JAKARTA – Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia akhirnya merespons kritik publik. Setelah sempat menjadi sasaran demonstrasi buntut adanya surat 40 anggota kongres AS kepada Presiden SBY -menuntut pembebasan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)-, kemarin perwakilan AS di Indonesia itu resmi memberikan bantahan.
Menurut mereka, surat yang mewakili suara puluhan congressman tersebut, bukan merupakan sikap resmi AS. Sebaliknya, via pernyataan resmi, Kedutaan AS mendukung penuh kedaulatan rakyat dan integritas wilayah Indonesia. ”Pemerintah AS sama sekali tidak mendukung gerakan kemerdekaan apa pun di Indonesia, termasuk gerakan di Papua,” tegas Dubes AS untuk Indonesia Cameron Hume kemarin (11/8).
Selain itu, pemerintah AS mendesak pemerintah AS untuk mendorong implementasi UU No 21/2001 mengenai Otonomis Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. ”Implementasi tersebut bakal membantu mengeliminasi aksi yang dilakukan sekelompok orang Papua menentang pemerintah pusat,” ujarnya.
Pemerintah AS juga bakal terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia serta Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan pembangunan. Di antaranya, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. ”Selain itu, kami mendorong pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mempromosikan HAM, termasuk meningkatkan akuntabilitas terhadap kasus-kasus HAM pada masa lalu,” katanya.
Sementara itu, Menlu Nur Hassan Wirajuda menginformasikan bahwa 43 orang asal Papua yang meminta suaka di Australia pada Januari 2006 telah menyatakan ingin kembali ke Indonesia. ”Beberapa di antara mereka telah mengajukan penjajakan untuk kembali ke Papua. Sepertinya akan kami pertimbangkan,” jelasnya.
Sebenarnya, bagi Indonesia, menurut dia, pemberian temporary visa bagi 43 warga tersebut sudah selesai. Warga Papua yang mendapatkan suaka itu ditempatkan di Pulau Christmas sebagai tahanan. Setelah visa sementara keluar, mereka akan ditempatkan di Australia daratan, yakni di Melbourne.
Selain itu, pemerintah Indonesia kini sedang mempertimbangkan permohonan 700 penduduk asal Papua yang bermukim di PNG untuk kembali ke Indonesia. ”Tren itu mencerminkan indikasi yang baik mengenai adanya peningkatan keamanan dan pembangunan ekonomi di Papua,” ungkapnya. (iw/iro)
