Jayapura, Jubi – Kepulauan Solomon menegaskan kembali sikapnya terhadap isu Papua dan Melanesia, terkait status United Liberation Movement for West Papua di Melanesia Spearhead Groups (MSG)
“Indonesia bukan Melanesia dan ULMWP adalah perwakilan sah rakyat dan bangsa Papua di Melanesia,” kata Derrick Manuari kepada Jubi melalui sambungan telepon, Kamis (13/10/2016).
Manuari, anggota parlemen Kepulauan Solomon yang mewakili Solidaritas Kepulauan Solomon untuk Papua Barat menjelaskan pertimbangan soal kemelanesiaan itulah yang menjadi alasan Kepulauan Solomon dan Vanuatu serta Front Pembebasan Kanak (FLNKS) memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota MSG pada bulan Desember nanti.
Sekalipun Fiji dan Papua Nugini (PNG), dua negara terbesar di MSG tidak menghadiri pertemuan anggota MSG pada Desember nanti, tiga anggota ini telah menentukan sikap mereka.
Manuari menambahkan, sikap tiga anggota ini diputuskan setelah melakukan lobi intens dengan beberapa negara Pasifik seperti Tokelau, Nauru, Tonga dan Marshall Islands.
“Tentu saja akan ada protes dari anggota lain. Fiji dan PNG punya hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia. Namun solidaritas Melanesia seharusnya mendukung bangsa Papua Barat daripada mempromosikan Indonesia di Melanesia,”
jelas Manuari.
Lanjutnya, meskipun Fiji dan PNG tidak mendukung keputusan yang diambil tiga anggota penuh lainnya, MSG akan berdiri pada prinsip pendirian MSG, yaitu mempromosikan solidaritas Melanesia di kawasan.
“Kembali kami tegaskan, Indonesia bukan Melanesia dan ULMWP adalah perwakilan sah bangsa dan rakyat Papua yang adalah bangsa dan rakyat Melanesia,” tegas Manuari.
Indonesia, lanjutnya, selalu melakukan protes terhadap apa saja yang dilakukan bangsa-bangsa di Melanesia dan Pasifik yang berkaitan dengan Papua baik dalam forum MSG maupun Pacific Islands Forum (PIF). Sikap Indonesia ini, menurutnya bukanlah sikap yang biasa ditunjukkan oleh bangsa Melanesia.
“Posisi Solomon jelas dalam hal ini. Kami tidak bisa terus menerus menggunakan alasan teknis soal keanggotaan untuk menghalangi hak bangsa dan rakyat Melanesia lainnya untuk terlibat dalam solidaritas Melanesia dan MSG. Karena disitulah prinsip dasar MSG diletakkan oleh para pendiri,”
kata Manuari. (*)
