Kamis, 08 Juli 2010 06:47, BintangPapua.com
Sejumlah tokoh mantan TPN/OPM dan tokoh pejuang lainnya, Rabu (7/7) kemarin bertemu di Prima Garden Abepura. Mereka  membicarakan seputar Otonomi Khusus yang berlaku di Papua. Sekitar 20 orang tokoh yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat (KKBPPIB) yang dipimpin oleh NY. Eni TH Fere tersebut diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya.
Laporan Ahmad Jainuri
Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa, langsung diberikan kesempatan bagi tokoh pejuang yang hendak mengungkapkan isi pikirannya. “OPM sekarang ada banyak. Ada OPM Bisnis, OPM Kota, OPM Hutan, OPM Birokrat dan lain-lain. Demikian juga pejuang. Apa itu referendum dan lain-lain kita bicarakan hari ini,” ungkap Ny. Eni TH Fere mengawali pembicaraan.
Petrus Injonggrang yang mengaku sebagai salah satu pejuang dalam organisasi  KKBPPIB saat diberi kesempatan berbicara mengungkapkan rasa kecewanya dengan pelaksanaan Otsus di Papua, yang menurutnya hanya dinikmati oleh para pejabat baik eksekutif maupun legislatif termasuk MRP. “Sampai  sekarang kami hanya tunggu-tunggu kapan Otsus itu sampai di masyarakat kecil,” ungkapnya.
Diungkapkan juga tentang pembangunan di Papua, bahwa pembangunan tersebut harus juga menyentuh para pejuang Pembebasan Irian Barat dan OPM . “Supaya kita bisa damai dan bersatu untuk sama-sama bangun Papua,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa saat ini korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh subur di Papua. “Jangan dulu bicara merdeka, berantas dulu tiga itu. Jangan Papua tipu Papua. Referendum yang  kemarin banyak dibicarakan itu kalau jadi pasti sama saja tidak ada artinya kalau korupsi, kolusi dan nepotisme tidak diberantas,” ungkapnya lantang.
Hal senada juga diungkapkan sejumlah tokoh OPM maupun pejuang yang hadir. Seperti yang diungkapkan Alex Mebri bahwa mengakarnya korupsi, kolusi dan nepotisme di jajaran pemerintahan di Papua, semua pejabat yang ada harus ditangkap dan diganti dengan yang bersih dari KKN. “Semua birokrat, anggota DPRD dan MRP tangkap semua dan selesai. Ganti saja mereka dengan pemerintahan adat,” tegasnya.
Ditegaskan juga bahwa kalau beberapa pihak menginginkan Otsus dikembalikan maka ia dengan tegas mengatakan bahwa Otsus tidak boleh dikembalikan, melainkan harus dipertanggungjawabkan oleh pengguna dana Otsus. “Para pejabat enak-enak menggunakan kendaraan mewah, tinggal di rumah mewah dan sebagainya. Tapi kami masih tinggal di gubug-gubug dan jalan-jalan di hutan,” katanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, satu undangan yang merupakan Presiden WPNA (West Papua National Autority) Terianus Yoku yang menurut NY. Eni TH Fere sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk hadir ternyata tidak hadir sampai acara selesai. Sehingga menurutnya dianggap WO.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut  KKBPPIB mengeluarkan himbauan secara tertulis. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat di Papua, baik itu asli Papua, Indo Papua maupun Non Papua.
Isi himbauannya adalah untuk tidak terpengaruh dengan isu pengembalian Otsus Papua ke pemerintah Indonesia, referendum maupun isu Papua merdeka.  “Mari kita renungkan bahwa segala yang datang kalau  bukan atas kehendak Allah yang maha kuasa, khalik langit dan bumi, maka semua itu akan sia-sia,” himbaunya.
“Lepaskan dirimu dari penjajah yang masih membelenggu dirimu, yaitu egois, ambisi dan amoral, maka kemerdekaan abadi akan meliputi jiwa ragamu. Sejak 1 Mei 1963 Irian Barat/Irian Jaya/Papua mutlak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Amin” demikian akhir dari himbauan tertulis yang dibagikan dalam kesempatan jumpa pers di Prima Garden (7/7) kemarin. ***