22112023
~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPORTUNISME:
Perjuangan PAPUA MERDEKA melawan INDONESIA itu hal gampang tetapi yang paling sulit dan berat adalah melawan sesama saudara ORANG ASLI PAPUA Pro DIALOG.
~~~~~~~~~~~~~~~~
SEKEDAR DI COPY DAN DI SHARE UNTUK MELATIH IDEOLOGI PAPUA MEREKA:
Sekilas perang syaraf dengan OAP pro DIALOG dan yang memilih berdiri dua kaki guna mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman dalam NKRI yang terhormat ini.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRO KONTRA POLITIK BERSAMA AKUN : WEST PAPUA INFO.
~~~~~~~~~~~~~~~~
SIMAK DENGAN SEKSAMA:
~~~~~~~~~~~~~~~~
PELANGGARAN TERHADAP KONSTITUSI:
KTT II. Vanuatu tahun 2023 terselenggara , dibawah tekanan kepentingan dan tidak sesuai perintah konstitusi.
KTT II. Vanuatu tahun 2023 terlaksana atas tekanan konspirasi politik sehingga dipaksakan melanggar KONSTITUSI UUDS bukan karena kehendak Tuan Presiden Benny Wenda, Tuan PM Edison Waromi dan Tuan Ketua Badan Kongres Buchtar Tabuni.
AKUN FB WEST PAPUA INFO :
Akun West Papua Info adalah akun Paradox terhadap KONSTITUSI UUDS dan menentang cita-cita luhur Papua Merdeka sebab informasi dan beritanya bersifat propaganda dan memutarbalikan fakta politik, bahwasanya:
DALAM PERJANJIAN SALARANA , PORT VILA VANUATU TAHUN 2014:
Tiga organ besar : WPNCL, PNWP dan NRFPB sebagai payung persatuan politik rakyat Papua dari ULMWP telah bersatu, bergabung dan hendak menuntun, giring Rakyat Bangsa Papua menuju PAPUA MERDEKA bukan DIALOG, bossss…
MEKANISME KONSTITUSI:
Pergantian kepemimpinan ULMWP diatur dalam KONSTITUSI
LANDASAN KONSTITUSI UUDS PEMERINTAH SEMENTARA:
KONSTITUSI UUDS ULMWP sangat jelas dan tegas mengatakan pada BAB III. tentang: Pemerintahan dan Kekuasaan Pasal 6 ayat 1). bahwa: Pemerintahan Sementara adalah pelaksana Mandat kedaulatan rakyat.
BAB XV tentang: Hirarki Pengambilan Keputusan, Pasal 18
Hirarki Pengambilan keputusan terdiri atas Kongres , sidang dan rapat.
ayat (1) Kongres: point’ (a) mengatakan: Kongres ialah forum pengambilan keputusan tertinggi Pemerintah Sementara.
BAB II. tentang: Kongres , Pasal 5 ayat :
(1) Kongres adalah badan tertinggi Pemerintahan Sementara.
(2) Kongres terdiri dari Legislatif Council dan Senat.
(7) Kongres berwenang menetapkan, mengesahkan dan mengubah Konstitusi.
(😎 Kongres berwenang mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Perdana Menteri.
(9) Kongres berwenang meminta pertanggungjawaban Pemerintah Sementara.
(10) Kongres berhak menerima dan menolak pertangungjawaban Pemerintah Sementara.
dan ayat (11):
Kongres berwenang menetapkan garis-garis besar haluan kebijakan Pemerintah Sementara.
ARGUMENTASI:
Apakah yang anda maksudkan dalam postingan unggahan ini adalah bentuk pembelaan diri atas kesalahan dan pelanggaran terhadap KONSTITUSI UUDS dimaksud.
Postingan ini bersifat pembodohan terhadap rakyat Bangsa Papua.
KEPUTUSAN KTT II. ULMWP VANUATU:
Keputusan KTT II. ULMWP Vanuatu tidak transparansi dan berkompetensi melanggar Konstitusi UUDS ULMWP tahun 2020 dan merupakan pelanggaran mutlak terhadap konstituante.
Keputusan KTT II Vanuatu 2023 yang telah memberhentikan PRESIDEN dan PERDANA MENTERI, mengubah (amandemen) UUDS dan dengan mengugurkan UUDS Pemerintahan sementara adalah perbuatan hukum menentang rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Pemerintahan Sementara.
KEDAULATAN RAKYAT:
Pemerintahan Sementara ULMWP adalah pemegang mandat kedaulatan rakyat yang diikat didalam UUDS Pemerintah Sementara.
Suara politik rakyat dan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada KONGRES sebagai badan representatif tertinggi suara politik rakyat Bangsa Papua.
Suara Politik tertinggi rakyat di berikan kepada Badan Kongres dan diikat dalam KONSTITUSI UUDS, BAB II. tentang : Kongres pasal 5 ayat (7) diatas, bukan kepada Panitia KTT ULMWP, yang telah terjadi di Vanuatu beberapa waktu lalu.
KEPUTUSAN KTT II. ULMWP VANUATU 2023:
Keputusan KTT II ULMWP dimaksud tidak mempunyai landasan hukum secara formal untuk mengganti Presiden dan Perdana Menteri atau mengubah UUDS atau suatu titik atau koma yang tersirat dalam UUDS Pemerintah Sementara tersebut.
UUDS dan Pemerintah Sementara lahir di Tanah Tabi Port Numbay melalui Sidang Forum Rakyat tanggal 16-18 Oktober dan dideklarasikan tanggal 20 Oktober 2020 maka rakyat melalui Kongres yang berhak atas keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Sementara.
KONGRES PERTAMA ULMWP TAHUN 2023:
Melalui Forum Rakyat West Papua tgl 6-7 November 2023 dihadiri rakyat dari 7 wilayah adat rijbaan orang datang ketanah Tabi menuntut LPJ Panitia KTT II. ULMWP Vanuatu tahun 2023. dengan Thema: Rakyat West Papua siap bernegara.
Rakyat menuntut Deklarator, menuntut Badan Kongres tahun 2020 dan menutut Pengurus ULMWP terpilih tahun 2023 terhadap keputusan KTT II ULMWP tersebut.
Dalam tuntutan DEKLARATOR ULMWP, hadir BADAN KONGRES, hadir dan Pengurus ULMWP terpilih tahun 2023 takut hadir.
Dalam keputusan dan tuntutan rakyat 7 wilayah kongres dan deklarator ULMWP setuju untuk melaksanakan KONGRES KE: I. ULMWP tahun 2023 maka dengan Suara bulat pada tgl 7 November terbentuklah Panitia Kongres dan tanggal 20 November 2023 KONGRES ULMWP terlaksana.
PERTANYAAN:
Dari uraian komentar saya ini dimana ada kesalahan rakyat Bangsa Papua setaha Papua dari 7 wilayah yang telah kamu perbuat melanggar KONSTITUSI yang anda maksudkan diatas ini ?!
SIKAP POLITIK RBP:
Kami rakyat Papua sudah pintar selama 62 tahun dilatih oleh INDONESIA dengan materi pendidikan tipu-tipu, dll maka kita tidak mungkin di tipu lagi .
Kami RBP butuh “one state one solution” untuk berdaulat dan merdeka sebagai NEGARA-BANGSA yang merdeka berdaulat dan bermartabat BUKAN menginginkan DIALOG JAKARTA – PAPUA atau dialog yang diatur oleh MSG, PIF dan ACP.
Kami rakyat Papua ingin dialog yang dimediasi oleh PBB untuk mencapai kemerdekaan politik yang berdaulat penuh.
SARAN:
Bodoh jangan dipelihara; goblok tidak ada lagi di jaman android ini.
Rakyat Papua bukan rakyat yang mudah ditipu lagi baik dengan kata kata dan uang.
Apabila unggahan postingan ini bertentangan dengan para sahabat FB ku, silakan hubungi saya untuk kita berdiskusi bersama yang elegan dan sopan.
RUANG KONTAK ARGUMENTASI:
MATERI DISKUSI:
Keabsahan hukum terhadap hasil keputusan KTT II. ULMWP VANUATU tahun 2023, sesuai perintah Kontitusi UUDS Pemerintah Sementara ULMWP tahun 2020:
KONTAK:
bris.mramra@gmail.com
HP/ WA: 0812 4783 2902.
~~~~~~~~~~~~~~~~