KEEROM-Daerah perbatasan di Indonesia termasuk di Papua dalam tahun anggaran 2011 mendatang dijanjikan akan mendapat gelontoran perimbangan pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah perbatasan yang lebih besar dari tahun sebelumnya.
Demikian diungkapkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ir. H.A Helmy Faisal Zaini, disela-sela pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal (P2WT) yang berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Keerom, Kamis (17/6) siang.
Menurutnya, hal itu dimungkinkan setelah pihaknya sebelumnya sudah dirumuskan serta dipresentasikan pada pemerintah dan mendapat lampu hijau dari kementrian keuangan seputar pengusulan pembagian dana dari pusat tersebut.
Rumusan yang disampaikan tersebut disebutkanya sebagai salah satu upaya besar di kementrian yang dipimpinnya untuk bisa meningkatkan laju pembangunan di wilayah dimaksud. Kendati tidak menyebutkan secara rinci persentasi perhitungannya, menteri Helmy Faizal Zaini menyatakan hal tersebut tentu sangat berguna bagi pembangunan yang dilakukan.
"Perhitungan DAK tersebut akan lebih afirmatif dan berpihak pada daerah tertinggal maupun perbatasan," ujarnya.
Disadari wilayah perbatasan sebagai wilayah yang merupakan pintu gerbang dengan negara tetangga, memiliki kesulitas dalam pengendiaan berbagai sarana dan prasarana layanan publik kawasan dimaksud, tentu harus mendapat perhatian lebih.
Semangat yang ditujukan selain ingin lebih memberikan rasa keadilan dimana selama ini banyak suara yang menyatakan adanya kue pembagian dana pembangunan di daerah maju mengapa terus disupport lebih banyak dari segi pembanguann infrasturktur sedangkan dua daerah tertinggal termasuk yang juga memiliki perbatasan dirasakan minim. “ Kami ingin memberikan lebih banyak kesempatan bagi saudara-saudara di daerah pelosok untuk bisa lebih mandiri dan sejahtera. Dan itu semua tentu memerlukan bantuan biaya operasional yang tidak sedikit,”jelasnya.
Pola pembangunan kawasan perbatasan tentunya bukan hanya dilakukan dari segi pengamanan dan keamanan negara saja, namuhn lebih dari itu faktor kesejahteraan menjadi perhatian yang dipikirkan oleh pemerintah pusat saat ini. Antara lain selain mendorong kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal yang lebih baik, mendorong tata kelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih profesional, mendorong kebijakan strategis untuk segera bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait, hingga upaya mensinergiskan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perceptan pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri menyatakan upaya percepatan pembangunan dikawasan tertinggal termasuk daerah yang memiliki kawasan perbatasan sejalan dengan tiga strategi unggulan yang kini tengah menjadi rujukan dari pencapaian kebijakan pemerintah.
Mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarkaat melalui pertumbuhan ekonomi secara nasional yang diharapkan bisa naik hingga 27 persen pada akhir 2014 pendatang, kendati tahun 2009 ini pertumbuhannya hanya berkisar 4,3 persen.
Kemudian menekan angka kemiskinan yang dikhawatirkan jika tidak dilakukan dengan baik akan berpotensi terus meningkat. Saat ini angka kemiskinan secara nasional mencapai 32,5 juta penduduk atau setara dengan 14 persen dari total penduduk, diharapkan pada tahun 2014 bisa turun hingga menjadi 8-9 persen saja. Dan yang tidak kalah pentingnya yakni menekan angka pengangguran terbuka melalui upaya peningkatan sektor UKMK yang bisa dikelola masyarakat secara mandiri, selain peningkatan industri yang bisa membuka lapangan pekerjaan.
Pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2009 lalu tercatat sebanyak 8,9 juta penduduk. " Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencapai keberhasilannya," kata Helmy lagi.
Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur, mewakili Gubernur dalam sambutannya menyatakan apa yang disampaikan oleh pihak pusat dalam komitmennya dalam dukungan terhadap wilayah kawasan tertinggal maupun perbatasan termasuk sebagian kawasan di Papua menyampaikan terimakasihnya. Dimana dari 28 kabupaten dan satu Kota di Papua, 8 kabupaten/kota termasuk wilayah yang memiliki kawasan perbatasan. Dimana kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan terkecuali Kota Jayapura termasuk dalam kategori masih relatif tertinggal dengan daerah lain di Indonesia.
Sementara itu Rakor P2WT yang dilaksanakan oleh Kementrian PDT di Keerom sesuai rencana mengagendakan dua hari kegiatan dari 17-18 Juni. Pada pelaksanaan (17/6) kemarin yang merupakan pambahasan kebijakan pemerintah yang melibatkan puluhan kementrian dan departemen yang ada dari Jakarta, juga menghadirkan peserta dari Kabupaten Keerom sebagai tuan rumah, Provinsi Papua, maupun utusan dari kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan di Papua.
Kedangan Menteri PDT selain didampingi sejumlah perwakilan kementrian dari eselonI dan II yang ada, juga dari perwakilan Komisi V DPRRI.
Kunjungan menteri bersama rombongan usai pembukaan Rakor dilanjutkan dengan kunjungan ke titik perbatasan di Wutung.
Untuk pelaksanaan lanjutan Rakor hari ini, Jumat (18/6) akan dilakukan orientasi lapangan peserta Rakor minus Menteri pada tiga lokasi distrik di Keerom, antara lain di Arso, Arso Timur dan Skamto.(eno)
(scorpions)
