PAPUApost.com

Category: Surat

Surat Khusus atau Surat Umum yang diterbitkan PMNews terkait dengan perjuangan dan kampanye West Papua Merdeka.

  • Public Notice: Each Party to Hold On and Think Rationally, Not Emotionally

    Responding to various verbal conflicts happening lately among West Papua Leaders and Organisations,  General WPRA Amunggut Tabi

    West Papua Revolutionary Army – Tentara Revolusi West Papua 
    Secretariat-General Central Defense Headquarters

    Telp: +675-4380025 – Mobile: +675-74215400 – Email: wpra@wparmy.info
    ==============================================

    Responding to various conflicts of opinions on Organisation and Approaches in Free West Papua Campaign that have been developing recently, Gen. WPRA Amunggut Tabi at the Central Defense Headquarters of the West Papua Revolutionary Army (WPRA) hereby calls upon all parties: organisations, leaders, activists and all commanders of military fighters in the ungles to

    hold on from various thoughts and campaigns in electronic and social media that are not just unroductive but looks very emotional and childish.

     

     

     

     

     

    that tend to blame each other because:

    1. defending ourselves as the true one and blaming the others is not our main job in our independence struggle,
    2. Our main job in Free West Papua campaign is to fight against Indonesia, not gossiping each other, attacking each other, terrorizing each other and even endangering each other because such actions truly feed to the needs and goals of the Indonesian colonial government and at the same time kill or collective ideal.
    3. Let us leave this deadly virus and disease that kill West Papua independence, that is, “Suspecting each other”, and “Gossiping about each other” because this is the most deadliest disease in our struggle to Free West Papua.

    From the WPRA Secretariat-General we urge all parties, particularly TPN PB – OPM under the leadership of Sebby Sambom and Jefry Pagawak, as well as Victor Yeimo and Agus Kossay to come and sit down together to think and talk rationally, from heart to heart, either via email, social media or WhatsApp Gropus or by meeting face to face in order to find solutions to the current situation that is messy and clearly sacrifices our struggles to Free West Papua.

    Furthermore, Gen. Tabi states that blaming each other and listing names of each other and those who we suspect and gossip about and spread the list across the media by “black listing” each other as cooperating with Indonesia clearly shows we already fell into the trap of our enemy: Indonesia.

    The atmosphere now is more than unproductive in our struggle. We have come to the level of destroying each other. WPRA therefore would like to urge all leaders to

    1. get out from the flow of “blaming each other”;
    2. get out from the flow of “clsiming ourselves as the right one”;
    3. focus on our goal, that is, to get Indonesia out from our inherited land, the territory of the Republic of West Papua.

    tidak terbawa arus “saling menyalahkan” pihak lain;

    We do not own Social, electronic and printed media, they are not our “customary house”, “customary table”where we can sit down and talk about various issues and resolves them.

    We should come to resolve our differences and contradictory standpoints and approaches according to our Melanesian way, and let us get out from foreign media. Let us talk about our issues: differences and disagreements on approaches and leadership on face to face basis because were are always one in our goal, we are the same and one origin, we are the same and one destiny.

    This letter is made public to in order to be shared among all elements and leaders of Free West Papua campaigns whereever you are.

    Issued at : CDHs WPRA
    On Date: 25 July 2019
    ———————————————————

    Secretariat-General WPRA,

     

    Signed

     

    Amunggut Tabi, Gen. WPRA
    BRN:  A.DF  018676

     

  • Selutuh Pulau New Guinea Diawasi Pesawat Tanpa Awak: Banyak Berdoa dan Berpuasa untuk Melawannya

    Diserukan kepada seluruh pejuang bangsa Papua, di manapun Anda berada bahwa Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai, terutama sekali dari Port Numbay sampai ke Maroke, di kawasan perbatasan di wilayah PNG maupun di West Papua, telah beterbangan banyak pesawat tanpa awak “Drone”, yang diluncurkan oleh Tentara Nasional Penjajah Indonesia (TNI)

    Menurut Laporan dari Melanesia Intelligent Service berkantor pusat di Port Moresby, drone yang dipasang dan diterbangkan ke seluruh pulau New Guinea dilakukan dengan jarak bervariasi, dan di tempat yang bervariasi juga. Ada yang jarak dekat, ada yang di atas rata-rata pohon, bahkan ada juga yang di bawah pohon-pohon, dan ada juga dari langit jauh di atas.

    Demikian pemberitahuan umum ini supaya menjadi makluk dan supaya semua kegiatan dilaksanakan secara matang.

    Pesan  khsus kami

    jernihkan hati dan pikiran, dan bekerja dengan tuntutan Roh. Jauhkan emosi dan mental kerupuk. Ikuti petunjuk Tuhan! Tinggalkan ambisi dan kemauan nafsu manusiawi. Karena Tuhan sudah lama di pihak kita, hanya kita bangsa Papua yang tidak memihak kepada Tuhan.

     

  • Surat Terbuka Kepada Sri Sultan Hamengkubuwana X

    Surat Terbuka
    Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
    untuk Sri Sultan Hamengkubuwana X

    Kepada Yth. Sri Sultan Hamengkubuwana X

    di Tempat

    Salam sejahtera, dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kami selalu diberi perlindungan yang tak terhingga. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terimakasih kepada Bpk. Sri Sultan Hemangkubuwono X yang telah membuka hati untuk memberikan tempat bagi kami mahasiswa Papua untuk mengemban  ilmu di  kota studi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tak lupa juga kami ucapan terimakasih kami kepada rakyat Jogja yang sudah menjadi bagian dari kami.Apa kabar, Pak? Apa kabar Keraton? Apa kabar Jogja? Berharap bapak selalu dalam keadaan sehat-sehat, juga untuk Jogja istimewa selalu ‘cinta damai'(?) dan ‘anti premanisme'(?). Oh, iya, Pak, surat ini kami buat untuk merespon pernyataan bapak beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya kami minta maaf, Pak, surat ini kami keluarkan secara terbuka. Alasannya simple, sangat tipis kemungkinan kami yang hanya mahasiswa Papua bisa bertemu dengan Bapak.

    Berhubung, peryataan Bapak di media online republika.co.id tgl 19 Juli 2016, 16:43 WIB, “Separatis tak Punya Tempat di Yogyakarta”. Juga pernyataan Bapak pada 20 Juli 2016. Tempo.co 20 Juli 2016 18:34 WIB “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik”. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.”

    Kami melihat dari pernyataan tersebut sudah tentu mengarah pada kami, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai organisasi massa mahasiswa Papua. Maka kami ingin merespon sedikit dari pernyataan Bapak di atas melalui surat terbuka ini. Tidak perlu lagi kami menjelaskan apa itu Aliansi Mahasiswa Papua dan apa tujuan perjuangan AMP. Karena AMP sudah tidak asing lagi di telinga Bapak, juga di seluruh rakyat Yogyakarta dan Indonesia.Melihat pernyataan di atas, Sultan sebagai gubernur sekaligus raja Jawa telah melakukan rasialisme terhadap mahasiswa Papua, lebih khusus soal konteks separatisme dalam bentuk hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Juga Sultan sebagai pimpinan di Jogja melakukan pengalihan isu dengan isu rasialisme sebagai jalan masuknya para pemodal-pemodal di Yogyakarta, misal Kulon Progo terkait Bandara, petani di Bantul dan pembangunan hotel-hotel di Sleman, Yogyakarta.

    Perlu kami tegaskan di sini, tentang status kami. Status kami hanya Mahasiswa, Pak, hanya mahasiswa. Toh, sekali lagi, Pak, hanya mahasiswa: Bukan separatis, sepeeti yang Bapak maksudkan. Setidaknya Bapak harus menjelaskan bentuk-bentuk separatis dan kesamaanya dengan mahasiswa. Jika Bapak memberikan diktum kepada kami sebagai separatis, sama halnya Bapak memberikan stigma (separatis) kepada rakyat Yogyakarta Kab. Kulon Progo yang memperjuangankan lahanya dari penggusuran guna pembagunan bandara Temon, Kulon Progo. Pak, sekali lagi kami hanya mahasiswa, sudah tentu tugas mahasiswa berat, Pak. Selain belajar di kampus kami juga dituntut untuk harus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, memperjuangkan keadilan sejati dan kemerdekaan yang hakiki bagi rakyat Papua Barat yang sedang dijajah oleh kapitalisme dan pemerintahan Indonesia sebagai agennya.

    Kemudian, pernyataan Bapak tentang “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.” Pak, bukankah Indonesia negara demokrasi ke-III terbesar di dunia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Amat jauh berbeda dengan sistem kerajaan-kesultanan. jika Bapak menggunakan kekuasaan sebagai raja jawa untuk membungkam kebebasan berekspresi di muka umum sama halnya Bapak tidak mengakui NKRI sebagai negara demokrasi, demokrasi itu tidak muncul begitu saja, Pak, demokrasi direbut dan diperjuangkan, bahkan dengan pertumpahan darah. Sejarah gerakan rakyat 1998, mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi menggulingkan rezim otoriter Soeharto yang anti dengan demokrasi, banyak korban juga yang berjatuhan dan hilang tak ditemukan.

    Bayangkan, Pak! Rakyat Papua Barat yang saat ini memperjuangkan hak-hak demokratiknya selalu saja diperhadapkan dengan moncong senjata, penangkapan, pemenjaraan, penyikasaan, terror intimidasi, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Papua Pengeksploitasian sumber daya alam tidak pernah berhenti, yang kemudian mengakibatkan ribuan hektar tanah rakyat Papua hilang dirampas kapitalis dan korporasi Imperialisme. Pertanyaannya, apakah kami, mahasiswa Papua yang bagian dari rakyat Papua akan tinggal diam dan membiarkan penderitaan rakyat terus terjadi? Tidak! Selama status kami masih mahasiswa, kami tidak akan pernah diam dan berhenti melihat rakyat Papua dan alam Papua dihancurkan oleh manusia bertangan besi yang rakus dan durjana.

    Pak, kami sadar bahwa kami juga manusia, sama dengan manusia lainnya, kami sadar bahwa kami juga manusia bebas yang punya hak untuk mengatur hidup di atas bumi Papua Barat. Pak, kami tidak hanya di Yogyakarta, kami ada di Solo, kami ada di Semarang, kami ada di Surabaya, kami ada di Bali, kami ada di Bandung, kami ada di Bogor, juga kami ada di pusat kota pemerintahan negara, Jakarta, dan di Papua, kami berlipat ganda. Di tempat dimana kami berada, kami akan terus memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat, hingga tercapainya kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang hakiki.

    Sekian surat ini kami buat, atas perhatian Bapak, dan demi kelancarannya aktivitas demokrasi bagi kami dan rakyat Yogyakarta, kami ucapkan salam erat!

    Colonial Land, 24 Juli 2016

     

    Pimpinan Komite Pusat
    Aliansi Mahasiswa Papua
    [KP-AMP]
     
    Jefry Wenda           Adhen Dimi
    Ketua                  Sekertaris

     

  • Surat Untuk Gubernur Monyet

    Kepada:
    YTH Gubernur Papua Monyet Lukas Enenmbe,
    Kapolda Papua Monyet Paulus Waterpauw dan Para Pimpinan Agama dan Adat yang ada yaitu Para Monyet

    Dengan ini kami sampaikan sehubungan dengan kejadian yang menimpa mahasiswa monyet asal Papua di kota peradaban manusia NKRI Jogjakarta maka kami meminta bapak-bapak pimpinan masyarakat monyet Papua agar menyurati dengan resmi Presiden manusia NKRI agar dengan beradab mengirim pulang warga monyet di negeri mereka dan menarik kembali warga manusia NKRI yang ada di negeri para monyet.

    Sekian dan terimakasih atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

    Kami yang bertanda tangan dibawah ini anak-anakmu monyet

     

    Yoris Maran

    AnginSelatan.com, Wednesday, July 20, 2016

    Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/07/surat-untuk-gubernur-monyet.html#ixzz4F0XD9IDg

  • Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2014 dan Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP – TRWP), atas nama segenap pimpinan, perwira dan pasukan di Rimba Raya New Guinea, dengan ini kami ucapkan

    Selamat Merayakan Hari Natal 25 Desember 2014
    dan
    Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

    kepada segenap umat manusia, khususnya Masyarakat Papua di mana-pun Anda berada.

    Semoga Natal Tahun 2014 ini membawa “perdamaian abadi di dalam diri kita dengan pribadi kita masing-masing, diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan semesta alam.

    Menjelang perayaan Hari Damain Semesta tahun 2014 ini, di tanah Papua, seperti tahun-tahun sebekumnya, sejak NKRI mencaplok Tanah Papua sebagai wilayah jajahan mereka, telah terjadi pertumpahan darah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Khususnya menjelang Natal setiap tahun, nyawa orang Papua selelu disembelih untuk kepentingan Kerajaan Nusantara yang dibuat oleh Kerajaan Iblis tak berperi-kemanusiaan.

    Bangsa Papua dan umat beragama di muka Bumi seharusnya mendukung upaya perjuangan untuk mendatangkan “kedamaian abadi” di atas tanah Papua, yaitu dengan pertama-tame mengusir penjajahan dari Bumi Cenderawasih dalam bentuk, wujud dan nama apapun. Kemerdekaan itu sudah diraih bangsa Papua, tetapi dirampok oleh NKRI.

    Akan tetapi sekalian orang Papua sebagai sebuah bangsa, menanggapi pembunuhan di SETIAP DESEMBER setiap Tahun ini, perlu kita tanggapi dengan hati dingin dan berpasrah kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Cenderawasih dan Tuhan Pencipta dan Pelindung orang Papua. Mari kita belajar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terkutut dan tercela menjelang Natal di setiap tahunnya. Mari kita berdamai dengan diri kita, dengan Tuhan dan dengan semesta alam. Kedamaian itu ialah wujud “kebenaran sejati”, yang telah menjadi nyata di tengah-tengah manusia dalam wujud Yesus Kristis, sang Putra Natal.

    Kita kembalikan pembalasan atas pengorbanan bangsa Papua dari tahun ke tahun kepada “Yesus” sang Hakim Agung, yang kelahiran-Nya kita peringati setiap bulan Desember. Kiranya sekalian orang Kristen di manapun Anda berada, di Indonesia, di Australia, di PNG, di Vanuatu, di Inggris, di Vanuatu, di Selanida Baru, di Afrika Selatan, di semua tempat di dunia ini mengetahui bahwa kami bangsa, walaupun telah menjadi langganan dibunuh setiap menjelang maupun di bulan Desember setiap tahunnya, kami sudah tahu apa artinya beragama, apa artinya Yesus Raja Damain, apa artinya Yesus Hakim Agung dan apa arti Yesus Putra Natal, Raja Damai bagi kita umat manusia yang percaya dan beriman kepada-Nya.

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
    Pada Tanggal: 22 Desember 2014

    An. Panglima Tertinggi,

    Secretary-General

     

     

     

    Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
    BRN: A.001076

  • Protected: Wone age ti aret, mukuk eruwok

    This content is password protected. To view it please enter your password below:

  • Seluruh isi surat pemerintah Vanuatu yang akan dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal. Ban Ki-moon

    Seluruh isi surat pemerintah Vanuatu yang akan dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal. Ban Ki-moon untuk mengagendakan soal Papua Barat di Sidang Majelis PBB ke 65 mendtang tahun ini adalah sebagai berikut:

    “ Negara Daulat Republik Vanuatu,

    “Memohon dukungan dari Sidang Majelis Umum PBB yang ke 65;

    “ Mengingat pernyataan bangsa2 didunia sebagai diungkapkan dalam piagam2 PBB

    “ Menyadari pernyataan bangsa dari bekas jajahan Belanda New Guinea selama dan sejak Augustus 1962 melawan perjanjian yang ditunjangi oleh Amerika Serikat antara Republik Indonesi and Kerajaan Belanda mengenai Papua Barat,

    “Mengakui penderitaan yang berkelanjutan untuk kebebesan berbicara diakui oleh Kerajaan Belanda dengan menaikan Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1961, mengakui dibukanya Dewan Rakyat Papua Barat pada tanggal 5 April 1961, mengakui diadakannya pemilihan umum secara bebas dan rahasia dibulan Januari 1961,

    “Mengakui atas pernyataan2 mengenai kesahan hukum dari perjanjian antara Republik Indonesia and Kerajaan Belanda yang dimajukan oleh bangsa Papua Barat dan bangsa2 lain yang baik didunia, dan

    “ Menyakinkan masalah kebenaran untuk menghapuskan perbudakan diseluruh dunia,

    “Memohon dukungan dari Sidang Majelis Umum PBB yang ke 65 untuk Mahkamah Agung Internasional untuk memberikan Pendapat Hukum atas sahnya perjanjian antara Republik Indonesia and Kerajaan Belanda yang mempunyai dampak buruk bagi hak2 rakyat dan kehidupan bangsa Papua Barat,

    “Dan akhirnya, Negara Daulate Republik Vanuatu mengusulkan pertanyaa ini kepada Mahkamah Agung International:

    “Dengan memperhatikan prinsip2 dasar untuk menghapuskan perbudakan , Pernyataan Hak Azasi Manusia, Piagam2 PBB and resolusi2 1514 dan 1541 dari Majelis Umum PBB,

    “Kami peserta dari Sidang Majelis Umum PBB yang ke 65 memohon Pendapat Hukum dari Mahkamah Agung Internasional dr PBB,

    “pada masalah kesahan hukum atas Perjanjian New York antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Papua Barat,

    “ pada masalah kesahan hukum dari PBB dalam menjalakan pasal :12 dari penjanjian New York tersebut.

    “ pada masalah kesahan hukum atas memberikan ijin tambang demi kepentingan penjajah,

    “pada masalah kesahan hukum atas cara2 atau akhibat2 langsung dari PEPERA tahun 1969, dan kedudukan politik Papua Barat sekarang berdasarkan prinsip2 No:4 dan 5 dari resolusi 1514 dari Majelais Umum PBB.

  • SURAT PENONAKTIFAN DIRI Yakobus O. Dumupa

    Kepada Yth,
    Ketua AMWP dan para Pemimpin Organisasi terkait
    Di –
    Tempat

    Dengan hormat,
    Syukur bagi Allah Bangsa Papua dan terima kasih kepada moyang dan seluruh penghuni alam Papua, karena atas pertolongan Allah dan keberadaan moyang dan penghuni alam Papua, hingga saat kita masih hidup dan terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Ini sebuah anugerah yang selalu saya syukuri.

    Setelah bertahun-tahun aktif dalam gerakan kemerdekaan Papua dan setelah merenungkan seluruh proses perjuangan tersebut, maka dengan kesadaran penuh tanpa dipaksa oleh siapapun dengan motif apapun, saya memutuskan untuk MENONAKTIFKAN DIRI diri dalam seluruh aktivitas gerakan kemerdekaan Papua dalam organisasi AMWP sebagai penasehat dan organisasi terkait lainnya. Selanjutnya, saya memutuskan diri untuk menjadi SIMPATISAN dalam organisasi atau aktivitas kemerdekaan Papua.

    Selanjutnya saya tidak terikat dalam organisasi AMWP dan organisasi terkait lainnya, sehingga saya merasa tidak memikul mandat perjuangan organisasi-organisasi tersebut, kecuali mandat suara hati rakyat Papua. Apabila saya melakukan aktifitas politik tertentu, maka itu merupakan tanggungjawab pribadi saya atas inisiatif saya sendiri dan/atau permintaan mereka yang sungguh mencintai kemerdekaan. Sehingga tak seorang pun atau organisasi perjuangan apapun yang dapat mengklaimnya.

    Saya telah, sedang akan terus percaya bahwa kita akan merdeka dan berdiri dengan kepala tegak di negeri yang diwariskan oleh moyang kita suatu saat kelak, asalkan kita terus berjuang dengan memegang lima prinsip perjuangan, yaitu; moralis, rasionalis, nasionalis, independen, dan kerja keras.

    Demikian surat penonaktifan diri yang dapat saya sampaikan dengan sesungguhnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

    Jakarta, 10 Juni 2010
    Hormat saya,

    Yakobus Odiyaipai Dumupa

  • KECAMAN KERAS ATAS LANGKAH DAN KLEIM WPNCL

    Nomor: 10/TRWB/SKC/MPP/10-XI/2009
    PERIHAL: KECAMAN KERAS ATAS LANGKAH DAN KLEIM WPNCL
    SIFAT: TERBUKA UNTUK UMUM DAN PENTING

    Kepada Yth.:
    Pengurus dan Aktivis West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)
    Di Kantor Pusat WPNCL dan di manapun Anda berada
    Salam Revolusi!
    Kami menghargai niat dan keberanian para pejuang bangsa Papua yang bergabung ke dalam sebuah lembaga baru bernama Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation, disingkat WPNCL). Walaupun nampaknya berniat memperjuangkan aspirasi bangsa Papua, terdapat sejumlah catatan penting yang patut diketahui umum agar segenap rakyat West Papua tidak terjerumus ke dalam deal-deal dan permainan politik yang akhirnya menjerumuskan dan mematikan aspirasi murni dan dengan demikian menghianati pengorbanan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah selama hampir setengah abad lamanya.
    1. Kleim bahwa WPNCL mewakili komponen TPN/OPM adalah sebuah tindakan liar dan tidak berkekuatan hukum revolusi West Papua, menghianati sejarah penderitaan dan perjuangan bangsa Papua karena:
    a. TPN/OPM adalah nama yang diberikan NKRI kepada organisasi sayap militer sekaligus sayap politik perjuangan Papua Merdeka, yang telah digantikan dengan nama asli panggilan bangsa Papua: Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atas dasar pertimbangan politik strategis perjuangan Papua Merdeka sejak 2006. Penggunaan nama TPN/OPM setelah tahun 2006 adalah murni pendukung nama pemberian NKRI, dan sebagai bukti pembangkangan terhadap garis kebijakan Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua;
    b. Tentara Revolusi West Papua telah dipisahkan secara structural organisatoris dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), maka nama TRWP tidak dapat diberi tanda stripe (/) disusul nama OPM. Dengan kata lain, penggabungan nama TPN/OPM adalah tindakan pendukung siasat penjajah, yang bersifat konyol bagi organisasi sayap militer dan sayap politik;
    c. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah memberikan Surat Dukungan untuk atau restu atas pembentukan WPNCL;
    d. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah mengirim utusan resmi ataupun tidak resmi ke rapat pembentukan WPNCL di Port Vila, Republik Vanuatu;
    e. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah dan tidak akan pernah mengakui WPNCL sebagai organisasi payung dari Tentara Revolusi West Papua ataupun Organisasi Papua Merdeka, karena proses pembentukan dan embryo kelahirannya penuh dengan rekayasa dan sponsor pihak asing/ penjajah, bersifat liar dan melanggar Hukum Revolusi West Papua;
    2. Kleim bahwa TPN/OPM merupakan salah satu pilar dalam WPNCL adalah sebuah penghianatan terbesar yang dilakukan para aktivis yang bergabung ke dalam WPNCL terhadap sejarah pengorbanan dan posisi serta kiprah Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Organisasi Induk segala gerakan, kampanye dan organisasi yang memperjuangkan aspirasi Papua Merdeka. OPM BUKANLAH SEBUAH PILAR dari WPNCL, tetapi adalah Induk dari semua dan segala gerakan, kampanye dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua. Langkah angkuh dan ceroboh seperti ini telah ditunjukkan Presidum Dewan Papua (PDP) yang ternyata banyak menipu rakyat daripada berbuat yang terbaik yang dapat dipersembahkannya bagi amanat penderitaan dan aspirasi bangsa Papua;
    3. Langkah WPNCL untuk berdialog dengan NKRI tanpa melibatkan OPM dan TRWP dan dapat bergerak secara leluasa tanpa dilarang di dalam wilayah NKRI telah menimbulkan pertanyaan bagi Markas Pusat Pertahanan TRWP:

  • KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI tentang PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA

    KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI
    NOMOR:002/A/PANGTIKOR-TRPB/SK/MPP-VI/2009
    TENTANG
    PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA

    Atas nama segenap komunitas makhluk dan tanah serta bangsa Papua yang telah gugur di medan perjuangan ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir; atas berkat dan anugerah Sang Khalik langit dan Bumi, Panglima Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat,
    Menimbang:
    1. bahwa perjuangan setiap Bangsa di muka Bumi untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat;
    2. bahwa perjuangan bangsa-bangsa di muka Bumi selama ini terutama terjadi karena pelecehan, pengekangan, pelanggaran ataupun penghilangan atas jatidiri sebuah bangsa oleh bangsa lain, digalakkan dalam rangka membela dan mempertahankan jatidiri, demi kelanjutan hidup dari sebuah komunitas makhluk yang memiliki jatidiri itu sendiri;
    3. bahwa identifikasi dan identitas sebuah komunitas makhluk merupakan sebuah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat dan dimanipulasi oleh pihak lain;
    4. bahwa oleh karena itu, maka bangsa Papua perlu mengidentifikasi dan memanggil dirinya sesuai dengan jatidirinya sendiri, menurut kemauannya sendiri, tanpa rekayasa, pengkondisian, atau pemaksaan dari pihak lain;
    5. bahwa untuk itu perjuangan bangsa Papua sebagai salah satu dari kelompok Masyarakat Adat di Dunia dan di Pulau New Guinea perlu mengidentifikasi dan menempatkan diri serta identitasnya di tengah-tengah bangsa, Negara, dari identitas lainnya di muka Bumi secara tegas dan jelas;
    6. bahwa oleh karena itu perlu ada identifikasi serta penyesuaian antara nama dan istilah yang digunakan selama ini dengan nama dan istilah yang dikehendaki bangsa Papua serta nama dan istilah sebagaimana tertera dalam berbagai produk hukum terdahulu menyangkut bangsa, Negara, dan atribut Negara lainnya dalam rangka mempertegas diri dalam menempatkan bangsa Papua serta perjuangan kemerdekaannya secara jelas di tengah-tengah bangsa lain di muka Bumi;
    7. bahwa untuk itu perlu membuat sebuah keputusan yang mempertegas dan memperjelas berbagai nama dan istilah yang terutama merujuk kepada nama Negara yang akan disusun dengan penyesuaian-penyesuaian nama dan istilah lainnya menurut kebutuhan.
    Mengingat:
    1. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea No. 68 dan Nomor Register 362 dan 366, tanggal 20 November 1961 mengenai bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara;
    2. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 69, tanggal 20 November 1961 mengenai Lagu

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?