Kepala Biro Monitoring HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Syamsul Alam Agus menilai, penambahan atau pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua sebaiknya dibatalkan.
Sebab, penambahan Kodam akan membuat suasana di Papua semakin tidak kondusif.
“Syarat utamanya saya kira bagaimana rencana membuat Kodam harus dibatalkan,” kata Syamsul saat jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (17/1).
Ia menyebutkan, berdasarkan pengalaman di Aceh dan Poso, di mana agenda aparat keamanan tidak sejalan dengan agenda rekonsiliasi dan perdamaian yang digagas pemerintah. Akibatnya kegagalan tujuan perdamaian itu sendiri.
“Saya kira agenda militer di sana harus dibatalkan terlebih dahulu dan kemudian memajukan dan mendukung proses dialog yang sudah terlihat di masyarakat Papua namun pernyataan dari tentara sendiri belum ada untuk mendukung penyelsaian di Papua,” ujar Alam.
Ia juga menduga peningkatan aksi-aksi teror di Papua sejalan dengan keinginan tentara untuk mengembangkan intensi militer. Sehingga dalam konteks ini, ia melihat pengembangan Kodam dan penambahan pasukan ke Papua semata-semata hanya proyek.
“Kami curigai, teror di Papua khususnya area Freeport dan memotong mata rantai pembunuhan Kelik Kwalik ini jadi tanda tanya besar,” tandasnya.