Analisis Politik: Internasional, Indonesia, Tanah Papua

Oleh Hans Gebze

Dunia Diambang Krisis Ekonomi Global

Berawal dari Subprime Mortgage, krisis penjualan rumah, yang mengguncang bursa saham AS, akhirnya krisis merambah jantung ekonomi AS yaitu krisis keuangan [financial]. Diawali kejatuhan AIG Life, sebuah lembaga asuransi terkemuka dunia, krisis financial AS kemudian menghantam korporasi financial Amerika Serikat, suatu system penopang ekonomi makro, akhirnya bermasalah!

Lehman Brothers, sebuah bank investasi terbesar keempat di AS, pada tanggal 16 September 2008 jatuh bebas dalam kebangkrutan. Goldman Sach dan Morgan Stanley, dua lembaga keuangan komersial yang dimiliki para pemilik corporate banking AS, akibatnya kondisi ekonomi makro AS runtuh diterjang badai krisis ekonomi, kondisi ini diikuti oleh bank-bank komersial lainnya di AS, seperti Merill Lynch, dll.

Beikut adalah tiga alasan awal menjadi basis analisis bagi kita untuk mengamati lebih jauh krisis financial AS yang telah memicu krisis ekonomi global.

Pertama, politik perang melawan terror [war on terror] yang dikembangkan regime G.W Bush pada saat akhir masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS, pada awalnya hanya merupakan agenda serangan balasan atas serangan terror berdarah yang dilakukan jaringan Al Qaeda terhadap gedung kembar World Trade Center [WTC] di New York pada tanggal 11 September 2001 [9/11.

Akan tetapi, dengan alasan keamanan nasional AS, ketika para penasihat keamanan nasional Bush, yang diduduki oleh jaringan koneksi corporasi perminyakan AS melihat peluang untuk mengambil untung dari politik War on Terror, maka mereka menyarankan kepada presiden Bush untuk memburu Osama Bin Laden sampai ke ujung dunia, bila perlu menghancurkan negara-negara yang secara terbuka mendukunng gerakan Bin Laden ataupun yang samar-samar memberikan dukungan politiknya.

Sehingga dalam mengatur rencana perangnya, pemerintahan Bush harus mengeluarkan anggaran sebesar 600 trilyun dollar, angka ini sama dengan 600.000 trilyun rupiah, bayangkan saja! Betapa mahalnya biaya perang dan harga yang harus dibayar untuk hal tersebut.

Kedua, dampak dari bencana alam yang beberapa waktu lalu terus menerus melanda AS. Sektor ekonomi AS juga pada akhirnya dipengaruhi oleh karena fenomena alam tersebut.

Ketiga, toxic debt [utang-utang beracun] yang muncul dalam system perkreditan perbankan komersial AS, yang dalam banyak hal menjadi penyumbang utama krisis financial AS yang melanda bank-bank komersial AS.

Sebagai pusat utama pasar global, keruntuhan perbankan komersial di AS mempengaruhi bursa ekonomi global.

Minggu lalu, index saham pada bursa Strite Times Singapura terkoreksi menurun, bursa saham China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan bursa-bursa regional lainnya juga mengalami hal yang sama, bursa saham Indonesia anjlok mendekati angka 4 persen sehingga memaksa otoritas moneter Indonesia menutup sementara Bursa Efek Jakarta [BEI], BEI tersuspensi, demikianlah pasar saham Indonesia dan regional ikut anjlok akibat keruntuhan pasar finasial AS.

Dana talangan yang diluluskan Kongres AS melalui voting “baylout” yang a lot mengakhiri suatu kepanikan politik yang melanda sebagian besar kalangan Kongres dan Senat AS serta pemerintahan Bush akibat krisis financial pada makro ekonomi AS.

Meski UU Baylout senilai 700 milyar dollar telah disepakati oleh Kongres dan Senat AS, tetapi tidak cukup menolong pasar bursa dan financial AS. Seperti buah simalakama, pemerintah AS harus menanggung akibat keruntuhan pasar finansialnya sendiri yang dibiarkan berjalan tanpa control negara, inilah buah politik Republikan yang terbiasa mengatakan “biarlah pasar mengontrol dirinya sendiri..!”

Pasar adalah spekulasi, dalam sebuah spekulasi, orang mencari untung dan bukan kerugian, kini spekulasi yang melibatkan bank-bank komersial AS telah menyebabkan bank-bank tersebut merugi dan menyebabkan AS jatuh dalam badai krisis monter yang berimbas luas ke dunia.

Banyak data harus dikumpulkan untuk menganalisa secara tuntas fenomena krisis ekonomi global ini, satu hal penting yang harus menjadi catatan bagi GPNPB bahwa setiap riak politik yang terjadi di dunia, selalu dipicu oleh kebuntuan ekonomi, dan krisis ekonomi global adalah picu untuk mendorong pergerakan politik Papua Barat kea rah bargaining politik yang lebih kuat untuk menentukan masa depan Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat sendiri.

Ingatlah pada Republik Demokratik Timor Leste! Bukankah mereka mendapat kemenangan mutlak setelah Indonesia di hantam krisis ekonomi?

Situasi Politik Indonesia

Pasca runtuhnya Regime Orde Baru Soeharto, reformasi dijalankan oleh berbagai regime yang berkuasa, namun akhirnya diketahui bahwa reformasi tersebut berjalan lambat, bahkan dibelokkan dari tujuan sebenarnya yang dikehendaki oleh rakyatnya sendiri.

Sebagai contoh, banyak produk hukum nasional NKRI yang dibuat beberapa tahun belakangan oleh lembaga lesilatif NKRI dihasilkan dalam kerangka memenuhi selera politik pasar yang mencengkeram dunia. Misalnya UU Penanaman Modal Asing [PMA], UU Migas [Minyak dan Gas], UU Ketenagakerjaan, UU Otonomi Daerah, UU Pertambangan, dan beberapa aturan nasional NKRI yang dibuat adalah untuk memenuhi selera pasar [kapitalisme global].

Dalam ranah politik, terbukanya sendi-sendi demokrasi, memungkin organisasi massa berkembang dengan pesat dan menjadi alat control bagi setiap regime yang berkuasa, akibatnya, untuk meredam gerakan-gerakan politik yang kuat, dibuatlah beberapa UU untuk mencegah kemungkinan manifestasi politik rakyat di negara NKRI berubah menjadi kekuatan politik yang solid dan menjadi batu sandungan bagi tetap berjalannya kekuasaan politik setiap pemerintahan yang berkuasa.

Gejolak politik terus terjadi, ada banyak angkatan kerja produktinya yang tidak bisa memperoleh kerja, sebagai akibatnya, muncul pengangguran terbuka. Dilain pihak, pengiriman tenaga kerja keluar Indonesia, misalnya TKI dan TKW, dalam banyak hal tidak mendapat pelayanan yang baik melalui regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, sebagai akibatnya, banyak sekali TKW disiksa, diperkosa dan bahkan dibunuh oleh majikan mereka ditempat kerja mereka.

Inilah fenomena ekonomi, politik dan social yang sedang terjadi di Indonesia dan sebagai salah satu wilayah yang menjadi sasaran penjarahan kekayaan alam dan yang sedang dijajah oleh NKRI, rakyat Papua Barat, terutama aktivis Papua Merdeka harus mencermati, menganalisis dan mengkorelasikan program-progam politiknya sesuai dengan kondisi politik yang terjadi di Indonesia.

Kecenderungan Fasistik Regime SBY-JK

Kita tentu sering melihat di TV, membaca Koran atau mendengar siaran radio, dimana dikabarkan bahwa terjadi keributan antara pedagang kaki lima [PKL] dan polisi pamong praja [Satpol PP]. Fenomena ini menjadi sebuah fenomena nasional di Indonesia.

Hari ini, misalnya, Anda melihat terjadi keributan antara PKL dan Satpol PP di Kota A, besok Anda akan temui pola dan peristiwa yang sama di Kota B dan seterusnya. Di Jakarta bentrok, di Makassar [Sulawesi] bentrok, di Padang [Sumatra] bentrok, di Medan [Sumtra] bentrok, di Menado [Sulut] bentrok, di Ambon [Maluku] bentrok, dan hal tersebut terjadi berulang kali.

Adagium pun berkembang “rakyat miskin tak lagi diinginkan keberadaannya oleh NKRI, rakyat miskin yang berdagang telah dibunuh mata pencahariannya, apa guna berkalang debu di negara yang tidak menghargai rakyat?” Lingkaran kekerasan akibat represi apparatus NKRI sedang berlangsung dan yang menjadi sasaran adalah kaum miskin yang menjadi rakyatnya sendiri!

UU Ketertiban Umum [Tibum] yang telah diberlakukan, akhirnya menjadikan NKRI bagai neraka bagi orang-orang miskin. Selain penggusuran terhadap para pedagang kaki lima, di Jakarta penggusuran juga menyasar rakyat miskin lainnya, perumahan-perumahan kumuh dibongkar, pasar-pasar tradisional sengaja dibakar, maka bertebaranlah kaum miskin di Indonesia, ini sebuah manifestasi dari kegagalan setiap regime yang berkuasa sejak jaman reformasi.

Inilah akibat nyata fasisme negara yang mulai dikemas ulang oleh para pelaku politik Indonesia untuk dengan alasan keamanan, ekonomi, politik, dll, akhirnya terapkan kembali dalam merepresi rakyatnya sendiri.

UU TNI telah selesai dibuat, tetapi apakah reformasi cultural, structural dan politik yang diharapkan oleh bagian terbesar rakyat Indonesia dapat dipenuhi? Entalah, tetapi yang pasti janji kosong para petinggi TNI untuk tidak berpolitik praktis nampaknya harus direka ulang.

Anda tentu tau pilkada DKI yang melibatkan jendral aktif, dan akhirnya sang jendral telah terpilih mendampingi Fauzi Bowo menjalankan roda pemerintahan Jakarta, walaupun pada saat terpilih sang jendral kemudian diberhentikan dari dinas militer aktif, tapi ini fenomena politik yang pantas dikritisi.

Anda j


» ⟩ Related by Category/ Terms
   
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   

Leave a Reply