Pewarta: Jurnalis Warga Noken
Jayapura, nokenwene.com – Provesional Goverment atau Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP) menyebutkan rencana kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua bukan semata-mata untuk agenda politik Papua merdeka saja, melainnkan untuk memantau isu HAM secara global di Papua.
Oleh karena itu siapapun di tanah Papua patut memberikan dukungan atas rencana kunjungan tersebut sebab persoalan HAM bukan hanya tentang Papua merdeka.
Demikian disampaikan Buchtar Tabuni, ketua dewan pemerintahan sementara West Papua di Port Numbay – Jayapura, rabu (26/01/2022) disela rapat persiapan penyambutan rencana kunjungan PBB ke Papua.
Buchtar mengatakan, tujuan kunjungan PBB ke Papua bukan hanya untuk untuk agenda masyarakat pro Papua merdeka, akan tetapi bersifat global untuk memantau konflik berkepanjangan di Papua yang korbannya dari berbagi pihak di atas tanah ini.
“Inikan harapan bukan saja orang Papua tapi semua pihak yang menjadi korban (kekerasan di Papua) baik itu pendatang, TNI Polri atau orang Papua atau West Papua Army, harapan kita semua” Kata Buchtar Tabuni.
Untuk itu, Ia mengajak semua pihak yang ada di Papua baik Pemerintah, TNI/Polri maupun komponen masyarakat lainnya memberikan dukungan atas kunjungan dewan HAM PBB tersebut agar konflik di Papua ini bisa diselesaiakan.
“Karena sa lihat pemerintah republik Indonesia tidak punya niat baik untuk selesaikan konflik ini, terpaksa ya mungkin pihak lain harus jadi mediator untuk penyelesaian konflik (Papua) ini”Ujar Buchtar, santai.
Ia juga berharap agar pemerintah Indonesia memberikan ruang seluas-luasnya atas rencana kunjungan PBB tersebut, tanpa melakukan pembatasan dengan alasan apapun. Biarkan PBB lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di Papua.
“Kalau menghambat proses kunjungan itu berarti membenarkan kejahatan bahwa itu benar. Jadi paling tidak ijinkan saja supaya mereka (PBB) melihat sendiri betul atau tidak” bebernya.
Bazoka Logo, Menteri Urusan Politik Pemerintahan Sementara (ULMWP) mengatakan, upaya untuk menhadirkan PBB ke Papua merupakan perjuangan lama bagi orang Papua dengan tujuan menyelesaikan persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu dan kini.
“Perjuangan ini kami dorong melalui MSG ke negara-negara pasifik di 18 negara. Nah sekarang kunjungan dewan HAM PBB ke Papua itu didukung oleh Inggris, Spanyong, Belanda, Australia dan Selandia Baru yang itu semuanya ada 84 negara” Ungkap Bazoka Logo.
Dengan demikian kata Bazoka, proses perjuangan West Papua sudah memenuhi standar hukum Internasional sehingga dengan alasan apapun Indonesia tidak bisa membantah perjuangan maupun rencana kunjungan PBB.
“Karena kami yakin bahwa Indonesia sebagai negara anggota PBB dia tahu mekanisme itu, orang Papua sudah melampaui tahu mekanisme itu. Diplomasi kami adalah bukti 84 negara mendesak Indonesia untuk membuka akses. Ini adalah mekanisme formal, kami tidak ragu-ragu” bebernya.
Olah karena itu lanjut Bazoka, pihaknya sebagai pemerintahan sementara tengah mempersipan jajarannya untuk menyambut kedatangan komisaris PBB yang rencananya akan kunjungi Papua pada 2022 ini.
Hasil kesepakatan rapat persiapan yang dilakukan tersebut selanjutnya akan diumumkan kepada rakyat di seluruh tanah Papua tentang mekanisme penyambutan anggota PBB. Bentuk dukungannya konsolidasi umum, mobilisasi, turun jalan aksi damai dan lainnya, apapun konsekuensinya akan dilakukan di Papua.
“Tetapi kalau Inonesia mau tunjukan sebagai Negara kolonial (silahkan) yang kami butuh adalah itu. Dalam rangka menyambut PBB kami sudah siap untuk memenuhi penjara Republik Indonesia demi membenarkan hal itu. Itu kami tidak tanggung-tanggung” Tegas Bazoka Logo.
“Jadi apapun konsolidasi dan mobilisasi kami akan lakukan, Indonesia kalau mau tangkap, kasih penjara, mau bilang ini teroris, ini makar, ini langgar pasal ini ayat ini, kami tidak peduli karena yang kami kejar adalah benar Indonesia sedang bungkam ruang demokrasi, kami butuh itu” Tegasnya lagi.
Lebih Jauh, Bazoka Logo juga memberikan pilihan kepada Indonesia untuk mengijinkan atau menghambat PBB memantau situasi konflik dan pelanggaran HAM di Papua.
“Terserah Indonesia mau izinkan PBB masuk atau tidak, karena outputnya kami tahu ketika Indonesia menutup pintu 84 negara akan mengakui bahwa Indonesia adalah negara pelanggar HAM. Kalo dia izinkan masuk silahkan juga jadi ini pilihan kepada Indonesia, kami tidak ragu-ragu mengatakan itu, karena standarnya kami tahu”katanya tegas.
Pertemuan dalam rangka persiapan menyambut kunjungan komisioner HAM PBB itu dihadiri sejumlah pihak dari pemerintahan sementara West Papua, ULMWP, dan perwakilan masyarakat Papua dari berbagai unsur dan daerah.
https://nokenwene.com/2022/01/26/pemerintah-sementara-west-papua-sebut-tujuan-pbb-ke-papua-bukan-untuk-pro-merdeka-saja/
