PORT MORESBY (PAPOS) -Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea (PNG) memulai sidang ke-26 Komite Bersama Perbatasan (Joint Border Committee/JBC) guna membahas pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam sidang yang berlangsung di Port Moresby, PNG, Kamis (6/11) kemarin, delegasi Indonesia dipimpin Mendagri Mardiyanto dan delegasi PNG diketuai Mendagri Job Pomat.
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Edi Pratomo
Seperi dirilis Koran ini dari ANTARA mengatakan, beberapa agenda yang akan dibahas adalah pembukaan pos pemeriksaan lintas batas di Skow-Wutung.
Selain itu, dibahas pula repatriasi 708 WNI yang tersebar di 10 wilayah di PNG, pembentukkan “joint services on education and health” di Wara Smol dan Marantikin Papua.
Hubungan bilateral RI-PNG berkembang positif sejak ditandatanganinya perjanjian saling menghormati, persahabatan dan kerjasama (“treaty on mutual respect, friendship and cooperation”) RI-PNG pada 1986 dan “the basic agreement on the border agreement” pada 11 April 1990.(ant/nas)
Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 07 November 2008
