Analisis Politik: Internasional, Indonesia, Tanah Papua

Oleh Hans Gebze

Arti Penting Ngara-Negara Melanesia Bagi GPNPB

Jejak historis dan kebudayaan yang satu adalah modal utama GPNB untuk mematangkan dukungan politik dari negara-negara Bangsa Melanesia di Pasifik Selatan. Barangkali kita menganggap selama ini bahwa kartu as bagi kemenangan politik kita ditentukan oleh negara-negara barat [AS dan Uni Eropa], akan tetapi anggapan ini sudah harus dikoreksi dan dirubah secara mendasar.

Secara prinsip, dukungan-dukungan politik yang diberikan oleh negara-negara barat bagi perjuangan pembebasan nasional Papua Barat, tidak lain merupakan kombinasi dari dua kepentingan abadi kaum imperialis, yaitu:

Pertama, kepentingan ekonomi yang mendasari asumsi politiknya. Tanah Papua dipandang sebagai suatu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah untuk bisa dieksploitasi mereka secara langsung tanpa hambatan birokratis negara yang masih menguasai Tanah Papua saat ini, yaitu Indonesia, maka mereka — negara-negara barat — perlu untuk memerdekakan Tanah Papua.

Kedua, negara-negara barat memiliki asumsi bahwa jika bekerja bersama Indonesia sebagai komprador [kaki tangan mereka] secara ekonomis untuk mengeksplotasi Tanah Papua tidak lagi menguntungkan, praktek korupsi yang merajalela di Indonesia menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi korporasi yang dimiliki negara-negara imperialis yang beroperasi diwilayah otoritas Indonesia termasuk Tanah Papua saat ini. Secara strategis mereka beranggapan berkolaborasi dengan Indonesia untuk lakukan eksploitasi dan penjarahan kekayaan alam di Tanah Papua tidak menguntungkan mereka.

Sebagai contoh, kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste diberikan oleh negara-negara Barat, karena Timor Leste punya kandungan minyak yang cukup untuk dieksploitasi selama beberapa puluh tahun di Timor Gap, suatu daerah lepas pantai yang berbatasan dengan Australia.

Contoh lain, pasca keruntuhan Uni Soviet, negara-negara barat mendukung kemerdekaan beberapa negara bagian dibawah kontrol Rusia diwilayah-wilayah Kaukasia dan Balkan, misalnya Ukraina dan Georgia. Mengapa Ukraina dan Georgia didukung negara barat untuk medeka dari Rusia? Karena kedua negara ini memiliki cadangan gas alam dan minyak bumi yang melimpah. Disinilah letak dukungan negara-negara barat. Asumsi keuntungan ekonomi bagi mereka selalu melatarbelakangi keputusan mendukung atau tidak mendukung suatu Bangsa untuk merdeka.

Sehingga untuk mengurangi dampak buruk ketergantungan politik dari GPNPB terhadap negara-negara Barat, orientasi diplomasi politik internasional Papua Barat sejak saat ini sudah harus digerakkan kearah kiblat politik Melanesia sebagai saudara dan bangsa sekandung.

Kita harus menatap halaman belakang rumah kita, berbicara kepada para tetangga kita, mengabarkan pada saudara Melanesia kita bahwa Papua Barat membutuhkan dukungan politik mereka secara penuh. Ada PNG, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, Kiribati dan Tuvalu. Mereka adalah Bangsa kita, Bangsa Melanesia. Oleh karenanya potensi diplomasi politik untuk mendukung GPNPB haruslah diperjuangkan oleh seluruh slogarde GPNPB di wilayah Melanesia.

Sebagai manusia dengan latar belakang sejarah peradaban dan kebudayaan yang sama, Bangsa Melanesia sudah harus bersatu untuk membentengi miliknya bagi kepentingan Bangsa Melanesia sendiri dan Tanah Papua adalah aset berharga yang harus diperjuangkan oleh Bangsa Melanesia lain di Pasifik Selatan untuk memperoleh kemerdekaan sejati dan bersama-sama membangun masa depan peradaban Bangsa Melanesia di dunia untuk berdiri secara sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Mengapa kiblat diplomasi politik internasional GPNPB harus diarahkan ke negara-negara Melanesia dan bukan negara-negara Barat? Karena secara prinsip dukungan politik yang nantinya diberikan oleh negara-negara Melanesia di Pasifik kepada perjuangan politik GPNPB tidak didasari oleh kepentingan lain, seperti dalam budaya politik Barat. Kepentingan Melanesia — dan ini jelas vested interest — hanya satu: bagaimana menyelamatkan saudara sebangsanya di Papua Barat dari ancaman kepunahan akibat kolonisasi RI dan penghisapan imperialisme – kapitalisme internasional.

Secara tradisional Vanuatu menjadi kekuatan pendukung utama dari GPNPB, Vanuatu menjadi negara Melanesia yang paling utama dalam kampanye Papua Merdeka sebagai akibat dukungan luar biasa dari rakyat bangsa Melanesia yang ada di Vanuatu, walaupun terjadi perubahan pemerintahan di Vanuatu agenda politik dan dukungan Vanuatu terhadap perjuangan GPNPB tidak akan bergeser sedikitpun!

Vanuatu dengan sendirinya telah menjadi modal politik utama Bangsa Melanesia di Tanah Papua untuk melakukan kerja-kerja diplomatik jangka panjang dengan negara-negara Melanesia lainnya seperti PNG, Fiji, Solomon Island, Kiribati dan Tuvalu.

Lalu apa tugas mendesak GPNPB sekarang untuk membangun basis diplomasi politik internasional yang tangguh di wilayah Pasifik Selatan? Marilah kita memandang ke arah Timur, disana ada PNG sebagai kekuatan utama politik di kawasan Pasifik Selatan, kita coba menutup mata terhadap Australia dan Selandia Baru untuk sementara waktu, sebagai influence, kedua negara memang berpengaruh, tetapi mereka jelas merupakan perwakilan negara-negara Barat di Kawasan Pasifik, dengan begitu, apapun sikap politik Australia maupun Selandia Baru terhadap GPNPB dan dukungan mereka terhadap politik Papua Merdeka adalah jelas merupakan sikap politik negara-negara Barat an sich.

Sebagai kekuatan politik utama dari negara-negara Melanesia, PNG harus mendapat porsi politik lebih besar dalam kerja diplomasi internasional GPNPB sekarang ini guna memperoleh dukungan yang utuh dari negara serumpun tersebut untuk kepentingan politik Papua Merdeka.

Merekalah tetangga paling dekat dan paling intim yang dimiliki oleh Papua Barat, puluhan ribu pengungsi Papua Barat bahkan masih bertahan hidup di wilayah negara ini, walaupun PNG dengan kekuatan politiknya bisa saja mendeportasi para pengungsi Papua Barat, akan tetapi hal itu dilakukan. Jelas ini merupakan efek psikologis Melanesia dari para pemimpin politik PNG.

Kita adalah saudara, adalah tidak mungkin seorang saudara mencelakakan nasib saudara lainnya dan hal tersebut merupakan kebiasaan dalam adat Melanesia. Saudara menolong saudara dan bahkan seorang tamu, jika ia sudah berada dalam rumah orang Melanesia maka menjadi tanggung jawab sang tuan rumah akan keselamatan hidup sang tamu, inilah gambaran sederhana akan sikap politik PNG terhadap para pengungsi Papua Barat yang telah berada diwilayahnya sejak tahun 1969, sesaat setelah Pepera 1969 dilakukan dan semakin banyak pasca operasi militer tentara Indonesia pada tahun 1977 serta pasca pembunuhan budayawan Papua Barat Arnold Ap pada tahun 1983.

Tugas mendesak GPNPB saat ini adalah bagaimana mendorong efek psikologis Melanesia dari para pemimpin politik PNG tadi agar menjadi kekuatan politik yang sempurna bagi dukungan mereka atas perjuangan pembebasan nasional Papua Barat.

Banyak dari kita pasti bertanya: mengapa PNG tidak dukung agenda politik Papua Barat yang disodorkan oleh Vanuatu waktu pelaksanaan Melanesian Sparehead Group [MSG] di Vanuatu bulan Maret 2008 lalu? Mengapa pula PNG menolak proposal politik Vanuatu yang sama mengenai Papua Barat sewaktu Pasifik Island Forum [PIF] dilakukan? Bukankah PNG wajib mendukung proposal Vanuatu mengenai PB?

Ya, memang harus. Akan tetapi PNG merasa belum tepat waktunya, mengapa? Jawabannya ada di kita, ada di Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat [GPNPB]. Tidak adanya persatuan politik yang solid dalam GPNPB menjadi factor kunci ketiadaan dukungan politik PNG bagi agenda-agenda politik Papua Barat yang disodorkan Vanuatu dalam meja perundingan MSG maupun PIF.

Sebagai suatu negara Melanesia merdeka yang berbatasan langsung dengan Papua Barat, PNG harus hati-hati dan menghitung segenap kebijakan politiknya untuk masa depan Melanesia secara umum, kesalahan politik, kalau saja diambil oleh PNG mengenai Papua Barat, jelas akan membahayakan kestabilan politik kawasan Melanesia par excelence. Inilah dia masalahnya!

Lalu apa yang dinantikan PNG dari Papua Barat? Jawabannya adalah “persatuan politik” diantara organisasi GPNPB di Tanah Papua dan juga “persatuan saluran diplomatic internasional Papua Barat di medan perjuangan politik internasional.” Persatuan politik yang dinantikan PNG dari GPNPB sampai detik ini jelas belum terbentuk secara matang walaupun ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para pemimpin politik Papua Barat di luar negeri dan organisasi-organisasi gerakan massa Papua Barat di Tanah Air sendiri.

Para pemimpin politik PNG jelas menghitung semua pergerakkan politik Papua Barat sebelum memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Papua Barat. Jika terlampau premature dukungan politik yang diberikan oleh pemerintah PNG, konflik horizontal diantara suku-suku Papua Barat dan federasi politik yang terbangun didalamnya, pasca kemerdekaan Papua Barat, bakal terjadi jika tidak ada “persatuan politik” sejak awal dalam diri kita sendiri, yaitu didalam organisasi-organisasi Gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat [GPNPB].

Pengkondisian konflik horizontal jelas merupakan agenda politik neo-kolonial NKRI dan para antek politiknya di Tanah Papua, tetapi pengkondisian tersebut juga “secara tidak sadar” sedang dilakukan oleh sebagian organisasi dan aktivis-aktivis politik Papua Merdeka dengan membiarkan, bersikap malas tahu dan bahkan menghalangi pembentukan blok politik nasional Papua Barat yang solid melalui “persatuan politik” GPNPB yang sedang didorong oleh organsasi dan aktivis-aktivis Papua Merdeka yang berpikiran maju.

Kekhawatiran para pemimpin politik PNG sangat jelas, jika konflik horizontal terjadi di Papua Barat, konflik ini pasti merembes ke PNG dan secara pasti akan membawa dampak buruk bagi kestabilan politik di kawasan Melanesia.

Itulah hitungan politik jangka panjang yang dipertontonkan para pemimpin politik PNG dengan bersikap malas tahu dan untuk sementara waktu tidak mendukung GPNPB dan politik Papua Merdeka secara utuh dalam agenda-agenda politik Kawasan seperti MSG dan PIF, walaupun PNG sendiri memberikan ruang bagi organisasi-organisasi GPNPB bergerilya politik di PNG.

Terlepas dari semua soal diatas, kewajiban GPNPB hari ini adalah mendorong secara mutlak blok politik nasional Papua Barat yang solid melalui “persatuan politik” GPNPB. Tidak perlu menunggu waktu lama, tidak perlu juga mendengar asumsi rendahan dari para pihak yang terlibat dalam GPNPB tetapi tidak mempunyai niat membangun persatuan politik, sebab mereka adalah instrument dari anasir-anasir gerakan yang hendak menghancurkan kekuatan politik GPNPB dan tujuan mulia kemerdekaan Bangsa Melanesia di Papua Barat.

Menutup analisis singkat ini, saya hendak mengungkapkan sebuah cerita yang mungkin berguna dan menjadi pesan moral yang jelas buat kita semua.


» ⟩ Related by Category/ Terms
   
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   

Leave a Reply