“James Marape (Prime Minister of PNG): I would also like to recall the Pacific Islands Leaders Forum decision in 2019 and the outstanding visit by the United Nations human rights mechanism to address the alleged human rights concerns in our regional neighbourhood. This visit is very important to ensure that the greater peoples of the region have peace within their respective sovereignties and their rights and cultural dignities are fully preserved and maintained (New York, 25 September, 2021).
Artinya
“James Marape (Perdana Menteri PNG): Saya juga ingin mengingatkan keputusan Forum Pemimpin Kepulauan Pasifik (PIF) pada tahun 2019 dan kunjungan luar biasa oleh mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk mengatasi dugaan masalah Hak Asasi Manusia di lingkungan regional kami. Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang lebih besar di kawasan ini memiliki kedamaian dalam kedaulatan masing-masing dan hak serta martabat budaya mereka sepenuhnya dipertahankan dan dirawat (New York, 25 September 2021.” _____ Sumber YouTube: (https://m.youtube.com/watch?v=ssyZWLTIijg&feature)
Sumber Facebook: (https://m.youtube.com/watch?v=ssyZWLTIijg&feature)
Planet Bumi merupakan tempat kehidupan seluruh Komunitas Makhluk, dalam tanda kutip (tidak hanya makhluk manusia) — Bumi dihuni oleh berbagai Makhluk. Ada hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk roh, bentangan alam dan benda-benda lain.
Kegiatan-kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan minyak, gas dan mineral, penebangan pohon, perkebunan kelapa sawit dan kegiatan lainnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim (global warming) sangat cepat yang berdampak pada punahnya kehidupan di planet bumi.
(Makhluk Manusia) menjadi “aktor utama” penyebab pemusnahan ini. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada makhluk Manusia disalahgunakan hingga batas tak terkontrol yang mendatangkan malapetaka besar bagi seluruh kehidupan — Betapa jahatnya Manusia yang menjadi aktor utama yang mendatangkan (neraka abadi bagi seluruh kehidupan).
Perlahan makhluk Manusia telah mengetahui, bahwa telah salah besar terhadap seluruh kehidupan di planet bumi. Terutama, manusia telah salah besar terhadap Tuhan (Sang Pencipta/pemberi kuasa/mandat) —
Manusia mulai bingung sana-sini mencari “tempat tinggal cadangan” hingga ada yang lari ke Planet Mars, ada juga yang merancang Negara di luar angkasa sebagai tempat pelarian dari masalah.
Kehadiran (adanya) negara-negara merdeka di seluruh dunia, termasuk (terutama) Indonesia telah menjadi masalah besar bagi masa depan planet bumi (…)
dengan demikian,
“Apakah…. dengan ‘akan adanya’ kehadiran Kemerdekaan Negara Republik West Papua pun turut menjadi negara Merdeka ke Sekian yang yang membawa/menambah masalah baru? atau sebaliknya kemerdekaan West Papua dapat membawa “solusi bagi masalah yang ada” — ini adalah tanggung jawab kita bersama termasuk seluruh dunia. _____ West Papua merupakan paru-paru bagi dunia (organ pernapasan bagi planet bumi) — oleh karenanya, kemerdekaan West Papua akan sangat menentukan arah (menjadi kompas) masa depan kehidupan bumi.
Intinya adalah: “semua makhluk penghuni planet Bumi” membutuhkan “Kehidupan” — untuk itu, tindakan mendesak (urgent) yang harus dilakukan adalah menyelamatkan planet bumi yang adalah tempat hidup seluruh makhluk.
West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2020 kemarin telah mengadopsi Undang-Undang Dasar (UUDS) dan Pemerintah Sementara dengan Visi-nya menjadi: NEGARA HIJAU PERTAMA DI DUNIA atau GREEN STATE.
Diadopsinya UUDS Provisional Government of West Papua mencakup semua bidang, terutama yang menjadi prioritas Pemerintah Sementara adalah mendatangkan Keselamatan dan Kehidupan abadi bagi seluruh Komunitas Makhluk khususnya di West Papua dan secara menyeluruh adalah kehidupan bagi planet bumi —
Kemerdekaan West Papua tidak hanya menjadi kemerdekaan bagi bangsa Melanesia di West Papua, tetapi lebih dari itu adalah kemerdekaan bagi seluruh kehidupan di planet bumi, dimana Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) hadir dengan Visi-nya “Green State” (…) ______ West Papua sudah siap! ★ Kami sudah punya Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Sementara (Provisional Government of West Papua | ULMWP) ★ Kami sudah punya Presiden dan Perdana Menteri; ★ Kami sudah punya 12 Kabinet Menteri yang mencakup semua bidang; ★ Kami sudah punya Kedutaan Besar (Kedubes) di seluruh dunia; ★ Kami sudah punya pagar negara Pemerintah Sementara, yakni “West Papua Army” dengan Panglima Komandannya Chief. Gen. Mathias Wenda dan Wakil Panglimanya Gen. Goliath Tabuni berserta lima (5) kepala staf; ★ Kami sudah punya Kepolisian West Papua (West Papua Police) sebagai penegak hukum Pemerintah Sementara; ★ Kami sudah punya Visi dan Misi perjuangan kemerdekaan West Papua yang jelas (tidak sporadis seperti yang di-cap kolonial Indonesia);
Kami sudah siap! West Papua siap bernegara, dengan Visi-nya “Green State” — kemerdekaan West Papua adalah keselamatan bumi.
SERANGAN JANTUNG. DEWAN MILITER TPNPB BRIGJEN NAFTALI AWOM MENINGGAL DUNIA
Biak, 21 September 2021|00.30
Kronologis: Brigjen Naftali Awom AwalNya Menjadi Anggota Organisasi Papua Merdeka Sejak Kecil, Jend. Melkias Korkonsup Awom Lantik Brigjen Naftali Awom Menjadi Anggota OPM Kemudian Menjadi Kepala Markas Besar Organisasi Papua Merdeka, Perwomi Biak. di Bawah Komando Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jend. Melkias Korkonsup Awom.
Setelah Komnas Dorong Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional KTT. TPN-OPM, di Markas Induk OPM Perwomi Biak.
Almarhum Naftali Awom Di Angkat Menjadi Ketua Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Brigjen Naftali Awom. Almarhum meninggal Karena Jantung di Mnukwar. Almarhum Lahir: Biak, 5 September 1950
Meninggal Dunia: Mnukwar 20 September 2021, Waktu. 07.25 WP.
Jabatan: Ketua Dewan Militer KOMNAS TPNPB Di Teritorial Papua Barat.
Demikian Laporan Sementara. Oleh Jubir Komnas TPNPB-OPM Sebby Sambom Pewarta : Admin KOMNAS TPNPB-OPM Foto istimewa Doc TPNPB-OPM Markas Perwomi Biak
Foto pengibaran bendera bintang kejora. /ANTARA/Husyen Abdillah.
PIKIRAN RAKYAT – Sebuah laporan intelijen mengungkapkan pemerintah Australia memiliki bukti kuat bahwa militer Indonesia menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu ke sekelompok demonstran Papua Barat yang tidak bersenjata di pulau Biak pada 6 Juli 1998.
Peristiwa tersebut dikenal sebagai Tragedi Biak Berdarah. Biak berdarah merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Saat itu militer yang seharusnya menjadi garda depan pelindung masyarakat, justru membunuh masyarakat, dikutip dari komnasham.go.id, Selasa, 21 September 2021.
Menurut The Guardian yang menerima laporan intelijen itu, kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan pengusutan tragedi Biak itu saat ini berada di tangan pemerintah Australia karena sudah mengetahui kekejaman militer Indonesia.
Meskipun ada seruan yang konsisten untuk penyelidikan independen terhadap pembantaianBiak, Australia tidak membagikan buktinya kepada dunia.
Laporan intelijen juga menunjukkan orang Papua Barat secara diam-diam menyerahkan bukti foto kekejaman kepada petugas intelijen Australia, meski ada risiko besar bagi keselamatan mereka sendiri.
Film ini didistribusikan ke pertahanan, tetapi tidak pernah diusut. Tampaknya bukti foto itu telah dihancurkan pada tahun 2014.
“Jika Pertahanan menghancurkan bukti foto dari dugaan pelanggaran maka itu tidak masuk akal dan harus ada tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan tentang bagaimana bukti pelanggaran hak asasi manusia ditangani,” kata Pearson kepada The Guardian.
“Setiap bukti dugaan pembantaian harus dikumpulkan dan dilestarikan. Mengapa tidak dikirim ke Kantor Hak Asasi Manusia PBB jika Australia tidak akan menindaklanjutinya,” katanya.
Investigasi atas pembantaian di Biak itu dapat dilakukan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB, sementara penyelidikan parlemen dapat menyelidiki tanggapan pemerintah Australia dan penanganan buktinya.
Menurut Guardian, Pemerintah Indonesia telah membantah atau meremehkan pembantaian di Biak, awalnya menyalahkan tsunami 1.000 km jauhnya ketika mayat-mayat yang dimutilasi mulai hanyut di pantai pulau Biak.
Australia hanya memberikan tanggapan yang diredam terhadap laporan kekerasan terhadap aktivis Papua Barat yang berkumpul di Biak hari itu, mengungkapkan keprihatinan tetapi tidak pernah mengeluarkan kecaman langsung atau menyerukan penyelidikan PBB.
Laporan intelijen yang baru dirilis, disusun oleh atase militer yang dikirim ke pulau Biak lima hari setelah serangan, menunjukkan bahwa pemerintah Australia memiliki bukti serius tentang kekejaman itu selama 23 tahun.
Laporan tersebut dirilis oleh Arsip Nasional Australia menyusul tindakan di Pengadilan Banding Administratif oleh juru kampanye Anthony Craig dan firma hukum Xenophon Davis.
Petugas yang menulisnya, Dan Weadon, membagikan bukti dari para saksi yang melihat “banyak darah dan mayat” dan mengetahui “setidaknya 20 orang yang terbunuh. Sekitar 200 demonstran (sisanya tewas atau terluka) kemudian ditangkap.”
Disimpulkan bahwa kemungkinan besar militer Indonesia telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran, kemudian membersihkan lokasi dan mengintimidasi para saksi.
Pearson mengatakan Australia harus “mendesak Indonesia untuk menindaklanjuti janji Jokowi pada 2018”.
“Selama lebih dari 50 tahun, Indonesia secara ketat membatasi akses ke Papua dan Papua Barat untuk jurnalis asing dan pemantau hak asasi manusia sehingga sangat sulit untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.
“Ada banyak laporan pembunuhan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa yang tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh siapa pun,” ujar Pearson.***
Intelijen Merupakan Salah Satu Bagian Penting Dalam Sebuah Negara. Intelijen Berfungsi Sebagai Mata dan Telinga Pemerintah Untuk Menentukan Sebuah Kebijakan.
Intelijen Sendiri Terbagi Atas Dua Jenis Intelejen Sipil dan Militer, Yang Masing-masing Memiliki Fungsi dan Peranan Yang Berbeda.
Sebagai Pasukan Intelijen Kerahasiaan Merupakan “NAFAS UTAMA”
Penyelesaian Tugas Yang Tanpa Diketahui Merupakan Sebuah Keberhasilan Mutlak Pasukan ini.
Di Indonesia Disebut Kopassus
Kopassus Grup 3
Kopassus Grup 3, Salah Satu Pasukan Super Rahasia Yang Hanya Boleh Digerakan Atas Perintah Panglima TNI.
Pasukan ini Bertugas Mengumpulkan Data Intelijen Tempur di Wilayah Lawan, Jauh Sebelum Pasukan Utama Masuk ke Wilayah Tempur.
Misi Intelijen di PAPUA dan MALUKU Menjadi Ajang Pembuktian Pasukan Grup 3. Satuan ini Memiliki Sasanti Atau Moto Catur Kottaman Wira Naraca Byuha dan Menyelam Ditempatkan Yang Bertentangan Bagai Negara Republik indonesia.
Kemampuan Induvidu dan Tim ini Didukung Juga Oleh Tingginya Teknologi Yang Digunakan dan Dilindungi.
PENYAMARAN !
Sebagai Supir Angkot
Abang Ojek
Penjualan Bakso
Mahasiswa Haji atau Pdt Pastor
Tukang Bangunan
Tukang Parkir
Penjual Ikan Sayur dan Besi Tua
Menyamar Sebagai Petugas Kesehatan
Menyamar Sebagai Petugas PLN
Menyamar Sebagi Petugas Bandara
Menyamar Sebagai Petugas Kebersihan
Menyeludup Masuk Ke Tubuh Gereja
Menyeludup Masuk Ke Tubuh Organisasi
Menyeludup Masku Ke Tubuh Adat Istiadat
Menyeludup Masuk Ke Komunitas atau Grup
Dan Merakyat Hingga Banyak Jenis Penyamaran Lainya.
I am Egianus Kogeya I don’t walk alone I walk with God I was born here I grew up here I will not back down once I remain in the square of the capital Since I was young I am fighting until Papua Merdeka My strength is my God
KPD YTH : Kk Kapolda Papua, Forkopimda serta DPR Provinsi Papua
“Segera Bebaskan Victor Yeimo”
Melihat Kondisi tubuh terakhir “Victor yeimo” yang sdh menurun drastis di rutan macko Brimob!
Demi junjung tinggi nilai kemanusian serta keamanan di Republik Indonesia ini, melihat kondisi “Jubir Internasional KNPB Victor yeimo” yang kondisinya tidak efektif lagi seperti semula, maka kami rakyat papua mendesak Kepada Kapolda Papua untuk segera Bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat apapun!
Di Rutan macko Brimob Victor yeimo tidak mendapatkan udara,dan matahari segar dan rutan tersebut lembab menyebabkan penyakit Victor yeimo kambu dan kondisinya sudah sangat menurun secara pesat.
Apalagi, dikondisi Covid-19 melanda papua membuat victor yeimo menjadi ancaman serius atas kesehatannya, dan itu dapat mengakibatkan kefatalan.”
Hanya ada satu caranya untuk menyelamatkan kondisi victor yeimo disaat masa kritis ini, dengan cara Bebaskan Victor Yeimo dari Rutan Macko Brimob Papua.
Seorang tokoh syafaat Papua Merdeka, yang selama 20 tahun terakhir mendoakan secara tekun untuk sebuah West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI
Rev. Emeritus Ki’marek Karoba Tawy
Alm. Pdt Emeritus Ki’marek Karoba Tawy
pada pukul 01.01 subu tanggal 06 Agustus 2021, di Guest House 8plus1.org Wamena dan telah dikremasi di kampung halamannya, Gunung Mogonik, kempung Eragayam
Almarhum meninggalkan 2 Anak Perempuan dan 4 anak laki-laki
Anak laki-laki pertama, Sem Karoba Tawy menyatakan
Terpujilah nama YHWH! Pencipta! Pelindung! Gembala! Juruselamat! dan Raja di atas segala Raja yang dinantikan oleh semua orang percaya di seluruh dunia
Mari kita lanjutkan dan selesaikan misi perjuangan pembebasan bangsa Papua.
Beliau memesankan agar Pemerintah Negara Republik West Papua dengan Kementerian Penginjilan untuk Indonesia iala cita-cita dan doa-nya selama hidupnya dan beliau meninggal dengan ucapan syukur Negara West Papua telah berpikir untuk menyelamatkan orang-orang Indonesia Islam yang selama ini menjadi pemerkosa, penjarah, peneror, penipu, perampok dan pembunuh atas tanah dan bangsa Papua.
Beliau mengatakan, “Bangsa Papua diberkati dengan menginjili semua orang Indonesia menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Krstus! Negara West Papua pasti diberkati!
Rest in peace our grandfather, our father and our prophet!
Sejak tahun 60-an perjuangan Bangsa Papua melawan Sistem Kolonial Indonesia dan telah mengalami pembungkaman demokrasi, Intimidasi, teror, pemerkosaan, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan. Hingga banyak nyawa gugur atas nama perjuangan dan terus berlangsung saat ini.
Selama itu juga, Kolonial Indonesia menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan perjuangan suci Bangsa Papua. Dengan cara yang sering dan sampai saat ini mereka gunakan adalah; memecah-belah persatuan serta tatanan hidup orang papua, dalam setiap organisasi² paguyuban maupun organisasi² perjuangan orang papua sampai dengan gereja-gereja yang ada di teritory West Papua. Dan mereka pun, membuat banyak organisasi² tandingan demi melemahkan persatuan orang papua.
Sudah 60 tahun kita berjuang melawan penjajahan kolonial Indonesia. Sepertinya sebagian para aktivis, pejuang dan pemimpin kemerdekaan West Papua sudah mengerti dan memahami cara-cara yang mereka gunakan adalah merugikan Perjuangan suci Rakyat Bangsa Papua.
Tetapi, sayangnya sebagian/kelompok pejuang Papua Merdeka telah terjebak dalam cara² dan setingan kolonial Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam perjuangan West Papua, mereka tidak berpikir bagaimana cara untuk melawan dan mengusir Kolonial Indonesia serta sistemnya dari atas Tanah Papua. Yang mereka berpikir adalah bersaing atau melakukan tandingan terhadap organisasi² dan lembaga² resmi perjuangan Rakyat Bangsa Papua yang ada dan sedang berjuang saat ini.
Perbuatan seperti ini, sebenarnya menjalankan misi Penjajah Kolonial Indonesia dalam tubuh perjuangan Bangsa Papua. Karena, yang diinginkan Rakyat adalah West Papua cepat merdeka dan berdaulat penuh. Bukan melakukan tandingan² dalam organ perjuangan yang hanya memperpanjang penderitaan diatas Tanah Papua ini.
Oleh sebab itu, Rakyat West Papua harus bijaksana melihat dan menilai siapa para pejuang dan perjuangannya.
Kunci Perjuangan Papua untuk Merdeka adalah Persatuan. Dan akhirnya, persatuan tersebut sudah ada baik SIPIL maupun MILITER yaitu:
ULMWP yang telah mengumumkan “Pemerintah Sementara West Papua dan diangkat Hon. Benny Wenda sebagai Presidennya.
West Papua Army [WPA] yang telah diumumkan ole; Presiden Pemerintah Sementara West Papua, dalam salah satu Kabinet dari 12 Kabinet, dengan Panglima Tertinggi Chief. Gen. Mathias Wenda serta jajarannya.
Dengan demikian, siapapun pejuang yang berjuang Papua Merdeka diluar dari Pemerintah Sementara West Papua perlu dan penting untuk dipertanyakan. Kalau hanya karena EGO & AMBISI jangan mempermainkan nyawa Rakyat dan Pejuang West Papua.
Tanggungjawab Pejuang, membebaskan Rakyat dan Bangsa Papua.
Kami telah menerima informasi penting dari dalam Papua Barat: mahasiswa yang berdemonstrasi secara damai menentang pengenaan undang-undang ‘Otonomi Khusus’ kedua di Indonesia telah dilecehkan, dipukuli dan ditangkap oleh polisi di Universitas Cendrawasih di Jayapura hari ini.
Kekerasan brutal ini terjadi ketika Jakarta mencoba untuk memaksakan periode ‘Otonomi Khusus’ lainnya kepada rakyat Papua Barat, di luar kehendak mereka. Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dibentuk untuk menjadi bagian dari lengan panjang Jakarta di Papua Barat, bahkan telah menolak upaya pemerintah Indonesia untuk memaksakan era baru secara paksa.
Orang-orang Papua Barat telah bersatu dalam menolak apa yang disebut Otonomi Khusus. MRP, Dewan Adat Papua (DAP), ULMWP, sayap militer Papua Barat, Petisi Rakyat Papua (terdiri dari lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil), dan 1,8 juta yang menandatangani Petisi Rakyat Papua Barat pada tahun 2017, semuanya telah menyatakan langsung penolakan pendudukan Indonesia yang tidak sah dan upaya memperbaharui ‘Otonomi Khusus’.’Otonomi Khusus’ sudah mati.
Kami menyaksikan Act of No Choice kedua. Pada 1960-an, Indonesia menginvasi negara kita dengan ribuan tentara, melecehkan, mengintimidasi, dan membunuh setiap orang Papua Barat yang berbicara untuk kemerdekaan. apa yang terjadi hari ini, dengan lebih dari 21.000 tentara baru dikerahkan, operasi militer besar-besaran di Intan Jaya, Nduga dan Puncak, dan penindasan polisi terhadap semua perlawanan, adalah sama dengan apa yang terjadi pada kita pada tahun 1969. ‘Otonomi Khusus’ 2.0 adalah pemaksaan kolonial . Indonesia harus segera menghentikan RUU ‘Otsus’ kedua. Rakyat Papua Barat sudah memberikan mandat penuh kepada Pemerintahan Sementara ULMWP. Kami memiliki konstitusi kami, kabinet kami dan departemen kami dan berjalan. kami tidak membutuhkan tipu daya dan kebohongan skema Jakarta. Kami sudah merebut kembali kedaulatan kami, dan menolak semua hukum Indonesia yang dikenakan kepada kami.
Saya menyerukan kepada Uni Eropa, Pemerintah Inggris, Amerika Serikat, Australia, OACPS, MSG, PIF, Bank Dunia, dan semua organisasi internasional untuk menolak pemerintahan dengan todongan senjata ini. Tidak ada pendanaan, dukungan atau pelatihan internasional untuk paket ‘Otonomi Khusus’ Indonesia. Presiden Indonesia harus duduk bersama saya, sebagai Presiden Sementara Pemerintahan Sementara ULMWP, untuk mencari solusi bagi rakyat saya berdasarkan penentuan nasib sendiri, keadilan dan perdamaian.
Untuk semua orang Papua Barat, di mana pun Anda berada di dunia – baik di pengasingan, bekerja di pemerintah Indonesia, atau di kota-kota dan desa – untuk pendukung solidaritas kami, inilah saatnya untuk bersatu dan mengakui Pemerintahan Sementara dan Konstitusi kami . kami siap untuk menjalankan urusan kami sendiri. Benny Wenda
