PAPUApost.com

Category: Pesan Khusus

Berbagai Pesan Khusus: dari Pimpinan Organisasi dan Kantor Perjuangan Papua Merdeka.

  • Gen. TRPB Mathias Wenda: Pemuda Papua Maju Terus, Bangsa Papua Jangan Pernah Terlengah!

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat (MPP TRPB), menanggapi tindakan-tindakan kaum kolonial NKRI dan dalam rangka mengamankan kemajuan diplomasi dan politik yang sedang terjadi di luar negeri, maka perlu diperhatikan sejumlah hal sebagai berikut:

    1. Penanggungjawab dari segala Aksi dan Demonstrasi Mahasiswa Papua Barat yang sedang berlangsung sejak Peluncuran IPWP di London, Inggris sepenuhnya ada di tangan Panglima Komando Revolusi Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat (PANGTIKOR TRPB) di Markas Pusat Pertahanan TRPB;
    2. Oleh karena itu, kiranya segala tindakan dan kegiatan Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat agar memperhatikan garis komando dari TRPB lewat Sekretaris Jenderal, Leut Gen. Amunggut Tabi (kontak: trpb@papuapost.com), dan arahan untuk aksi-aksi demonstrasi dan kegiatan politik mengikuti dari Benny Wenda, SekJend Demmak, Co-Coordinator Free West Papua Campaign di Oxford, United Kingdom (kontak: office@freewestpapua.org).
    3. Masing-masing gerakan dan komponen agar menempatkan satu titik informasi dan pusat koordinasi sehingga berbagai informasi tidak bersebaran sembarang dan meresahkan serta memprovokasi masyarakat, dan agar tidak dimanfaatkan oleh tangan-tangan penghianat, pencundang, pengecut dan kaum Papindo serta kaum penjajah mereka;
    4. Agar gerakan dan aksi yang telah dimulai tidak dihentikan dengan alasan apapun, sampai ada komando dari Markas Pusat TRPB;
    5. Bersamaan waktu pula, kini TRPB telah memberlakukan Siaga I di setiap Pos dan Pusat Pertahanan;
    6. Untuk itu, ada pihak-pihak, khususnya para Calon Legislativ yang sudah mencalonkan diri untuk masuk ke Kursi Parlemen NKRI di tingkat daerah maupun Pusat yang mengkampanyekan bahwa perjuangan di Parlemen NKRI bermanfaat untuk kemerdekaan dan untuk mencari uang demi menyokong perjuangan Papua Merdeka adalah bohong belaka, baik dari pengalaman perjuangan bangsa-bangsa lain di dunia maupun secara khusus pengalaman perjuangan bangsa Papua sejauh ini. Oleh karena itu, agar jangan sampai para pemuda dan mahasiswa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mencari kepentingan pribadi (perut dan kepentingan keluarga).
    7. Kami dari Markas Pusat Pertahanan TRPB menyatakan bahwa segala kegiatan anak-anak kami Pemuda dan Mahasiswa Papua yang sedang digalang adalah murni ekspresi suara dan hatinurani bangsa Papua yang tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun, demi kepentingan apapun.
    8. Untuk itu agar para Pemuda dan Mahasiswa para pejuang sejati aspirasi bangsa Papua agar menyusun kekuatan dan strategi agar tidak terjadi penyusupan dan provokasi dari pihak penjajah;

    Himbauan ini disampaikan agar diketahui dan diikuti oleh segenap Pemuda dan Mahasiswa Papua di mana saja Anda berada, di tanah air, di perantauan maupun di pengasingan.

    An. PANGKORTI
    Sekretaris Jenderal

      Amunggut Tabi

  • Separatisme Papua Tidak Signifikan: Tanggapan TRPB

    Menanggapi Pernyataan aparat kolonial NKRI tanggal 19 Oktober 2008 berjudul “Separatisme Papua Tidak Signifikan”, maka SPMNews sejenak mewawancarai tanggapan Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB). Gen. TRPB  A. Tabi menyatakan, “Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!”

    Berikut Petikan Wawancara SPMNews dengan SekJend TRPB, A. Tabi  per em@il sebanyak dua kali em@il:

    SPMNews: Kami sempatkan diri kali ini untuk mengetahui tanggapan dari TRPB tentang ucapan pejabat NKTI bahwa separatisme di Papua itu tidak signifikan. Bagaimana pendapat Anda dan lembaga Anda?

    TRPB: Kita sebagai bangsa Papua yang menentang sebuah negara penjajah NKRI tidak mempermasalahkan hal “signifikan dan tidak”. Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!

    SPMNews: Mohon penjelasan sedikit mengenai kalimat “…tetapi mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN?”

    TRPB: Maksudnya bahwa dengan membuat pernyataan saja sudah jelas siapapun bisa tahu apakah itu signifikan atau tidak. Dengan kata lain, kalau tidak signifikan, kenapa harus mengatakannya? Kalau begitu, barangkali “bukan tidak signifikan” tetapi, yang penting adalah “ada sesuatu” dan “sesuatu itu memaksa Deplu kolonial NKRI harus membuat pernyataan. Selama ini kan NKRI seolah-olah tidak pernah punya bangsa Papua, tetapi hanya punya wilayah yang namanya Papua Barat. Selama ini kan NKRI katakan orang menganggap Otsus sebagai solusi final dan hanya segelintir yang mau merdeka. Ternyata apa?

    SPMNews: Dalam pernyataan juga dikatakan bahwa badan Free West Papua Campaign tidak terdaftar dalam dokumen negara sebagai sebuah organsasi di dalam Kerajaan Inggris, “Bagaimana pandangan TRPB?”

    TRPB: Ini juga perlu diluruskan. Rupanya pejabat NKRI tidak memahami benar status sebuah organisasi perjuangan untuk kemerdekaan di luar negara-bangsa yang sudah ada di seluruh dunia dan status LSM sebagaimana lazimnya. Kelompok ini bukan LSM, ini kelompok lobi dan kampanye Papua Merdeka, yang menentang eksistensi negara-bangsa Indonesia, anggota PBB. Artinya, status kelompok Free West Papua Campaign tidak diukur dari statusnya dalam negara, tetapi dampak dari kampanenya, dan bahwa kelompok itu tidak dilarang. Tidak dilarang dan tidak terdaftar, apa untung-ruginya sepanjang kampanye tetap berjalan sebagaimana diharapkan?

    SPMNews: NKRI juga mengatakan dukungan dari parlemen Inggris tidak begitu hebat karena hanya didukung oleh dua anggota dari 600-an yang ada.

    TRPB: NKRI juga tidak paham baru berkomentar. Mereka tidak paham dalam beberapa hal, tetapi kami tidak perlu sebutkan karena ini bukan forum atau media pendidikan politik untuk NKRI. Satu saja dari ketidahpahaman dimaksud adalah bahwa wadah ini diluncurkan bukan untuk memobilisasi dukungan penuh dari seluruh anggota Parlemen Inggris yang terdiri dari Parlemen Tinggi dan Rendah itu (House of Lords and House of Commons). Bukan begitu. Lembaga ini sebuah Interparliamentary Group yaitu lintas partai, ditambah dengan International atau antar negara-bangsa. Itu berarti sebuah forum berbagi informasi dan strategi untuk para anggota parlemen dan politisi yang simpatik dan mendukung Papua Merdeka di seluruh dunia. Karena itu, acara ini tidak diluncurkan oleh Dua Anggota Parlemen saja, tetapi Empat anggota Parlemen, dua dari Inggris Raya dan Dua dari dua negara Melanesia (PNG dan Vanuatu).

    Anda perlu ketahui bahwa Powes Parkop, Master of Law ada di jajaran TRPB, dan beliau pendukung murni Papua Merdeka. TRPB ikut aktiv dalam kampanye Pemilu barusan ini untuk memenangkan suara dan menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Port Moresby, dan upaya itu sudah suksese. Anda lihat saja beliau datang sebagai Anggota Parlemen sekaligus Gubernur DKI Moresby. Demikian pula dengan Moana Kalosil, yang sudah lama menjalin hubungan dan mendukung Papua Merdeka dan bekerjasama aktiv dengan WPPRO (West Papua Peoples’ Representative Office) di Port Vila, Republik Vanuatu. Tuan Rumahnya anggota parlemen Inggris tetapi yang mendirikan lembaga itu keempat parlementarian dimaksud. Selanjutnya Anda bayangkan apa saja dapat terjadi sebagai hasilnya.

    SPMNews: Di dalam negeri terlihat tanggapan yang bertolak-belakang antara tanggapan NKRI dengan kaum Papindo (Papua-Indonesia), salah satunya Yance Kayame. Yance Kayame menyatakan ini masalah serius, tetapi NKRI memandang remeh.

    TRPB: Ini kesalahpahaman kedua, yang tidak saya maksudkan untuk disebut, tetapi tidak terlalu pokok, maka saya sebutkan yaitu bahwa NKRI TIDAK TAHU, atau tidak mau tau, atau tidak pandai memahami orang Papua. Ada perbedaan cara pandang tentang dampak IPGWP terhadap kedudukan NKRI di Papua Barat antara kaum pendukung NKRI yang berasal dari ras Melanesia di Papua Barat, Yance Kayame dan teman-temannya dengan pandanagan NKRI yang mereka bela hidup-mati itu.

    Bagaimana mungkin satu pemerintahan NKRI bersuara dua? Perbedaannya ras kedua pembicara, satu dari Melanesia, satu dari Melayu. Yance Kayame sebagai orang Papua bukan sekeder menilai dan mempertimbangkan serta mencari-tahu sana-sini lalu menyimpulkan, tetapi ia tahu persis dampak dan bobot pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan orang Papua di antara segenap rakyat Papua. Beliau sendiri orang Papua, maka ia turut merasakan. Berdasar atas perasaan itu, ia sudah berhitung dan atas hitungan itu ia katakan even ini sebagai serius. Persoalan “merasakan” dan “mengetahui serta mencaritahu lalu menyimpulan” bergitu berbeda. Hasil penilainnya dan tindak lanjutnya juga berbeda. Biarkan perpedaan itu berlanjut, karena itu bukan urusan kita.

    Yang perlu diperhatikan bangsa Papua adalah “Persiapkan diri untuk menerima yang terburuk sementara  mengharapkan yang terbaik dan berupaya untuk meraih harapan yang terbaik itu sampai batas kemampuan kita dan sampai titik darah penghabisan.” Orang yang tidak memiliki tekad dan nekad itu bukan manusia Papua, tetapi manusia mati, mayat-mayat Papua yang berbunyi: mati nalurinya, mati hatinurani, mati secara psikologis dan rohani, mati secara jiwa, sementara fisiknya berbicara, tetapi hanya sebuah bunyi, bukan suara.

    Orang Papua sudah paham, karena itu saya tidak perlu memperjelas kalimat-kalimat ini, menghindari NKRI memahami maksudnya secara jelas.

    SPMNews: NKRI juga menyebutkan lembaga Friends of Indonesia yang memberikan masukan kepada Indonesia bahwa forum yang diluncurkan ini tidak berarti apa-apa. Apa komentar TRPB?

    TRPB: Sama saja Free West Papua Campaign mereka bilang tidak terdaftar itu, pasti Friends of Indonesia juga tidak terdaftar. Jadi di satu sisi NKRI melemahkan posisi kampanye Papua Merdeka karena tidak terdaftar sementara dalam pernyataan yang sama atau dari sumber yang sama menyebutkan dukungan dari lembaga mereka yang tidak terdaftar juga. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak terlalu pandai bermain kartu dan tidak berkata benar kepada dirinya dan rakyat Indonesia? Pilih sendiri!

    SPMNews: Apakah ada catatan penting lain yang perlu ditambahkan?

    TRPB: Orang Papua seharusnya sudah tahu dari cerita orang tua, dari pengalamannya sendiri dan dari pengalaman teman-teman di Acheh dan Timor Leste serta pengalaman penjajahan di seluruh dunia, termasuk penjajahan Belanda di wilayah NKRI yang selalu diindoktrinasi dalam pelajaran sejarah NKRI itu. Yang kita perlu tanyakan terhadap pernyataan NKRI adalah: apakah Belanda atau negara manapun di dunia pernah mengakui berbagai lembaga dan organisasi perjuangan bangsa Indonesia yang pernah ada selama masa perjuangan mereka? Apakah sebuah kumpulan dan organisasi perjuangan kemerdekaan harus diakui oleh sebuah negara? Kelanjutan perntanyaannya: “Apa urusan negara itu dengan organisasi perjuangan untuk kemerdekaannya sehingga harus dicatat dan diakui?” tidak sama sekali! Selain itu kita perlu bertanya juga apakah Free West Papua Campaign sebuah LSM? atau Apakah Free West Papua Campaign sebuah kedutaan negara sehingga harus dicatat Negara Inggris? Lalu kita bertanya juga “Mengapa Friends of Indonesia yang tidak dicatat itu perlu dijadikan dasar penyangkalan kemajuan diplomasi bangsa Papua?”

    Jadi, JANGAN KITA DIMANIPULASI OLEH PENIPUAN NKRI yang didasari ketidaktahuan dan muslihat jahat. Kita sebagai sebuah bangsa haruslah berdiri di atas posisi kita masing-masing dan memandang serta menilai permainan NKRI itu sebagai sebuah lagu lama dan tidak pandai alias tolol, yang tak pernah belajar dari kelemahan dan kesalahan.

    Selain itu, catatan terakhir dan penting lainnya adalah bahwa ORANG MELAYU INDONESIA TIDAK MENGENAL KATA “MINTA MAAF! ADUH SAYA KECOLONGAN!” tidak memiliki sense of crises dan tidak bernaluri manusiawi sehingga tidak memiliki “shame”, rasa malu sebagaimana manusia normal. Kerakusannya telah membuatakkannya, kebodohannya telah ditutup mata-hatinya, tipu-daya pertama telah melahirkan ribuan tipu-daya selanjutnya. Termasuk komentar NKRI yang ditanyakan. Apakah orang PApua harapkan Indonesia katakan, “Aduh, minta maaf, kita sudah salah jadi akan berusaha meningkatkan diplomasi di Inggris?” Sama sekali tidak. Korupsi trilyunan rupiah, pembantaian kiri-kanan bertahun-tahun di tanah air,, penculikan dan pembunuhan Theys, semuanya meraka sangkal mati-matian, malahan pembunuh disebut pahlawan. Apakah kita mau mendengar NKRI jujur? Kapan?

    Oleh karena itu, mereka yang memaksa diri untuk percaya kepada bangsa seperti ini adalah manusia tidak berguna, karena sudah tahu tapi masih mau percaya.

    Apakah kaum Papindo seperti Kosay dan Kayame di DPRP mengharapkan Indonesia yang jujur dan konsekuen dengan cara menjadi Ketua Komisi ini dan itu di DPRP? Apakah mereka bersuara agar NKRI merasa bahwa bangsa Papua itu penting? Apakah mereka ada di situ untuk kepentingan bangsa Papua? Atau jangan-jangan mereka sekedar cari makan sesuap nasi untuk keluarga masing-masing?

    Kalau ternyata yang terakhir ini, maka siapapun bisa bayangkan betapa hidup kaum Papindo terancam, karena kebijakan dan pernyataan Jakarta selalu tidak sesuai dan bahkan mematikan bangsa Papua, termasuk diri mereka sendiri terancam. Perjuangan bangsa Papua sudah “Go International”, sementara kampanye Otonomisasi Papua BArat sudah ketahuan GAGAL TOTAL. Kegagalan itu tidak perlu dikampanyekan, semua orang tahu Otsus sudah gagal. Kalau begitu kaum Papindo mau ke mana? Sudah ada Jalan namana Gueteres Highway, yang menuju penderitaan dan ketelantaran di negeri Ibu Pertiwi. Itu nasib yang harus dijalani, mau tak mau.

  • Catatan Markas Pusat TRPB tentang Pernyataan NKRI: IPGWP di London

    TRPB mengetahui benar peristiwa bagaimana Benny Wenda dikeluarkan dari LP Abepura, yaitu orang Indonesia (non-Papua) sendiri yang mempersilahkannya keluar, karena ia merasa berdosa atas perbuatan NKRI di Tanah Papua yang melampaui moral kemanusiaan.

    Ia berpesan agar memperjuangkan Papua Merdeka di Dunia Barat. Maka Benny Wenda mengikut sarannya, dan ternyata berhasil. Isu melarikan diri adalah buatan NKRI, dan isu lari dengan cara membuat lubang di atap WC LP Abepura adalah dusta murni. Waktu itu pelubangan dilakukan setelah Benny Wenda ketahuan oleh aparat keamanan agar masalahnya tidak melebar dan memanaskan siatusi.

    Sedangkan tentang posisi IPGWP tidak tercatat dan tidak dikenal, ya benar memang secara resmi kenegaraan tidak tercatat. Alasannya karena perjuangan ini dijalankan oleh sebuah Organisasi Rakyat, dan bukan Negara. Maka orang Papua tahu apa yang harus dibuat, bukan?

    Oleh karena itu, kami pejuang Papua Merdeka tidak sekerdil dalam pengetahuan strategi dan lobi politik dan diplomasi Papua Merdeka. Sudah ada upaya untuk merubah status IPGWP sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah Tim Lobby Resmi di Parlemen.

    Politik terletak seberat-beratnya kepada kepentingan. Kepentingan Inggris di Pulau New Guinea ada dan sangat besar, karena ia terkait dengan dirinya sendiri (Australia/Selandia Baru), tinggal kita memetakan dan melakukan lobi secara efektiv. Karena lobi seperti ini belum pernah ada sebelumnya, selama hampir 40 tahun lalu tidak ada sama sekali. Jangan lihat jumlahnya, tetapi lihatlah bahwa sudah ada ORANG ASING terutama POLITISI ASING sudah menjadikan gerakan Papua Merdeka sebagai isu politik mereka. Maka, kita patut hargai dan hormati kemajuan ini.

    Politik dapat dimainkan dengan kartu pertama apa saja, artinya dapat dimulai dengan kartu mana saja. Semua orang tahu praktek itu. Walaupun bisa dianggap remeh, setidaknya permainan itu telah bergulir, kartu pertama sudah dibanting di atas meja politisi Inggris, bukan meja politisi NKRI, tetapi meja orang dan politisi Inggris.

    Kemudian, kita semua tahu tidak ada tangga 10 kalau tidak ada tangga 01. Oleh karena itu, biarlah NKRI menyatakan tidak tercatat ataupun tidak dikenal, tidak penting, tidak berbobot, atau apa saja. Yang penting politisi Inggris mengenalnya. Biarpun ratusan anggota parlemen tidak mengenalnya, yang penting di tanggal 01 ini bukan 01 lagi tetapi 02 politisi sudah mengenal KEBENARAN itu dan sudah mendukung aspirasi bangsa Papua.

    Selain itu, jangan kita lupa bahwa masyarakat Inggris pada umumnya mendukung Papua Merdeka. Nah, pencatatan ke dalam itu dilakukan oleh manusia. Kalau ada politisi sudah mengenal, kalau rakyat sudah mengenalnya, maka tinggal tunggu tanggal ditulis ke dalam daftar oleh Negara. Negara bukan seorang manusia, ia alat yang digunakan rakyat untuk membela kepentingannya, memajukan kepentingan, martabat dan melindungi diri, dan si pemain alat itu sudah tahu. Jadi, negara tidak mengenal maka akan dikenal karena orang yang memiliki negara itu sudah mengenalnya.

    Kalau kita tahu siklus kehidupan seorang politisi dan demokrasi, maka kita tahu semuanya yang ada di dalam negara modern berpulang kepada rakyat. Nah, kalau rakyat mendukung, maka lama-kelamaan apa yang terjadi? Selain mereka akan mencatatnya ke dalam Negara, mereka juga akan melakukan sesuatu.

    Satu titik penting dalam sejarah Papua Merdeka adalah bahwa, Negara-Negara sudah BERBICARA tentang perjuangan dan lobi ini, dan sudah ada POLITISI ASING berbicara secara formal dalam kapasitas sebagai politisi partai politik, bukan sebagai pribadi, dan mendedikasikan dirinya untuk Papua Merdeka. Bukankah itu sebuah kemajuan pesat?

    Terpenting di atas semuanya adalah bahwa: KITA BERADA DI PIHAK KEBENARAN!!! Dan KEBENARAN ITU TAK PERNAH TERKALAHKAN, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan BAGAIMANAPUN JUGA!

    Mari kita satukan barisan dan terus maju.

    Salam juang buat pejuang Papua Merdeka, Benny Wenda, Richard Samuelson dan kedua Anggota Parlemen pendukung Papua Merdeka di negeri Inggris Raya.

    Markas Pusat Pertahanan TRPB

    Secretary-General

    Leut Gen. A. Tabi

  • Seruan dan Ajakan untuk Mempersiapkan Diri dan Berwaspada: Indonesia Menuju Kebangkrutan, Papua Harus Buat Apa?

    Mencermati krisis keuangan/ekonomi di dunia setelah kehancuran kejayaan Kapitalisme yang selama ini ditopang Amerika Serikat, maka Amerika Serikat saat ini bukan lagi sebuah negara adidaya. Pernyataan itu disampaikan oleh Pemimpin Jerman dua hari setelah krisis keuangan di A.S.

    Krisis sistem finansial ini telah merambah ke seluruh muka Bumi. Negara-negara maju sudah  sudah panik dan berusaha menyelamatkan kerajaan kapitalisme. Kapitalisme tidak dihancurkan, tetapi ia membunuh diri sendiri, seperti yang sudah lama dikhotbahkan Karl Marx.

    Melihat perkembangan ini, Rusia, Iran, Venezuela dan China kini sedang tampil dengan berani ke pentas politik dunia dan membangun sebuah kubu dan kubu itu secara terbuka diberi nama “Blong Anti Amerika”.

    Sejak Rabu minggu lalu, pasar Bursa Efek, atau pasar di mana orang-orang terkaya di Indonesia berjual-beli, seperti kegiatan jual-beli di pasar biasa, tetapi dalam bentuk saham dan bursa ditutup. Penutupan dimaksud dipicu aliran uang dari Indonesia semakin ramai keluar dari Indonesia dan dengan demikian akan meninggalkan lubang besar dalam kantong keuangan NKRI. Oleh karena itu, untuk menghentikan banjir keluar dimaksud, maka pasar saham/ bursa efek Jakarta ditutup sejak Rabu minggu lalu dan dibuka kembali hari ini, Senin 13 Oktober 2008.

    Sementara itu, matauang Rupiah juga semakin melemah. Dulunya nilai tukar untuk US$1 adalah Rp.9000, tetapi kini sudah mencapai Rp.10.000,-

    Apa artinya buat kita orang Papua?

    Kemungkinan yang paling mudah dilakukan adalah “MENARIK UANG DARI BANK” terutama orang Papua yang menabung banyak uang di bank-bank NKRI perlu menarik duitnya, mengingat kalau NKRI bangkrut, maka semua uang-uang tabungan itu akan dianggap terbakar, yang artinya tabungan Anda bisa dianggap tidak ada, atau tidak dapat dicairkan atau diambil. Bagaimana kalau sebuah bank yang bangkrut membayar kembali tabungan nasabah. Bagaimana mungkin kalau sebuah negara bangkrut secara ekonomi lalu membayar uang-uang tabungan di bank-bank di dalam negara itu?

    Oleh karena itu pemerintah kolonial RI memberikan berbagai fasilitas dan dua Pepu ditandatangani Presiden koloni NKRI hari ini untuk menyelamatkan perekonomian NKRI. Yang menjadi persoalan adalah kehancuran ekonomi kapitalisme yang merupakan bagian fundamental dari perekonomian Indonesia itu telah hancur. Maka mau tak mau, apapun yang dilakukan NKRI, dampaknya tetap akan dialami.

    Indonesia hanya dapat berbuat sejumlah hal

    1. Menenangkan rakyat agar tidak panik;
    2. Mengambil langkah-langkah politis yang secara praktis memberikan jaminan kepada para penanam modal dan penabung agar tidak menarik duitnya dari NKRI atau dari bank

    Seruan kepada Bangsa Papua

    1. Agar bilamana Anda menabung uang begitu banyak di bank-bank NKRI, supaya memikirkan segera untuk menarik tabungan Anda dari bank-bank NKRI; karena misalnya Anda menabung Rp.1 milyard, maka NKRI hanya dapat mengembalikan Rp.100 juta. Negara tidak akan bisa/sanggup menjamin Rp.1milyard, karena negara adikuasa manapun tidak pernah melakukan begitu;

    2. Agar bangsa Papua, segenap organisasi dan pemimpin Papua Merdeka untuk mempersiapkan diri untuk menjemput bola yang sedang bergulir, agar kita tidak kehilangan momentum terbaik kedua ini, setelah bangsa Papua telah menyalah-gunakan peluang pertama tahun 1960-an, dan kedua tahun 1999-2001.

    Siapkanlah dirimu, menyambut hari kiamat NKRI dan hari baru untuk Papua Barat. Kalau tidak, kita akan menonton dan pendudukan NKRI dilestarikan di tanah Papua.

    SPMNews

  • Pemberitahuan Umum dari Markas Pusat Pertahanan TRPB: Peledakan di Timika

    Disampaikan kepada segenap pejuang dan masyarakat bangsa Papua di Tanah Air dan di manapun Anda berada, bahwa terkait dengan sejumlah peledakan yang terjadi di berbagai tempat di Timika sejak beberapa hari lalu hingga belakangan ini maka:

    Foto AFP
    Foto AFP
    1. Markas Pusat Pertahanan TRPB masih melakukan kontak/ komunikasi menyangkut peristiwa dimaksud karena motif dan tujuan peristiwa dimaksud belum jelas: “Apakah peristiwa ini menuntut Freeport ditutup? Ataukah sekedar menarik perhatian Dubes AS yang ada di Timika pada saat ini?” Silahkan Rujuk ke www.kabarpapua.com dan www.cenderawasihpos.com dan www.papuapos.com.
    2. Dari pihak Polri dengan jelas dan pasti mengatakan ini bukan perbuatan TRPB dan atas perintah OPM. Tetapi ada pihak yang mengkleim sebagai perbuatan TNP/OPM, alias Tentara Nasional Papua Barat. Perlu diketahui bahwa Organisasi Papua Merdeka tidak memiliki sayap militer bernama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), karena Tentara Nasional akan terbentuk sendirinya setelah pemerintahan nasional terbentuk bersamaan dengan kepolisian dan berbagai aparatur pemerintahan nasional lainnya;
    3. Ada sejumlah kesalahan secara administrasi dan organisasi dalam Surat Selebaran yang dikeluarkan, mengatasnamakan Gen. TRPB Kelly Kwalik dimaksud, yang kesalahannya tidak dapat kami tunjukkan dalam pemberitahuan ini, tetapi cukup menunjukkan bukti ada pihak ketiga terlibat aktiv dalam peristiwa-peristiwa ini;
    4. Untuk sementara, dari Mabes Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat, atas nama Panglima Komando Revolusi Tertinggi Papua Barat, kami menghimbau agar masyarakat Papua tinggal tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan;

    Perjuangan Papua Merdeka kini telah memasuki babak dengan strategi yang tidak sama dengan yang sudah terjadi, sehingga biarkanlah NKRI dan musuh bangsa Papua bersandiwara untuk sesuap nasi di Bumi Cenderawasih. Untuk bangsa Papua hendaknya giat dalam membangun dan mempersiapkan diri dengan tenang dan tenteram.

    Tindakan sporadis seperti ini telah banyak menyudutkan posisi Tentara Revolusi Papua Barat dan mengorbankan Masyarakat Adat Papua yang tak berdosa. Kami telah banyak belajar dari pengalaman sendiri.

    Demikian untuk diketahui,

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
    Tanggal:  14 September 2008
    ————————————

    An. Panglima Komando Revolusi Tertinggi

    Sekretaris Jenderal,

    Leut Gen. TRPB A. Tabi
    ————————–

  • Papua Press Agency Kembali untuk Anda, Maaf atas Keterlambatan

    Dengan ini diumumkan oleh The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece) lewat SPMNews bahwa telah berjalan kembali Pusat Dokumentasi dan Informasi Perjuangan Papua Merdeka di www.westpapua.net dalam empat bahasa (Lani Papua, Inggris, Melayu-Indonesia dan Bislama). Versi Lani-Papua dan Bislama masih dalam persiapa mengingat perlu penutur aslinya untuk meng-update isi situs dimaksud.

    Kami juga mengundang siapa saja, Anak, Tokoh, Intekeltual, Aktivis dan Pejuang bangsa Papua untuk mengorbankan keahlian, keterampilan, waktu, tenaga dan dana untuk pengembangan situs ini.

    Kami mohn barangsiapa yang dapat mengelola bilik tersendiri dalam situs ini dalam bahasa daerah Papua yang lain: misalnya Muyu, Mee, Biak, Sentani, Ayamaru, Tok Pisin, dan sebagainya untuk menyurat ke: koteka@westpapua.net agari diberikan petunjuk untuk mengupdate, mengingat sebuah blong WordPress dengan multi-bahasa membutuhkan konfigurasi khusus.

    Selamat menikmat dan selamat berjuang!

    MERDEKA HARGA MATI!

  • Antara Tanggapan Dunia dan Reaksi NKRI menyangkut Papua Barat

    Sesuatu yang mengejutkan dan ditolak mentah-mentah oleh NKRI, terhadap permintaan “TANPA SYARAT” dan “SEKERA” (immediate and unconditional) untuk pembebasan Yusak Pakage dan Phillip Karma dari LP Abepura, sebagai TAPOL/NAPOL yang ditahan hanya karena mengibarkan Bintang Kejora.

    Yang perlu dicatat adalah “Mengapa sebuah Kongres dari Negara lain bisa menulis surat kepada wakil rakyat dari Negara lain masalah Papua Barat?” Apa artinya? Apa maknanya bagi perjuangan Papua Merdeka?

    Memang, ada debat bahwa “Surat Perintah” memang demikian isinya, bukan surat permohonan, memerintahkan pembebasan kedua NAPOL segera dan tanpa syarat ini dikeluarkan sebatas menyangkut HAM, karena alasan penahanan mereka hanyalah mengibarkan Bendera Bintang Kejora, yang menurut UU Otsus No. 21/2001 adalah sebuah Bendera yang diakui NKRI sebagai lambang daerah dan ras/bangsa Papua. Sama saja dengan nama West Papua (Papua Barat) dulunya disebut Irian Barat, lalu diganti Irian Jaya, kemudian Papua dan Irian Jaya Barat, walaupun kalangan nasionalis Papua memandangnya sebagai sebuah politik tambal-sulam yang cukup menguras tenaga, pikiran, waktu dan dana orang Indonesia, semua perubahan ini terjadi karena ada ‘pengakuan’ dari NKRI dengan nama-nama itu. Sama halnya pula, NKRI juga mengakui bahwa Bintang Kejora adalah lambang daerah, lambang kultural bangsa Papua. Sama saja dengan dari dulu dan hingga sekarang Pulau New Guiena bagian Barat ini selalu disebut West Papua (Papua Barat), tetapi NKRI menyebutnya Irian Barat, Irian Jaya dan kini Papua dan Irian Jaya Barat. Bagaimanapun pandangan dan sebutan orang Papua, NKRI tetap pada pendirian dan keputusannya.

    Nah, kalau begitu, mengapa NKRI tidak dapat bertahan pada pendiriannya bahwa Bintang Kejora adalah Lambang Kultural bangsa Papua?

    Itulah alasan mengapa Kongres Amerika Serikat mengajukan Surat Perintah dimaksud.

    Memang ada tuduhan dari pihak NKRI bahwa AS memainkan peran double-standards, tetapi bukan begitu. Yang terjadi adalah bahwa keberhasilan lobi politik dan diplomasi para pejuang Papua Merdeka dan pejuang mereka membawa isu HAM manusia Papua sudah mengglobal dan tidak dapat ditutup begitu saja. Begitu peristiwa terjadi, sudah ada tanggapan dan sorotan dari dunia internasional, pada detik dan menit yang sama pula. Belum sampai media di Indonesia menyiarkan/ mempublikasikannya, sumber berita Papua Merdeka seperti PapuaPost.com dan Infopapua.org serta berbagai situs lainnya sudah menyiarkan berita-berita langsung, lengkap dengan gambar/ foto-foto.

    Itu sebuah keberhasilan dan kemajuan perjuangan Papua Merdeka yang patut disyukuri bangsa Papua.

    Mengapa sebuah parlemen negara lain berani memerintahkan presiden negara lain yang dihukum menurut hukum negara lain itu sendiri?

    Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh orang Papua semua. Pertanyaan lanjutannya adalah: “Apa yang bakalan terjadi kalau…..????”

    Yang jelas selama ini bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia merasa heran dan bingung dan bertanya, “APAKAH ORANG PAPUA BENAR-BENAR MAU MERDEKA, mendirikan negara di luar NKRI?” Dan para lobbyist dan diplomat Papua Merdeka selalu menjawab, “Ya, sebagian besar orang Papua mau Merdeka!” Tanggapan positiv dan dukunganpun berdatangan. Tetatapi tanggapan (umpan) balik dari bangsa Papua di Tanah Papua sendiri menjadi tidak begitu jelas: APAKAH ORANG PAPUA MAU MERDEKA??

    Pertanyaan berlanjut:
    1. Apakah orang Papua hanya sanggup menaikkan bendera dan ditangkap, dan membekam di penjara saja?
    2. Sampai di situ sajakah kesanggupan orang Papua untuk menunjukkan mereka mau merdeka?
    3. Apakah menaikkan bendera secara tiba-tiba, lalu menghilang seolah-olah tidak tahu apa-apa itu merupakan cara tepat untuk menunjukkan, “Ya bangsa Papua Mau Merdeka?”
    4. Apa yang bakalan terjadi kalau terjadi kerisuhan atau keributan atau boikot Pemilu 2009 atau mogok masal atau perang melawan NKRI dalam waktu seminggu saja? Apakah dunia akan diam?

    ???

  • Himbauan TRPB Menyikapi Penembakan Otinus Tabuni dan Rekayasa NKRI di Tanah Papua

    Himbauan Menyikapi Penembakan Otinus Tabuni dan Rekayasa NKRI di Tanah Papua: “Dalang di Balik Pembunuhan di Wamena adalah TNI/Kopassus. Kalau semua orang Papua tahu bahwa pembunuh dan pembuat onar di tanah Papua sejak lama adalah NKRI, mengapa harus tanya-jawab kepada DAP untuk mencaritahu siapa dalangnya dan mengapa itu terjadi?”, Amunggut Tabi, Sekretaris Jenderal Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) per telepon dari Rimba Papua.

    Menyikapi penembakan yang telah terjadi tanggal 09 Agustus 2008, maka dengan tegas dan pasti, Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) menyatakan bahwa:

    1. Pihak yang menginginkan, mengimpikan, mendoakan siang-malam dan berupaya dengan segala kekuatannya agar Papua Barat tidak aman, kacau dan orang Papua mati setiap detik adalah pihak NKRI, bukan orang Papua atau organisasi masyarakat Papua atau Dewan AdaT Papua. Berdasarkan kebenaran mutlak ini, maka jelas bahwa tidak ada orang Papua manapun yang menskenariokan untuk mengacaukan peringatan mulia dimaksud untuk mengotorinya dengan pertumpahan darah manusia, anggota Masyarakat Adat pula;
    2. Berdasarkan teori Ali Moertopo seperti berulangkali dikutip dan diucapkannya sesaat kampanye Penentuan Pendapat Rakyat, bahwa yang NKRI butuh bukan manusia Papua, tetapi Tanah Papua, oleh karena itu kalau orang Papua mau merdeka, lebih baik minta kepada Tuhan atau orang untuk memberikan pulau baru atau meminta orang Amerika carikan tempat di Bulan, maka jelas eksistensi orang Papua di tanah airnya sama sekali tidak diharapkan oleh NKRI, apalagi dihargai. Maka pembunuhan orang Papua ini bukan hal yang mengagetkan dan secara kebetulan, bukan sebuah tembakan peringatan yang meleset dan mengenai manusia Papua;
    3. Penembakan dimaksud jelas-jelas diskenariokan oleh NKRI (BIN/Kopassus/Polri) untuk mengotori perayaan murni masyarakat adat yang memperingati hari penting bagi Masyarakat Adat Sedunia. Itu pertanda NKRI tidak menghargai Masyarakat Adat di seluruh muka Bumi dan khususnya di Indonesia. Memang dalam banyak kesempatan dan tindakan, NKRI tidak pernah mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat adat di negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, siapa lagi yang dapat disalahkan sebagai dalang yang mengotori peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia itu, kalau bukan NKRI?
    4. Melihat ada sejumlah bendera lain, selain bendera Bintang Kejora yang dikibarkan, maka perlu dipertanyakan, “Siapa yang membawa dan menyerahkan bendera-bendera lain dimaksud?” Apa hubungan Masyarakat Adat dan Peringatan ini dengan Bintang Kejora? Bukankah Masyarakat Adat itu juga termasuk semua Masyarakat Adat di Indonesia dan sedunia? Maka dengan demikian, kebodohan seperti ini hanyalah milik NKRI, yang selalu mengakal-akali setiap kesempatan untuk menyalahkan dan membunuh orang Papua, sampai punah dalam waktu 30 tahun dari sekarang. (Itu trend yang sudah nampak berdasarkan berbagai studi ilmiah di luar negeri).
    5. Kalau Peringatang Hari Masyarakat Adat Sedunia ini diselenggarakan oleh Dewan Adat Papua (DAP), maka jelas ada kepentingan NKRI dalam kaitannya dengan DAP, karena DAP sudah mulai mengambil peran aktiv dalam memberikan masukan dan kritik kepada NKRI, sebagai wakil sebenarnya dari Masyarakat Adat Papua (bukan MRP yang adalah kaki-tangan NKRI), dalam rangka mencari kambing-hitam untuk menyalahkan DAP (Dewan Adat Papua). Dengan menyalahkan DAP, maka dengan demikian mempersempit ruang gerak dan maneuvre DAP, sehingga mematikan langkahnya sebelum akhirnya mengambil peran aktiv dalam menyikapi Pemilu NKRI 2009. Dengan demikian rakyat Papua telah dijinakkan dan tak ada lagi lembaga yang berani melawan atau memprotes NKRI.

    Berdasarkan pendirian dan kebenaran ini, maka kami menyerukan kepada rakyat Papua di seluruh Tanah Air untuk terus berjuang dan mengenal benar siapa musuh dan bagaimana cara kerjanya:
    Agar Masyarakat Adat Papua tetap berdiri kepada hukum adatnya, agar tanah adat, tanah ulayat dan wilayah ulayat Masyarakat Adat Papua tidak dipakai oleh NKRI atau kaum Papindo dengan alasan pembangunan atau apa saja;

    • Agar DAP bersikap arif sehingga tidak terpojok dan harus diselkan, padahal peran DAP sangat dibutuhkan, khususnya dalam menuju BOIKOT PEMILU NKRI 2009 oleh segenap Masyarakat Adat Papua. KALAU NKRI MENGOTORI HARI PENTING MASYARAKAT ADAT SEDUNIA, MENGAPA MASYARAKAT ADAT PAPUA TIDAK BISA MEMBOIKOT PEMILU 2009 yang dianggap begitu penting bagi NKRI?
    • Agar Dewan Adat Papua dan segenap Organisasi Masyarakat Adat di Papua Barat mengirimkan Surat Resmi beserta mengirim Utusan Khususnya ke Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Masyarkat Adat di New York, Amerika Serikat dalam waktu dekat. Hal ini penting agar NKRI tidak terus bermain-main dengan nasib-hidup, hak asasi dan kehidupan masyarakat adat Papua.

    Jangan pernah mundur karena ancaman apapun. Terus maju pantang mundur!

    !!!MERDEKA HARGA MATI!!!
    Dikeluarkan di: Markas Pertahanan Pusat, Rimba Papua
    Pada Tanggal: 14 Agustus 2008

    An. Panglima Tertinggi TRPB

    Amunggut Tabi
    Sekretaris Jenderal

  • Drama “Penyerahan diri Anggota OPM” oleh NKRI: Tanggapan Resmi dari Mabes Pudat Pertahanan TRPB

    Secara resmi, Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) bermarkas Pusat di Rimba Papua menanggapi berbagai kisah dan drama dengan babak-babak yang kelihatannya menurut Leut Gen TRPB Amunggut Tabi sebagai sesuatu yang patut dalam rangka mengikuti petunjuk dan kebijakan baru TRPB dan OPM dalam membangun strategi perjuangan Papua Merdeka.

    Surat berdujul: TRPB Memahami dan Memang Perlu karena  Kekuatan Perjuangan Papua Merdeka sudah sejak dua tahun lalu Merubah Strategi bertanda-tangan Leut Gen TRPB Amunggut Tabi: TRPB menyatakan “Memahami dan Memang Perlu agar Kekuatan Perjuangan Papua Merdeka Merubah Strategi.” Selanjutnya dinyatakan,

    “Bergabung ke dalam Masyarakat dan Membangun Kekuatan dari Dalam Kampung-Kampung, Bukan di Hutan Rimba Lagi. Ini sebuah gerabrakan yang perlu diikuti agar tidak semua orang dengan sembarang mengakui diri sebagai anggota OPM, dan akibatnya tanggapan TNI/Polri yang brutal dan barbarian, yang menyebabkan penderitaan rakyat. Mereka tidak bergabung ke dalam NKRI, tetapi bergabung ke sanak-keluarga dan, mereka tidak pergi ke Bumi Ibu Pertiwi, tetapi tetap di Bumi Cenderawasih.”

    Surat dimaksud selanjutnya menyarankan agar tidak melebih-lebihkan atau merasa kuatir tentang masa depan perjuangan Papua Merdeka mendengar pemberitaan Cenderawasih Pos milik TNI itu tentang anggota OPM menggabungkan diri ke dalam NKRI. Yang terjadi justru lebih baik supaya masyarakat dan membangun kekuatan dari dalam diri, jiwa dan raga bangsa Papua dengan cara memberikan contoh teladan dalam membantu dan membangun masyarakatnya sendiri.

    “Dengan demikian pasukan TRPB dan politisi OPM semakin profesional dalam kiprahnya.” Yang jelas, secara resmi, organ perjuangan Papua Merdeka sayap militer adalah TRPB sementara sayap politik adalah OPM, sehingga barangsiapa masih menggunakan nama OPM seolah-olah itu kekuatan bersenjata, maka pihak-pihak itu KELIRU BESAR, tidak ada dalam gerak langkah sejarah yang ada di Tanah Papua.

    Demikian sambungan surat tadi.

    Dalam surat dimaksud juga disebutkan banyak cerita tentang riwayat para orang Papua yang menyerahkan senjata berburu yang menjadi alat berburu biasa di PNG, yang diserahkan ke Aburizal Bakrie.

    Perlu dicermati juga, menurut surat ini, bahwa elit politik seperti Bupati dan Ketua DPRD juga memainkan perannya dalam rangka menyuguhi NKRI dengan hidangan-hidangan lezat, apalagi saat berkunjung ke pedalaman Papua Barat. Walaupun tidak mau teralu ke dalam, surat ini berkata, “Biar NKRI juga sejak dulu menipu bangsa Papua, jadi sekal-kali orang Papua tipu Indonesia juga tidak masalah, malahan wajar.” Apalagi, katanya, “selama ini Indonesia menipu rakyat Papua, tetapi orang Papua bisa main sandiwara dengan Menteri dan Presiden NKRI, itu berarti kan orang bisa tahu ‘Siapa pemain sinetron yang lebih handal?’

    Kemudian, menyangkut judul Film Sinetron NKRI itu, surat ini berkata, “Judul Sinetronnya dan pemain sandiwara itu orang-orangnya sama dari sebelum kami lahir sampai kini sudah berusia senja. Apa NKRI tidak punya pemain sinetron dan sutradara lain? Miskin kali?” Tetapi, katanya, “Sering juga lagu lama kalau diputar juga menjadi lagu nostalgia yang indah, barangkali itu yang sedang dinikmati NKRI.”

    Dalam surat ini juga diserukan kepada seluruh pejuang dan masyarakat Papua di Tanah Papua dan di perantauan agar terus berjuang, berjuang dan berjuang, sampai titik darah penghabisan, sampai NKRI kehabisan uang Otsus, sampai Otsus mendanai Papua Merdeka benar-benar terbukti.

    Merdeka Harga Mati!!!

  • Berita Sekilas: Militar Indonesia atas Komando Kol. Siagian Beroperasi di Vanimo dan Sekitarnya

    Dari Mabes Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat melaporkan bahwa Operasi Intelijen dan propaganda shock therapy lancar dilakukan aparat dan alater terorisme negara kolonial NKRI di Papua Barat, di kampung dan kota, di rimba dan bahkan di luar wilayah kedaulatan NKRI.

    Satu minggu belakangan ini Kol. Burhanuddin Siagian dan 8 orang anggotanya sekarang beroperasi secara khusus dengan sejumlah individu yang menamakan dirinya anggota TPN/OPM (masih menggunakan nama TPN/OPM) dengan tujuan membujuk para anggota TPN/OPM itu (bukan anggota TRPB atau OPM menyerahkan diri ke pangkuan Ibutiri Pertiwi yang kejam itu. Keberadaan Siagian terkait erat dengan pekerjaan para penghianat Papua dan penjilat tempat kotoran NKRI, Messet-Joku Cs, dipimpin Ibu Penghianat I. Joku, Ketua Barisan Merah-Putih Papua bergerak di bidang diplomasi untuk membujuk dan membawa pulang para pencari suaka orang Papua di luar negeri. Ada beberapa berita dilansir Cepos, yang konon milik TNI/NKRI Kodam di Papua tentang rencana Markas Victoria an. Yor Kogoya dan rombongan berniat menyerahkan diri dan seterusnya.

    Burhanuddin Siagian berhasil dengan tugas-tugasnya di Acheh, dan dianggap sangat sukses, maka ia dipindah-tugaskan ke Papua Barat. Hubugnan Acheh-Papua Barat kini sedang dipasang atas nama Papua Merdeka oleh Kolonel Burhanuddin Siagian. Tujuannya untuk menggali jaringan pejuang Papua Barat Merdeka, mengenal siapa di balik semua gerakan, dan akhirnya mematikan jaringan dan individu yang menggerakkan perjuangan Papua Merdeka. Ibu Papindo I. Joku sedang memakai seorang Papua lain bernama Al.M., berasal dari Kabupaten Jayapura, sementara Ibu Papindo Joku ada di baliknya, di belakangnya lagi Kol. Siagian, di belakangnya NKRI, dan sedang keluar-masuk ke pos-pos pertahanan TRPB dan melakukan pembicaraan-pembicaraan seputar persiapan senjata dan pemantapan organisasi.

    Hingga belakangan ini pasukan Siagian bergerak terbuka di wilayah PNG, Vanimo, menimbulkan reaksi keras dari Somare dan Belden Namah (Seorang kapten Tentara PNG, PNGDF, Komandan operasi perbatasan PNG dengan NKRI, yang kini anggota legislativ di Vanimo sementara tetap memegang jabatan militer dimaksud, memiliki hubungan bisnis dengan Kopassus-NKRI dalam bidang pembalakan hutan).

    Lebih dari 10 masyarakat tak berdosa juga dibawa melintas batas dan akhirnya tertangkap di Vanimo, dipenjarakan. Mereka dibawa dengan tujuan melakukan Latihan bersama Angkatan Bersenjata TPN/OPM, atas komando Gen. TRPB Mathias Wenda. Setelah dikonfirmasi., kami atas nama Mabes Pusat Pertahahan Komando Revolusi Tertinggi TRPB menyatakan korban penahanan ini telah berada di Vanimo, dan akan dipulangkan menurut waktu yang ditentukan oleh aparat kepolisian PNG. Secara resmi tidak ada program pelatihan. Program tunggal yang kita sedang galakkan sekarang ini adalah konsolidasi internal dan restrukturisasi organisasi, tidak ada agenda lain”. demikian dari SekJend TRPB Leut Gen. A. Tabi.

    Menurut Tabi, “Untuk itu, kali berikutnya, semua langkah, seumpama mobilisasi dana, perang, latihan militer, apa saja, harus ada Surat Perintah dalam bentuk SPO atapun Surat Mandat dari Panglima Tertinggi. Ini zaman pascamodern, jadi semua berita tanpa bukti tertulis sebenarnya TIDAK USAH masyarakat ikut. Kita sedang urus negara, sebuah bangsa sedang menentang sebuah negara untuk membentuk negara, jadi tidak bermartabat kalau semua perintah Panglima Tertinggi dibawa dari mulut ke mulut. Orang Papua juga harus pintar dan sudah harus belajar setelah ditipu bertubi-tubi selama 45 tahun lebih. Kenapa masih juga mau ditipu?”

    Somare di Jakarta Sekarang?

    Saat ini Capt. PNGDF Belden Namah dan Somare dikabarkan ada di Indonesia membicarakan ketegangan dimaksud, disuguhi paha putih dan menutup mulut mereka dengan hidangan ala Jawa:suap, sogok, dan diam.

    Ada sejumlah kasus yang perlu dicermati dan disikapi secara bijak oleh masyarakat dan bangsa Papua, di seluruh dunia:
    1. Penangkapan 42 orang di Fak-Fak setelah mereka mengibarkan Bintang Kejora;
    2. Kekacauan terbuka di Kota Vanimo oleh Pasukan Kopassus;
    3. Pengiriman sejumlah aktivis Papua Merdeka ke Pulau Jawa dan lainnya dengan alasan untuk membeli seragam buat TPN/OPM, melobi senjata, dan sebagainya;
    4. Memberikan Surat Panggilan kepada sejumlah Kepala Suku dan/atau Tokoh Adat di Papua Barat, dengan topik Undangan Melakukan Konsultasi Umum demi keamananan;
    5. Pemekaran 5 kabupaten Baru di Pegunungan Tengah dan rencana Pemekarang Provinsi Papua Tengah dengan Ibukota di Timika;
    6. Memberikan tekanan kepada para Kepala Suku dan politisi di Vanimo, PNG mengatasnamakan Somare untuk mengusir para pejuang dari Rimba Papua di wilayah perbatasan;
    7. Melakukan operasi dan propagandan teror di wilayah perbatasan, atas nama penertiban dan pengamanan wilayah perbatasan.

    Langkah Antisipasi Bangsa Papua

    Yang harus dilakukan para pejuang dan rakyat di Papua Barat Merdeka adalah:
    1. Membiarkan mereka cari makan, mereka makan dan mati karena kenyang, sama dengan sikap kami bersama terhadap anak bangsa Papua yang kini menjabat di kursi pemerintahan NKRI;
    2. Agar rakyat Papua tidak terpancing dengan isu-isu seperti:
    2.1 Latihan bersama pasukan TPN/OPM di wilayah perbatasan dalam rangka mempersiapkan pasukan TPN/OPM (Tidak ada pasukan TPN/OPM di perbatasan sekarang. Yang ada adalah Pasukan TRPB, dan OPM kini bermarkas pusat di Port Vila, Republik Vanuatu);
    2.2 Tidak terpancing dengan isu-isu “OPM akan menyerang” atau “melakukan serangan” di mana saja, baik di perbatasan ataupun di kampung-kampung atau terutama di wilayah sekitar Tembagapura dan Bintuni, di mana ada perusahaan asing, dengan alasan meminta dana tambahan untuk makan-minum mereka kepada pemerintah asing;
    2.3 Dengan sepenuhnya mendukung gerakan dan langkah Majelis Rakyat Papua (MRP), memboikot Pemilu 2009. Sekarang masa untuk operasi secara politik, bukan militer lagi, maka rakyat Papua yang dijadikan sebagai bagian dari NKRI, sebaiknya membuktikan diri “Tidak Setuju” itu dengan memboikot Pemilu 2009.
    2.4 Agar semua berita dari mulut ke mulut mengatasnamakan Gen. TRPB Mathias Wenda tidak diterima dengan begitu lugu/polos. Semua berita itu harus dibuktikan dengan Surat Resmi, dengan Kop: “Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB), Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi”, atau Surat Langsung dari Panglima Tertinggi dengan Kop Surat “Panglima Komando Revolusi Tertinggi – Tentara Revolusi Papua Barat”. Komando Pertahanan Sayap militer untuk Papua Merdeka sekarang TIDAK MENGGUNAKAN nama TPN/OPM lagi, Kantor Pusat OPM berada di Port Vila, Vanuatu, Markas Pusat TRPB berada di Timba Papua (Timur dan Barat).

    Demikian dan harap menjadi pengetahuan umum,

    SPMNews Crew
    Seperti disampaikan langsung ke Crew SPMNews

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?