Category: Media Post

You can add some category description here.

MEMBODOHI RAKYAT ITU HAL BIASA, TETAPI KEBIASAAN MEMBODOHI RAKYAT ITU DISEBUT PROFESI!
Kongres ULMWP I Port Numbay, West Papua, 2023
22112023
~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPORTUNISME:
Perjuangan PAPUA MERDEKA melawan INDONESIA itu hal gampang tetapi yang paling sulit dan berat adalah melawan sesama saudara ORANG ASLI PAPUA Pro DIALOG.
~~~~~~~~~~~~~~~~
SEKEDAR DI COPY DAN DI SHARE UNTUK MELATIH IDEOLOGI PAPUA MEREKA:
Sekilas perang syaraf dengan OAP pro DIALOG dan yang memilih berdiri dua kaki guna mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman dalam NKRI yang terhormat ini.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRO KONTRA POLITIK BERSAMA AKUN : WEST PAPUA INFO.
https://www.facebook.com/groups/1694780434142769/permalink/3595038814116912/?mibextid=Nif5oz
~~~~~~~~~~~~~~~~
SIMAK DENGAN SEKSAMA:
~~~~~~~~~~~~~~~~
PELANGGARAN TERHADAP KONSTITUSI:
KTT II. Vanuatu tahun 2023 terselenggara , dibawah tekanan kepentingan dan tidak sesuai perintah konstitusi.
KTT II. Vanuatu tahun 2023 terlaksana atas tekanan konspirasi politik sehingga dipaksakan melanggar KONSTITUSI UUDS bukan karena kehendak Tuan Presiden Benny Wenda, Tuan PM Edison Waromi dan Tuan Ketua Badan Kongres Buchtar Tabuni.
AKUN FB WEST PAPUA INFO :
Akun West Papua Info adalah akun Paradox terhadap KONSTITUSI UUDS dan menentang cita-cita luhur Papua Merdeka sebab informasi dan beritanya bersifat propaganda dan memutarbalikan fakta politik, bahwasanya:
DALAM PERJANJIAN SALARANA , PORT VILA VANUATU TAHUN 2014:
Tiga organ besar : WPNCL, PNWP dan NRFPB sebagai payung persatuan politik rakyat Papua dari ULMWP telah bersatu, bergabung dan hendak menuntun, giring Rakyat Bangsa Papua menuju PAPUA MERDEKA bukan DIALOG, bossss…
MEKANISME KONSTITUSI:
Pergantian kepemimpinan ULMWP diatur dalam KONSTITUSI
LANDASAN KONSTITUSI UUDS PEMERINTAH SEMENTARA:
KONSTITUSI UUDS ULMWP sangat jelas dan tegas mengatakan pada BAB III. tentang: Pemerintahan dan Kekuasaan Pasal 6 ayat 1). bahwa: Pemerintahan Sementara adalah pelaksana Mandat kedaulatan rakyat.
BAB XV tentang: Hirarki Pengambilan Keputusan, Pasal 18
Hirarki Pengambilan keputusan terdiri atas Kongres , sidang dan rapat.
ayat (1) Kongres: point’ (a) mengatakan: Kongres ialah forum pengambilan keputusan tertinggi Pemerintah Sementara.
BAB II. tentang: Kongres , Pasal 5 ayat :
(1) Kongres adalah badan tertinggi Pemerintahan Sementara.
(2) Kongres terdiri dari Legislatif Council dan Senat.
(7) Kongres berwenang menetapkan, mengesahkan dan mengubah Konstitusi.
(😎 Kongres berwenang mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Perdana Menteri.
(9) Kongres berwenang meminta pertanggungjawaban Pemerintah Sementara.
(10) Kongres berhak menerima dan menolak pertangungjawaban Pemerintah Sementara.
dan ayat (11):
Kongres berwenang menetapkan garis-garis besar haluan kebijakan Pemerintah Sementara.
ARGUMENTASI:
Apakah yang anda maksudkan dalam postingan unggahan ini adalah bentuk pembelaan diri atas kesalahan dan pelanggaran terhadap KONSTITUSI UUDS dimaksud.
Postingan ini bersifat pembodohan terhadap rakyat Bangsa Papua.
KEPUTUSAN KTT II. ULMWP VANUATU:
Keputusan KTT II. ULMWP Vanuatu tidak transparansi dan berkompetensi melanggar Konstitusi UUDS ULMWP tahun 2020 dan merupakan pelanggaran mutlak terhadap konstituante.
Keputusan KTT II Vanuatu 2023 yang telah memberhentikan PRESIDEN dan PERDANA MENTERI, mengubah (amandemen) UUDS dan dengan mengugurkan UUDS Pemerintahan sementara adalah perbuatan hukum menentang rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Pemerintahan Sementara.
KEDAULATAN RAKYAT:
Pemerintahan Sementara ULMWP adalah pemegang mandat kedaulatan rakyat yang diikat didalam UUDS Pemerintah Sementara.
Suara politik rakyat dan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada KONGRES sebagai badan representatif tertinggi suara politik rakyat Bangsa Papua.
Suara Politik tertinggi rakyat di berikan kepada Badan Kongres dan diikat dalam KONSTITUSI UUDS, BAB II. tentang : Kongres pasal 5 ayat (7) diatas, bukan kepada Panitia KTT ULMWP, yang telah terjadi di Vanuatu beberapa waktu lalu.
KEPUTUSAN KTT II. ULMWP VANUATU 2023:
Keputusan KTT II ULMWP dimaksud tidak mempunyai landasan hukum secara formal untuk mengganti Presiden dan Perdana Menteri atau mengubah UUDS atau suatu titik atau koma yang tersirat dalam UUDS Pemerintah Sementara tersebut.
UUDS dan Pemerintah Sementara lahir di Tanah Tabi Port Numbay melalui Sidang Forum Rakyat tanggal 16-18 Oktober dan dideklarasikan tanggal 20 Oktober 2020 maka rakyat melalui Kongres yang berhak atas keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Sementara.
KONGRES PERTAMA ULMWP TAHUN 2023:
Melalui Forum Rakyat West Papua tgl 6-7 November 2023 dihadiri rakyat dari 7 wilayah adat rijbaan orang datang ketanah Tabi menuntut LPJ Panitia KTT II. ULMWP Vanuatu tahun 2023. dengan Thema: Rakyat West Papua siap bernegara.
Rakyat menuntut Deklarator, menuntut Badan Kongres tahun 2020 dan menutut Pengurus ULMWP terpilih tahun 2023 terhadap keputusan KTT II ULMWP tersebut.
Dalam tuntutan DEKLARATOR ULMWP, hadir BADAN KONGRES, hadir dan Pengurus ULMWP terpilih tahun 2023 takut hadir.
Dalam keputusan dan tuntutan rakyat 7 wilayah kongres dan deklarator ULMWP setuju untuk melaksanakan KONGRES KE: I. ULMWP tahun 2023 maka dengan Suara bulat pada tgl 7 November terbentuklah Panitia Kongres dan tanggal 20 November 2023 KONGRES ULMWP terlaksana.
PERTANYAAN:
Dari uraian komentar saya ini dimana ada kesalahan rakyat Bangsa Papua setaha Papua dari 7 wilayah yang telah kamu perbuat melanggar KONSTITUSI yang anda maksudkan diatas ini ?!
SIKAP POLITIK RBP:
Kami rakyat Papua sudah pintar selama 62 tahun dilatih oleh INDONESIA dengan materi pendidikan tipu-tipu, dll maka kita tidak mungkin di tipu lagi .
Kami RBP butuh “one state one solution” untuk berdaulat dan merdeka sebagai NEGARA-BANGSA yang merdeka berdaulat dan bermartabat BUKAN menginginkan DIALOG JAKARTA – PAPUA atau dialog yang diatur oleh MSG, PIF dan ACP.
Kami rakyat Papua ingin dialog yang dimediasi oleh PBB untuk mencapai kemerdekaan politik yang berdaulat penuh.
SARAN:
Bodoh jangan dipelihara; goblok tidak ada lagi di jaman android ini.
Rakyat Papua bukan rakyat yang mudah ditipu lagi baik dengan kata kata dan uang.
Apabila unggahan postingan ini bertentangan dengan para sahabat FB ku, silakan hubungi saya untuk kita berdiskusi bersama yang elegan dan sopan.
RUANG KONTAK ARGUMENTASI:
MATERI DISKUSI:
Keabsahan hukum terhadap hasil keputusan KTT II. ULMWP VANUATU tahun 2023, sesuai perintah Kontitusi UUDS Pemerintah Sementara ULMWP tahun 2020:
KONTAK:
bris.mramra@gmail.com
HP/ WA: 0812 4783 2902.
~~~~~~~~~~~~~~~~
November 24, 2023
PGI: Perang Israel-Hamas Bukanlah Konflik Keagamaan, Kekerasan di Gaza Harus Dihentikan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mencermati dengan kepedihan mendalam tentang bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Israel dan Palestina, di mana ribuan orang termasuk anak-anak terluka, meninggal dunia, serta harus mengungsi meninggalkan pemukiman dan rumah mereka akibat konflik antara Hamas dan Israel.
Sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini, tercatat lebih dari 10 ribu orang dari pihak Israel dan Palestina telah meninggal dunia akibat konflik ini. Ratusan ribu orang harus mengungsi di tengah peperangan yang berkecamuk dan dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Penduduk wilayah Gaza dan warga Israel di kota-kota perbatasan dengan teritori Palestina telah menjadi korban dan dicekam oleh trauma dan ketakutan siang dan malam.
Dalam situasi kekerasan yang berkembang, PGI mengecam keras tindakan apapun yang menargetkan warga sipil, penggunaan warga sipil sebagai ‘perisai manusia’, terlepas dari perbedaan kebangsaan, etnis, atau keyakinan mereka. Terhadap konflik di wilayah ini, PGI mendukung tuntutan yang dikeluarkan oleh para Kepala Gereja di Yerusalem agar terciptanya kejelasan masa depan bagi warga Palestina dan Israel, yang dibangun berdasarkan keadilan, bukan kekuatan militer, di mana Hukum Internasional diterapkan secara konsisten dengan tanpa memihak.
Perdamaian yang tidak diiringi dengan upaya membangun kesetaraan dan keadilan tidak akan bertahan dalam ujian waktu. Dalam pengertian ini, PGI sejak awal berada bersama Dewan Gereja- Gereja Sedunia (WCC) guna mendukung sepenuhnya Resolusi-resolusi PBB bagi penyelesaian konflik Israel – Palestina, yaitu dengan mengusung ‘Solusi Dua Negara’.
PGI menyerukan kepada para pemimpin politik untuk terus mendorong terciptanya dialog yang tulus dalam upaya mencari solusi jangka panjang demi memajukan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang bertikai di wilayah yang bagi jutaan orang dianggap sebagai ‘Tanah Suci’.
Di dalam kesadaran bahwa konflik yang terjadi ini bukanlah konflik keagamaan, dan dengan memperhatikan situasi kemanusiaan yang sungguh memprihatinkan di Gaza, PGI mendesak komunitas internasional untuk memperkuat seruan penghentian kekerasan oleh semua faksi yang bertikai. Sejalan dengan itu, PGI juga mendorong masyarakat internasional, PBB, dan badan-badan kemanusiaan dunia untuk mengupayakan dibukanya koridor kemanusiaan yang memungkinkan penyaluran bantuan memasuki Gaza, sehingga jutaan warga sipil yang tak bersalah, termasuk anak- anak dan warga lanjut usia, dapat menerima perawatan medis dan kebutuhan dasar mereka.
Kepada gereja-gereja di Indonesia, PGI meminta supaya semua pihak bergabung dalam doa bagi penghentian kekerasan serta terciptanya perdamaian yang adil di tanah tempat lahirnya tiga agama Abrahamik. Gereja-Gereja harus terus berdoa dan mendukung semua upaya kemanusiaan bagi ribuan pengungsi serta korban warga sipil yang terpapar konflik dan terancam oleh kekerasan di wilayah ini, apapun latar belakang suku, etnis, kebangsaan, maupun agama dan kepercayaan.
Dalam keprihatinan yang sama, PGI mengingatkan gereja-gereja di Indonesia, pemerintah, dan semua elemen bangsa, untuk juga menaruh perhatian bagi ketidak-adilan dan kekerasan yang merusak martabat kemanusiaan dalam peristiwa-peristiwa kekerasan di Pulau Rempang, Tanah Papua, dan wilayah lainnya di negeri tercinta Indonesia.
Demikian Pernyataan Sikap dan Seruan ini kami sampaikan di Jakarta, 2 November 2023. Teriring salam dan doa kami, Pdt Gomar Gultom, Ketum PGI dan Pdt Jacky F Manuputty, Sekum PGI.
Artikel ini telah tayang di satuharapan.com dengan judul “PGI: Perang Israel-Hamas Bukanlah Konflik Keagamaan, Kekerasan di Gaza Harus Dihentikan”, Klik untuk baca: https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pgi-perang-israel-hamas-bukanlah-konflik-keagamaan-kekerasan-di-gaza-harus-dihentikan
Penulis : Melki
November 4, 2023
Hello world! Hello West Papua
Setelah beberapa tahu mengalami gangguan teknis karena tidak ada orang Papua yang bersedia mengelola Papua Merdeka News @papuapost.com, maka saat ini pendiri The Diary of Online Papua Mouthpiece (DoOPM) of the Collective Editorial Board berjumpa dengan sidang pembaca untuk melanjutkan kiprah perjuangan melalu media internet lewat website papuapost.com, yang telah didirikan pada tanggal 1 Desember 1999 di Herfordshire, Inggris Utara.
Di Tahun 1999 waktu itu tidaka da satupun orang Papua megnetahui apa itu Internet, jangankan menggunakannya.
Sampai-sampai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjadikan topik kehadiran papuapost.com sebagai materi sidang dan membahas sedalam-dalamnya dan menghadirkan anggota DPR RI Papua Bapak Alex Hesegem.
Berita PAPUApost.com dicetak dari halaman depan sampai halaman lainnya dan disebarkan kepada seluruh anggota Komisis yang membidangi politik dan informasi, dan secara khusus
Hasil cetakan itupun disampaikan kepada Koordinator Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional di Jakarta, Mr. Budi Kogoya, JR, dan hasilnya dilaporkan kepada pengelola SPMNews.
Bapak Alex Hesegem pun memanggil pengurus Aliansi Mahasiswa Papua mulai dari Ketua AMP-I, Demianus Tari Wanimbo, Koordinator AMP-I Jakarta, Budi Kogoya dan Jurubicara Internasional AMP-I, Sem Karoba dan dilakukan pertemuan selama 2 hari khusus, lengkap dengan acara bakar-batu. Dalam acara itu Bapak Alex Hesegem menyampaikan terimakasih karena anak-anak Koteka terutama dan anak Papua pada umumnya telah menggemparkan NKRI, secara resmi di geung DPR RI.
Perlu dicatat bahwa pada tahun 1999 tidak begitu banyak manusia di dunia yang mengenal Internet, dan apalagi tidak ada banyak orang memilik website.
PAPUApost.com dan WESTPAPUA.net adalah dua situs, yang pertama dalam versi Melayu, yang kedua dalam versi Inggris.
Pada saat iin, PAPUApost.com masih tetap bertahan, sedangkan westpapua.net telah digantikan oleh wantoknews.com

September 27, 2023
Indonesia’s Largest Fleet Of Taxis Teams Up To Beat Ride-hailing Apps
Dropcap the popularization of the “ideal measure” has led to advice such as “Increase font size for large screens and reduce font size for small screens.” While a good measure does improve the reading experience, it’s only one rule for good typography. Another rule is to maintain a comfortable font size.
Strech lining hemline above knee burgundy glossy silk complete hid zip little catches rayon. Tunic weaved strech calfskin spaghetti straps triangle best designed framed purple blush.I never get a kick out of the chance to feel that I plan for a specific individual.
Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.
On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country.
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.
But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk with Longe and Parole and dragged her into their agency, where they abused her for their projects again and again. And if she hasn’t been rewritten, then they are still using her.
A busy man keeps working while he waits. | Image: Unsplash
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer.
Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. “How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense”, he thought, but that was something he was unable to do because he was used to sleeping on his right, and in his present state couldn’t get into that position. However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was.
The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential these are the keys that will unlock the door to personal excellence.
One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections.
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.
His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame.
It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad.
August 16, 2023
Indonesian Police Arrest Again 33 People of West Papua Solidarity Fundraising for the Vanuatu Natural Disaster
This afternoon, at 12.34 West Papua time, Indonesian police arrested a West Papua Solidarity fundraiser for Victims of the Vanuatu Natural Disaster which has been temporarily taking place in Jayapura since this morning, Friday (31/03/2023).
Sector Police Chief (Kapolsek) Heram who led this arrest said: “West Papuans don’t need to do humanitarian assistance for natural disasters in Vanuatu, because Indonesia has no relationship with Melanesian countries, especially Vanuatu we have nothing to do. So there should be no fundraising for Vanuatu in Indonesia and all those who carry out humanitarian aid fundraising actions will still be arrested,” said the Kapolsek while leading the arrests.
Kaitanus Ikinia (a staff member from the Ministry of Political Affairs of the ULMWP Provisional Government) and Ones Kobak, the coordinator of the Solidarity Action, along with 31 people, were arrested and transported in two transport trucks from the Indonesian police. They have been taken to the Police station in Jayapura city for questioning.
The following is a list of names that have been arrested by the Police:
1. Elinatan Basini
2. Kaitanus Ikinia
3. Ones Kobak
4. Rizcky Nipsan
5. Tason Wenda
6. Thio Sobolim
7. Afriel Wenda
8. Ledy Kean
9. Epan Pabu
10. Eko Wenda
11. Kitas Lebitale
12. Abel Pabu
13. Jenos Dipur
14. Anius Balyo
15. Koti Uropmabin
16. Sem Kulka
17. Esten Bamu
18. Ibrahim Mok Kean
19. Gusten Meku
20. Eki Balingga
21. Noseler Logo
22. Viki Wenda
23. Oni Towolom
24. Weki Wenda
25. Beto Wandom
26. Helminus Mul
27. Melki Siep
28. Terendi Yoman
29. Saundi Wenda
30. Buyung Yigibalom
31. Predi Toto
32. Marki Kiman
33. Eis Wenda
This is the second arrest in a West Papua solidarity fundraising action for Vanuatu after previously 20 people were arrested on Wednesday (29/03), and a number of actions at several other points in Jayapura were forcibly disbanded by the Indonesian Police.
Please advocacy and media monitoring!
#Vanuatu 🇻🇺 #SaveVanuatu #WeStandWithVanuatu #VanuatuIsWestPapua #SolidarityForVanuatu #Melanesia #WeAreMelanesia #ClimateChange #ClimateJustice #Pacific

Helikopter Penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad) jenis Bell-412 dengan nomor register HA 5113 pengangkut tim evakuasi bangkai Susi Air, mendarat darurat di wilayah Pegunungan Jayawijaya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini

Cuplikan rekaman penyiksaan yang dialami satu warga Papua yang dituduh sebagai anggota OPM. Video yang disebarluaskan melalui situs Youtube ini dilansir oleh lembaga Asian Human Rights Commission.

Salah satu cuplikan adegan penyiksaan terhadap seorang warga Papua yang diduga terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Video yang diposting di YouTube ini menunjukkan dua pria Papua tengah dianiaya oleh beberapa orang yang diduga pasukan keamanan Indonesia. Salah satu personel keamanan melakukan penganiayaan dengan mengarahkan benda tumpul ke alat kelamin pria Papua tersebut.

April 3, 2023
Warning untuk Pejuang Papua Merdeka Menyikapi Gelagat Tokoh ULMWP Pro NKRI
Tulisan Menanggapi Artikel ini
WARNING:
Lebih muda kita melemahkan dan menghancurkan perjuangan PAPUA MERDEKA menuju kedaulatan yang bermartabat DARI PADA kita mempersatukan pandangan pikiran dan perjuangan Papua Merdeka yang menjadi kerinduan bersama.
BENAR:
Bahwa dalam revolusi apapun sudah pasti ada oknum atau kelompok yang oposisi dan penghianat , hal ini terjadi karena rakus pangkat jabatan dan sebuah panggung ketenaran.
BENNY WENDA:
Tuan BW adalah manusia biasa seperti kita -kita namun hasil kerja kerasnya tidak luput dari campur tangan TUHAN sebagai otoritas tertinggi yang telah mengurapinya.
KITA KITA OAP:
Siapakah diantara kita yang mampu seperti Tuan BW, dan dengan komitmen , serta target menembus MSG, PIF, ACP dan Uni Europa (UE) meraih dukungan 108 negara mendukung perjuangan Papua Merdeka.
Apakah diantara kita yang sudah menerima PIAGAM OXFORD melempaui Tuan BW ?
PEMERINTAHAN SEMENTARA (ULMWP):
Semua jajaran dalam Pemerintahan sementara adalah manusia biasa dengan keterbatasannya menjalankan perintah konstitusi sementara (UUDS) berdasarkan tanggung jawab dan jabatannya.( Mensesneg West Papua Counsul).
KRITIK:
Mengkritik , dan memberi saran itu hal yang wajar wajar saja tetapi bukan harus menyudutkan dan melemahkan PERJUANGAN REVOLUSI PAPUA MERDEKA ini.
TANAH PAPUA:
Bangsa Papua masih dalam pendudukan Indonesia , belum berdaulat sebagai negara
Tindakan melemahkan perjuangan akan menjadi tertawaan PIHAK KETIGA yang menginginkan perpecahan.
KOMITMEN:
Percayakan perjuangan PAPUA MERDEKA kepada ULMWP definitif untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai AD/ART berdasarkan konstitusi UUDS yang berlaku.
Satukan barisan dan dukung ULMWP sebagai wadah representaif suara politik Bangsa Papua yang terhormat dan bermartabat.
Bila ada hal hal yang kurang berkenan jangan sampaikan di hadapan publik medsos ini.
March 31, 2023
Dialog Jakarta-Papua vs Resolusi ke UN
Sumber: FB
Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam.
Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa. Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua.
Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua itu. Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG, orang-orang Papua sendiri ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Tujuan, jelas hambat ULMWP masuk full members karena ada dualisme. Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme.
Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk merdeka atau berjuang untuk berbaiki demokrasi di negara yang ada ini. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri atas nama perjuangan itu sendiri.
Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke UN. Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke UN ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.
Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.
March 31, 2023
Membongkar Aib Pimpinan ULMWP dan Pejuang Pro NKRI
Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam. Tuntutan itu disampaikan oleh Oktovianus Mote.
Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa. Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua.
Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua yang dipakai Indonesia seperti: Markus Haluk, Menase Tabuni, Daniel Radongkir, Benny Giyai, Dorman Wandikbo dan Timotius Murip sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua.
Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG. Orang-orang Papua sendiri juga ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Orang – orang seperti Markus Haluk & Daniel Radongkir ini kemarin berhasil membatalkan kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. Sekarang mereka juga yang pergi mengelilingi negara – negara MSG untuk menunda atau membatalkan KTT-MSG yang rencananya mau menerima West Papua sebagai full member MSG itu.
Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan (ULMWP) dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme.
Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk Papua merdeka atau berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai HAM dan demokrasi di dalam konteks NKRI harga mati. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri dan lebih khususnya anggota ULMWP yang dipakai oleh NKRI atas nama perjuangan itu sendiri.
Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke PBB. Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke PBB ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.
Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.
Oleh Simeon Alua, Facebook.com
March 31, 2023
Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan menggelar kongres berdasarkan KTTLB yang telah diadakan tahun 2020, bukan KTT II.
Demikian penjelasan Simion R. W. Surabut, sekretaris West Papua Council pada Pemerintahan Sementara ULMWP, Kamis (23/3/2023) di Wamena, menanggapi desakan dari Petisi Rakyat Papua (PRP) melalui siaran pers bertajuk “PRP Desak ULMWP Gelar KTT II”.
“Terkait desakan PRP [Petisi Rakyat Papua] terhadap ULMWP untuk gelar KTT II, ULMWP tidak akan pernah gelar KTT II ULMWP. Yang pastinya ULMWP hanya bisa menggelar kongres atau kongres luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP,”
jelas Surabut.
Pernyataan dari PRP yang bersifat ultimatum kepada ULMWP itu dianggap kurang tepat karena menurut Surabut, PRP adalah panitia untuk menggalang petisi rakyat Papua.
“PRP selaku panitia penggalangan petisi rakyat silahkan saja mengajukan usul dan saran bersifat aspiratif kepada ULMWP untuk dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional. Secara organisatoris, PRP tidak dapat dibenarkan jika memberikan ultimatum atau mengancam eksistensi organisasi politik bangsa Papua. Justru sebaliknya, organisasi politiklah yang harus member warning atau ultimatum kepada kinerja kepanitiaan. Sebab kepanitiaan itu diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh pimpinan organisasi politik,”
tuturnya.
Dijelaskan, pemberlakuan UUDS pun melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representai NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan draf RUUS yang diadakan selama dua pekan di Sentani.
“Setelah melakukan proses ini, panitia telah menggelar sebuah forum bernama KTTLB ULMWP. Dalam KTTLB tahun 2020, peserta yang terdiri dari Executive Council, Legislative Council dan Judicative Council serta organisasi afiliasi lainnya, telah membahas, memutuskan, menetapan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang-Undang yang kini kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS),” bebernya.
Surabut menyatakan, ada hal yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional dasar hukum ULMWP bukan lagi By Law 2014 atau konstitusi 2017. Tetapi sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
“Surat penetapan dan berita acara pengesahan itu telah dibacakan oleh pimpinan legislatif selaku pimpinan sidang, sebab KTT adalah ajangnya. Bukti dokumennya dalam bentuk naskah, file, audio visual, serta video klip pada saat pembacaan surat penetapan dan berita acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada sampai saat ini. Saudara Markus Haluk, Manase Tabuni, dan Daniel Randongkir selaku anggota pansus KTT dan anggota eksekutive council terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai. UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkan,”
tegasnya.
Menurut Surabut, semua pengistilahan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah, yaitu nama KTT telah dirubah menjadi kongres, bentuknya juga telah diubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara dan waktu berlakunya kepemimpinanpun telah berubah.
“Tidak ada alasan apapun untuk menyangkal dan melakukan penipuan, kemudian mendesak agar menggelar nama sebua forum yang merupakan bukan ketentuan secara konstitusional,” imbuh Simion.
____
Selengkapnya:
(https://www.suarapapua.com/…/bukan-ktt-ii-ulmwp-siap…)
#ULMWP #ProvisionalGovernment #UUDA #Kongres
March 24, 2023
Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres
WAMENA, SUARAPAPUA.com* — Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan menggelar kongres berdasarkan KTTLB yang telah diadakan tahun 2020, bukan KTT II.
Demikian penjelasan Simion R. W. Surabut, sekretaris West Papua Council pada Pemerintahan Sementara ULMWP, Kamis (23/3/2023) di Wamena, menanggapi desakan dari Petisi Rakyat Papua (PRP) melalui siaran pers bertajuk “PRP Desak ULMWP Gelar KTT II”.
Terkait desakan PRP [Petisi Rakyat Papua] terhadap ULMWP untuk gelar KTT II, ULMWP tidak akan pernah gelar KTT II ULMWP. Yang pastinya ULMWP hanya bisa menggelar kongres atau kongres luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP,” jelas Surabut.*_
Pernyataan dari PRP yang bersifat ultimatum kepada ULMWP itu dianggap kurang tepat karena menurut Surabut, PRP adalah panitia untuk menggalang petisi rakyat Papua.
PRP selaku panitia penggalangan petisi rakyat silahkan saja mengajukan usul dan saran bersifat aspiratif kepada ULMWP untuk dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional. Secara organisatoris, PRP tidak dapat dibenarkan jika memberikan ultimatum atau mengancam eksistensi organisasi politik bangsa Papua. Justru sebaliknya, organisasi politiklah yang harus member warning atau ultimatum kepada kinerja kepanitiaan. Sebab kepanitiaan itu diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh pimpinan organisasi politik,” tuturnya.*_
Dijelaskan, pemberlakuan UUDS pun melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representai NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan draf RUUS yang diadakan selama dua pekan di Sentani.
Setelah melakukan proses ini, panitia telah menggelar sebuah forum bernama KTTLB ULMWP. Dalam KTTLB tahun 2020, peserta yang terdiri dari Executive Council, Legislative Council dan Judicative Council serta organisasi afiliasi lainnya, telah membahas, memutuskan, menetapan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang-Undang yang kini kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS),” bebernya.*_
Surabut menyatakan, ada hal yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional dasar hukum ULMWP bukan lagi By Law 2014 atau konstitusi 2017. Tetapi sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
Surat penetapan dan berita acara pengesahan itu telah dibacakan oleh pimpinan legislatif selaku pimpinan sidang, sebab KTT adalah ajangnya. Bukti dokumennya dalam bentuk naskah, file, audio visual, serta video klip pada saat pembacaan surat penetapan dan berita acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada sampai saat ini. Saudara Markus Haluk, Manase Tabuni, dan Daniel Randongkir selaku anggota pansus KTT dan anggota eksekutive council terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai. UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkan,” tegasnya.*_
Menurut Surabut, semua pengistilahan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah, yaitu nama KTT telah dirubah menjadi kongres, bentuknya juga telah diubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara dan waktu berlakunya kepemimpinanpun telah berubah.
_*“Tidak ada alasan apapun untuk menyangkal dan melakukan penipuan, kemudian mendesak agar menggelar nama sebua forum yang merupakan bukan ketentuan secara konstitusional,” imbuh Simion.*_
____
_*Selengkapnya:*_
(https://www.suarapapua.com/…/bukan-ktt-ii-ulmwp-siap…)
March 23, 2023

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?