Jayapura, Jubi – Pastor Allan Nafuki, Ketua Organisasi Free West Papua Vanuatu, mengungkapkan kekecewaanya kepada para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) karena todak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP.
Namun demikian, seperti dikatakannya pada Daily Vanuatu, Sabtu (31/12/2016), dirinya tetap mengapresiasi sikap Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang tetap teguh tak berubah menegaskan dukungannya terhadap West Papua.
Pimpinan Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Luar Negeri di Port Vila minggu lalu, Milner Tozaka mengatakan pertemuan yang baru lalu itu memang tidak membahas baik keanggotaan Asosiate Indonesia maupun keanggotaan Peninjau ULMWP di MSG.
Pertemuan itu mengajukan pedoman baru atau rekomendasi untuk menetapkan syarat pemohon menjadi anggota MSG.
Pedoman baru ini akan dipertimbangkan oleh pertemua para Perdana Menteri MSG yang kemungkinan besar akan diselenggarakan Januari ini di Papua Nugini.
Namun Nafuki berpendapat seharusnya pertemuan itu tetap dilakukan di Vanuatu karena menurut dia para pemimpin tersebut telah membuat janji yang tampaknya belum berhasil mereka penuhi.
“Para pemimpin dan rakyat West Papua telah selesai menggelar karpet bagi para pemimpin MSG untuk dapat duduk diatasnya dan mendukung aplikasi kenggotaan penuh ULMWP di MSG,” ujar Nafuki.
Terpisah, ULMWP melalui Juru Bicara, Benny Wenda, sebelumnya dalam pesan natal dan tahun barunya sudah menegaskan bahwa perjuangan pengakuan hak penentuan nasib sendiri Papua sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak di tingkat internasional untuk menggelar referendum ulang dibawah pengawasan internasional.
Strategi ULMWP, dan juga tampak dari upaya-upaya Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sudah semakin mengarah ke wilayah Mikronesia, Polinesia dan bahkan Afrika. Keanggotaan penuh MSG, bagi ULMWP, adalah salah satu jalan diantara jalan lainnya, guna mendukung kedaulatan politik West Papua.
Tekanan suara untuk mendesak dunia internasional serta bersikap atas persoalan West Papua di Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial badan PBB adalah jalan lainnya.(*)