Analisis Politik: Internasional, Indonesia, Tanah Papua

- Oleh Hans Gebze

Dunia Yang Terbagi Dua

Konflik Rusia dan Georgia telah lama mencuat, pasalnya Georgia yang dianggap Rusia sebagai kaki tangan Barat diwilayah pengaruhnya menguasai dua wilayah produsen minyak, yaitu South Ossetia dan Akbhazia. Dua wilayah ini dianggap Georgia sebagai wilayah yang berada dibawah kedaulatan politiknya, tetapi tidak demikian anggapan Rusia.

Gesekan politik yang telah lama terjadi akhirnya tidak bisa dihindari dengan terjadinya pergerakan pasukan Rusia untuk menduduki South Ossetia dan Akbhazia yang sebelumnya berada dibawah control tentara Georgia, meletuslah perang terbuka antara Rusia vs Georgia.

Negara-negara Barat yang dipimpin AS memperingati Rusia agar menarik kembali pasukannya dari kedua wilayah yang diduduki tetapi pemerintah Rusia menolak dengan tegas. Sebagai reaksi atas sikap politik Rusia, AS mengirimkan kapal perangnya yang beroperasi diwilayah Mediterania, kapal tersebut bergerak ke Laut Hitam dan melakukan maneuver-manuver didedekat keberadaan militer Rusia, tentu saja hal ini bukan mengurangi ketegangan politik di Georgia tetapi malah membuat semakin rumit.

Rusia tetap bertahan di South Ossetia dan Akbhazia, dua wilayah yang diklaim Georgia sebagai miliknya, dan sebagai balasan atas tindakan militer AS, Rusia kemudian mengirimkan beberapa kapal perangnya ke perairan Karibia bertepatan dengan pelatihan militer bersama yang digelar oleh Venezuela.

Inilah pergerakan militer pertama Rusia didekat wilayah kekuasaan AS semenjak 40 tahun lalu pada masa berlangsungnya perang dingin antara Blok Barat dan Timur. Ini mungkin jawaban Rusia atas kedatangan kapal perang AS diwilayah pengaruh Rusia. Ko ganggu sa, sa juga bisa pusing ko! Begitulah kira-kira manuver militer dan politik yang dimainkan kedua negara.

Blok politik Amerika Latin yang makin kuat di bagian selatan Amerika Serikat dan kehadiran kapal-kapal perang Rusia pada saat latihan militer bersama yang digelar oleh Venezuela di perairan Karibia jelas berpengaruh dan menjadi ancaman baru baru bagi keamanan nasional AS.

Ketegangan politik antara AS dan Rusia oleh karena perang Georgia telah menyebabkan mengkerucutnya pertalian politik antara pihak-pihak yang selama ini menolak hegemoni politik AS. Rusia, China, Venezuela dan Iran jelas telah membagun poros politik dunia baru yang kuat untuk membentengi diri dari ekspansi politik AS dan Uni Eropa [negara-negara Barat], walaupun China secara samar-samar berada dibalik poros politik yang baru itu, tetapi keberpihakkan China jelas terlihat dengan berbagai keputusan diplomatisnya ditingkat Dewan Keamanan PBB, misalnya soal Iran.

Dengan melihat berbagai fenomena politik global diatas, jelas pula bagi kita untuk mengamati geo-politik dunia yang telah bergeser kearah yang jelas seperti pada waktu dunia berada pada masa politik perang dingin antara block Barat [AS-UE] dan block Timur [Uni Soviet – China].

Terbangunnya aliansi Rusia-Venezuela-Iran-China telah memperjelas posisi politik dunia yang terbagi kedalam medan politik internasional baru yang lebih berimbang dengan mengurangi peran dan hegemoni politik AS ditingkat global.

Posisi Politik Negara Dunia Terhadap GPNPB

Upaya-upaya diplomasi yang dibangun oleh Organisasi Papua Merdeka [OPM] dan berbagai sayap politiknya sejak empat dasa warsa lalu membuka jalan bagi generasi muda Papua Barat saat ini untuk mematangkan konsolidasi diplomasi politik internasional Papua Barat.

Walaupun upaya-upaya awal dalam membangun dukungan terhadap OPM dan perjuangan pembebasan nasional Papua Barat memperoleh manfaat awal dari beberapa negara pendukung, misalnya di Afrika, tetapi tidak bertahan secara strategis oleh karenanya untuk kembali mengurai benang kusut diplomasi politik Papua Barat dibeberapa negara dunia harus dihitung ulang berdasarkan basis pengalaman dari kegagalan terdahulu. Uraian ini akan menjadi analisis sederhana mengenai kerugian dan keuntungan politik dari diplomasi yang telah dibangun.

Dukungan Amerika Serikat

Tidak bisa disangkal bahwa AS adalah merupakan poros utama politik dunia saat ini pasca berakhirnya perang dingin. Kemunculan AS sebagai kekuatan tunggal dalam percaturan politik dunia tentu menggeser pola diplomasi politik internasional Papua Barat, jika sebelumnya bisa memainkan bargaining dengan kekuatan politik lain, misalnya Rusia atau China sebagai kekuatan blok Timur waktu itu, tapi saat ini telah mengalami perubahan drastis, lagi pula secara tradisional kekuatan diplomasi politik internasional Papua Barat tidak cukup cerdik memainkan perannya dibalik pertikaian blok politik besar yang dipimpin dua negra adi kuasa sebelum berakhirnya perang dingin, inilah kegagalan para pemimpin terdahulu.

Dukungan yang diberikan oleh AS bagi perjuangan pembebasan nasional Papua Barat dalam lima [5] tahun terakhir adalah merupakan dukungan politik terbuka yang masih terbatas dikalangan anggota Kongres dan Senator AS.

Black Kaukus, sebuah badan dimana anggota-anggota Kongres AS keturunan Afro-Amerika bersatu membentuk block politiknya, telah memberikan dukungan secara penuh bagi kampanye Papua Merdeka. Black Kaukus jugalah yang telah mempopulerkan dan memperluas dukungan bagi kampanye Papua Merdeka dikalangan Kongres dan Senat AS.

Selain Black Kakukus sebagai modal politik kita, Eny Faleomavaega, seorang anggota Konres AS dari Hawaii, secara nyata mendukung “penentuan nasib sendiri” rakyat Papua Barat dan atas upayanya, telah beberapa kali menyurati presiden RI mengenai masalah Papua Barat. Dukungan nyata Eny Faleomavaega juga diberikan dengan cara menunjungi Indonesia dan langsung datang ke Tanah Papua pada awal tahun 2008 lalu.

Pada bulan Agustus lalu, Eny Faleomavaega dan 40 anggota Kongres AS, melalui sebuah surat yang dikirim, telah mendesak presiden Indonesia untuk melunakkan sikap politik Indonesia dan represi politik yang mereka lakukan terhadap rakyat Papua.

Inilah perkembangan politik Papua Barat di Amerika Serikat, dan orang-orang kulit hitam di Kongres AS-lah yang telah menjadi media untuk menyampaikan “suara serak dan yang terputus-putus” dari Tanah Papua itu, suara para pencari keadilan yang menghendaki kemerdekaan sejati Papua Barat.

Selain dukungan para politisi AS, East Timor Action & Network [ETAN], sebuah lembaga kemanusiaan yang dulu berkampanye bagi kemerdekaan Timor Leste di AS, sekarang telah mulai melakukan lobby-lobby dan kampanye Papua Merdeka dikalangan anggota Senat AS, dewan Mentri dalam pemerintahan AS serta kepada lembaga PBB.

Dengan jaringan lobby yang sudah terbangun puluhan tahun, kita yakin ETAN akan mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri AS untuk masa-masa yang akan datang, sebagai contoh, perjanjian militer AS dan Indonesia beberapa waktu lalu cukup banyak dikrisi oleh ETAN dan lembaga HAM lain di AS yang dengan jelas memperingatkan pemerintah AS bahwa kebijakan mereka yang sudah melunak mengenai militer Indonesia berdampak buruk bagi perkembangan dan perlindungan HAM di Indonesia, terutama di daerah konflik, pasalnya militer Indonesia adalah pelaku utama kejahatan kemanusiaan selama masa orde baru dan masih berjejak hingga kini, sebagai misal, pemberlakuan Daerah Operasi Militer [DOM] Papua, DOM Acheh dan DOM Timor Leste pada waktu masih diduduki Indonesia, telah banyak menimbulkan korban kemanusiaan.

Kombinasi dua dukungan, yaitu dari Kongresman dan Senator serta lembaga-lembaga kemanusiaan di AS diharapkan akan mampu membuka pintu yang lebar bagi dukungan politik secara langsung oleh pemerintahan AS.

Perkembangan politik mutakhir di AS pantas diikuti secara seksama oleh GPNPB untuk mengambil manfaat dari semua peristiwa politik yang terjadi di AS. Pemilihan presiden AS yang akan berlangsung pada bulan November 2008 nanti tentu akan berpengaruh bagi GPNPB.

Kita berharap Barack Obama dan Partai Demokrat memenangkan Pemilu kali ini, sebab secara tradisional Partai Demokrat adalah partai yang sepenuhnya memberikan dukungan bagi perlindungan HAM diseluruh dunia, termasuk Tanah Papua. Selain itu, Barack Obama, jika terpilih menjadi presiden AS, adalah calon orang kulit hitam pertama yang akan menduduki jabatan itu, Obama tentu akan memahami perjuangan rakyat Papua dari hatinya, dan bukan dari pemikiran politik, sebab kita sama-sama bangsa kulit hitam!

Perlu menjadi catatan kita. Freeport adalah milik AS, setiap kebijakan politik AS terhadap Papua Barat tentu didasari oleh kepentingan ekonominya, dengan demikian, setiap langkah diplomasi kita di AS dipengaruhi oleh keberadaan raksasa tambang ema ketiga terbesar di dunia tersebut. Hati-hati, AS punya kepentingan disini!

Dukungan Uni Eropa

Beberapa Anggota Parlemen Eropa telah memberikan dukungan bagi gerakan politik Papua Barat, ini adalah sebuah kemajuan yang harus mendapat apresiasi oleh kalangan gerakan dan organisasi politik di Tanah Air Papua Barat.

Kita berharap untuk jangka waktu beberapa tahun kedepan, dukungan Anggota Parlemen Eropa tersebut tidak terbatas merupakan dukungan personal dari beberapa anggotanya tetapi berkembang secara kualitatif menjadi dukungan sebuah lembaga dan berdasarkan dukungan itu memberikan kesempatan bagi rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri, yaitu kemerdekaan politik seperti yang selama ini diharapkan oleh rakyat Papua Barat.

Dukungan Inggris Raya

Melalui West Papua Campaign, aktivis-aktivis kemanusiaan di Inggris telah mendorong kampanye aktif bagi pembebasan nasional Papua Barat. Selain itu kehadiran Sdr. Benny Wenda, pemimpin Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka [Koteka Tribal Assembly], telah memungkinkan berkembangya kampanye Papua Merdeka di daratan Inggris.

Pada tanggal 15 Oktober 2008 di Inggris, akan diluncurkan sebuah badan yang disebut International Parlementarian for West Papua, semacam badan atau lembaga dimana anggota parlemen dari negara mana saja boleh menggabungkan diri dan memberikan dukungannya bagi perjuangan politik rakyat Papua Barat. Badan ini akan menjadi alat kelengkapan dalam badan legislative Kerajaan Inggris.

Selain itu, dukungan penuh dari beberapa anggota parlemen Inggris, terutama dari Green Party, dalam mendukung kampanye Papua Merdeka, telah membuka jalan bagi GPNPB untuk semakin menguatkan diplomasi politik di Kerajaan Inggris.

Dukungan anggota parlemen Inggris diharapkan menjadi picu bagi GPNPB untuk melakukan lobby yang maksimal dengan pihak pemerintahan Inggris hingga mampu mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris mengenai Papua Barat. Dan semoga demikian adanya!

Perlu diingat, LNG Tangguh di Bintuni adalah sebuah mega proyek yang dikendalikan oleh British Petrolieum [BP], perusahaan milik Inggris, sehingga apapun keputusan politik Inggris menyangkut Papua Barat adalah semata-mata demi kepentingan cari untung di Tanah Papua, dalam konteks ini, GPNPB harus mewaspadainya sejak awal!

Dukungan Vanuatu dan Negara Melanesia Lainnya

Komitmen dan dukungan politik yang sungguh luar biasa dari Vanuatu, harus sepenuhnya dikuatkan oleh kekuatan diplomasi internasional Papua Barat dengan cara mencari dukungan alternative negara-negara Melanesia lain di kawasan Pasifik Selatan.

Secara historis kita memiliki hubungan yang akrab dengan negara-negara Melanesia, karena mereka dan kita [Papua Barat] adalah negara-negara rumpun Melanesia dengan akar peradaban atau kebudyaan yang sama. Analisis lebih lengkap dapat dilihat dibagian lain tulisan ini, yaitu Arti penting negara-negara Melanesia bagi GPNPB.

Dukungan Negara-Negara Afrika

Pelaksanaan Pepera 1969 adalah momentum politik yang dengan pasti menjelaskan sikap negara-negara Afrika mengenai dukungan dan sikap politik mereka mengenai Papua Barat. Kelompok negara-negara Brazavile [Mozambiq, Senegal, Kongo, Guinea Bisau, dan beberapa lainnya] adalah penentang utama proses pelaksanaan Pepera 1969 yang curang dan tidak demokratis masa siding-sidang PBB mengenai Pepera 1969. Memori itu jelas terlihat dalam alur sejarah perjuangan politik Bangsa Melanesia di Papua Barat, oleh karenanya, sebagai manusia-manusia sejarah, kita harus membuka ulang atau mengurai kembali benang kusut diplomasi kita di Afrika, karena sejarah sudah mengatakan kepada kita bahwa mereka [negara-negara Afrika] pernah bertindak atas nama Papua Barat di PBB walau pada akhirnya gagal dan tak membujahkan hasil yang positif.

Konsistensi mereka — negara-negara Brazavile, penentang Pepera 1969 — untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat perlu diuji kembali melalui kerja-kerja diplomasi internasional Papua Barat, dan tugas inilah yang sekarang harus dimaksimalkan oleh kita — kelompok pemuda Papua Barat — sebagai penerus perjuangan pembebasan nasional Papua Barat.

Pada masa perjuangan politik Papua secara modern diakhir tahun 1980-an, dukungan negara-negara Afrika seperti Senegal semakin tegas! Bahkan Senegal membuka kantor diplomasi OPM di negara ini dan memberikan dukungan financial secara penuh bagi pergerakan politik Papua Barat yang waktu itu mulai berjalan di Senegal. Lalu kenapa gagal? Kegagalan ini yang perlu dikoreksi atau dievaluasi kembali dan membuka kembali hubungan diplomasi dengan negara Senegal.

Untuk saat ini, diplomasi politik PB kurang diarahkan ke Afrika, selama 40 tahun perjuangan PB, Afrika dilupakan oleh para diplomat PB, padahal Afrika paling potensial mendukung gerakan pembebasan nasional Papua Barat.

Oleh karena itu, gerakan dan kiblat politik diplomasi internasional PB sudah harus secara mutlak diarahkan ke negara-negara Melanesia dan Afrika, biarkan Eropa dan AS menjadi pendukung penggembira, tapi supporter utama haruslah Melanesia dan Afrika!

Baiklah, kita gagal di Afrika saat ini, tetapi sudah mulai maksimal di Melanesia dan oleh karenanya kedua wilayah potensial ini harus digarap terus oleh jaringan diplomasi internasional GPNPB untuk menjamin sepenuhnya kemerdekaan Papua Barat, ini menjadi tugas kita saat ini, mendesak dan penting!

Comments

comments

 
» ⟩ 5 More Tagged:
  • No related posts found
   
» ⟩ Related News, Web, Images, Videos, Books from Google
Loading
 
Berita terkait dari Google.com berdasarkan kata-kata dalam juduil berita.
   

Leave a Reply