PAPUApost.com

Category: Politik & Diplomasi

Kegiatan politik dan diplomasi oleh pejuang Papua Merdeka di berbagai tempat di dunia.

  • SODELPA Fiji Launching Manifesto Politik Kemerdekaan West Papua

    Buku Manifeto Politic SOLDEPA
    Buku Manifeto Politic SOLDEPA (JUbi/Mawel)

    Suva,21/7 (Jubi) – Pada Jumat, 18 Juli 2014 lalu, Partai Sosial Demokrasi Liberal (SODELPA) Fiji mendeklarasikan manifesto politik menjelang pemilihan umum 17 September 2014.

    Partai pemilik pendukung terbanyak ini mengatakan, perjuangan rakyat West Papua (Papua Barat) akan menjadi agenda utama politik luar negeri dalam pemerintahan Fiji nanti.

    “Ambil pendekatan baru menyangkut isu West Papua dan itu tawaran untuk kemerdekaan dari kekuasaan Indonesia,” tulis manifesto politik pada poin 8 bagian hubungan Internasional dan Perdagangan.

    Manifesto SODELPA Fiji juga menyebutkan akan meningkatkan kerja sama, meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama di tingkat regional kawasan Pacific dan Internasional. “Kerja sama penuh dengan Australia, New Zealand, US, Uni Eropa, Commonwealth dan Pacific Island Forum dan terus mendorong kerja sama Pacific Forum Island dan seluruh aspek kerja sama lainnya”.

    Selain itu, juga meninjau dan merevitalisasi hukum dan beragam negosiasi perdagangan antara lain : Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA), Economic Patnership Agreement (EPA), and Pacific Closer Econimic Relations (PACER) dan negosiasi dengan pihak lain seperti United State, Japan dan China. Selanjutnya, juga meninjau keanggotaan Fiji pada Non Aligned Movement and dan Melanesia Spearhead Group (MSG) dan menguji relevansi Pacific Island Development Forum (PIDF)

    Partai yang dipimpin Ro Teimumu Kepa ini tidak menyebut satu poin pun mengenai Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) dan Indonesia. Ia hanya menekan akan kerja sama dengan negara Jepang dan China.

    Peluncuran manifesto ini memang bagian dari janji SOLDEPA FIJI sebelumnya. Saat itu, Ro Teimumu Kepa pernah mengatakan, perjuangan rakyat West Papua untuk bebas dari pendudukan Indonesia, bukanlah perjuangan yang terlupakan dari sesama Melanesia di Pacific. Seluruh rakyat Melanesia di Fiji ada bersama perjuangan West Papua.

    “Anda tidak sendirian. Benih dukungan sedang bertumbuh untuk persoalan Anda. Kami ada bersama dengan Anda,” kata RO Teimumu di Suva, Fiji, Minggu (22/6).

    Kepa menyampaikan pesan itu setelah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi Fiji dan berbicara pada Forum Pembangunan Kepulauan Pacific (PIDF) kedua di Nandi, Fiji, (19/6) Minggu lalu.

    Menurut Kepa, Presiden SBY tidak mengangkat masalah West Papua di pertemuan PIDF kemarin, sementara sebelum meninggalkan Indonesia, media Indonesia menyebarkan kabar kalau SBY ke Pacific untuk menjelaskan isu dan banyak informasi yang salah mengenai West Papua di Fiji.

    “Tapi dia dilaporkan tidak mengangkat isu West Papua secara terbuka di forum, meskipun dikutip di Indonesia bahwa ia bermaksud untuk menjelaskan masalah West Papua,”

    kata Kepa.

    Karena itu, Kepa menilai kehadiran Presiden Indonesia dalam pertemuan PIDF hanyalah diplomasi politik demi mempertahankan Papua tetap bagian dari Indonesia.

    “Tujuannya adalah untuk menjaga sebanyak mungkin pemimpin Pasifik agar berada dalam kebijakan Indonesia atas West Papua dan untuk melawan meningkatnya tekanan internasional dan regional dalam mendukung West Papua,” kata Kepa.

    Intelegen Fiji melancarkan pengamanan tingkat tinggi selama satu minggu, sebelum Presiden SBY melakukan kunjungan ke Fiji, untuk mengantisipasi adanya gerakan rakyat setempat mendukung West Papua di hadapan Presiden SBY.

    Jurnalis yang vokal terhadap masalah Papua pun menjadi perhatian khusus dari agen rahasia Fiji. Bahkan polisi melarang kehadiran jurnalis senior Fiji, Netani Rika dalam pertemuan PIDF yang dihadiri Presiden Indonesia.
    “Dia terlalu vokal,” telepon anggota agen rahasia ke Kantor Redaksi Fiji Times satu hari sebelum pertemuan PIDF. (Jubi/Mawel)

    Penulis : Benny Mawel on July 21, 2014 at 16:52:24 WP, TABLOIDJUBI.com

  • Ribuan Pendukung Siap Jemput Forkorus Cs

    Elias Ayakeding di dampingi anggotanya saat memberikan keterangan persnyaJAYAPURA – Pembebasan ‘Presiden’ NFRPB, Forkorus Yoboisembut, dan ‘Perdana Menteri’ NFRPB, Edison Waromi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Senin, (21/7), bakal disambut dengan kemenangan oleh ribuan massa pendukungnya.

    Elias Ayakeding, yang disebut-sebut sebagai ‘Kepala Kepolisian’ Negara Federal Republik Papua Barat, (NFRPB), mengklaim ada sekitar 10 ribu massa Papua Barat akan menjemput pembebasan Forkorus Cs. “Ya kami pastikan sekitar 10 ribu rakyat Papua Barat akan memadati areal Lapas Abepura hingga kediaman Presiden di Sabron Yaru,” ungkapnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Prima Garden Abepura, Jumat, (18/7).

    Dalam penyambutan itu tentunya diwarnai dengan sejumlah acara, seperti nyanyian suling tambur dengan berpakain adat sesuai dengan negara bagian masing-masing, dan baik Presiden Forkorus dan ‘Perdana Menteri’ Waromi akan diarak dari Lapas Abepura hingga Sabron Yaru. Setiba di Sabron Yaru dilanjutkan dengan berbagai agenda lainnya.

    Terkait dengan itu, sebagaimana dengan statemennya yang sebelumnya bahwa, menghimbau kepada seluruh rakyat yang dihidup di Tanah Papua, supaya pada Senin (21/7) menghormati/menghargai pemimpin besar NFRPB, dengan cara tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Disamping itu pula hendaknya berhenti sejenak melakukan aktivitasnya untuk turut mendukung kelancaran hari pembebasan Presiden dan Perdana Menteri NFRPB. Termasuk kepada pemilik toko-toko di pinggir jalan dari Abepura sampai kediaman Presiden Forkorus harus menghentikan (tutup) aktivitas usahanya. Ini agar adanya kebersamaan.
    Ditegaskannya, bagi masyarakat yang hendak turut berpartisipasi dalam melakukan penjemputan sebaiknya diminta jangan membawa alat tajam, alat tumpul dengan tujuan anarkis (mengganggu ketertiban keamanan) dan tidak boleh membawa Bendera Bintang Kejora (BK).

    Namun sangat disarankan untuk membawa busana-busana adat dan menampilkan tari-tarian dan suling tambur untuk memeriahkan hari pembebasan Presiden Forkorus Cs.

      “Itu perintah tegas dari Presiden Forkorus Yoboisembut. Dalam penjemputan itu nantinya pihaknya menurunkan sekitar 1000 personil Polisi NFRPB untuk melakukan pengamanan,”

    tegasnya.

    Dirinya juga meminta kepada TNI/Polri RI diharapkan dapat membantu Polisi NFRPB untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar kehidupan masyarakat tetap aman. Disamping itu pula diharapkan pula TNI/Polri jangan mengintervensi jalannya penjemputan itu, demi menghindari terjadi gesekan-gesekan yang pada akhirnya memunculkan terjadinya konflik.

     “Saya minta Kapolda dan Pangdam agar sama-sama bersama kami menjaga keamanan di Tanah Papua, karena keamanan itu kebutuhan semua pihak. Kami minta masyarakat jangan membawa hal-hal yang memancing aparat keamanan bertindak ,”

    pungkasnya.

    Forkorus Minta Tidak Dirayakan Besar-besaran

    Sementara itu, Forkorus Yaboisembut, S.Pd, August M. Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Serabut, Edison Gladius Waromi dan Selpius Bobii minta seluruh pendukungnya tak perlu  merayakan besar-besarannya pembebasannya pada Senin (21/7) sekitar pukul 09.00 WIT.  Tapi tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih mempertemukan masing-masing umatnya.

    Permintaan Forkorus Cs ini disampaikan Kepala Lapas Klas I A Abepura Endang Lintang Hardiman, SH., MH., ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Jumat (18/7).

    Dikatakan Endang Lintang Hardiman, Forkorus Cs  juga mengharapkan masa pembebasan Forkorus Cs sudah selesai dari masa tuntutan pidana sesuai prosedur, sehingga pihaknya mengharapkan masyarakat ikut menjaga kamtibmas tetap tenang, aman dan kondusif. Tak ada hal-hal yang membuat situasi di Papua tak aman.
    “Kami juga sudah koordinasi dengan instansi-instansi agar ikut menjaga kamtibmas saat Forkorus Cs bebas,” tukas Endang Lintang Hardiman.

    Dikatakan, Forkorus Cs ditahan pada  20 Oktober 2011 karena secara sah dan resmi terbukti melanggar Pasal 106 Jo Pasal 55 Ayat (i) ke-1 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara, pasca peringatan Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Distrti Heram, Kota Jayapura. Forkorus Cs akhirnya dibebaskan pada 21 Juli 2014. (nls/Mdc/don/l03)

    Sabtu, 19 Juli 2014 11:17, BintangPapua.com

  • Ribuan Pendukung Siap Jemput Forkorus Cs

    Elias Ayakeding di dampingi anggotanya saat memberikan keterangan persnyaJAYAPURA – Pembebasan ‘Presiden’ NFRPB, Forkorus Yoboisembut, dan ‘Perdana Menteri’ NFRPB, Edison Waromi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Senin, (21/7), bakal disambut dengan kemenangan oleh ribuan massa pendukungnya. Elias Ayakeding, yang disebut-sebut sebagai ‘Kepala Kepolisian’ Negara Federal Republik Papua Barat, (NFRPB), mengklaim ada sekitar 10 ribu massa…

    Ribuan Pendukung Siap Jemput Forkorus Cs was originally published on PAPUA MERDEKA! News

  • Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video

    Jayapura, 7/7 (Jubi) – Setelah seruan Boikot Pilpres dari pihak yang mengklaim anggota Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka, kini tokoh-tokoh Papua Merdeka yang saat ini berstatus sebagai tahanan politik maupun hidup di pengasingan juga menyerukan boikot Pilpres pada tanggal 9 Juli nanti.

    Seruan para tokoh Papua Merdeka ini diedarkan melalu sebuah klip video berjudul Boikot Pilpres 2014. Klip Video ini diunggah di situs Youtube pada tanggal 6 Juli kemarin. Dalam video berdurasi dua menit lebih yang diunggah oleh akun Rize of Morning Star ini, tokoh-tokoh Papua Merdeka seperti Filep Karma dan John Otto Ondowame yang berada dipengasingan mengatakan bahwa Pilpres 2014 bukanlah Pemilu Rakyat Papua Barat, tapi pemilu Indonesia.

    “Minta supaya jangan ikut dalam Pemilihan Presiden karena Pemilihan Presiden itu bukanlah Presiden Papua Barat tapi ialah Presiden Republik Indonesia. Kami bukan lagi orang Indonesia, kami adalah orang Melanesia.”

    ujar John Ondowame dalam video Boikot Pilpres ini.

    Sedangkan Filep Karma, salah satu tokoh Papua Merdeka lainnya mengatakan orang Papua tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilu Presiden ini.
    “Pemilihan presiden saat ini adalah kepentingan kolonial Indonesia. Tidak ada sangkut paut dengan kami. Fokus kami adalah supaya rakyat dan Bangsa Papua merdeka.” kata Karma.

    Selain Ondowame dan Karma, Benny Wenda, Victor Yeimo dan Forkorus Yoboisembut juga menyerukan Boikot Pilpres 2014 melalui klip video ini. Forkorus dalam klip video ini meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi saat Pilpres Nanti.

    “Bagi warga bangsa Papua yang tidak ikut memilih, jangan sampai saling melakukan intimidasi atau konflik.” himbau Forkorus.

    Lihat Klip video Boikot Pilpres 2014.

    (Jubi/Victor Mambor)

  • Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video

    Jayapura, 7/7 (Jubi) – Setelah seruan Boikot Pilpres dari pihak yang mengklaim anggota Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka, kini tokoh-tokoh Papua Merdeka yang saat ini berstatus sebagai tahanan politik maupun hidup di pengasingan juga menyerukan boikot Pilpres pada tanggal 9 Juli nanti.

    Seruan para tokoh Papua Merdeka ini diedarkan melalu sebuah klip video berjudul Boikot Pilpres 2014. Klip Video ini diunggah di situs Youtube pada tanggal 6 Juli kemarin. Dalam video berdurasi dua menit lebih yang diunggah oleh akun Rize of Morning Star ini, tokoh-tokoh Papua Merdeka seperti Filep Karma dan John Otto Ondowame yang berada dipengasingan mengatakan bahwa Pilpres 2014 bukanlah Pemilu Rakyat Papua Barat, tapi pemilu Indonesia.

    “Minta supaya jangan ikut dalam Pemilihan Presiden karena Pemilihan Presiden itu bukanlah Presiden Papua Barat tapi ialah Presiden Republik Indonesia. Kami bukan lagi orang Indonesia, kami adalah orang Melanesia.”

    ujar John Ondowame dalam video Boikot Pilpres ini.

    Sedangkan Filep Karma, salah satu tokoh Papua Merdeka lainnya mengatakan orang Papua tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilu Presiden ini.
    “Pemilihan presiden saat ini adalah kepentingan kolonial Indonesia. Tidak ada sangkut paut dengan kami. Fokus kami adalah supaya rakyat dan Bangsa Papua merdeka.” kata Karma.

    Selain Ondowame dan Karma, Benny Wenda, Victor Yeimo dan Forkorus Yoboisembut juga menyerukan Boikot Pilpres 2014 melalui klip video ini. Forkorus dalam klip video ini meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi saat Pilpres Nanti.

    “Bagi warga bangsa Papua yang tidak ikut memilih, jangan sampai saling melakukan intimidasi atau konflik.” himbau Forkorus.

    Lihat Klip video Boikot Pilpres 2014.

    (Jubi/Victor Mambor)

    Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video was originally published on PAPUA MERDEKA! News

  • Vanuatu Tegaskan Kembali Komitmen Terhadap Isu Pembebasan West Papua

    Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman
    Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman (IST)

    Port Moresby, 2/7 (Jubi) – Pemerintah Vanuatu akan terus mendorong isu Papua Barat di level PBB.

    Usai pertemuan para Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) di Port Moresby tanggal 26 Juni lalu, Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman kembali menegaskan komitmen Vanuatu untuk mendorong isu pembebasan Papua Barat. Natuman mengatakan pemerintah Vanuatu masih terus melihat peluang untuk mendorong isu Papua Barat di tingkat PBB.

    Natuman, kepada wartawan mengatakan pemerintah Vanuatu sedang mempertimbangkan untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional.
    “Kami mempertimbangkan untuk mencari pendapat tentang legalitas proses yang dilakukan PBB saat menyerahkan bekas koloni Belanda ini ke Indonesia.” kata Natuman di Port Villa, Vanuatu (30/6).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu ini menyampaikan hal yang sama di Port Moresby.

    “Proses ini (di level PBB) masih terbuka bagi kita. Sekarang kita harus berurusan dengan masalah seperti itu. Kami berbicara dengan Indonesia, melakukan dialog dengan Indonesia dan dialog dengan semua orang Melanesia tentang berbagai kecenderungan. Terutama kecenderungan politik di provinsi Papua dan Papua Barat.”

    ujar Natuman di Port Moresby, 27 Juni lalu.

    Natuman juga menghargai keputusan MSG untuk mencari pendekatan yang lebih proaktif bersama Indonesia agar dapat membantu mengatasi masalah pembangunan di Tanah Papua. Natuman sendiri, dalam masa Perdana Menteri Moana Kalosil, ditunjuk untuk mewakili Vanuatu dalam misi menteri MSG ke Papua Barat. Namun Natuman akhirnya tidak terlibat karena Vanuatu memutuskan menarik diri dari misi tersebut.

    Sejak menjadi negara merdeka, Vanuatu telah menunjukkan komitmennya terhadap isu Papua Barat. Beberapa Perdana menteri Vanuatu sebelumnya, semisal Walter Lini dan Barack Sope adalah dua Perdana Menteri Vanuatu yang aktif membawa isu Papua Barat di level PBB sebelum dilanjutkan oleh Moana Kalosil dan Natuman sendiri. Moana, bahkan sempat menuding negara-negara MSG telah mengingkari rakyat Papua sebagai entitas Melanesia.

    “Vanuatu adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak takut untuk berdiri dan berbicara untuk hak kebebasan bagi rakyat Papua Barat baik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau pertemuan lain di mana saja di dunia,”

    kata Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Karkas Kalosil, usai menyampaikan pidatonya di hadapan sidang dewan HAM PBB di Genewa bulan Maret lalu. (Jubi/Victor Mambor)

  • Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia

    Menanggapi tanggapan TRWP atas keputusan para pemimpin Melanesia atas lamaran WPNCL untuk menjadi anggota MSG, maka PMNews menggali sedikit latar-belakang pernyataan yang telah dikeluarkan para pemimpin Melanesia.

    General Tabi menyatakan,

    Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an”

    Berikut petikan wawancara singkat

    PMNews: Selamat malam. Kami mengganggu sedikit untuk menggali sedikit terkait pernyataan yang telah dibuat dan telah kami terbitkan terkait dengan keputusan para pemimpin MSG menyangkut lamaran WPNCL menjadi anggota MSG.

    Amunggut Tabi (TRWP): Saya mau kita tarik pelajaran pertama dan terpenting dari semua ini ialah bahwa masalah dan isu Papua sekarang sudah menjadi agenda Melanesia. Itu yang begitu lama kami tunggu. Jadi, setelah bola bergulir ke meja MSG, baru kita kana atur agenda lainnya menyusul.

    PMNews: Sebenarnya pada prinsipnya mereka menolak lamaran WPNCL, bukan?

    Amunggut Tabi (TRWP): Bukan begitu. Justru sebaliknya, pada prinsipnya mereka semua menerima lamaran tentang West Papua menjadi anggota MSG, tetapi mereka menyatakan perlu ada pembicaraan inclusive semua orang Papua untuk menentukan keterwakilan itu. Jadi bukan WPNCL yang mewakili West Papua, tetapi semua elemen orang Papua yang mewakili orang Papua.

    Jadi, orang Melanesia ialah orang Melanesia, orang Melanesia anggota OPM, orang Melanesia Gubernur, orang Melanesia Bupati, orang Melanesia anggota DPR RI atau DPRP, semua orang Melanesia, semua perwira maupun pejabat TRWP, semuanya, seluruhnya. Itu yang mereka maksudkan. Mereka bukannya tidak menerima lamaran, tetapi mereka menerima dengan memperluas cakupan manusia yang terwakili dalam keanggotaan itu.

    PMNews:Tetapi pada prinsipnya WPNCL tidak diterima, bukan?

    TRWP: WPNCL bukan tidka diterima tetapi disuruh memperluas jangkauan keanggotaannya. Orang Papua ada yang di pengasingan, ada yang di tanah ai di Timur dan Barat pulau New Guinea, ada pendukung OPM, ada pejabat NKRI, ada orang gereja, ada orang LSM, jadi semua harus diwakili. Itu maksud mereka. Kalau semua diwakili, itu baru wakil dari West Papua ke dalam komunitas Melanesia. Jadi bukan Melanesia Papua Merdeka saja, dan bukan Melanesia NKRI harga mati saja, tetapi semua Melanesia.

    PMNews: Bagaimana kalau nantinya Melanesia NKRI harga mati lagi masuk ke dalam kelompok ini?

    TRWP: Jadi, keterwakilan di MSG itu tidak terkait dengan pandangan politik, tetapi terkait dengan Manusianya, ras orang itu. Jadi semua orang Melanesia tanpa membedakan pandangan politik.

    PMNews: Lalu di mana letak kemenangan sampai TRWP sudah terlanjut sampaikan ucapan salut dan hormat?

    TRWP: Ucapan itu kami sampaikan berdasarkan fakta pertama negara-negara Melanesia sudah berani berbicara dan mengagendakan serta mengambil langkah tindak-lanjut tentang isu West Papua. Itu sudah langkah luarbiasa. Dulu masalah ini dihindari dengan berbagai macam alasan, bahkan antara mencium kotoran manusia dengan mencium nama West Papua hampir sama. Begitu mereka mendengarnya, mereka akan lari dari Anda. Sangat menyakitkan! Tetapi itu kan sekarang tidak lagi, mereka sudah terlibat dalam membicarakan masalah mereka sendiri, masalah Melanesia secara resmi dalam forum pemimpin negara-negara Melanesia.

    Jadi kejadian ini dan langkah ini dan keputusan ini harus disambut gembira. Tinggal tidak optimal atau tidaknya itu diupayakan bersama dalam perjuangan ke depan. Kita harus mensyukuri apa yang telah diraih, baru dari situ kita bangun terus ke dapan. Jangan selamanya kita mengutuk, menolak dan menyesali raihan-raihan kita orang Melanesia sendiri.

    PMNews: Bagaimana kalau WPNCL memandang keputusan ini tidak tepat?

    TRWP: Itu penilaian kita serahkan kepada para pemimpin WPNCL. Tetapi kami pikir mereka akan melihat masalah ini sama dengan yang kami lihat. Mereka itu para politisi senior, tidak sama dengan kami di hutan yang tidak tahu banyak tentang politik.

    PMNews: Apa yang akan dilakukan TRWP menyusul keputusan ini?

    TRWP: Pekerjaan pokok TRWP itu mengangkat senjata dan berperang menentang penjajah. Itu tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun.

    PMNews: Kalau misalnya para pemimpin MSG meminta Anda untuk tidak mengangkat senjata?

    TRWP: Itu harapan Anda? Dalam pernyataan tadi tidak ada satupn mereka singgung tentang TRWP atau OPM atau apapun. Mereka hanya singgung WPNCL. Yang mereka permasalahkan di sini isu Melanesia dan keanggotaannya. Mereka tidak menyinggung Papua Merdeka atau organisasinya. Agenda itu tidak ada. Jadi yang kami sampaikan ucapan selamat ini menyangkut “integrasi Melanesia” menurut ras dan keturunan kita, bukan secara politik.

    PMNews: Apakah ada harapan proses penyatuan ras dan keturuan ini mengantar kita kepada kemerdekaan?

    TRWP: Itu tidak perlu ditanyakan. Dan juga tidak perlu dijawab. Ada pepatah Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, begitu kah? Itu maksudnya. Kita tidak usah bermimpi sebelum waktu mimpi tiba. Kita bangun dulu, baru akan tidur, baru waktu tidur kita bermimpi.

    Kita harus baca politik Melanesia dari kacamata Melanesia, dalam ke-Melansia-an kita. Kita jangan terpengaruh oleh politik “curiga” dan “tidak pecaya” yang diajarkan NKRI. Kita harus yakin bahwa para pemimpin Melanesia ini tahu mereka sedang berbicara tentang tanah leluhur mereka sendiri. Tetapi mereka tahu bahwa dunia ini ada yang mengatur dan mereka harus bermain dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia.

    Kita harus melihat tembus ke dalam hati para pemimpin yang mengambil keputusan, bukan sebatas kata-kata yang tertera dalam komunike. Kita sebagai orang Melanesia sebenarnya dalam budaya kita biasa memahami pesan dari cara kita menyampaikan dan dalam konteks apa kita sampaikan, bukan hanya apa yang kita sampaikan saja. Itu sejak nenek-moyang kita ketahui. Semua perkembangan yang terjadi di Melanesia mari kita soroti dan amati dari kacamata Melanesia.

    Itu sebabnya dulu dalam salah satu wawancara saya katakan “Let us do it in our Melanesia way”. Kita orang Melanesia punya sistem sosial, sistem nilai, sistem kekerabatan, sistem politik dan militer, aturan perang, aturan politik yang sudah baku, yang harus diamalkan oleh orang Melanesia sekarang dan yang akan datang. Oleh karen aitu apa pun yang terjadi di wilayah kita haruslah kita sambut dalam roh ke-Melanesia-an dan dalam kacamata Melanesia.

    Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an

    PMNews; Sudah jelas sekarang, dan kami ucapkan terimakasih. Kami sudah dapat gambaran lebih sekarang. Untuk sekarang kami cukupkan dulu. Sekali lagi terimakasih.

    TRWP: Terimakasih banyak.

  • Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia

    Menanggapi tanggapan TRWP atas keputusan para pemimpin Melanesia atas lamaran WPNCL untuk menjadi anggota MSG, maka PMNews menggali sedikit latar-belakang pernyataan yang telah dikeluarkan para pemimpin Melanesia.

    General Tabi menyatakan,

    Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an”

    Berikut petikan wawancara singkat

    PMNews: Selamat malam. Kami mengganggu sedikit untuk menggali sedikit terkait pernyataan yang telah dibuat dan telah kami terbitkan terkait dengan keputusan para pemimpin MSG menyangkut lamaran WPNCL menjadi anggota MSG.

    Amunggut Tabi (TRWP): Saya mau kita tarik pelajaran pertama dan terpenting dari semua ini ialah bahwa masalah dan isu Papua sekarang sudah menjadi agenda Melanesia. Itu yang begitu lama kami tunggu. Jadi, setelah bola bergulir ke meja MSG, baru kita kana atur agenda lainnya menyusul.

    PMNews: Sebenarnya pada prinsipnya mereka menolak lamaran WPNCL, bukan?

    Amunggut Tabi (TRWP): Bukan begitu. Justru sebaliknya, pada prinsipnya mereka semua menerima lamaran tentang West Papua menjadi anggota MSG, tetapi mereka menyatakan perlu ada pembicaraan inclusive semua orang Papua untuk menentukan keterwakilan itu. Jadi bukan WPNCL yang mewakili West Papua, tetapi semua elemen orang Papua yang mewakili orang Papua.

    Jadi, orang Melanesia ialah orang Melanesia, orang Melanesia anggota OPM, orang Melanesia Gubernur, orang Melanesia Bupati, orang Melanesia anggota DPR RI atau DPRP, semua orang Melanesia, semua perwira maupun pejabat TRWP, semuanya, seluruhnya. Itu yang mereka maksudkan. Mereka bukannya tidak menerima lamaran, tetapi mereka menerima dengan memperluas cakupan manusia yang terwakili dalam keanggotaan itu.

    PMNews:Tetapi pada prinsipnya WPNCL tidak diterima, bukan?

    TRWP: WPNCL bukan tidka diterima tetapi disuruh memperluas jangkauan keanggotaannya. Orang Papua ada yang di pengasingan, ada yang di tanah ai di Timur dan Barat pulau New Guinea, ada pendukung OPM, ada pejabat NKRI, ada orang gereja, ada orang LSM, jadi semua harus diwakili. Itu maksud mereka. Kalau semua diwakili, itu baru wakil dari West Papua ke dalam komunitas Melanesia. Jadi bukan Melanesia Papua Merdeka saja, dan bukan Melanesia NKRI harga mati saja, tetapi semua Melanesia.

    PMNews: Bagaimana kalau nantinya Melanesia NKRI harga mati lagi masuk ke dalam kelompok ini?

    TRWP: Jadi, keterwakilan di MSG itu tidak terkait dengan pandangan politik, tetapi terkait dengan Manusianya, ras orang itu. Jadi semua orang Melanesia tanpa membedakan pandangan politik.

    PMNews: Lalu di mana letak kemenangan sampai TRWP sudah terlanjut sampaikan ucapan salut dan hormat?

    TRWP: Ucapan itu kami sampaikan berdasarkan fakta pertama negara-negara Melanesia sudah berani berbicara dan mengagendakan serta mengambil langkah tindak-lanjut tentang isu West Papua. Itu sudah langkah luarbiasa. Dulu masalah ini dihindari dengan berbagai macam alasan, bahkan antara mencium kotoran manusia dengan mencium nama West Papua hampir sama. Begitu mereka mendengarnya, mereka akan lari dari Anda. Sangat menyakitkan! Tetapi itu kan sekarang tidak lagi, mereka sudah terlibat dalam membicarakan masalah mereka sendiri, masalah Melanesia secara resmi dalam forum pemimpin negara-negara Melanesia.

    Jadi kejadian ini dan langkah ini dan keputusan ini harus disambut gembira. Tinggal tidak optimal atau tidaknya itu diupayakan bersama dalam perjuangan ke depan. Kita harus mensyukuri apa yang telah diraih, baru dari situ kita bangun terus ke dapan. Jangan selamanya kita mengutuk, menolak dan menyesali raihan-raihan kita orang Melanesia sendiri.

    PMNews: Bagaimana kalau WPNCL memandang keputusan ini tidak tepat?

    TRWP: Itu penilaian kita serahkan kepada para pemimpin WPNCL. Tetapi kami pikir mereka akan melihat masalah ini sama dengan yang kami lihat. Mereka itu para politisi senior, tidak sama dengan kami di hutan yang tidak tahu banyak tentang politik.

    PMNews: Apa yang akan dilakukan TRWP menyusul keputusan ini?

    TRWP: Pekerjaan pokok TRWP itu mengangkat senjata dan berperang menentang penjajah. Itu tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun.

    PMNews: Kalau misalnya para pemimpin MSG meminta Anda untuk tidak mengangkat senjata?

    TRWP: Itu harapan Anda? Dalam pernyataan tadi tidak ada satupn mereka singgung tentang TRWP atau OPM atau apapun. Mereka hanya singgung WPNCL. Yang mereka permasalahkan di sini isu Melanesia dan keanggotaannya. Mereka tidak menyinggung Papua Merdeka atau organisasinya. Agenda itu tidak ada. Jadi yang kami sampaikan ucapan selamat ini menyangkut “integrasi Melanesia” menurut ras dan keturunan kita, bukan secara politik.

    PMNews: Apakah ada harapan proses penyatuan ras dan keturuan ini mengantar kita kepada kemerdekaan?

    TRWP: Itu tidak perlu ditanyakan. Dan juga tidak perlu dijawab. Ada pepatah Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, begitu kah? Itu maksudnya. Kita tidak usah bermimpi sebelum waktu mimpi tiba. Kita bangun dulu, baru akan tidur, baru waktu tidur kita bermimpi.

    Kita harus baca politik Melanesia dari kacamata Melanesia, dalam ke-Melansia-an kita. Kita jangan terpengaruh oleh politik “curiga” dan “tidak pecaya” yang diajarkan NKRI. Kita harus yakin bahwa para pemimpin Melanesia ini tahu mereka sedang berbicara tentang tanah leluhur mereka sendiri. Tetapi mereka tahu bahwa dunia ini ada yang mengatur dan mereka harus bermain dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia.

    Kita harus melihat tembus ke dalam hati para pemimpin yang mengambil keputusan, bukan sebatas kata-kata yang tertera dalam komunike. Kita sebagai orang Melanesia sebenarnya dalam budaya kita biasa memahami pesan dari cara kita menyampaikan dan dalam konteks apa kita sampaikan, bukan hanya apa yang kita sampaikan saja. Itu sejak nenek-moyang kita ketahui. Semua perkembangan yang terjadi di Melanesia mari kita soroti dan amati dari kacamata Melanesia.

    Itu sebabnya dulu dalam salah satu wawancara saya katakan “Let us do it in our Melanesia way”. Kita orang Melanesia punya sistem sosial, sistem nilai, sistem kekerabatan, sistem politik dan militer, aturan perang, aturan politik yang sudah baku, yang harus diamalkan oleh orang Melanesia sekarang dan yang akan datang. Oleh karen aitu apa pun yang terjadi di wilayah kita haruslah kita sambut dalam roh ke-Melanesia-an dan dalam kacamata Melanesia.

    Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an

    PMNews; Sudah jelas sekarang, dan kami ucapkan terimakasih. Kami sudah dapat gambaran lebih sekarang. Untuk sekarang kami cukupkan dulu. Sekali lagi terimakasih.

    TRWP: Terimakasih banyak.

    Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia was originally published on PAPUA MERDEKA! News

  • Masyarakat Sipil Kepulauan Pasifik Desak Proses Dekolonisasi Papua

    PM Fiji, Bainimarama saat membuka seminar Komite Khusus 24 PBB tentang Dekolonisasi di Nadi, Fiji (IST)

    Nadi, 21/5 (Jubi) – Masyarakat asli di Guam, Kaledonia Baru, French Polynesia, Tokelau dan Papua Barat mendapatkan dukungan untuk dekolonisasi.

    Pembukaan Seminar Komite Khusus 24 PBB tentang Dekolonisasi di Nadi, Fiji hari ini (Rabu, 21/5), diwarnai dengan seruan pembebasan untuk seluruh kawasan di Pasifik yang masih berada dalam kekuasaan Kolonialisme. Gabungan  Organisasi Non Pemerintah di kawasan Pasifik (PRNGO) menyerukan pada seluruh wilayah Kepulauan Pasifik untuk memperbaharui dukungan mereka dalam proses dekolonisasi sejumlah wilayah di Pasifik.

    “Bebaskan masyarakat adat di Guam, Kaledonia Baru, French Polynesia, Tokelau dan Papua Barat sehingga mereka bisa memetakan masa depan mereka sendiri.”

    kata Peter Emberson, juru bicara PRNGO dan pejabat Pacific Council of Churches.

    Emberson, menyatakan sudah semestinya, negara-negara yang menjalankan pemerintahan kolonial untuk mempersiapkan masyarakat di wilayah yang didudukinya agar menggunakan hak mereka menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional. Ia mendesak lapisan masyarakat di kepulauan Pasifik untuk bersama-sama secara aktif terlibat dalam perjuangan pembebasan seluruh wilayah Pasifik dari kolonialisme.

    “Hak orang di wilayah non berpemerintahan sendiri, yang negaranya diperintah oleh pemerintahan kolonial atau kekuasaan administrasi, untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri.”

    ujar Emberson.

    Menurut Emberson, saat ini, masyarakat di negara-negara Pasifik sedang membicarakan persoalan Rapa Nui atau Pulau Paskah yang diatur oleh Chile yang sedang berusaha dimasukkan ke dalam daftar Teritori Non Pemerintahan Sendiri PBB dan Papua Barat yang dianggap sebuah provinsi di Indonesia yang sedang mencari peluang untuk didaftarkan kembali dalam daftar Wilayah Non Pemerintahan Sendiri PBB.

    Seminar di Nadi ini diselenggarakan untuk mempercepat pelaksanaan Pemberantasan Kolonialisme dekade III (2011-2020). Seminar ini diselenggarakan di bawah naungan Komite Khusus 24 dan akan meninjau situasi sehubungan dengan 17 wilayah yang dipertimbangkan oleh Komite Khusus 24, sebuah komite PBB untuk Dekolonisasi, kemudian dirujuk ke Majelis Umum PBB ketika bersidang. (Jubi/Benny Mawel)

    May 21, 2014 at 18:12:07 WP,TJ

  • Dubes Vanuatu Untuk PBB Berjanji Perjuangkan Isu Papua Barat

    Odo Tevi (tengah) saat masih menjabat sebagai Gubernur Bangk Vanuatu (IST)

    Jayapura, 4/4 (Jubi) – Duta Besar Vanuatu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru dilantik, Odo Tevi, meyakinkan pemerintah dan rakyat Vanuatu, ia akan memperjuangkan isu Papua Barat di PBB, selain isu kepulauan Matius dan Hunter serta perubahan iklim.

    Dilansir dari dailyvanuatu.com, dihadapan Kepala Negara, Iolu Abil, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Edward Natapei, Pejabat Luar Negeri dan Pejabat Senior Vanuatu, Tevi berjanji akan menjaga momentum yang telah dbangun oleh pemerintah Vanuatu saat ini dengan PBB di New York.

    “Saya akan bekerja sama Perdana Menteri Moana Karkas dan menjaga momentum dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas apa yang dicita-citakan Vanuatu, seperti isu Papua Barat , masalah HAM dan Perubahan Iklim, terutama dalam berkaitan dengan efek yang telah di negara-negara yang lebih kecil di Kepulauan Pasifik,”

    kata Duta Besar Vanuatu yang baru diangkat tak lama setelah menerima surat dari Kepala Negara dan bersumpah setia yang dihadapan Jaksa Agung Vanuatu, Ismail Kalsakau, Kamis (3/4)

    “Saya bersumpah bahwa PBB akan mendengar suara Vanuatu berulang-ulang pada masalah ini (Papua, HAM dan perubahan iklim-red).”

    tambah Tevi yang menggantikan Donald Kalpokas.

    Presiden Abbil, Kepala Negara Vanuatu dalam pernyataan singkatnya mengatakan ia memiliki setiap keyakinan dan kepercayaan pada Duta Besar Tevi. Menurutnya, Tevi memiliki kualitas , nilai dan kepercayaan untuk pekerjaan yang akan ia lakukan di New York .

    “Citra negara ini akan tercermin dalam pekerjaan Anda. Kita tidak ingin Anda terlibat dalam penjualan paspor dan isu-isu terkait.”

    Presiden Abbil memperingatkan Tevi. (Jubi/Victor Mambor)

      on April 5, 2014 at 02:28:31 WP,TJ

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?