JAYAPURA – Mantan Diplomat RI untuk Brasil, (America Latin), Fredi Kambu, mengatakan, di America Latin sekitar 1500 NGO (LSM) yang mendukung (pro) gerakan Papua Merdeka. Namun persoalannya, dukungan itu tidak terarah, karena pihak NGO ini tidak tahu siapa pimpinan gerakan Papua Merdeka, seperti almahrum Theys Eluay.
“Jerman dan Belanda adalah negara yang pro aktif mendukung gerakan Papua Merdeka. Khusus Belanda, Walikota London memberikan hadiah rumah kepada Pimpinan Papua Merdeka di London untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Hal ini mendapat protes keras dari Kementrian Luar Negeri,”
ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan Tim Kementrian Luar Negeri Direktorat Informas dan Media dengan Pemerintah Kota Jayapura di Ruang Rapat Kantor Walikota Jayapura, Selasa, (17/3).
Dijelaskannya, selama dirinya menjadi diplomat luar negeri, adanya dukungan 1500 NGO dan dukungan negara lain terhadap Papua Merdeka, itu tidak lain disebabkan karena mereka (NGO dan negara luar negeri) hanya mengetahui kondisi Papua sisi negatifnya saja yang dibesar-besarkan oleh media, sementara sisi positif mengenai masalah keamanan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kegiatan pembangunan lainnya tidak pernah diketahui oleh pihak NGO-NGO dan negara luar tersebut.
“Isu yang disebarkan di luar negara adalah Indonesia tidak memperhatikan dan melaksanakan pembangunan di Papua, sehingga Papua tertinggal. Pelanggaran HAM pun menjadi menu makanan yang asik di luar negeri, tanpa memperhatikan hal-hal lainnya,”
tegasnya lagi.
Terhadap persoalan itu, tentunya disini tanggungjawab Kementrian Luar Negeri untuk menyikapi persoalan itu dengan serius. Maka dari itu, salah satu kebijakan yang ditempuh Kementrian Luar Negeri adalah menjaring segala informasi di Papua, dan melihat langsung kondisi pembangunan di Tanah Papua dan masalah-masalah lainnya, yang nantinya dijadikan referensi untuk menjawab isu-isu negatif yang disebarkan di luar negeri melalui pemberitaan di luar negeri.
Informasi yang pihaknya lihat dan rasakan langsung, akan ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa sesuai negara masing-masing di luar negeri, kemudian dikirim ke setiap pemerintahan melalui kedutaan RI di setiap negara-negara semua komponen terkait di luar negeri, seperti di negara-negara eropa dan negara-negara pasifik. Hal ini agar warga dunia internasional tahu persis mengenai kondisi yang ada di Tanah Papua.
“Persoalannya negara-negara luar hanya melihat Papua dari luarnya, tidak melihat ke dalam kondisi di Papua dan mendalami apa yang ada di Papua, padahal banyak kegiatan pembangunan yang sudah dicapai dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua. Keberhasilan pembangunan di Papua, pihak luar negeri tidak melihat hal itu, hanya melihat sisi negatifnya saja. Kami berusaha menjawab sorotan-sorotan negatif itu,”
katanya.
“NGO-NGO itu tidak mau tahu, mereka lebih banyak menyoroti yang negatif-negatif saja, apalagi adanya penembakan-penembakan dan segala macam yang terjadi. Penembakan-penembakan yang terjadi yang dilakukan aparat itu, saya tidak tahu apakah untuk mencari nasib atau naik pangkat. Karena bicara OPM itu siapa yang kasih senjata untuk mereka. Jadi kita harus jaga Papua ini dengan baik, supaya Papua berjalan sebagaimana adanya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sambungnya.
Ditandaskannya, tentunya persoalan Papua tidak terlepas dari berbagai pandangan dan kepentingan pihak luar terhadap Papua. Terutama negara-negara eropa dan pasifik.
Ditempat yang sama, Direktur Informasi dan Media, Kementrian Luar (Kemenlu) Negeri RI, Siti Sofia Sudarma, menandaskan, untuk masalah Papua Merdeka yang didengungkan di luar negeri bahwa Papua tidak dibangun dan adanya pelanggaran HAM. Baginya, persoalan yang disampaikan oleh pergerakan Papua Merdeka tersebut, dan di follow up oleh 1500 NGO tersebut, tentunya jika mereka (NGO) melihat dari sisi politiknya saja. Dan itu tantangan yang perlu dicermati dengan serius.
Namun, berbagai potensi yang ada pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur dan keamanan yang baik, tentunya menjadi modal untuk mengedukasi masyarakat internasional bahwa Kota Jayapura dan daerah wilayah Papua lainnya adalah kota yang aman, kota yang berkembang dalam menata dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor pembangunan juga berjalan dengan baik.
Disinggung soal persoalan ganja yang menjadi ladang transaksi dari PNG ke Papua, kata Direktur Negeri RI, Siti Sofia Sudarma, bahwa masalah Narkoba kini menjadi perhatian serius pemerintah, apalagi Presiden Jokowi sudah menyatakan Indonesia darurat Narkoba, maka Kemenlu tentunya bekerjasama dengan negara lain untuk memberantas peredaran narkoba ini, seperti Philipina, Malasya dan negara lainnya, karena masalah narkoba ini bukan menjadi masalah Indonesia saja.(Nls/don/l03)
Source: Rabu, 18 Maret 2015 03:05, BinPa