Blog

  • Dialog Jakarta-Papua vs Resolusi ke UN

    Dialog Jakarta-Papua vs Resolusi ke UN

    Sumber: FB

    Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam.

    Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa. Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua.

    Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua itu. Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG, orang-orang Papua sendiri ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Tujuan, jelas hambat ULMWP masuk full members karena ada dualisme. Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme.

    Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk merdeka atau berjuang untuk berbaiki demokrasi di negara yang ada ini. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri atas nama perjuangan itu sendiri.

    Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke UN. Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke UN ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.

    Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.

  • Membongkar Aib Pimpinan ULMWP dan Pejuang Pro NKRI

    Membongkar Aib Pimpinan ULMWP dan Pejuang Pro NKRI

    Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam. Tuntutan itu disampaikan oleh Oktovianus Mote.

    Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa. Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua.

    Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua yang dipakai Indonesia seperti: Markus Haluk, Menase Tabuni, Daniel Radongkir, Benny Giyai, Dorman Wandikbo dan Timotius Murip sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua.

    Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG. Orang-orang Papua sendiri juga ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Orang – orang seperti Markus Haluk & Daniel Radongkir ini kemarin berhasil membatalkan kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. Sekarang mereka juga yang pergi mengelilingi negara – negara MSG untuk menunda atau membatalkan KTT-MSG yang rencananya mau menerima West Papua sebagai full member MSG itu.

    Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan (ULMWP) dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme.

    Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk Papua merdeka atau berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai HAM dan demokrasi di dalam konteks NKRI harga mati. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri dan lebih khususnya anggota ULMWP yang dipakai oleh NKRI atas nama perjuangan itu sendiri.

    Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke PBB. Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke PBB ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.

    Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.

    Oleh Simeon Alua, Facebook.com

  • Pemohon West Papua berusia delapan tahun

    Pemohon West Papua berusia delapan tahun

    Lebih dari satu juta orang West Papua berdiri di belakang ‘bocah’ muda dari West Papua [ULMWP, red] yang lahir di pintu masuk Malvatumauri Nakamal delapan tahun lalu. Sekarang dia memohon untuk diterima di Melanesian Spearhead Group (MSG).
    Presiden Sementara Benny Wenda memimpin delegasi tiga orang kepada Presiden Dewan Kepala Nasional Malvatumauri, Ketua Willie Plasua, kemarin untuk memohon kepadanya agar menggunakan jaringan tradisionalnya untuk memungkinkan ‘bocah’ itu menjadi anggota penuh MSG dan tidak terus duduk di pagar sebagai “pengamat” tanpa kekuatan hukum untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan resmi Organisasi Melanesia.
    Berbicara untuk Presiden Sementara, Wakil Menteri Luar Negeri Pemerintah Sementara West Papua, Morris Kaloran menjelaskan, “Sebagai Presiden Malvatumauri (Chief Willie Plasua), Anda menyadari kelahiran ‘bayi’ bernama United Liberation Movement of West Papua ( ULMWP) delapan tahun yang lalu, yang disaksikan oleh pejabat setempat dan daerah serta ditandai dengan penanaman pohon namele yang masih tumbuh di pintu masuk Nakamal Anda hingga saat ini”.
    Terlepas dari sikap umum Vanuatu sekarang yang pertama kali disuarakan oleh Perdana Menteri Vanuatu saat itu, almarhum Pastor Walter Lini, yang mengatakan, “Selama West Papua dan Kanaky di Kaledonia Baru tidak bebas maka meskipun Vanuatu adalah negara berdaulat, itu akan tidak benar-benar bebas sampai seluruh Melanesia benar-benar bebas dari kolonialisme”.
    Sekarang lebih dari 40 tahun kemudian Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda, telah tiba di Kantornya di seberang Crow’s Nest dari London untuk mengingatkan Malvatumauri, Dewan Kristen Vanuatu, Sekretariat MSG serta Otoritas Pemerintah terkait, untuk mengakui hak ULMWP untuk ditawarkan tempat yang selayaknya di MSG.
    Sebagai tanggapan, Presiden Malvatumauri dan Kepala Eksekutifnya, Jean Pierre, keduanya setuju untuk bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memfasilitasi Permohonan ULMWP untuk keanggotaan penuh MSG.
    Mereka juga mencatat semua aplikasi yang gagal sampai saat ini dan menunjukkan bahwa ada cara lain untuk mengeksplorasi untuk memastikan bahwa aplikasi saat ini diterima.
    “Bocah itu masih berjuang di luar organisasi resmi MSG setelah upaya pertamanya memasuki MSG pada 2013 tetapi ditolak. Ditolak lagi di tahun 2017 dan lagi di tahun 2019 sementara orang yang seharusnya ditolak masuk MSG tetap menjadi Associate Member. Inilah Indonesia”, kata Kaloran.
    Dia memegang jabatannya di ULMWP dengan komitmen karena dia telah berjuang di West Papua selama 23 tahun terakhir.
    “Presiden Malvatumauri, meskipun tampaknya sulit untuk mengakui ULMWP di sini di Melanesia, ‘bocah’ ini diakui secara internasional oleh 83 negara Asia Karibia Pasifik”, kata Kaloran.
    “Jadi di sini kami bersama Anda di Kantor tinggi Anda mencari bantuan Anda untuk menemukan cara terbaik agar ‘anak laki-laki’ itu diterima di tempat yang selayaknya di MSG”.
    Sebagai kesimpulan dia mengingatkan Malvatumauri bahwa semua anggota Pemerintah Vanuatu adalah anak-anaknya, oleh karena itu, berhak untuk memberitahu Pemerintah untuk mengabulkan keinginan ‘anak laki-laki’ itu untuk menjadi anggota penuh MSG.
    ____
  • Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    WAMENA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan menggelar kongres berdasarkan KTTLB yang telah diadakan tahun 2020, bukan KTT II.
    Demikian penjelasan Simion R. W. Surabut, sekretaris West Papua Council pada Pemerintahan Sementara ULMWP, Kamis (23/3/2023) di Wamena, menanggapi desakan dari Petisi Rakyat Papua (PRP) melalui siaran pers bertajuk “PRP Desak ULMWP Gelar KTT II”.
    “Terkait desakan PRP [Petisi Rakyat Papua] terhadap ULMWP untuk gelar KTT II, ULMWP tidak akan pernah gelar KTT II ULMWP. Yang pastinya ULMWP hanya bisa menggelar kongres atau kongres luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP,”
    jelas Surabut.
    Pernyataan dari PRP yang bersifat ultimatum kepada ULMWP itu dianggap kurang tepat karena menurut Surabut, PRP adalah panitia untuk menggalang petisi rakyat Papua.
    “PRP selaku panitia penggalangan petisi rakyat silahkan saja mengajukan usul dan saran bersifat aspiratif kepada ULMWP untuk dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional. Secara organisatoris, PRP tidak dapat dibenarkan jika memberikan ultimatum atau mengancam eksistensi organisasi politik bangsa Papua. Justru sebaliknya, organisasi politiklah yang harus member warning atau ultimatum kepada kinerja kepanitiaan. Sebab kepanitiaan itu diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh pimpinan organisasi politik,”
    tuturnya.
    Dijelaskan, pemberlakuan UUDS pun melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representai NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan draf RUUS yang diadakan selama dua pekan di Sentani.
    “Setelah melakukan proses ini, panitia telah menggelar sebuah forum bernama KTTLB ULMWP. Dalam KTTLB tahun 2020, peserta yang terdiri dari Executive Council, Legislative Council dan Judicative Council serta organisasi afiliasi lainnya, telah membahas, memutuskan, menetapan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang-Undang yang kini kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS),” bebernya.
    Surabut menyatakan, ada hal yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional dasar hukum ULMWP bukan lagi By Law 2014 atau konstitusi 2017. Tetapi sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
    “Surat penetapan dan berita acara pengesahan itu telah dibacakan oleh pimpinan legislatif selaku pimpinan sidang, sebab KTT adalah ajangnya. Bukti dokumennya dalam bentuk naskah, file, audio visual, serta video klip pada saat pembacaan surat penetapan dan berita acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada sampai saat ini. Saudara Markus Haluk, Manase Tabuni, dan Daniel Randongkir selaku anggota pansus KTT dan anggota eksekutive council terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai. UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkan,”
    tegasnya.
    Menurut Surabut, semua pengistilahan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah, yaitu nama KTT telah dirubah menjadi kongres, bentuknya juga telah diubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara dan waktu berlakunya kepemimpinanpun telah berubah.
    “Tidak ada alasan apapun untuk menyangkal dan melakukan penipuan, kemudian mendesak agar menggelar nama sebua forum yang merupakan bukan ketentuan secara konstitusional,” imbuh Simion.
    ____
    Selengkapnya:
  • Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    WAMENA, SUARAPAPUA.com* — Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan menggelar kongres berdasarkan KTTLB yang telah diadakan tahun 2020, bukan KTT II.
    Demikian penjelasan Simion R. W. Surabut, sekretaris West Papua Council pada Pemerintahan Sementara ULMWP, Kamis (23/3/2023) di Wamena, menanggapi desakan dari Petisi Rakyat Papua (PRP) melalui siaran pers bertajuk “PRP Desak ULMWP Gelar KTT II”.
    Terkait desakan PRP [Petisi Rakyat Papua] terhadap ULMWP untuk gelar KTT II, ULMWP tidak akan pernah gelar KTT II ULMWP. Yang pastinya ULMWP hanya bisa menggelar kongres atau kongres luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP,” jelas Surabut.*_
    Pernyataan dari PRP yang bersifat ultimatum kepada ULMWP itu dianggap kurang tepat karena menurut Surabut, PRP adalah panitia untuk menggalang petisi rakyat Papua.
    PRP selaku panitia penggalangan petisi rakyat silahkan saja mengajukan usul dan saran bersifat aspiratif kepada ULMWP untuk dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional. Secara organisatoris, PRP tidak dapat dibenarkan jika memberikan ultimatum atau mengancam eksistensi organisasi politik bangsa Papua. Justru sebaliknya, organisasi politiklah yang harus member warning atau ultimatum kepada kinerja kepanitiaan. Sebab kepanitiaan itu diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu oleh pimpinan organisasi politik,” tuturnya.*_
    Dijelaskan, pemberlakuan UUDS pun melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representai NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan draf RUUS yang diadakan selama dua pekan di Sentani.
    Setelah melakukan proses ini, panitia telah menggelar sebuah forum bernama KTTLB ULMWP. Dalam KTTLB tahun 2020, peserta yang terdiri dari Executive Council, Legislative Council dan Judicative Council serta organisasi afiliasi lainnya, telah membahas, memutuskan, menetapan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang-Undang yang kini kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS),” bebernya.*_
    Surabut menyatakan, ada hal yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional dasar hukum ULMWP bukan lagi By Law 2014 atau konstitusi 2017. Tetapi sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
    Surat penetapan dan berita acara pengesahan itu telah dibacakan oleh pimpinan legislatif selaku pimpinan sidang, sebab KTT adalah ajangnya. Bukti dokumennya dalam bentuk naskah, file, audio visual, serta video klip pada saat pembacaan surat penetapan dan berita acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada sampai saat ini. Saudara Markus Haluk, Manase Tabuni, dan Daniel Randongkir selaku anggota pansus KTT dan anggota eksekutive council terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai. UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkan,” tegasnya.*_
    Menurut Surabut, semua pengistilahan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah, yaitu nama KTT telah dirubah menjadi kongres, bentuknya juga telah diubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara dan waktu berlakunya kepemimpinanpun telah berubah.
    _*“Tidak ada alasan apapun untuk menyangkal dan melakukan penipuan, kemudian mendesak agar menggelar nama sebua forum yang merupakan bukan ketentuan secara konstitusional,” imbuh Simion.*_
    ____
    _*Selengkapnya:*_
  • Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya

    Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya

    Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya, saya tergagum. Bapak Gerardus adalah angkatan pertama sebagai prajurit TPN-OPM, salah satu orang kepercayaan Jacob Pray. Gerardus diangkat dan dilantik sebagai panglima Kodap Merauke yang pertama Jenderal Bernardus Maken. Setelah pelantikan, ia bersama rombonganya berjalan kaki dari Waris ke Boven Digul dan membuka markas pertahanan di sana.

    Tidak lama kemudian ia pimpin konfrantasi dengan militer Indonesia, dan menghabiskan pos ABRI di Tanah Merah. Akibat kekalahan itu, ABRI serang perkampungan masyarakat dengan BOM dari udara dengan helikopter. Karana sulit hindari serangan ABRI, Gerardus pimpin pasukanya membawa rakyat ke hutan di perbatasan PNG, kemudian mengungsi ke Giyungga di PNG dan buka tempat pengunsian di sana.

    Gerardus jadikan tempat itu sebagai pusat pertahanan, dan terus melancarkan perang kepada ABRI di tanah Merah dan sekitarnya. Akibatnya, pemerintah Indonesia intervensi kepada pemerintah PNG dan polisi PNG tangkap Gerardus Thommey dan beberapa orang lain dan dimasukan penjarah di Papua new Guinea.

    Pada suatu hari, mereka dikunjungi di penjara oleh utusan PBB, urusan pengungsi, pejabat PBB itu adalah seorang Afrika asal Ghana dan diplomat PBB itu minta orang-orang West Papua yang ditahan di penjara itu dikirim ke Afrika.

    Sesuai permintaan diplomat itu, Gerardus dan beberapa lain dikirim ke Afrika dan mereka diterima oleh presiden Senegal dan akhirnya dibuka kedutaan West Papua di sana. Gerardus dan lainnya tinggal di sana, tetapi karena pertengkaran internal yang menyebabkan seorang teman mereka dari suku Mee dipukul dan mati, maka pemerintah Segenal tutup kantor itu dan mereka dikirim ke Belanda sesuai permintaan mereka. Gerardus mengatakan ia merasa kehilangan teman baiknya itu. Gerardus adalah salah satu tokoh yang ikut korban dlm peristiwa itu, ia kemudian ke Belanda dan menetap di sana.

    Pada tahun 2004 Gerardus pertama kali bertemu dengan Benny Wenda, di Belanda. Dia dengar bahwa ada seorang muda klan Wenda datang dari Inggris, dan akan bicara dalam komunitas West Papua di Belanda. Setelah ia mendengar fam Wenda, ia sudah tahu kalau itu anaknya Jenderal Mathias Wenda, teman sejati Gerardus. Ketika Gerardus di pertemuan itu, mengikuti semua pembicaraan Benny, tentang perjuangan dan apa yang akan dilakukannya. Benny sampaikan persatuan orang Papua di luar negeri, tetapi orang Papua di Belanda saat itu tidak terima serius karena mereka masih terbagi dalam faksionis. Beberapa orang menawarkan Benny untuk bermalam di rumah mereka, tetapi secara diam-diam Gerardus dekati Benny, namun Benny sendiri sudah punya rencana bahwa ia akan bermalam dengan Gerardus.

    Setelah di rumahnya, mereka berdua diskusi agenda perjuangan, dan Gerardus cerita semua pengalamannya, dan Benny diminta untuk dipertimbangkan. Satu pertanyaan Gerardus kepada Benny, “anak, apakah anak datang atas nama OPM atau organisasi apa?” Benny menjawab, bahwa ia datang atas nama Demmak. Dengar itu, Gerardus usulkan kepada Benny, bahwa anak bentuk organisasi bernama, Free West Papua Campaign (FWPC), berdasarkan usulan itu Benny Wenda bentuk Free West Papua Campaign di Inggris dan cabangnya diluncurkan di seluruh dunia, kita lihat saat ini.

    Sejak itu, seluruh hidup Gerardus Thommey dan istrinya menghabiskan untuk mendukung Benny, tiap bulan selama 2 Minggu Gerardus ke Inggris untuk menjaga keluarga Benny, setelah kembali giliran istrinya ke Inggris untuk dua minggu sisanya . Gerardus selalu mendorong Benny Wenda, dan selalu menjadi pertahanan terkuat untuk Benny dalam perjuangan ini. Menghormati jasa-jasa Gerardus Thommey ini, anak bungsunya Wenda mengambil nama Thommy dari kakeknya ini.

    Di Belanda, Gerardus Thommey juga menasihati dan mendampingi Oridek Ap dan adik-adiknya, untuk bersama-sama mendorong agenda-agenda perjuangan. Ada satu cerita lucu, suatu hari Gerardus bicara agenda perjuangan tertentu, Oridek masih sangat mudah waktu itu, Oridek ke rumah bertebat dengan Gerardus. Tapi, Gerardus tersenyum saja diperlakukan sebagai orang tua. Dia bilang anak, nanti baru tahu setelah sudah dewasa. Secara berlahan Gerardus dekati Oridek dan mendorong perjuangan mereka. Oridek mengatakan, waktu itu masih muda jadi tidak mengerti maksud baik bapak Gerardus, dan akhirnya Gerardus satu-satunya, orang tua yang dorong kami di sini. Gerardus adalah orang yang paling setia, semangat nasionalisme selalu mendidih dalam tubuhnya, usianya makin tua tetapi semangatnya tidak pernah luntur. Setiap kegiatan apa pun dia selalu paling depan.

    Pada suatu hari, Oridek, Raki, dan saya ke Brussel untuk beberapa agenda, kami ke rumah bapak Gerardus untuk minta petunjuk, saat itu bapak Gerardus masih sakit. Tetapi, Bapak Gerardus mengatakan ia bersedia ikut dampingi kami ke Brussel, kami bertiga terkejut, bagaimana bapak masih sakit tetapi ia temanni kami. Dalam perjalanan, bapak Gerardus berkata, “anak-anak bapak sudah tua dan kondisi sakit, tetapi bapak harus dampingi anak-anak untuk memberi semangat kalian bahwa ada orang tua ikut. Kami orang tua tidak tinggalkan kamu sendiri, tetapi kami harus dampingi kalian, untuk memberikan semangat. Suatu saat, bapak sudah tidak ada lagi, kalian akan ingat bahwa orang tua selalu ada dengan kalian”.

    ah… Bapak Gerardus Thommey, sungguh sangat berharga nasihat dan dedikasimu, sunggu engkau pahlawan sejati. Terima kasih bapak kebersamaan, keramahan, dan humor-humormu. Saya minta maaf, hasil wawancara denganmu belum tulis, karena data itu tidak sempat bawa, dan masih tersimpan dalam file di Jerman. Tetapi, pasti akan saya tulis untuk mengingat perjuanganmu.

    Selamat jalan bapak, tinggal dan istirahatlah dengan tenang dan damai di Sorga bersama Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Tuhan akan menempatkanmu di sisi-Nya sesuai perjuangan dan pengorbananmu untuk bangsa besar ini.

  • Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Sebagaimana dilaporkan WANTOKNews.com, sesuai laporan dari Kepala Utusan Uni Eropa Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP Provisional Government) Tuan Oridek Ap, yang dilansir maka disampaikan kepada seluruh perwira Tinggi West Papua Army di manapun Anda berada bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di Sorga

    Komandan West Papua Army Gerardus Thommeny,

    yang sering disebut sebagai Komandan Mata Satu dari Selatan New Guinea.

    Atas nama semua panglima dan Panglima West Papua Army, Chief General Mathias Wenda, saya, General Amunggut Tabi sebagai perwira binaan dari Almarhum, pahlawan revolusi West Papua, menundukkan kepala tanya menyerah kepada daulat Allah, dan menyatakan

    BERDUKA SEDALAM-DALAMNYA

    atas kepergian Komanda Mata-Satu.

    Perjuangan yang ditinggalkan Komandan akan kami teruskan sampai West Papua Merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

    DIkeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan West Papua Army,
    Pada tanggal 18 Maret 2023
    An. Panglima,

     

     

    Amunggut Tabi, General WPA
    BRN: A.DF 018676.

  • Tokoh / Pemimpin Gereja yang Bicara Jeda Kemanusiaan adalah kaki-tangan NKRI

    Tokoh / Pemimpin Gereja yang Bicara Jeda Kemanusiaan adalah kaki-tangan NKRI

    General Amunggut Tabi dari West Papua Army mengatakan dengan tegas bahwa tokoh / Pemimpin Gereja dan masyarakat umum yang entah dari hati atau karena dibayar berbicara Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua adalah kaki-tangan NKRI.

    Alasan pertama karena tujuan dari Jeda Kemanusiaan ialah untuk meyakinkan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kondisi keamana di Tanah Papua telah tidak bermasalah, para pihak yang bertikai telah menerima jeda ini sehingga PBB tidak perlu dan lucu kalau masuk, atau bersikeras hendak mengunjungi Tanah Papua.

    Ini jelas memenangkan NKRI secara mutlak.

    Ini jelas-jelas merugikan perjuangan bangsa Papua. Semua pihak yang berpihak kepada Jeda Kemanusiaan menghina diri sendiri dan mencederai semua perjuangan bangsa Papua.

    Alasan kedua, Jeda Kemanusiaan tidak menghentikan NKRI untuk membunuh OAP, karena tujuan kedatangan dan kehadiran NKRI dan orang Indonesia di Tanah Papua ialah untuk mencuri dan menjarah kekayaan alam pulau New Guinea dan menduduki dan menguasai tanah Papua. Artinya jelas, cara paling jelas dan sangat masuk akal untuk menguasai tanah Papua memusnahkan OAP itu sendiri. Di mana telaknya jeda? Siapa yang harus berhenti membunuh? Bagaimana cara menghentikannya?

    Alasan ketiga, mindset penggagas Jeda Kemanusiaan ialah menghentikan perjuangan bangsa Papua, bukan menghentikan penjajahan dan pendudukan, penjarahan, pencurian dan pembunuhan yang telah terjadi sejak tahun 1961.

    Dengan kata lain, Jeda Kemanusiaan sama artinya dengan memaksa orang Papua berhenti berjuang untuk Papua Merdeka. Itu artinya bersekongkol dengan NKRI untuk kepentingan NKRI.

    Lalu pertanyaannya?

    1. Dua tokoh Gereja yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung siapa?
    2. Tiga pejabat ULMWP yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung apa?
    3. Orang Papua pada umumnya yang mendukung Jeda Kemanusiaan mendukung yang mana?
  • Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

    Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

    ULMWP tidak akan menggelar KTT. ULMWP akan menggelar Kongres sesuai dasar hukumnya. Secara Konstitusional Dasar Hukum ULMWP bukan lagi By Law atau Konstitusi 2017. Sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).

    ULMWP memberlakukan UUDS melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representasi NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan Draf Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (DRUUDS) di Sentani selama 1 minggu.

    Setelah melalui proses ini Panitia telah menggelar sebuah forum yang bernama KTTLB ULMWP.

    Dalam KTTLB tahun 2020, peserta sidang KTT yang terdiri dari Executive Cauncil, Legislative Cauncil dan Yudikative Cauncil serta organisasi afiliasi lainnya telah;

    – Membahas,

    – Mengesahkan,

    – Memutuskan dan

    – Menetapkan Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang – Undang yang kini kita sebut dengan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).

    Surat Penetapan dan Berita Acara Pengesahan itu telah dibacakan oleh Pimpinan Legislative Cauncil selaku Pimpinan Sidang sebab KTT adalah ajalnya Legislative Cauncil.

    Bukti dokumen mentah dalam bentuk naskah, file, Audio visual serta video Clip pada saat pembacaan Surat Penetapan dan Berita Acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada hingga saat ini.

    Saudara Menase Tabuni dan Markus Haluk selaku anggota Pansus KTT dan juga selaku anggota eksekutive Cauncil terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai.

    UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkannya undang-undang itu.

    Semua pengistilaan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah. Nama KTT telah dirubah ke Kongres. Bentuk telah dirubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara.

    Waktu berlakunya kepemimpinan pun telah berubah. Tidak ada alasan apapun yang dapat menyangkal dan melakukan penipuan. Semua pimpinan yg kini sedang melakukan penipuan ini telah mengikuti proses dan turut menyetujui semua yg telah berlalu.

    Dengan demikian Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua akan menggelar Kongres bukan KTT. Kongres akan digelar pada tahun 2025 mendatang.

  • Soal Papua, Amien Rais Ingatkan Peristiwa Bubar Uni Soviet

    Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menyepelekan persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Ia mengingatkan peristiwa bubarnya Uni Soviet dan Yugoslavia karena tak bisa menjaga wilayah.

    “Jangan diremehkan sama sekali. Ini pesan saya,” kata Amien Rais di selah acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 PAN di Pluit, Jumat (23/8).

    Amien menyinggung gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau gerakan pembebasan Papua Barat yang telah mengagendakan agar referendum disidangkan di Majelis Umum pada Desember tahun ini.

    “Jadi hati-hati jangan anggap remeh,” kata Amien.
    Lihat juga:Polda Papua Barat Tangkap Tiga Tersangka Rusuh Manokwari
    Dalam kesempatan itu Amien kembali menyinggung sebutan ‘monyet’ yang diketahui disebutkan oleh salah satu oknum TNI kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Meski begitu, Amien mengaku tak mau menyalahkan pihak manapun terkait persoalan ini.

    Terpenting, kata, dia, Presiden Jokowi jangan sampai terlambat menangani persoalan dan gejolak yang saat ini terjadi di Papua. Jangan sampai, kata Amien, istilah nasi menjadi bubur terjadi dalam persoalan Papua ini.

    Amien bahkan menyinggung beberapa negara besar yang saat ini tak ada lagi eksistensinya lantaran tak bisa menjaga wilayah. Amien mengatakan, sebesar apapun negaranya, sekuat apapun ekonomi dan militernya, negara tetap bisa runtuh hanya dalam tempo hitungan bulan bahkan minggu.

    “Jadi dulu kita melihat tahun 89 ada USSR (Union of Soviet Socialist Republics/Uni Soviet). Negara super power yang setara Amerika kemudian sekarang sudah bubar enggak ada lagi. Yugoslavia negara kuat, paling kuat paling makmur enggak ada lagi sudah bubar,” kata.

    Amien juga meminta pendekatan pemerintah menghadapi persoalan Papua juga dicermati betul.

    “Pendekatan yang bukan hanya security approach, bukan tapi betul-betul multidimensional,” kata dia.

    Lihat juga:Amien Rais: Ketum Bisiki Saya, PAN Pasti Tak Ikut Kabinet

    Baca artikel CNN Indonesia “Soal Papua, Amien Rais Ingatkan Peristiwa Bubar Uni Soviet” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823170724-20-424140/soal-papua-amien-rais-ingatkan-peristiwa-bubar-uni-soviet.

    Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823170724-20-424140/soal-papua-amien-rais-ingatkan-peristiwa-bubar-uni-soviet.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?