PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill, mengatakan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak masalah bagi negara itu.
Yang penting menurut dia adalah ULMWP harus membuktikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif rakyat Papua, sebagaimana halnya Front de Liberation Nationale Kanak et Sosial (FLNKS) terbukti sebagai badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanak di Kaledonia Baru.
Sikap Papua Nugini ini disampaikan kepada Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, selaku ketua MSG, dalam pertemuan mereka di Port Moresby Rabu (15/03).
Siaran pers kantor PM Sogavare mengatakan pertemuan tersebut merupakan putaran akhir dari konsultasi Sogavare dengan para pemimpin MSG, sejak Solomon Islands memegang posisi keketuaan pada Juni 2015. Sebelumnya, ia sudah bertemu dengan para pemimpin MSG lainnya, seperti PM Vanuatu, PM Fiji dan Juru Bicara FLNKS.
“Saya sekarang senang bahwa saya akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri O’Neill kemarin dan pertemuan saya dengan PM Papua Nugini, seperti pertemuan sebelumnya dengan para pemimpin MSG lainya, sangat bermanfaat,” kata dia, dikutip dari siaran persnya hari ini (16/03).
Sogavare mengatakan pada pertemuan tersebut, mereka antara lain membicarakan hasil dari pertemuan Sub Committee on Legal and Institutional Issues (SCLII) MSG di Port Villa pada September lalu. Sogavare menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa pertemuan itu telah menghasilkan pedoman keanggotaan MSG yang direvisi.
Pedoman itu telah dibawa ke Senior Official Meeting (SOM) dan Foreign Minister Meeting (FMM). Hasilnya pun telah dibahas kembali pada SCLII dan kemudian disetujui oleh lembaga-lembaga di bawah MSG pada Desember 2016.
Sogavare mengatakan ia menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa PM Salwai dari Vanuatu dan juru bicara FLNKS, Tutugoro serta PM Fiji, Bainimarama sudah menyetujui prinsip-prinsip pedoman keanggotaan MSG. Menurut dia, pedoman keanggotaan yang direvisi tersebut memberikan proses yang sangat transparan untuk para pemimpin MSG memusyawarahkan aplikasi keanggotaan MSG.
Atas hal itu, menurut Sogavare, PM Papua Nugini mendukung revisi tersebut dan para pemimpin MSG akan bertemu secara resmi menyetujuinya pada pertemuan pemimpin MSG mendatang.
Sogavare mengatakan ia juga menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa aplikasi keanggotaan ULMWP akan ditangani berdasarkan kriteria keanggotaan yang telah direvisi tersebut.
Menanggapi hal itu, O’Neill mengatakan keanggotaan ULMWP di MSG tidak masalah bagi Papua Nugini. Namun, ia menambahkan, yang penting adalah ULMWP harus membuktikan bahwa ia adalah sebuah organisasi yang bersatu yang mewakili pandangan kolektif rakyat Papua seperti halnya FLNKS yang jelas bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanaks di Kaledonia Baru.
Lebih jauh, Sogavare mengatakan dalam pertemuan itu PM Papua Nugini menegaskan bahwa setiap pembicaraan tentang isu kedaulatan (Papua) harus dilakukan secara sepatutnya dengan Komite Dekolonisasi PBB di New York dan Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Sebagai catatan, MSG adalah organisasi sub-regional di Pasifik. Anggota penuh terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji dan FLNKS. Sedangkan Indonesia adalah anggota associate.
Sementara itu ULMWP sampai saat ini berstatus sebagai peninjau dan berupaya untuk menjadi anggota.
Selain membicarakan isu Papua, dalam pertemuan itu Sogavare mengatakan mereka berdua membicarakan berbagai isu lain terkait kepentingan MSG. Di antaranya adalah:
- MSG Special Leaders’ Summit;
- Hasil dari pertemuan sub-committee on Legal and Institutional Issues {SCLII) di Port Vila in December 2016.
- Masalah Papua
- MSG Free Trade Agreement;
- MSG Labour Mobility,
- Tinjauan independen tentang sekretariat MSG
- Penyerahan keketuaan MSG dari Solomon Islands kepada Papua Nugini.
Editor : Eben E. Siadari