PAPUApost.com

Category: Pesan Khusus

Berbagai Pesan Khusus: dari Pimpinan Organisasi dan Kantor Perjuangan Papua Merdeka.

  • Gen. TRWP Mathias Wenda: Berduka Sedalam-Dalamnya

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolution Army), Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen TRWP Mathias Wenda, bersama segenap staf dan pasukan, atas nama bangsa Papua menyatakan

    BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA

    atas dipanggilkan ke pangkuan Tuhan Sang Khalik Langit dan Bumi

    Brigadir Jenderal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Richard Joweni

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua kami menyerukan kepada seluruh komponen perjuangan bangsa Papua untuk terus mengobarkan api perjuangan, api revolusi terus menyala, perjuangan terus dijalankan, sampai kita sekalian mencapai cita-cita perjuangan kita.

    Kita tahu, dari seluruh sejarah bangsa-bangsa di dunia, tidak pernah ada perjuangan kemerdekaan yang pernah bubar karena lama-kelamaan semangat perjuangan menjadi pudar, atau karena diberhentikan oleh kebaikan hati penjajah dan atau berhenti karena ada teror dan intimidasi seperti harapan dan doa-doa kaum penjajah NKRI. Tidak ada! Tidak pernah ada!

    Perjuangan ini akan mencapai titik terakhir.

    Cepat atau lambat kita mencapai sasaran sangat ditentukan oleh semangat kesatuan darn persatuan kita semua, seperti saat ini telah terwujud dalam wadah ULMWP. Mari kita terus mendukung ULWPM, yang benihnya telah ditanam oleh WPNCL yang diketuan alm. BigJend Richard Joweni waktu itu.

    WPNCL yang waktu itu diketuai Alm. BrigJend Richard Joweni bersama sejumlah lembaga lain telah melahirkan ULMWP. Dan kini ULMWP sedang berkiprah dengan kekuatan penuh. Bibit yang telah ditanam almarhum perlu terus disiram dan disiangi oleh kita semua, sampai menghasilkan buah: Papua Merdeka, terlepas dari penjajah NKRI.

    Tokoh OPM dan WPNCL lainnya, Alm. Dr. John Otto Ondawame telah dipanggil Tuhan belum lama ini, dan kini tokoh OPM dan WPNCL lainnya dipanggil pula. Mereka dipanggil menyusul berpulangnya Gen. TPN/OPM Kelly Kwalik di tangan Penjajah NKRI dan para penglima lainnya telah tewas di medan pertempuran.

    Api perjuangan terus berkobar, generasi berganti generasi, satu tahapan ke tahapan selanjutnya, langkah demi langkah, sampai akhirnya kita akan tiba pada tujuan akhir, PAPUA Merdeka, NKRI keluar dari Tanah Papua! Itu sebuah kepastian, sebuah jaminan, bukan cita-cita, bukan mimpi!

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

    Pada tanggal: 27 Oktober 2015

    ———————

    Panglima,                                                             Secretary-General,

     

    TTD

    Mathias Wenda, Gen. TRWP                    Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

    NBP:A.001076                                                   BRN:A.018676

  • Brigjend Richard Joweni, Sosok Tentara dan Diplomat Revolusioner

    Author : Admin Jubi, October 19, 2015 at 08:55:07 WP, Editor : Victor Mambor

    Upacara Penguburan Richard Joweni, TabloidJubi.com
    Upacara Penguburan Richard Joweni, TabloidJubi.com

    Jayapura, Jubi – Seluruh rakyat Papua terlebih Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN) telah berduka atas kehilangan sosok pemimpin kharismatik Brigjen Richard Joweni. Pria bernama lengkap Uria Hans Joweni ini sebelumnya telah dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 16 Oktober 2015, pukul 23.00 WP dalam usia 72 tahun.

    Sebelum meninggal, Richard Joweni sempat dibawa ke rumah sakit Vanimo untuk mendapat pengobatan karena menderita sakit pada saluran pencernaan dan juga karena kelemahan fisik akibat usia senja. Sebab ia telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya atau selama 48 tahun dengan bergerilya di belantara Papua.

    Kepergiannya telah meninggalkan luka yang mendalam, terlebih bagi 3 orang anaknya yang ditinggalkan karena sebelumnya istrinya telah lebih dahulu meninggal pada tanggal 22 September lalu karena sakit. Dari riwayat hidupnya, almarhum yang juga pemimpin tertinggi komando Tentara Revolusioner Pembebasan Papua Barat (TRP PB) ini lahir pada 3 Desember 1943 di sebuah kampung di Teluk Wondama, Papua Barat.

    Sebagai pemimpin komando tertinggi TRP PB, ia mengepalai 9 Kodap dan 10 Kodam di beberapa wilayah dan sebagian berada di wilayah Pegunungan Papua. Joweni juga merupakan ketua Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam memperjuangkan persoalan Papua Barat lewat cara diplomasi di forum MSG (Melanesian Spearhead Group) dan Pasific Island Forum (PIF).

    Selain bergerilya, sosok Richard Joweni juga dikenal sebagai seorang diplomat yang pernah melobi sejumlah pimpinan negara-negera Melanesia di Pasifik Selatan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Atas jasa-jasa perjuangannya dan selaku pimpinan tertinggi Tentara Revolusioner Pembebasan Papua Barat (TRP PB), ia kemudian dianugerahi pangkat Jenderal Gerilya (Anumerta) pada saat prosesi pemakaman jenasah yang berlangsung secara militer di Markas Pusat TRP PB Kampung Endokisi Yokari, Tanah Merah Kabupaten Jayapura.

    Menurut Jonah Wenda selaku juru bicara Dewan Militer TRP PB, selain sebagai seorang pejuang yang gigih bergerilya di hutan, Richard Joweni dikenal sebagai sosok kharismatik dalam memimpin perjuangan menuju pembebasan nasional bangsa Papua Barat. “Ia telah mengajarkan cara-cara berjuang secara bermartabat, damai dan menghargai orang lain,” kenang Wenda.

    Selanjutnya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sementara di tubuh TRP PB, kata Wenda, kolonel Amos Serondanya selaku kepala staf Angkatan Darat telah ditunjuk sementara untuk menggantikan posisi Richard Joweni hingga ada penentuan pemimpin tertinggi tetap. Penentuan itu akan dilakukan setelah 14 hari berkabung yang ditandai dengan penaikan bendera bintang kejora setengah tiang di sejumlah Kodam dan Kodap yang dikendalikan oleh markas TRP PB.
    Upacara pemakaman jenasah almahum Richard Joweni berlangsung dengan penuh hikmah karena diawali oleh ibadah pelepasan dan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penguburan peti jenasah ke liang lahat secara militer. Prosesi ini juga ditandai dengan tembakan salvo sebanya 3 kali ke udara sebagai penghormatan bagi almarhum.

    Almarhum Richard Joweni telah bergabung sebagai anggota gerilyawan OPM pada tahun 1968 saat masih berusia 25 tahun. Sebelumnya ia sempat bekerja sebagai staf pegawai di masa Pemerintahan Belanda di Papua. Saat bergerilya di masa kepemimpinan Seth Rumkorem, sejumlah jabatan strategis pernah disandangnya hingga kemudian ia diberi mandat menjadi pemimpin tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) hingga akhir hayatnya. (J. Howay)

  • Gen. TRWP Mathias Wenda: Syukur Bagimu Ya, Tuhan bangsa dan Tanah Papua

    United Liberation Movement for West Papua

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP-TRWP), atas nama Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan ini kami mengucapkan

    SYUKUR BAGIMU TUHAN!

    karena bangsa Papua kini secara resmi, oleh negera-negara merdeka dan berdaulat di Kepulauan Melanesia di muka Bumi telah mengakui secara resmi bahwa

    1. Orang Papua ras Melanesia bukan sekedar kategorisasi antropologi dan sosial, tetapi adalah sebuah identitas dan realitas sosial-politik pula;
    2. Orang Papua ras Melanesia diterimak sebagai bagian dari Keluarga Besar rumpun ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan; dan
    3. Maka dengan demikian, kini Indonesia dan West Papua duduk di meja MSG sebagai dua bangsa yang sederajad, dua bangsa yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, memiliki hak bicara dan hak berpendapat yang sama di dalam sebuah forum negara-negara bangsa di kawasan Pasifik Selatan.

    Sebagaimana di berbagai berita di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah terjadi di Vanuatu ialah sebuah “mujizat”, dan oleh karena itu tidak dapat dikleim oleh manusia siapapun, kelompok manapun, organisasi apapun, karena yang terjadi ialah sebuah mujizat karena Allah Pencipta, Pelindung dan Tuhan bangsa Papua menyertai dan turun tangan dalam pertemuan ini. Terbukti Perdana Menteri Solomon Islands sebagai seorang “single iighter” dalam pertemuan ini telah berdiri kokoh membela harkat dan martabatnya sendiri sesuai ciptaan dan kodrat Sang Ilahi sebagai seorang Melanesia, mengabaikan sokongan dan manuver politik penuh muslihat dan tipu daya dari NKRI lewat Presiden Joko Widodo maupun lewat Menteri Luar Negeri-nya.

    Perdana Menteri Solomon Islands yang dikira NKRI telah dikantongi NKRI ternyata tidak lupa kodratnya sebagai seorang Melanesia.

    Peristiwa ini mari kita sebut sebagai sebuah “Peperangan antara KEBENARAN menentang tipu muslihat” yang berasal dari Iblis, sang penjarah, pencuri dan pembunuh itu, bapa segala pendusta itu.

    Atas kemenangan “KEBENARAN” ini, maka kami segenap pejuang kemerdekaan West Papua di Rimba Raya New Guiean menyampaikan

    SYUKUR BAGIMU TUHAN!

     

     

     

     

    Demikian pernyataan ini kami sampaikan kepada semua pihak untuk disyukuri dan dirayakan bersama.

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua

    Pada Tanggal: 29 Juni 2015

    Hormat kami,

    A.n. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

     

     

     

    Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

    BRN: A.001076

     

  • Dialog Versi Presiden Bukan Tujuan Referendum

    JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Panus Jingga menyatakan, seluruh rakyat di Papua mau dialog, namun dialog versi rakyat ini kadang diartikan sebagai buntut dari segala sesuatu yang tidak tercapai, sehingga kesan yang dimunculkan disebagian orang adalah dialog sama dengan referendum atau dialog merupakan satu kata kunci menuju referendum.

    Dikatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kesempatan perayaan Natal di Papua sempat mengungkapkan, akan membuka ruang Dialog antara Pemerintah dengan rakyat di Papua, namun ungkapan Dialog yang sempat terlontar dari mulut Presiden bukan Dialog Jakarta – Papua seperti yang ada dalam pikiran semua orang di Papua. Hal ini mengingat Dialog Jakarta – Papua merupakan konsep Dialog yang telah digagas sebelumnya oleh Pastor Neles Tebay melalui jaringan Damai Papua.

    Menurut Panus Jingga, kita jangan salah persepsi tentang konsep Dialog yang diungkapkan Presiden Desember 2014 lalu, kalau ditelisik lebih seksama, makna Dialog yang dimaksudkan Presiden Jokowi adalah bagaimana membuka ruang komunikasi yang intens antara Pemerintah dengan rakyat di Papua dalam soal-soal pembangunan dan kemajuan di Papua, bukan Dialog untuk referendum.

    Panus mengingatkan, upaya-upaya untuk Dialog diresponi semua pihak, namun sekali lagi Dialog dibutuhkan dan harus berada dalam konsep yang jelas dan tidak keluar dari NKRI. Kelompok Jaringan Damai Papua perlu menelisik apa konsep Dialog yang diinginkan Pemerintah seperti diungkapkan Presiden, mengingat Presiden tidak pernah mengungkapkan Dialog Jakarta- Papua, Presiden hanya mengungkapkan membuka ruang Dialog.

    Jaringan Damai Papua perlu mengirim konsep ke Presiden atau ke Jakarta, Papua sebenarnya mau apa, itu dikirim ke Presiden. “ Kalau Presiden katakan itu ada unsur memisahkan diri dari NKRI, maka BIN sebagai Badan Intelijen Negara akan menghentikan proses Dialog itu,” ujar Panus Kemarin.

    Konsep Dialog akan diuji oleh BIN. Lembaga Intelijen Negera ini akan menterjemahkan konsep Dialog yang diungkapkan Presiden dengan konsep Dialog yang diinginkan rakyat Papua sebagaimana digagas oleh jaringan Damai Papua melalui koordinatornya Pastor Neles Tebay, ujar Panus.

    Diakui, memang hanya Dialoglah yang akan membuka ruang untuk menyelesaikan semua masalah di Papua, semua sektor, kalau Jaringan Damai Papua telah dibentuk sebagai sebuah Tim yang mulai membangun Dialog, maka sebaiknya Tim yang sama juga terbentuk dari Pemerintah, Pemerintah juga harus punya Tim yang mempunyai konsep Dialog, hingga kedua konsep Dialog itu disamakan, disatukan. Diingatkan juga peran BIN yang tak akan diam saja, BIN akan selalu mengikuti perkembangan dari permintaan Dialog rakyat Papua, bahkan BIN akan menilai kalau Dialog itu menganggu kestabilan Negara, BIN akan hentikan, BIN akan lihat kalau berbau referendum, otomatis tidak akan jadi.

    Lebih dari itu konsepnya akan beda saat mantan Presiden Habibie mengundang 100 Orang Papua yang disebut Tim 100 menghadap Presiden, konsep seperti itu mungkin bisa. Jaringan Damai Papua diminta untuk mulai membangun komunikasi dengan Presiden dan menyodorkan konsep Dialog mulai sekarang mengingat proses Dialog itu panjang dan sudah harus dimulai dari sekarang.

    Sementara itu, Yan Christian Warinussy Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari kepada Bintang Papua Kamis (26/3) menuturkan, Pernyataan Presiden Jokowi tersebut tentang dialog ternyata cukup mempengaruhi perubahan total dalam aspek komunikasi politik Jakarta-Papua, dimana kata dialog yang sebelumnya sulit digunakan oleh sebagian besar pejabat negara, di pusat dan daerah, tetapi kini seringkali diucapkan dengan mudah dan tanpa halangan, bahkan diperbincangkan dalam berbagai level.

    Menurut pandangan saya selaku Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defender/HRD) di Tanah Papua bahwa seharusnya sejak itu, (27/12/2014), Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta segenap otoritas keamanan di daerah ini, seperti Polda dan Kodam juga mulai mempersiapkan diri dan mengkaji dialog sebagai alat penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua.

    Sekiranya Gubernur Papua dan Papua Barat beserta jajaran DPR Papua dan Papua Barat maupun MRP serta MRP PB segera ikut memfasilitasi berbagai langkah hukum dan politik dalam mendorong terjadinya dialog diantara berbagai komponen masyarakat di Tanah Papua sejak sekarang ini.

    Terselenggaranya dialog diantara rakyat di Papua dan Papua Barat atau bisa disebut sebagai Dialog Internal Papua dapat difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah di kedua provinsi tertimur di Nusantara tersebut sejak sekarang ini.

    Barangkali akan sangat baik, jika kedua Kepala Daerah Provinsi di Papua dan Papua Barat tersebut dapat meminta nasihat dan saran bahkan asistensi dari Jaringan Damai Papua (JDP) beserta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai inisiator dan sekaligus fasilitator dialog Papua – Jakarta atau Papua – Indonesia yang masih aktif hingga dewasa ini.

    Dialog seharusnya kini menjadi kata kunci dan dapat didorong untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan pemerintahan dan terutama dalam konsep penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua untuk Membangun Perdamaian Bersama.

    Tujuan pencapaian Papua Sebagai Tanah Damai (PTD) seharusnya tidak menjadi slogan kosong, tapi merupakan sebuah tujuan luhur dari semua komponen pemerintah lokal/daerah, insitusi keamanan (TNI/POLRI) maupun masyarakat adat/sipil dan kelompok masyarakat sipil pendukung Papua Merdeka ke depan. (ven/sera/don/l03)

    Source: BinPa, Jum’at, 27 Maret 2015 01:59

  • Gen. TRWP Mathias Wenda Memulai Lebih Awal dan Akan Mengakhiri dengan Mantap

    Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army)

    Markas Pusat Pertahanan (Central Defense Headquarters)

    Email: koteka@papuapost.com

    =====================================================

    Menanggapi pemberitaan media di Indonesia bahwa Jenderal TPB PB Nggoliar Tabuni telah menyerahkan diri kepada Tentara kolonial TNI, maka dengan ini Tentara Revolusi West Papua di bawah Komando Panglima Tertinggi Komando Revolusi menyatakan:

    1. Keputusan untuk menyerahkan diri, atau menyerah kepada NKRI atau pihak manapun oleh orang Papua, bukanlah cerita baru, dan bukan juga hasil kerja keras NKRI dalam meng-indonesia-kan orang Papua. Oleh karena itu, semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu merasa kecolongan, apalagi merasa dikalahkan oleh kaum penjajah yang berdiri di pihak Ibilis sebagai Kepala Penipu sedunia dan sepanjang masa;
    2. Kasus orang Papua atau pejuang Merdeka, atau tokoh Papua menyerahkan diri kepada NKRI ialah keputusan individu, pilihan oknum masing-masing orang Papua, tidak dipaksakan, tidak ada larangan. Sebagaimana kita semua memulai perjuangan ini tanpa dipaksa, tanpa didesak, dan tanpa dijanjikan apapun oleh siapapun, demikian pula, ketika siapa saja mengakhiri bergabung dengan perjuangan ini dan menyerahkan diri kepada kaum penjajah, maka semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu menyalahkan, menyudutkan, mengecam, bahkan mengutuk tindakan sedemikian. Sudah banyak tokoh Papua Merdeka telah menyelesaikan tugas-tugas negara dan kini menjadi bagian dari masyarakat Papua di kota dan kampung di Tanah air, dan itu merupakan sebuah keputusan yang bijak dalam rangka melanjutkan kehidupan masing-masing.
    3. Oleh karena itu, siapapun tahu bahwa penyerahan diri oknum tokoh, aktivis Papua merdeka ialah tindakan individu, yang patut kita hargai karena diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan matang dan dalam keadaan sadar. Kita ptut mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas perjuangan yang telah membesarkan nama OPM dan pasukan gerilyawan di Rimba Raya New Guinea.

      Tidak-lah berarti Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Revolusi West Papua bubar, atau menghentikan atau mengendorkan perjuangan Papua Merdeka. Dengan berdirinya ULMWP, maka kegiatan-kegiatan gerilya memang harus di-pending selama beberapa waktu, untuk memberikan peluang kepada para diplomat dan politisi Papua Merdeka mengerjakan tugas-tugas diplomasi dan politik mereka, terutama di kawasan Melanesia.

    4. NKRI mau menunjukkan kepada bangsa Papua dan masyarakat Melanesia bahwa perjuangan Papua Merdeka menjadi macet karena penyerahan diri Jend. Tabuni, akan tetapi hitungan itu salah besar, karena langkah politik Papua Merdeka sudah beberapa tahun lebih duluan daripada cara penjajah NKRI. Mereka salah langkah, karena kepemimpinan perjuangan Papua Merdeka sekarang bukan lagi di Rimba dan di Gerilya Rimba, tetapi sudah ada di meja politik dan diplomasi. Biarpun ribuan gerilyawan TPN/OPM menyerah, Tentara Revolusi West Papua/ West Papua Revolutionary Army (TRWP/ WPRA) tidak akan menyerah.
    5. Saya, selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua dengan ini menyatakan perjuangan Papua Merdeka masih dalam kendali, sejak tahun 1970-an, sejak sebelum Jend. Tabuni bergabung, sampai saat ini, dan sampai perjungan ini diselesaikan, dengan kuasa dan pertolongan dari Sang Tokoh Utama Revolusioner Semesta dan Sepanjang Masa.

    Nyatakan kepada semua, dan setiap orang Papua, sampaikan kepada kaum penjajah bahwa

    “Kebenaran itu mutlak dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, kapanpun dan di manapun, entah bagaimanapun. Perjuangan Papua Merdeka didasari atas kebenaran melatan tipudaya. Gen. TRWP Mathias Wenda Memulai Lebih Awal dan Akan Mengakhiri dengan Mantap”

     

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

    Pada Tanggal: 24 Maret 2015

    Panglima,                                                             Secretary-General,

     

    TTD

    Mathias Wenda, Gen. TRWP                    Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

    NBP:A.001076                                                   BRN:A.018676

  • Selamat dan Sukses kepada PNWP, NRFPB dan WPNCL atas Sosialisasi ULMWP

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan

    SELAMAT DAN SUKSES!

    atas penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Workshop West Papua yang telah berlangsung di Republik Vanuatu akhir tahun lalu.

    Selanjutnya dari Markas Pusat Pertahanan kami mengusulkan kepada organ politik dan perwakilan rakyat yang mensosialisasikan perkembangan politik dan diplomasi Papua Merdeka ini agar

    1. menyebarluaskan informasi perkembangan dimaksud kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan penduduk Indonesia di seluruh wilayah NKRI;
    2. membentuk pusat informasi dan sosialiasi di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai;
    3. menghadap pejabat NKRI di Tanah Papua dan Jakarta dengan tujuan melaporkan perkembangan yang sedang terjadi dengan tujuan melibatkan Pemerintah Indonesia agar mulai memberikan tanggapan terhadap perkembangan politik dan diplomasi yang sedang berkembang di kawasan Melanesia. Mengabaikan Indonesia dari permainan kita sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa NKRI saat ini menduduki dan menjajah Tanah dan bangsa Papua. Baik Perdana Menteri Papua New Guinea maupun Menteri Luar Negerinya secara berulang-ualng telah sampaikan kepada media dan kita semua bahwa Indonesia harus dilibatkan dalam upaya diplomasi dan politik Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita bangsa Papua dengan besar hati wajib membuka diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan hasil Workshop West Papua di Vanuatu dan mengajak mereka bertukar-pikiran dan informasi dalam rangka membangun kerjasama dan saling-pengertian di antara kita sesuai dengan harapan dari orang Papua yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG.TRWP telah menyimak sejumlah politisi Papua Merdeka menolak berkonsultasi dengan Indonesia. Kami menilai sikap seperti ini tidak bijak, dan tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam berpolitik dan berdiplomasi. Saudara-saudara politisi dan diplomat Papua Merdeka seharusnya menunjukkan kedewasaan diri dalam berpolitik dan berdiplomasi dengan cara melibatkan Indonesia dalam keseluruhan proses lamaran ke MSG dan tindak-lanjut daripadanya.

      Perdana Menteri PNG, yaitu orang Papua di Timur pulau New Guinea telah katakan kita jalankan “politics of engagement” dengan Indonesia, yang artinya kita mengundang Indonesia untuk mau melibatkan diri dalam pentas politik antar-bangsa terkait isu-isu West Papua. Mengeluarkan Indonesia dari politik Melanesia sama saja dengan memandang masalah Papua ialah urusan dalam negeri Indonesia secara pribadi dan menyangkal PNG sebagai satu kesatuan Papua sama saja dengan meneguhkan kleim NKRI bahwa West Papua ialah bagian dari NKRI dan oleh karena itu, apapun yang dikatakan pemimpin Papua di Papua New Guinea tidak perlu diikuti oleh masyarakat Papua di West Papua.

    Semua komponen perjuangan Papua Merdeka sudah bersatu Atas dasar persatuan ini, maka sudah waktunya kita mengundang Indonesia untuk terlibat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di tanah leluhur bangsa Papua di pulau New Guinea bagian Barat sejak tahun 1960 sampai hari ini (tahun 2015).

     

    Dikeluarkan di:                                                MPP TRWP

    Pada tanggal:                                                  04 Maret 2015

     

     

    Amunggut Tabi,  Lt. Gen. TRWP  Mathias Wenda, Gen. TRWP

    BRN:A.001076                                    BRN: A.DF.001076

  • Gen. Wenda: Otsus Plus Bukan Tapi Otsus Minus, Hasilnya Nol, bukan?

    “Otsus Plus Bukan Tapi Otsus Minus, makanya Hasilnya Minus, bukan? Itu yang sudah kami bilang beberapa bulan lalu saat Gubernur Papua dan Ketua DPRP berbicara tentang Otsus Plus bukan? Makanya anak-anak harus belajar sedikit dengar orang tua, walaupun tidak sekolah, punya hatinurani dan punya bisikan Roh. Kalau mau tutup telinga, yang tabrak temobk!,”

    demikian kata Gen. TRWP Mathias Wenda menanggapi ucapan Minta Maaf dari Gubernur Provinsi Papua karena kegagalan Otsus Plus masuk ke Badan Legislasi Nasional kolonial R.I. di Jakarta.

    Dalam pesan yang dikirimkan ke PMNews menyebutkan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda dan Ketua MRP Murib harus catattiga hal berikut:

    Pertama, mereka harus tahu diri bahwa Papua Merdeka ditentukan oleh orang Papua, yaitu orang Sanak-Saudara sedarah-daging Anda sendiri, berdasarkan nyawa dan pengorbanan hartabenda yang sudah lama terjadi di tangan penjajah. Jadi dengan Otsus Plus Anda semua memperpanjang penderitaan suku-bangsa, keluarga Anda sendiri. Maka dengan demikian Anda tidak tahu diri, dan harus merasa malu, bukan hanya meminta maaf, atas jawaban Presiden Kolonial Joko Widodo.

    Kedua, kalau meminta sesuatu kepada penguasa kolonial, jangan berpikir satu kali, tetapi berpikirlah tiga sampai seribu kali. Dan setelah itu, tempatkanlah diri Anda sebagai bangsa jajahan, dari tanah pendudukan. Jangan paksa diri menjadi anak emas di tangah Penjajah. Nanti bisa kena seerangan jantung mendadak nyawa lenyap kalau ternyata Anda dianak-tirikan, kalau harapan yang tinggi menjadi tidak dapat tercapai, dan kalau harapan itu ditolak. Sadarilah, sebagai bangsa Jajajah dari tanah pendudukan, Anda tidak punya hak yang sama dengan bangsa Nangroe Aceh Darussalam, tidak sama dengan bangsa Bugis Makassar, bangsa Jawa dan lainnya. Anda bangsa terjajah, dari tanah pendudukan. Itu harus dicamkan dan dicatat di dahi, dengan tinta darah saudara dan sanak-keluarga Anda sendiri.

    Ketiga, tindakan Minta Dialogue karena Draft UU Otsus Plus ditolak  ialah perbuatan banci dan tidak bertanggung-jawab, bertentangan dengan sikap awal mendukung pendudukan NKRI di tanah Papua. Dengan demikian kalian bertiga sebagai anak pedalaman yang baru datang ke kota belajar berpolitik dan memimpin harus sadar diri bahwa Indonesia ialah penguasa dan penjajah, bukan negara dan pemerintah Anda.

    Sikap orang Papua minta dua piring nasi dan kalau tidak dikasih minta merdeka itu politik panas-panas tahi ayam, politik kampungan, politik sangat sederhana, politik Kepala Suku yang dulu saya, Mathias Wenda praktekkan sebelum saya sekolah politik dan militer di Rimba Raya New Guinea. Saya sekarang sudah lulus dari Sekolah dan Pendidikan politik dan militer, dan sekarang saya tahu persis bahwa politik seperti yang kalian tiga mainkan saat ini sangat tidak bijak dan memalukan. Jangan jadikan “Papua Merdeka” sebagai bargaining politik demi perut dan jabatan Anda, demi program pembangunan 5 tahun yang sangat terbatas.

    Lanjut Gen. Wenda,

    Saya sudah bilang dalam beberapa bulan lalu, Lukas Enembe dan adik-adiknya ini harus berhentii bicara Otsus Plus, karena Jakarta tidak akan dengar. Ternyata sekarang dia tabrak tembok to, itu tobat. Tidak denar orang tua bicara.

    Lanjutnya lagi,

    Lukas Enembe dan adik-adik ini ada lihat dengan mata-kepala atau tidak. Banyak sanak-keluarga mereka ditembak mati tiap hari di gunung-hutan sana. Itu keluarga bangsa siapa? Kenapa kalian sibuk urus uang dan Otsus Plus trus? Kenapa kalian tidak pernah sedikit satu menit saja pikir tentang perjuangan Papua Merdeka? Kenapa kalian sudah tua dan berpendidikan tetapi tidak tahu main politik?

  • Pastor Jangan Takut Bicara Soal Pelanggaran HAM di Papua

    Pastor Honoratus Pigai, Pr
    Pastor Honoratus Pigai, Pr satu dari sepuluh pastor baru, saat membagikan hosti kepada Umat usai ditabiskan oleh Uskup Timika. (Jubi/Arnold Belau)

    Hal ini ditegaskan oleh pastor Paroki Kristus Raja (KR) Malompo, Nabire Papua saat menyampaikan sambutan usai uskup Timika menasbihkan 10 imam di gereja katolik paroki Kristus Sahabat Kita (KSK), Bukit Meriam, Nabire, Papua, Selasa (6/1).

    Menurut pater, setiap pater yang ditasbihkan untuk mewartakan injil dan melayani umat Tuhan di bumi ini. Juga ditasbihkan untuk menyuarakan suara-suara orang-orang yang tak bersuara.

    “Untuk pastor-pastor baru jangan anggap pentasbihan ini sebagai puncak pencapaian sebuah prestasi. Tetapi harus mengangkat banyak permasalahan yang terjadi di tanah papua. Terutama soal pelanggaran HAM di tanah Papua,” katan Pater Nato.

    Lanjut Pater Nato, mereka jangan takut angkat masalah pelanggaran HAM di Papua. Karena untuk itulah para imam ini ditasbihkan.

    “Maka jangan takut untuk menyuarakan suara-suara yang yang tidak mampu untuk suarakan suaranya di tanah ini (tanah Papua-red),” tegasnya.

    Selain itu, Isaias Douw, bupati Kabupaten Nabire mengharapkan, dengan hadirnya pastor-pastor di Nabire, bisa menjadi motivator bagi umat di Nabire dan di keuskupan Timika pada umumnya. Sehingga iman umat di Nabire ini semakin kuat dan taat pada Tuhan.

    “Dengan bertambahnya imam di Nabire ini, dapat menambah semangat pelayanan kepada umat. Supaya seluruh umat mendapatkan pelayanan dan sentuhan kasih Tuhan,” katanya.

    Lanjut Douw, menjadi pastor adalah pilihan berat. Karena pastor dituntut memanggul salib Tuhan dalam mewartakan Injil di bumi ini sehingga jangan takut untuk mewartakan sabda Tuhan.

    “Sabda Tuhan itu harus diwartakan kepada seluruh umat,” katanya.

  • Selamat HUT Hari Besar Bangsa Papua, 1 Desember 1961 – 1 Desember 2014

    TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA (TRWP)
    MARKAS PUSAT PERTAHANAN (MPP)Panglima Tertinggi Komando Revolusi

    ===================================================

    Perihal: Ucapan Selamat atas Perayaan Hari Besar Bangsa Papua

     

    Dengan memasuki perayaan Hari Nasional negara West Papua ke-53, tanggal 1 Desember 2014 ini, kami dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan kepada seluruh bangsa Papua, rakyat West Papua di mana-pun Anda berada

    SELAMAT MERAYAKAN HARI BESAR BENGSA PAPUA

    tanggal 1 Desember 2014

    Semua pihak perlu kita ingat kembali bahwa yang terjadi pada tanggal 1 Desember 53 tahun lalu ialah penentuan kelengkapan negara, yang akan diproklamirkan 10 tahun kemudian, menurut rencana Belanda dan New Guinea Raad waktu itu, yaitu

    1. Menetukan nama Negara : West Papua (BUKAN Papua Barat)
    2. Menentukan nama Bangsa: Papua (BUKAN bangsa Papua Barat)
    2. Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua
    3. Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora
    4. Lambang Negara Papua Barat adalah: Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.
    5. Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

    Dengan memperingati HUT ke-53 ini api kebangkitan nasional I yang pernah terjadi di Tanah Papua ini tidak padam, terus menyala sampai hasil Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971 benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat West Papua.

    Perlu dicatat oleh para generasi muda perjuangan Papua Merdeka, bahwa tanggal 1 Desember 1961 bukanlah Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara West Papua, karena yang disahkan waktu itu ialah alat kelengkapan negara, belum ada “Text Proklamasi” yang menjadi Doumen Resmi Negara yang menyatakan “Kemerdekaan West Papua”. Proklamasi itu dijanjikan oleh Belanda akan diberikan dalam tempo 10 tahun (1 Juli 1970) akan tetapi Belanda mengingkari janjinya atas desakan dari Blok Barat waktu itu, sehingga terpaksa bangsa Papua harus memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 1 Juli 1971, setahun setelah Belanda mengingkari janjinya.

    Perlu ditambahkan juga bahwa 1 Desember 1961 bukanlah Hari OPM (Organisasi Papua Merdeka) karena OPM belum lahir dan beroperasi waktu itu. Janganlah kita terkena tipu-daya penjajah. Jangan juga kita dinyatakan telah merdeka hanya dengan memperkenalkan atribut negara tanggal 1 Desember 1961 tanpa ada Teks Proklamasi. Kita di sekolah dan di dunia ini harus belajar terus membedakan hari-hari besar bangsa Papua sehingga kita tidak terjebak dalam skenario kaum penjajah.

    Kami dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan Dukungan Penuh atas pertemuan yang terjadi di Vanuatu pada tanggal 1 – 3 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu sebagai kelanjutan dari penyatuan dan penyamaan identitas dan jatidiri negara, bangsa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara yang kita perjuangkan saat ini.

    Semoga para leluhur bangsa Papua, para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan, para tua-tua adat dan Kepala Suku Perang di seluruh pulau New Guinea menyertai kalian semua dalam perjuangan di Vanuatu, di Tanah Air West Papua dan di rimbaraya New Guinea.

     

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
    Pada tangagl: 1 Desember 2014

    Panglima

     

     

    Mathias Wenda, Gen. TRWP
    NBP:A.001076

  • Detik Otsus Dihapus, Detik itu NKRI tidak Punya Dasar Hukum Menduduki Tanah Papua

    Menanggapi rencana NKRI menghentikan Otsus atas tanah Papua yang telah diberlakukan sejak 2001 oleh Presiden Megawati Sukarnoputri waktu itu, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi atas nama Gen. TRWP Mathias Wenda dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan,

    “Detik Otsus dihapus, maka detik itu pula NKRI tidak punya Dasar Hukum untuk menduduki Tanah Papua. Dengan mencabut UU Otsus, maka secara otomatis mencabut dasar hukum NKRI tinggal di Tanah Papua, sama dengan NKRI keluar dari Tanah Papua”.

    Demikian dijawab lewat SMS menanggapi ringkasan SMS yang PMNews kirimkan kepada Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP.

    Dilanjutkan dalam pesan pendek itu,

    Demikian juga, begitu masa berlaku UU Otsus berakhir, maka status hukum West Papua di dalam NKRI harus berakhir, kecuali kalau NKRI mengeluarkan UU selain UU Otsus untuk memperpanjang masa pendudukannya atas tanah Papua. Jadi, UU Otsus bukan sekedar untuk membangun tanah dan bangsa Papua ras Melanesia di dalam kerangka NKRI, tetapi sekaligus sebagai Surat Kontrak yang berisi Hak Menduduki dan Menggarap serta mencari keuntungan dari Tanah Papua. Kontrak itu ditandangani oleh NKRI, dan diketahui oleh masyarakat internasional, tanpa keterlibatan bangsa Papua.

    Selanjutnya dikatakan juga dalam sms berikutnya,

    Oleh karena itu, orang Papua yang mau tetap mempertahankan UU Otsus ialah orang Papua yang pro-NKRI, yang kami sebut orang suku Papindo (Papua – Indonesia). Kalau orang Papua asli dan murni akan mengucap syukur kepada Tuhan kalau NKRI mau menghapus UU Otsus atas tanah Papua.

    Akan tetapi di sisi lain, tetap mempertahankan Otsus juga lebih bagus, karena ujung-ujungnya pasti tetap menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.

    Jangan kita lupa bahwa hubungan negara-bangsa modern dengan masyarakat adat di seluruh dunia semuanya didasarkan atas produk hukum internasional yang dijadikan dasar bagi para penjajah untuk menduduki wilayah dan bangsa jajahannya. Termasuk NKRI menduduki West Papua atas dasar Perjanjian Roma dan Perjanjian New York tahun 1960-an. Kedua perjanjian ini ditindak-lanjuti dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus 25 tahun, yang mulai dari tahun 1963 dan berakhir tahun 1988 (masih ingat Dr. Thom Wainggai memproklamirkan negara Melanesia Raya dengan alasan Otsus I NKRI di Tanah Papua berakhir pada saat ini). Dari tahun 1988 – 2001, status West Papua di dalam NKRI tidak memiliki dasar hukum apapun. Baru tahun 2001 ada dasar hukum UU Otsus No. 21/2001, yang akan berakhir 2026.

    Akan tetapi itu semua tergantung perjuangan orang Papua, baik yang ada di dalam pemerintah NKRI sebagai pejabat kolonial Indonesia ataupun yang ada di luar pemerintah. Kalau semua orang Papua punya harga diri dan bermartabat sebagai manusia ciptaan Tuhan di tanah leluhurnya dan menghargai itu serta memperjuangkannya, maka bukan hal yang tidak mungkin, NKRI akan angkat kaki dari Tanah Papua, pada suatu saat. Hal itu pasti, tetapi kita tunggu waktu Tuhan.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?