Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Presetyo mengingatkan media di Jakarta agar memberitakan persoalan yang terjadi di Papua secara intens.
“Kita tentu tidak ingin pengalaman di Timor Leste terulang di Papua. Saat itu, bisa dikatakan tidak ada berita-berita yang kritis, yang secara jernih melihat ketimpangan-ketimpangan pembangunan di Timor Leste,” kata Ketua Dewan Pers dalam diskusi Update Papua di Hall Dewan Pers, Rabu (11/5/2016) lalu.
Situasi ini, menurut Ketua Dewan Pers, terjadi lagi di Papua saat ini. Situasi ini menuntut adanya revitalisasi peran pers, terkait liputan-liputan tentang persoalan Papua. Diskusi dan update informasi tentang Papua harus diintensifkan bukan hanya oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil tapi juga oleh insan pers.
“Kita tau, wartawan media nasional di Papua seringkali dirotasi atau di tarik karena dianggap berita-beritanya tidak punya nilai. Lalu wartawan-wartawan yang menulis tentang isu-isu yang rawan seperti politik juga dianggap membawa resiko buat wartawan tersebut,” kata Yosep Adi Prasetyo yang akrab dipanggil Stanley
Lanjutnya, Dewan Pers berharap media massa nasional bisa menempatkan wartawannya yang berpengalaman di Papua agar bisa memberitakan Papua secara intensif.
Ia menambahkan, saat Timor Leste masih menjadi bagian Indonesia, media Indonesia hanya menulis kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ke Timor Leste yang disambut dengan tarian-tarian seolah-olah masyarakat di Timor Leste itu menginginkan dan memimpikan menjadi bagian dari Indonesia. Media hampir tidak pernah menulis masalah-masalah di luar kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ini, seperti ketidakadilan pembangunan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Sehingga ketika Presiden Indonesia saat itu, BJ Habibie memberikan opsi Otonomi Khusus atau Merdeka, kita percaya bahwa Timor Leste akan memilih tetap bersama Indonesia. Apa yang terjadi? 90 persen rakyat Timor Leste memilih merdeka,” katanya.
Pengalaman Timor Leste ini menunjukkan pers Indonesia gagal memberikan fakta-fakta dan gagal memberikan informasi kepada pemerintah.
“Kita pernah gagal di Timor Leste, jangan terjadi lagi di Papua,” harap Ketua Dewan Pers ini. (*)