PAPUApost.com

Blog

  • Gen. TRWP Amunggut Tabi: Perjuangan Tidak Pakai Emosi, Tetapi Nurani dan Rasio

    Mari kita jalankan perjuangan Papua Merdeka dengan nurani dan rasio, dan buang jauh-jauh emosi karena West Papua hari ini telah ada dalam radar politik global. Secara global, Southern Hemisphere sudah masuk ke dalam radar global sejalan dengan konstelasi politik dunia yang telah beralih ke selatan jauh sebelum kehancuran kapitalisme akhir tahun 2008 lalu.

    Demikian dikatakan Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revousi West Papua (TRWP) menanggapi pertanyaan dari PMNews, “Apa tanggapan TRWP tentang Kongres Luar Biasa Angkatan Bersejnata West Papua yang sedang dipersiapkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?”

    Selanjutnya Gen. TRWP Tabi mengatakan semua pihak harus merendahkan diri dan bersatu dalam satu payung ULMWP sehingga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini secepat mungkin.

    Ketika ditanyakan tentang pernyataan TPN PB dan perang yang terjadi di Nduga, Gen. Tabi menyatakan

    Semua pejuang di rimba New Guinea berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk satu tujuan buat satu tanah air dan satu bangsa, jadi tidak usah kita pertanyakan siapa yang bikin dan siapa yang tidak bikin apa-apa, sebab yang berjuang itu Orang Papua, gerilyawan Papua Merdeka dan mereka berjuang untuk satu tujuan Papua Merdka. Kalau tanya tentang pendukung Otonomi Khusus itu wajar, kami bisa berikan pendapat, tetapi semua kegiatan gerilya kami dukung penuh.

    PMNews memintakan penjelasan lanjut. Dan berikut penjelasan tambahan atas tanggapan di atas:

    TRWP tidak didirikan untuk menghapus Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi untuk membantu OPM sehingga setiap gerakan TRWP tidak terkena getah kepada OPM, dan status OPM menjadi organisasi politik yang bisa bermain di pentas politik global. Kita sudah lebih dari setengah abad terpenjara karena nama organisasi kita sulit dipahami dunia, apa militer atau politik, karena kita gunakan tanda garis miring antara dua nama yaitu TPN/ OPM.

    Jadi, dengan keluarnya TRWP dari OPM berarti secara otomatis OPM berdiri sendiri secara struktural, walaupun tujuan yang sama. Oleh karena itu siapapun kita, WPNCL, ULMWP, TPN PB, NRFPB, WPNA, TRWP, PNWP kita semua harus sadar bahwa bangsa Papua telah belajar walaupun terlambat, bahwa organisasi politik dan lembaga militer harus terpisah, tersendiri dan tidak ditulis dengan tanda garis miring di tengah.

    Tidak menjadi masalah, namanya TPN PB, TPN, TNPB, TRWP, apapun, yang penting OPM terlepas dari angkatan bersenjata Papua Merdeka. Jadi masalah tidak ada!

    PMNews selanjutnya menanyakan apa tujuan dari Kongres Angkatan Bersenjata Perjuangan Papua Merdeka yang sedang dipersiapkan dan dijawab sebagai berikut

    Itu tugas dan tanggung-jawab ULMWP, bukan TRWP, karena kami di MPP TRWP menunggu langkah lanjutan dari proses penyatuan organisasi politik yang telah disponsori penuh oleh Republik Vanuatu beberapa tahun lalu. Sudah lama kami di TRWP menunggu penyatuan sayap militer. Baru sekarang ini mereka mau selenggarakan kegiatan untuk menyatukan semua panglima gerilyawan dan semua organisasi angkatan bersenjata yang berjuang untuk Papua Merdeka di seluruh pulau New Guinea.

    PMNews mengecek kabar tentang keterlibatan TRWP dalam kegiatan dimaksud, dikatakan oleh Gen. TRWP Tabi bahwa TRWP tidak punya kewenangan mengatur ULMWP.

    ULMWP itu lembaga politik yang sudah diakui oleh semua anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), termasuk Indonesia di dalamnya sudah mengakui eksistensi dan tujuan ULMWP secara hukum internasional dan secara politik dunia. Dalam posisi ini TRWP tidak berkuasa mengatur apa-apa! Yang berkuasa secara hukum internasional adalah ULMWP. Jadi, kalau tujuannya untuk Papua Merdeka, maka apapun yang dimintakan atau dikehendaki oleh ULMWP kami semua di rimba New Guinea mendukung.

    PMNews mempertegas ulang bahwa ada OAP yang tidak mendukung proses yang sedang berlangsung, dan Gen. Tabi kembali menegaskan,

    Tidak ada yang tidak setuju Papua Merdeka! Tidak ada pendukung merah-putih yang sedang bergerilya! Tidak ada OAP yang sepenuh hati mendukung dan mencintai NKRI! Itu camkan dengan baik! Tidak satupun OAP cinta NKRI! Karena itu, pertanyaan seperti ini dibuang saja, jangan dibawa-bawa dan ditanyakan.

    Perjuangan ini sudah tidak menggunakan emosi lagi. Sebagian besar Panglima dan Perwira Tinggi di rimba New Guinea adalah para Sarjana S1 dan S2, jadi tidak sama dengan pejuang generasi pendahulu. Setelah DR. OPM Otto Ondawame, sudah banyak tokoh politik dan tokoh militer yang berijazah sah sarjana. Tidak usah ragu! Kita pakai rasio dan naluri, kita tidak usah mengolah emosi karena itu pekerjaan orang tidak terpelajar!

  • Boikot Pemilu 2019 dan Boykot PON 2020 adalah Hak OAP

    Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan kepada PMNews terkait sejumlah berita menyerukan boikot Pemilu 2019. Gen. TRWP Tabi mengatakan,

    Boikot Pemilu 2019 dan Boikot Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 adalah hak Orang Asli Papua (OAP), jadi kita sebagai manusia yang punya otak dan hati seharusnya sadar dan memboikot dua kegiatan penjajah ini.

    Ditanya tentang bagaimana yang menyelenggarakan dan mengatur Pemilu di Tanah Papua ialah OAP sendiri, dalam hal ini yang memenangkan dan mengusung PON diselenggarakan di Tanah Papua ialah anak gunung sendiri, Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Tabi kembali menyatakan

    Kita tidak bicara gunung-pantai, kita bicara tentang bangsa Papua mau merdeka.Kami pejuang kemerdekaan West Papua, bukan Papua gunung, jadi pertanyaan ini secara moral dan demokratis cacat, tetapi perlu kami jawab bahwa kami tidak bicara untuk melakukan apa-apa terhadap NKRI, yang kami katakan ialah sebuah hak.

    Sejak setiap orang laihir ke bumi, ada hak-hak yang melekat kepada kita sebagai manusia, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak memilih dan dipilih ialah yang fundamental, yang setiap OAP harus paham. OAP BERHAK TIDAK IKUT PEMILU.

    Sama dengan itu, OAP BERHAK MENOLAK PON 2020.

    Ditanya apakah ini pertanda TRWP merencanakan kegiatan yang bisa berakibat gangguan keamanan terhadap kedua kegiatan ini? Gen. TRWP Tabi mengatakan

    Ah, kalau maslaah kegiatan tidak pernah ada perintah untuk berhenti dari kegaiatan. Ada Perintah Operasi Gerilya (PO) yang sudah dikeluarkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi (PANGTOKOR) yang berlaku sepanjang waktu sampai Papua Merdeka. Setiap Panglima Komando Revolusi Daerah  Pertahanan (KORDAP) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan apa saja untuk memenangkan peperangan Papua Merdeka.

    Jadi, kalau PANGKORDAP II di Port Numbay mau melakukan kegiatan apa saja menanggapi kegiatan-kegiatan kolonial seperti ini, ya itu ada dalam kewenangan PANGKORDAP, jadi bisa ditanyakan ke sana.

    Tetapi prinsipnya PO untuk mengganggu setiap kegiatan kolonial di Tanah Papua itu tetap ada sampai titik terakhir Papua Merdeka dan berdault di luar NKRI.

    Ditanyakan kembali untuk mempertegasnya, “Apa maksudnya? Sebenarnya Jenderal tidak menjawabnya dengan jelas?”, kembali Gen.T RWP Tabi menyatakan

    Itu hak OAP, hak Anda dan hak semua pejuang Papua Merdeka untuk memboikot, itu bukan kewajiban OAP untuk ikut Pemilu atau ikut PON. Jadi, OAP akan dilihat dunia memang benar-benar mau merdeka kalau boikot Pemilu kolonial NKRI 2019 dan PON 2020.

    PMNews menanyakan kepada Gen. TRWP Tabi, apa pesan khusus kepada Gubernur Lukas enembe sebagai teman seangkatannya dalam studi di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Gen. Tabi katakan,

    Beliau pejabat Negara NKRI, saya tidak berhak mengatur beliau. Tugas dia kan tunduk kepada NKRI, sebagai kaki-tangan NKRI di Tanah Papua, jadi saya tidak melihat beliau sebagai seseorang seperti yang Anda tanyakan.

    Tetapi kalau beliau punya hati dan pikiran, beliau kan harus tahu bahwa Otsus NKRI diberikan oleh penjajah JUSTRU karena kami-kami di hutan bicara dan terus berjuang untuk Papua Merdeka. Tanpa itu mana pernah Otsus turun? Mana pernah Orang Wamena mau menjadi pejabat di Tanah Papua? Mana pernah orang gunung jadi Gubernur? Itu mimpi siang bolong.

    Tetapi mimpi itu jadi nyata, sekarang dua orang gunung jadi gubernur dan wakil gubernur, dan apalagi sudah dua periode.  Kemungkinan besar besok setelah mereka juga orang gunung yang jadi gubernur kolonial NKRI.

    Itu karena apa? Justru itu karena keberadaan dan perjuangan TRWP, karena TPN/OPM, karena PDP, karena DeMMAK, karena WPNCL, karena KNPB, karena AMP, karena NRFPB, karena ULMWP.

    Jadi kalau beliau berdua punya hati dan pikiran, pasti mereka paham apa yang saya maksud. Kalau tidak, sayang seribu sayang!

    PMNews tanyakan ulang karena jawaban ini belum tegas, “Bisa diringkas dalam satu kalimat?”, lalu Gen. TRWP Tabi menjawab,

    Beliau berdua bukan anak kecil. Mereka pejabat kolonial. Mereka tahu apa yang saya maksud. Menjadi gubernur – wakil gubernur dua periode sebagai orang gunung, tetapi tidak pernah berpikir orang gunung lain yang selama ini mempertaruhkan nyawa dan membawa turun Otsus sama saja menghancurkan masa depan bangsa Papua. Jadi, posisinya tetap lawan, bukan kawan!

    Kalau Gen. TRWP Mathias Wenda keluarkan Perintah Operasi Khusus (POK) untuk memboikot Pemilu atau PON 2020, maka itu pasti berhadapan dengan beliau berdua, karena Gen. Mathias Wenda itu Kepala Suku mereka dua, orang tua mereka dua, bukan orang asing, mereka tahu. Secara adat beliau selalu katakan, “Anak-anak ini tahu politik ka tidak? Belajar, makan minum dengan penjajah jadi pikiran masih sama dengan orang Indonesia Melayu penjajah!”

    —END—

  • Kalau Orang Asli Papua Ikut Pemilu NKRI, Kalian Penghianat Bangsa Papua

    Dengan alasan mau pilih gubernur, bupati, apalagi Presiden, anggota DPRD, DPRP/DPRPB, apalagi anggota DPR RI, kalau ada Orang Asli Papua (OAP) yang ikut Pemilu maupun Pemilukada, itu sebenarnya memberitahukan secara terbuka kepada dunia, kepada alam semesta dan kepada Tuhan, bahwa sebenarnya OAP mau NKRI tetap menduduki tanah Papua dan menjajah bangsa Papua.

    Demikian disampaikan oleh Gen. TRWP Amunggut Tabi dalam sambutan kepada pasukan Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

    Gen. Tabi melanjutkan bahwa manusia di seluruh dunia sebenarnya sedang bindung dan terus-menerus bertanya kepada kita OAP sendiri, mulai dari rakyat di kampung-kampung sampai Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,

    • Kalian OAP benar-benar mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI, atau hanya tipu-tipu minta porsi jatah makanan lebih besar dari NKRI?
    • Kalau benar-benar mau keluar dari NKRI, mengapa masih ikut memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan umum NKRI?

    Apakah kalian tidak tahu bahwa suara kalian sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diserahkan kepada NKRI, dan oleh karena itu, kalian OAP menjadi tidak punya hak untuk minta yang lain di luar itu? Dan kalian minta merdeka tetapi masih ikut Pemilu NKRI membuatr orang di dunia menjadi bingun? Apakah kalian tahu ini?

    Dalam demokrasi dikenal “Suara Rakyat – Suara Tuhan”, dan sekarang rakyat West Papua memberikan suara kepada Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, Lukas Enembe untuk menjadi Gubernur Provinsi Papua dan Mandatjan untuk menjad Gubernur Papua Barat, lalu “Suara Rakyat – Suara Tuhan” yang sama lagi minta Papua Merdeka, maka kita secara jelas-jelas menciptakan persoalan bagi kita sendiri.

    Dengan alasan itulah, Gen. TRWP Tabi menganjurkan kepada pasukan TRWP baik yang ada di MPP maupun di Markas-Markas Pertahanan Daerah untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemilihan umum dari pihak penjajah.

    Dikatakan selanjutnya bahwa Gen. TRWP Mathias Wenda akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) kolonial NKRI 2019, dan juga akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Tanah Papua.

    Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh masyarakat OAP maupun kaum pendatang (Amberi) untuk menghargai pendapat dan hak asasi OAP untuk TIDAK MEMILIH dan memilih menjadi Golput dalam Pemilu 2019.

    Dikatakan Gen. TRWP Tabi bahwa

    Semua OAP yang mengikuti Pemilu setiap ada kegiatan demokrasi di Indonesia seharusnya mengaku terus-terang bahwa mereka itu adalah penghianat bangsa Papua dan penghianat negara West Papua. Hak mereka yang melekat mutlak kepada mereka di-sundal-kan dengan memberikan hak itu kepada pejabat NKRI dengan memilih penjabat NKRI, kemudian mengaku diri sebagai OAP yang cinta tanah air dan negara West Papua adalah sebuah perbuatan tercela dan tidak disukai oleh nenek-moyang dan anak-cucu bangsa Papua

    Disayangkan Gen. Tabi bahwa sampai hari ini OAP sebenarnya tidak tahu berdemokrasi, tidak mengerti apa maksudnya memilih Presiden, memilih anggota DPRD, DPRP/DPRPB dan DPR RI.

    OAP yang memilih mereka, lalu OAP yang mengeluh NKRI salah, NKRI bunuh kami, NKRI keluar dari Tanah Papua. Lalu siapa yang sebenarnya pilih mereka untuk menjajah mereka? OAP sendiri, toh?

     

     

     

  • Unifikasi Kekuatan Militer Papua Merdeka setelah Unifikasi Kekuatan Politik dalam ULMWP

    Dengan berdirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang awalnya dirintis oleh dua orang tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dr. OPM John Otto Ondowame dari Faksi Pembela Kebenaran (PEMKA) dan Senior OPM Andy Ayamiseba dari Faksi Marvic (TPN) sejak tahun 2001, didahului dengan pendirian West Papuan Peoples Representative Office (WPPRO), disusul dengan berbagai macam Deklarasi dan penandatanganan, antara lain Deklarasi Saralana tahun 2000 antara tokoh Politik Papua Merdeka Dortherys Hiyo Eluay dan Ketua OPM Faksi Marvic Seth J. Roemkorem dan beberapa rangkaian pertemuan antara utusan Gen. TPN/OPM Mathias Wenda dari Markas Pemka/ Marvic berastu di perbatasan West Papua/ PNG tahun 2004-1006.

    Kedua tokoh OPM, Dr. OPM J.O. Ondowame dan Senior OPM Andy Ayamiseba bersama rekan mereka Senior OPM Rex Rumakiek, bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat adat, terutama Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK) telah membentuk West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

    WPNCL kemudian mendaftarkan diri ke Melanesian Spearhead Group (MSG) di dalam KTT-nya di Noumea, Kanaky atas sponsor dana dan sponsor politik dari Perdana Menteri Vanuatu waktu itu, Joe Natuman.

    Vanuatu telah memberikan dukungan dana dan dukungan politik selama puluhan tahun. OPM telah menjadi fokus dukungan mereka. Tiga tokoh dan senior OPM: Dr. OPM J.O. Ondowame, Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senior OPM Rex Rumakiek selama puluhan tahun telah disponsori oleh Vanuatu untuk mengkampanyekan Papua Merdeka.

    Masih atas dukungan Republik Vanuatu terhadap tiga tokoh OPM, Andy Ayamiseba, Otto Ondawame dan Rex Rumakiek, ditambah dukungan yang datang dari rimba oleh Gen. TPN/OPM Mathias Wenda, Gen. TPN/OPM Abumbakarak Wenda, Gen. TPN/OPM Nggoliar Tabuni, dan para petinggi militer di seluruh Tanah Papua, Joe Natuma telah memberanikan diri di dalam kapasitas dan kuasanya sebagai Perdana Menteri Vanuatu, meminta kepada para tokoh OPM untuk menyampaikan lamaran kepada MSG, untuk menjadi anggota MSG.

    Atas saran negara Vanuatu pula, maka telah dibentuk WPNCL, namun lamaran ini mengalami kegagalan karena ada kelompok organisasi Papua Merdeka yang memprotes.

    Tiga tokoh OPM bersama para gerilyawan dipaksa untuk kembali membangun kekuatan bersama, kali ini dengan memasukkan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Negara Federaral Republik Papua Barat (NRFPB).

    Dengan dana dari Negara Republik Vanuatu pula, ketiga tokoh OPM bersedia meninggalkan posisi dan kedudukan, dan mengundang semua elemen perjuangan Papua Merdeka, baik organisasi politik maupun militer untuk duduk bersama, membicarakan dan membentuk persatuan organisasi untuk perjuangan politik Papua Merdeka.

    Pada 7 Desember 2014, telah terbentuk sebuah wadah politik untuk Papua Merdeka, dibentuk oleh tokoh TPN/OPM, OPM dan DeMMAK yang telah terorganisir bersama tiga tokoh OPM dalam WPNCL, bersama PNWP dan NRFPB. Terbentuklah Organ perjuangan Papua Merdeka bernama “United Liberation Movement for West Papua (disingkat ULMWP).

    Hampir lima tahun lalu kita telah sukses menyatukan sayap politik perjuangan Papua Merdeka. Para tokoh OPM di dalam negeri maupun luar negeri, bersama tokoh NRFPB dan PNWP telah menyatakan membentuk ULMWP.

    Kini tinggal satu tugas organisatoris lagi, yaitu menyatukan kekuatan militer yang ada di Tanah Papua ke dalam satu garis komando, atau satu garis koordinasi.

    Jadi, ada dua skenario tersedia saat iin. Lewat Biro Militer dan Pertahanan ULMWP akan dibentuk sebuah organisasi sayap militer dengan nama baru, menyatukan semua perjuangan para gerilyawan di rimba New Guinea. Skenario pertama ialah menyatukan semua Panglima Perang dan Panglima Komando yang ada di Tanah Papua ke dalam satu struktur organisasi, satu nama sayap mliter, dan satu garis komando.

    Skenario kedua ialah membentuk sebuah Dewan Militer yang para anggotanya ialah para panglima dengan komando yang sudah ada pada saat ini, dan para anggota Dewan Militer dapat memilih Panglima Tertinggi Komando Revolusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

    Baik skenario pertama maupun kedua tentu saja memiliki kelebihan dan kekuarangan. Yang terpenting ialah dunia melihat bahwa perjuangan Papua Merdeka semakin mengerucut, semakin menyatu dan semakin profesional. Tidka sporadis, tidak unpredictable, tidak banyak panglima dan komando.

    Kami berdoa kiranya Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP dapat menuntaskan pekerjaan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga semua persoalan yang muncul dalam perjuangan ini tidak berputar-putar di satu tempat.

     

     

  • Sayang Kaum Tertindas

    Demikianlah Penjajahan dimuka bumi terus berkembang.

    Biarpun metode mempertahankan wilayah kekuasaanya berbeda, tetap saja Wataknya Penjajah.

    Watak Penjajahan itu sudah ditransformasi dengan teknologi mutakhir, kaum terjajah tidak tersadarkan, terlena dan mengikutinya sebagai sebuah jalan penyelamatan.

    Sudah banyak dari kaum terjajah meninggalkan jalan – jalan. Kini ruas-ruas jalan itu sepi.

    Kaum Revolusioner terus bertahan namun tidak tahu harus mulai dari mana…?

    Sedikit dari kaum terjajah telah sadar lebih dahulu, Kesadaran ini datang Alamiah dengan waktu-waktu tertentu. Mereka telah mulai bangkit melawan…!!!

    Katakan LAWAN…!!!
    Bila Anda menyadari Penjajahan itu ada.

    fk-

    Source Facebook.com

  • Revolusi West Papua Merdeka: antara Proses dan Pendekatan untuk Pembebasan Bangsa Papua

    Ada dua hal yang dapat kita pahami dari kata “revolusi”, yaitu pertama “revolusi” sebagai sebuah proses dan kedua “revolusi” sebagai sebuah pendekatan. Walaupun keduanya sering dipahami bersama-sama sebagai satu arti, sebenarnya secara konseptual tidak-lah sama. Pertama, secara biologis, “revolusi” sebagai sebuah proses dapat dibandingkan dengan pengertian kata “evolusi” dan “revolusi”, di mana evolusi ialah sebuah proses perubahan perlahan-lahan secara alamiah, melalui mekanisme seleksi alam. Dibandingkan dengan “revolusi” sebagai sebuah proses berlawanan dengan “evolusi”, maka dapat dikatakan bahwa “revolusi” ialah sebuah proses perubahan yang terjadi secara cepat atau dalam waktu singkat.

    Kedua, dalam ilmu politik “revolusi” diartikan sebagai “a forcible overthrow of a government or social order, in favor of a new system.” <https://www.google.com/>, yaitu sebuah pelengseran sebuah pemerintahan atau tatanan sosial dengan paksa untuk menggantikannya dengan sistem yang baru. Maka ini mirip dengan arti dalam teknologi komputer, “A sudden or momentous change in a situation: the revolution in computer technology.”, yaitu perubahan cepat mengikuti momen dalam suatu situasi.

     

    Yang ketiga, “revolusi” artinya “a complete or radical change of any kind: a revolution in modern physics”, jadi dalam ilmu fisika modern mengartikan revolusi sebagai sebuah perubahan lengkap dan radikal dari apapun. Dalam hal ini termasuk perubahan lengkap dan tuntas dari sebuah proses pembebasan negara-bangsa.

    Kita berhenti dengan tiga makna kata “revolusi” ini. Dari sini dapat kita lihat kata “revolusi” sebagai sebuah proses dan “revolusi” dari sisi pendekatan. Yang lebih banyak salah kaprah di kalangan aktivis, tokoh dan organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua ialah memahamim kata “revolusi” dalam arti politik, sebagai sebuah pendekatan pembebasan bangsa sehingga menjadi salah dalam mengartikan “revolusi secara biologis dan fisika” seperti yang dimaksud oleh Soekarno dalam pembebasan NKRI dari penjajahan Belanda.

    Revolusi yang dikumandangkan Soekarno ialah revolusi sebagai “proses” yang dinamis dan dialektis, memerlukan fase-fase dan tahapan-tahapan. Yang dimaksud Soekarno tidak sama dengan revolusi Perancis, Revolusi China dan revolusi lainnya, yang beraliran sosialis dan menggunakan pendekatan kekerasan (revolusioner) sebagai cara untuk menggulingkan pemerintahan.

    Joko Widodo, presiden kolonial Indonesia hari ini menggunakan kata “revolusi mental” sebagai sebuah proses, yaitu perubahan total paradigma dan frame berpikir orang Indonesia terhadap dirinya sendiri dan terhadap dunianya. Selain revolusi mental, ada juga revolusi industri, revolusi teknologi, dan revolusi bisnis.

    “Revolusi” yang dipahami masyarakat awam di dunia hari ini ialah revolusi sebagai pendekatan untuk pembebasan dari penjajahan, bukan sebagai sebuah proses yang memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Intisari yang perlu dipegang dalam pembebasan bangsa Papua ialah sebuah “revolusi secara biologis” dan “revolusi secara fisika”, yaitu revolusi yang multi-dimensi, multi-faceted dan revolusi yang rampung (menyeluruh), bukan sekedar terlepas dari penjajahan NKRI, atau Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua.

    Perjuangan pembebasan bangsa Papua sebatas NKRI keluar dari Tanah Papua ialah perjuangan “anti-revolusiner”, yang berakhir kepada kemerdekaan “semu”, dan kemerdekaan yang tidak tuntas.

    NKRI melengserkan Soekarno, atau Soekarno sendiri melengserkan dirinya karena tidak sanggup menjalankan khotbah-khotbah revolusiner yang diajarankannya sendiri. Ia menjadi diktator akhirnya rakyat Indonesia muak melihatnya. Soeharto juga sama, ia dihentikan oleh rakyat Indonesia karena gagal mewujudkan revolusi industri lewat Repelita selama 25 tahun.

    Banyak kaum, tokoh dan pemimpin yang mengaku diri sosialis kiri sebenarnya sangat dictatorial, mereka memaksakan kehendak, mereka menghotbahkan sebuah tindakan-tindakan kekerasan dalam rangka menggolkan cita-cita sosialisme mereka, dan mereka malahan bertindak berlawanan dengan pemerataan dan kebersamaan yang mereka sendiri khotbahkan. Dari semua pemimpin sosialisme dunia, termasuk Soekarno, mereka lengser bukan karena ajaran mereka tetapi karena praktek dari ajaran mereka yang jauh bahkan bertentangan dengan apa yang mereka janjikan.

    Dalam perjuangan Papua Merdeka hari ini perlu kita cermati secara konseptual dan hakiki, apa yang kita maksudkan dengan diksi-diksi dan kalimat-kalimat yang kita gunakan. Jangan sampai kita terjebak di dalam konsepsi yang keliru, dan kita pelihara kekeliruan kita, lalu akhirnya anak peliharaan kita sendiri akan mengejar dan melengserkan kita dari tahta kita.

    Revolusi West Papua haruslah dipahami bukan sebagai sebuah pendekatan, tetapi sebagai sebuah proses, sehingga kita berbicara dari ketidak-tahuan kita menentang realitas hukum alam yang sedang terjadi. Pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan ialah sebuah proses “revolusi”.

    Tergantung kita hari ini, mau pilih apa,

    1. Apakah “revolusi” sebagai sebuah proses pembebasan bangsa Papua dan Negara West Papua dari penjajahan Indonesia,
    2. Ataukah “revolusi” sebagai sebuah pendekatan dalam pembebasan bangsa Papua dan negara West Papua dari penjajahan NKRI.

    Dengan kata lain, “Apa pemahaman kita tentang ‘revolusi’: apakah biologis, fisika modern ataukah sebatas arti politis yang sudah banyak orang ketahui selama ini?

     

  • WPRA: Kami Telah Memberi Maaf Madan Melupakan karena Kasih Allah telah Mengampuni Kita

    Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA) melalui Kantor Sekretariat-Jenderal menyampaikan Sambutan Natal 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019 dari Panglima Terginggi Komando Revolusi Gen. WPRA Mathias Wenda dengan pokok-pokok sambutan sebagai berikut.

    Pertama-tama, saya selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP menyampaikan bahwa kami telah memberi maaf semua orang Papua, sekali lagi, semua anak-anak Papua, baik di hutan maupun di kampung dan kota, baik di pulau New Guinea maupun di pulau-pulau lain di dunia atas apa saja yang mereka lakukan terhadap kami dan terhadap perjuangan ini.

    Jadi, mari kita belajar memberi maaf kepada sesama Orang Asli Papua (OAP). Kita harus berdamia dengan masa lalu kita.

    Dasar tindakan sadar seperti ini ialah Kasih Allah, yang telah nyata buat kita semua, yaitu kedatangan Yesus ke Dunia dan kelahiran-Nya di kandang binatanga, yang menunjukkan betapa Allah yang Mahakudus telah rela melupakan dosa-dosa manusia, dan siap untuk mengampuni kita semua dari segala dosa kita. Dasar ini paling kuat, dan kita tidak punya alasan apapun untuk mengingat-ingat segala bentuk dendam masa-lalu, apalagi dendam dan pikiran itu menghambat peerjuangan kita mencapai cita-cita kemerdekaan Negara West Papua dari pendudukan dan penjajahan kolonial NKRI.

    Kita tidak hanya memberi maaf atas dasar pengampunan yang diberikan Allah leewat Yesus Kristus, tetapi selanjutnya dengan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2019 ini, maka kita juga melupakan apa yang telah terjadi, termasuk apa yang kita maafkan semuanya, sehingga kita tidak mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit lagi semua jalan yang salah, perbuatan yang salah dan yang menghambat perjuagnan Papua Merdeka.

    Kita teringat cerita klasik yang sering diceritakan gereja di Mimbar tentang penumpang pesawat yang naik ke pesawat dan duduk di kursi pesawat tetapi ia tetap membawa barang bawaan dia di pundaknya, tidak mau meletakkannya di tempat bagasi di cabin bagasi atau menaruhnya di kaki di bawah, tetapi dia tetap memikulnya sepanjang penerbangan. Dia telah berada di dalam pesawat yang sanggup mengangkut dirinya dan bagasinya, tetapi beban bagasi dia tetap pikul sama beratnya sepanjang penerbangan.

    Yesus telah datang menanggung beban kita, mari kita serahkan kepada-Nya, dan kita melangkah di tahun baru ini dengan lega dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan.

    Mari kita menyambut Tahun baru 2019 ini dengan semangat untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan mendoakan semua pejabat dan petugas di dalamnya sehingga mereka dapat bekerja secara optimal mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Papua.

    Mari kita saling memaafkan, dan saling melupakan apa yang salah di masa lalu. Mari kita memabangun masa depan yang merdeka di dalam diri sendiri untuk memerdekakan bangsa dan tanah leluhur.

     

    Issued in: MPP TRWP

    On date: 1 Januari 2019

     

    signed

     

    Amunggut Tabi, Gen. WPRA

    BRN: A.DF 01867

     

    signed

     

    Mathias Wenda, Gen. WPRA

    NBP: A.001076

  • Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

    Memang bangsa Papua ialah salah satu dari bangsa di dunia yang mau dibilang tahu juga tidak, mau dibilang tidak tahu juga tidak. Mau dibilang tidak tahu juga bisa dicaci-maki, mau bilang tahu nanti bikin diri tahu-tahu. Salah satu hal yang sangat mengganggu nurani dan rasio perjuangan Papua Merdeka ialah persoalan biaya-biaya atau dana-dana yang diberikan oleh Orang Asli Papua (OAP) kepada NKRI untuk digunakan sebagai dana untuk membunuh OAP itu sendiri.

    Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

    Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

    Dan lebih sedih lagi, sumbangan dana untuk membunuh OAP yang diberikan oleh OAP itu disumbangkan ke Dompet Pembunuhan OAP SECARA SUKARELA, tidak pernah NKRI memaksakan, tidak pernah ada kasus tagihan NKRI untuk menyumbang demi pembunuhan OAP. Tidak ada iklan, tidak ada brosur, tidak ada seruan di WA atau SMS atau FB yang disampaikan supaya OAP segera atau wajib menyumbang untuk dana pembunuhan OAP.

    OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

    Dan lagi-lagi, lebih sedih lagi, sumbangan OAP kepada Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP itu dilakukan oleh OAP sendiri secara terus-menerus, pagi, siang,sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

    Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

    1. Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
    2. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    3. Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
    4. Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
    5. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    6. Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

    Ayo, ngaku aja! Terus terang!

    Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

    Banyak pejuang Papua Merdeka di hutan -pun makan nasi dan Mie buatan NKRI. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hidup tanpa nasi dan Kopi Kapal Api dan Coffee Mix. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hdup tanpa Jarum Super dan Surya Besar.

    Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

    Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

    Jadi, begini. Uang-uang yang kita keluarkan untuk hidup bergantung kepada produk dan semua dari Indonesia itu memberikan sumbangan kepada tentara NKRI dan polisi NKRI dan pemerintah NKRI. Semua pedagang kecil dan besar di Indonesia membayar pajak. Pajak pendapatan namanya. Pendapatan dari jual-jual produk ke OAP itu, maksudnya.

    Pajak pendapatan itu dibayarkan kepada negara. Dan negara mengeluarkan uang untuk melatih tentara dan polisi, menghidupi mereka, mempersenjatai mereka dan memerintahkan mereka membunuh kaum separatis KKB/ KSB.

    Jadi, logikanya kan jelas! Yang membunuh OAP itu ya OAP sendiri, karena OAP sendiri yang mengumpulkan Dana Pembunuhan OAP lewat kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mau dikatakan bodok, ya lebih sopan kita katakan “tidak bijak” dan “counter-productive”.

    • Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
    • Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
    • Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

    Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

    Pertama-tama dan terutama, kita harus MENINGGALKAN NASI, dan makan Erom dan Sagu. Itu baru akan terbukti kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada NKRI, kepada dunia, kepada Monggar dan kepada Tuhan, bahwa bangsa Papua memang benar-benar serius mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

     

  • Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

    Memang bangsa Papua ialah salah satu dari bangsa di dunia yang mau dibilang tahu juga tidak, mau dibilang tidak tahu juga tidak. Mau dibilang tidak tahu juga bisa dicaci-maki, mau bilang tahu nanti bikin diri tahu-tahu. Salah satu hal yang sangat mengganggu nurani dan rasio perjuangan Papua Merdeka ialah persoalan biaya-biaya atau dana-dana yang diberikan oleh Orang Asli Papua (OAP) kepada NKRI untuk digunakan sebagai dana untuk membunuh OAP itu sendiri.

    Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

    Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

    Dan lebih sedih lagi, sumbangan dana untuk membunuh OAP yang diberikan oleh OAP itu disumbangkan ke Dompet Pembunuhan OAP SECARA SUKARELA, tidak pernah NKRI memaksakan, tidak pernah ada kasus tagihan NKRI untuk menyumbang demi pembunuhan OAP. Tidak ada iklan, tidak ada brosur, tidak ada seruan di WA atau SMS atau FB yang disampaikan supaya OAP segera atau wajib menyumbang untuk dana pembunuhan OAP.

    OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

    Dan lagi-lagi, lebih sedih lagi, sumbangan OAP kepada Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP itu dilakukan oleh OAP sendiri secara terus-menerus, pagi, siang,sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

    Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

    1. Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
    2. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    3. Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
    4. Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
    5. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    6. Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

    Ayo, ngaku aja! Terus terang!

    Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

    Banyak pejuang Papua Merdeka di hutan -pun makan nasi dan Mie buatan NKRI. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hidup tanpa nasi dan Kopi Kapal Api dan Coffee Mix. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hdup tanpa Jarum Super dan Surya Besar.

    Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

    Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

    Jadi, begini. Uang-uang yang kita keluarkan untuk hidup bergantung kepada produk dan semua dari Indonesia itu memberikan sumbangan kepada tentara NKRI dan polisi NKRI dan pemerintah NKRI. Semua pedagang kecil dan besar di Indonesia membayar pajak. Pajak pendapatan namanya. Pendapatan dari jual-jual produk ke OAP itu, maksudnya.

    Pajak pendapatan itu dibayarkan kepada negara. Dan negara mengeluarkan uang untuk melatih tentara dan polisi, menghidupi mereka, mempersenjatai mereka dan memerintahkan mereka membunuh kaum separatis KKB/ KSB.

    Jadi, logikanya kan jelas! Yang membunuh OAP itu ya OAP sendiri, karena OAP sendiri yang mengumpulkan Dana Pembunuhan OAP lewat kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mau dikatakan bodok, ya lebih sopan kita katakan “tidak bijak” dan “counter-productive”.

    • Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
    • Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
    • Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

    Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

    Pertama-tama dan terutama, kita harus MENINGGALKAN NASI, dan makan Erom dan Sagu. Itu baru akan terbukti kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada NKRI, kepada dunia, kepada Monggar dan kepada Tuhan, bahwa bangsa Papua memang benar-benar serius mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

     

  • Apakah TPN/OPM atau TPN PB OPM Teroris?

    Seklias Flashback

    Selama puluhan tahun bangsa Papua berjuang di ruang yang tidak begitu sulit, yang membuat perjuangan di kalanngan masyarakat yang beragama otomatis dianggap sebagai “bukan komunis”, dan karena itu tidak perlu dibumi-banguskan.

    Dua dekade terakhir, perang dingin sudah berlalu. Sekarang kita ada di perang melawan terorisme. Lebih tepatnya, perang antar pradaban, demikian kata Samuel Huntington. Kita sulit mengambil sikap, entah Huntington menyulut skenario Perang melawan terorisme atau Huntington mendengar diskusi di balik layar tentang perang berikut setelah perang dingin bernama perang antar peradaban, yaitu peradaban timur melawan peradaban barat, peradabat dengan pengaruh Kristen melawan peradaban modern dengan latar-belakang non-Kristen.

    “Clash of Civlisations” itu yang dia maksudkan. Maka yang tidak kebarat-baratan disebut tidak demokratis. Tidak demokratis disebut tidak manusiawi. Tidak menusiawi disebut teroris.

    Kita menjadi saksi mata sejumlah pemerintah digulingkan karena label-label yang diberikan kepada mereka tidak

    Apa artinya Terorisme?

    Menurut Wikipedia, the free encyclopedia

    Terrorism is, in the broadest sense, the use of intentionally indiscriminate violence as a means to create terror among masses of people; or fear to achieve a religious or political aim.[1]

    Di sini ada unsur (1) intention; (2) indiscriminate; (3) violence as a means; (4) to create terror; (5) among masses of people or (6) fear; (7) to achieve religious or political aim.

    Unsur pertama ialah “niat”, kedua “secara acak, tidak memilah secara baik”. Jadi maksudnya ada niat menggunakan kekerasan terhadap masyarakat umum sebagai alat untuk mencapai tujuan agama atau tujuan politik. Menimbulkan rasa takut untuk tujuan agama atau politik jgua termasuk di dalam aksi terorisme.

    Ini masih definisi umum. Masih banyak indikator dan kriteria.

    Entah manusia secara kelompok atau pribadi, sebagai negara atau organisasi, bilamana menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik ialah “teroris”. Dalam konteks West Papua – NKRI, maka TNI, Polri, TPN PB, TPN OPM, WPRA, KNPB, ULMWP, siapapun yang menggunakan kekerasan secara acak dapat dicap sebagai teroris.

    Jadi, kata-kunci ialah “kekerasan”, dan katakunci kedua “acak” atau “sembarangan”, atau dalam bahasa pers disebut “masyarakat umum” atau “masa”. Menyebabkan rasa takut terhadap masa di pasar, di gereja, di mesjid, di kota, di kampung, adalah tindak terorisme.

    Papua Merdeka dan Terorisme

    Papua Merdeka sudah lama hendak dicap sebagai teroris. Itulah sebabnya sudah jauh-jauh hari, sejak Laurenz Dloga tahun 1980an hendak didirikan organisasi perjuangan Papua Merdeka dipisahkan dari organisai militer Papua Merdeka. Akan tetapi Dloga dibunuh oleh pasukannya sendiri, gara-gara Dloga menggunakan nama “revolusi” dalam organisasi sayap militer yang didirikannya.

    Itulah sebabnya Moses Weror mendirikan OPMRC (OPM Revolutionary Council), terpisah dari TPN (Tentara Pembebasan Nasional), dan sampai hari ini OPMRC masih ada.

    Itulah sebabnya juga Gen. TPN/OPM Mathias Wenda menyelenggarakan Sidang Militer akhir tahun 2006 dan mendirikan WPRA/ TRWP (West Papua Revolutionary Army/ Tentara Revolusi West Papua). yang terpisah dari OPMRC atau OPM, sehingga perjuangan Papua Merdeka tidak semudah itu dicap teroris dan akibatnya Papua Merdeka masuk kotak.

    Memang bangas Papua ialah manusia yang tidak tahu tetapi bikin diri tahu, dan tidak tahu tetapi menganggap diri benar dan memusuhi sesamanya atas dasar ketidak-tahuan. Sekarang mulai tahun 2008 Organisasi perjuangan Papua Merdeka sudah secara terbuka dicap teroris.

    Dulu kita dipanggil GPK (Gerombolan pengacau keamanan), kita jgua dipanggil GPL (Gerombolan pengacau liar), dan sekarang ini kita disebut KSB (gerakan sipil bersenjata).

    Apa hasil GPK dan GPL?

    Hasilnya kita yang berjuang menentang penjajahan merasa diri sebagai “pengacau keamanan”, dan “liar”. Akibatnya kita yang membela kebenaran mencap diri sendiri sebagai “yang tidak benar”, yang liar, yang mengganggu keamanan.

    Sekarang denganc ap Sipil bersenjata apa hasilnya?

    Hasilnya kita masuk kotak sebagai gang-gang kriminal yang menggunakan senjata untuk mengacaukam keamanan umum, termasuk membunuh.

    Jadi, berdasarkan definsi umum di atas, teroris adalah organisasi agama atau organisasi politik yang menggunakan kekerasan terhadap masyarakat umum dan menimbulkan rasa takut untuk mencapai tujuan politik/ agamanya.

    Jadi, dengan cap “sipil bersenjata” NKRI sedang menggiring semua organisasi perjuangan bangsa Papua menjadi “gang-gang bersenjata” yang membikin kacau kegiatan pembangunan dan kehidupan masyarakat umum.

    Ada 2 caranya menghindari dari cap Teroris

    Cara yang pertama dan utama ialah memisahkan organisasi politik dan sayap militer, seperti yang dilakukan oleh Laurenz Dloga, tetapi dibunuh oleh pejuang Papua Merdeka sendiri.

    Itulah sebabnya Moses Weror membentuk OPMRC disamping panglima TPN/OPM yang ada di hutan rimba, tetapi gaung tidak bersambut hanya mengangkat Copral TPN/OPM Amunggut Tabi sebagai utusan khususnya untuk menjembatani pertahanan di West Papua dengan pusat OPMRC di Madang. Setelah itu terjadi penyanderaan di Mapenduma 8 Januari 1996 – 9 Mei 1996 (130 hari) dan Copral TPN/OPM Amunggut Tabi menjadi titik pusat penerjemah tuntutan dan komunikasi dari Panglima Kelly Kwalik, Yudas Kogoya dan Daniel Kogoya dalam komunikasi baik dengan dunia maupun dengan OPMRC.

    Itulah sebabnya juga 10 tahun kemudian, didirikanlah WPRA di Markas Pusat Pertahanan TPN/OPM, Vanimo, Papua New Guinea.

    Ini semua memberi ruang kepada OPM untuk bergerak bebas di pentas politik global. Ini semua memungkinkan OPM menjelma menjadi ULMWP.

    Intinya semua organisasi perjuangan pembebasan nasional di seluruh dunia tidak dapat memiliki satu struktur organisasi antara sayap politik dan sayap militer. Keduanya harus sama sekali terpisah dan tersendiri. Keduanya harus bermain secara bersama, bukan sebagai satu organisasi tetapi sebagai dua organisasi dengan satu tujuan.

    Itulah sebabnya tahun 2004 dibahas rencana pembentukan panitia untuk pemisahan OPM dari TPN dan ditindak-lanjuti dengan pembentukan WPRA.

    Akan tetapi sejarah mengajarkan kepada kita semua bahwa usaha-usaha pembenahan organisasi tidak berhasil.

    Yang menjadi nyata hari ini ialah bahwa ULMWP sudah ada. Oleh karena itu kita menunggu organisasi sayap militer untuk muncul ke permukaan dan menyatakan dirinya, memimpin revolusi West Papua menuju cita-citanya.

    {Cara kedua menyusul….]

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?