Pasukan gabungan TNI dan Polri tiba di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu pagi, 1 Mei 2021. (Foto: ANTARA/HO-Humas Satgas Nemangkawi)
JurnalPatroliNews – Jakarta, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengaku pesimistis bahwa pendekatan dialog dapat menyelesaikan masalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Apalagi, tidak ada tenggat waktu dalam penanganan gangguan keamanan tersebut. Sebab, pendekatan itu dinilai tidak akan berhasil tanpa ada propaganda yang kuat. Menurut Fahmi, perlu dipertanyakan pendekatan dialog seperti apa yang dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan pendekatan dialog dilakukan untuk penanganan persoalan KKB di Papua sekaligus menawarkan pendekatan kesejahteraan.
“Apakah pendekatan kesejahteran itu sudah dilakukan memang mengacu pada kepentingan masyarakat Papua itu sendiri? Atau lebih mengedepankan kepentingan Jakarta (Ibu kota)?” kata Khairul Fahmi kepada Beritasatu.com, Jumat (21/5/2021).
Sudah sejak lama, lanjut Fahmi, pemerintah Indonesia berbicara soal pendekatan dialog dan kesejahteraan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Namun di sisi lain, operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata terus dilakukan TNI dan Polri.
Seharusnya, dilakukan moratorium sementara terhadap operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata TNI dan Polri selama dialog tersebut akan atau sedang dilaksanakan.
“Kemarin statement Pak Mahfud menyampaikan TNI, Polri, pemerintah daerah dan pusat harus melakukan tindakan cepat. Artinya, penindakan yang dilakukan TNI-Polri ini menunjukkan ketidaksungguhan pemerintah dalam urusan dialog. Apalagi kita tidak tahu formula dialog itu seperti apa,” ujar Khairul Fahmi.
Fahmi menerangkan, formula pendekatan dialog yang ditawarkan pemerintah belum jelas dan masyarakat belum mendapatkan gambarannya. Operasi keamanan yang melibatkan TNI-Polri, dinilainya dapat menggagalkan rencana pendekatan dialog tersebut.
“Karena persoalan ini terjadi ada aksi dan reaksi. Kegiatan operasi TNI-Polri direspon dengan kekerasan ekstrem oleh KKB. Sementara dialog mau kapan dilakukan juga belum jelas. Diinisiasi kapan, juga tidak jelas,” terang Khairul Fahmi.
Karena itu, Fahmi menegaskan pemerintah harus mempunyai target yang jelas dalam penyelesaian persoalan KKB di Papua. Target yang diberikan bukan asal target, karena selama ini masyarakat selalu diberikan janji atau harapan setiap pergantian pejabat militer atau kepolisian terkait penuntasan kasus kekerasan baik di Papua, maupun di Poso.
“Namun berpuluh-puluh tahun, tidak selesai. Bahkan semakin berlarut-larut, dan uang negara banyak dihabiskan untuk urusan ini,” tutur Khairul Fahmi.
Menurutnya, ada dua langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan KKB di Papua.
Pertama, kalau memang melakukan pendekatan dialog, maka TNI dan Polri harus bisa menahan diri. Dalam artian, jangan sampai terjadi praktik kekerasan yang tidak patut di Papua. Bila itu terjadi, maka akan menjadi propaganda yang buruk dan berpotensi menggagalkan upaya dialog yang akan dibangun.
Kedua, Fahmi melihat selama ini propaganda pemerintah tidak cukup kuat untuk mengantisipasi propaganda yang dilakukan pihak KKB. Karena itu, pemerintah perlu punya kemampuan melakukan propaganda yang kuat dan efektif untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat.
Dengan begitu, akan lebih jelas mana warga termasuk KKB atau warga sipil.
“Propaganda pemerintah harus kuat agar simpati dan dukungan masyarakat semakin besar. Propaganda yang didukung dengan fakta yang kuat, yang mampu menunjukkan harapan dan lebih dekat dengan realita. Nah ini tantangan buat TNI, Polri dan pemerintah. Saya kira ini prioritas yang harus dilakukan kalau pemerintah serius dengan rencana dialog untuk menyelesaikan KKB di Papua,” terang Khairul Fahmi.
Lihat artikel asli
