis Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, dalam pertemuan itu dihadiri langsung Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran, DPRD, TNI/Polri dan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda.
Dalam pertemuan itu menghasilkan lima kesepakatan bersama yakni :
- Pertama, kami masyarakat Kabupaten Puncak menolak keberadaan TPN/OPM diwilayah Kabupaten Puncak.
- Kedua, kami masyarakat Kabupaten Puncak mendukung sepenuhnya aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Kabupaten Puncak.
- Ketiga, kami masyarakat Kabupaten Puncak di semua Distrik meminta Pos pengamanan TNI/Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah ibu kota Kabupaten Puncak.
- Keempat, kami masyarakat Kabupaten Puncak bersedia membayar denda adat sebesar Rp2 Miliar apabila dikemudian hari ada anggota keluarga kami yang membunuh aparat TNI/Polri dan masyarakat dan pihak yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut.
  Tidak hanya itu, masyarakat juga akan mengenakan denda adat sebesar Rp2 Miliar kepada pelaku. Dan yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak membayar denda adat tersebut maka akan diusir dari wilayah Kabupaten Puncak.
- Kelima, apabila dikemudian hari ada masyarakat yang memberikan perlindungan, tempat tinggal dan makanan kepada kelompok TPN/OPM meninggal dunia dikarenakan adanya kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan TPN/OPM pada saat aparat TNI/Polri melaksanakan Patroli/Razia maka kami masyarakat tidak akan menuntut denda adat karena kami menganggap masyarakat tersebut telah bersalah.
Kesepakatan ini, menurut Pudjo merupakan hal yang luar biasa, karena seluruh masyarakat telah bersatu hati untuk tidak ada kelompok-kelompok yang mengganggu mereka.
“Tentu kami dari pihak kepolisian akan mengedepan persuasif dalam menegakkan hukum,” tandasnya. (loy/aj/l03)
Senin, 29 September 2014 13:25, BintangPAPUA.com
September 29, 2014
Dilema Referendum Skotlandia
Logo “Yes” bagi kemerdekaan Skotlandia di Selkirk, Inggris.
EDINBURGH – Pendukung kemerdekaan Skotlandia kesulitan meyakinkan rakyat bahwa negara mereka akan bernasib lebih baik jika lepas dari United Kingdom (UK).
Skotlandia akan menyelenggarakan referendum tanggal 18 September untuk menentukan kedaulatan negara itu. Warga yang belum memastikan pilihan tengah menimbang pro dan kontra soal lepasnya Skotlandia dari kerja sama jangka panjang dengan Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Salah satunya Calum Carruthers, 36 tahun, ayah dua anak dari Dunblane, kota katedral dekat Edinburgh.
“Secara emosional, insting saya mengatakan ini adalah hal yang baik,” kata Carruthers, yang bekerja di bank. Namun ia menambahkan ketidakpastian ekonomi adalah kecemasan utamanya, sebuah dilema yang dihadapi banyak warga Skotlandia. “Ada banyak pro, tapi ada satu kontra besar yang menatap langsung ke saya.”
Jelang referendum, pendukung persatuan dengan UK dan pendukung kemerdekaan telah berdebat soal siapa yang dapat memberi masa depan ekonomi cerah bagi Skotlandia. Jajak pendapat menunjukkan hanya sekitar sepertiga warga Skotlandia—dari total empat juta pemilih—mendukung kemerdekaan. Sementara sekitar setengahnya lebih memilih tetap bersatu bersama UK. Jumlah warga yang belum menentukan pilihan pun masih banyak.
Alex Salmond, pemimpin pemerintahan semi-otonomi Skotlandia, menilai kemerdekaan penuh akan membawa Skotlandia bergabung bersama klub negara-negara kecil yang bahagia dan kaya seperti Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Mereka yang menentang kemerdekaan, termasuk tiga partai politik utama di London, memperingatkan Skotlandia akan rugi besar jika lepas dari Inggris.
Jajak pendapat mengindikasikan pendukung persatuan menang dalam argumen ekonomi. Survei bulan ini oleh ICM memperlihatkan hanya 34% warga Skotlandia meyakini kemerdekaan akan menguntungkan ekonomi Skotlandia.
Pendukung kemerdekaan dalam kamp “yes” menilai lepasnya Skotlandia dari Inggris bukan hanya masalah produk domestik bruto (PDB). Kelompok ini sering terlihat mengenakan lencana biru dan putih, warna bendera Skotlandia, dan termasuk selebriti seperti Sean Connery.
Pendukung kemerdekaan memandang pemerintahan Inggris di London mengasingkan warga Skotlandia dan mengabaikan permintaan pemilih. Bagi mereka, kemerdekaan berarti pajak yang naik di Skotlandia akan dipakai di Skotlandia untuk hal-hal yang kurang didukung pemilih di Inggris. Ini seperti jaringan keamanan sosial yang lebih baik bagi rakyat miskin.
Menurut Salmond, salah satu prospek ekonomi Skotlandia sebagai negara independen datang dari energi terbarukan. Sektor ini dipandangnya sebagai pengganti mesin pertumbuhan dari cadangan minyak yang hilang di Laut Utara. Industri teknologi tinggi juga akan menyediakan lapangan kerja baru dengan gaji layak. Angka dari pemerintah Skotlandia memperlihatkan bahwa Skotlandia, sebagai negara merdeka, akan memiliki situasi finansial lebih baik ketimbang UK secara keseluruhan. Defisit anggaran Skotlandia untuk 2017 diproyeksi antara 1,6%-2,4% dari PDB, lebih kecil ketimbang prediksi defisit 3,4% untuk UK secara keseluruhan.
Pendukung persatuan—dan banyak ekonom—mengatakan proyeksi ekonomi Salmond terlalu optimis.
Departemen Keuangan UK mengatakan setiap warga Skotlandia akan lebih kaya 1.400 poundsterling per tahun jika Skotlandia tetap bergabung. Pemerintah memprediksi pajak minyak dan gas akan turun dengan laju yang lebih cepat dari laju yang dipakai Salmond dalam rencana belanjanya. Ekonom memperingatkan Skotlandia yang independen harus membayar biaya pinjaman lebih besar ketimbang UK secara menyeluruh.
19. August 2014, 17:04:52 SGT, The Wallstreet Journal
August 19, 2014

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?