Rakyat Papua Dari dua Provinsi bersama Mahasiswa/i dan Generasi milenial Se-Tanah Papua Menolak dengan Tegas adanya Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2021 dan DOB (Daerah Otonom Baru) di atas tanah papua.
Dari pertemuan para pejabat se-tanah papua di atas, menurut hemat pikir kami rakyat tertindas hanyalah keberpihakan kepentingan diri sendiri.
Dan untuk menambah devisa kekayaan pribadi mereka dgn jakarta bukan untuk kepentingan rakyat papua seutuhnya.
Sesuai dengan UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 Pasal 77, dimana hak dan kewenangan penuh menentukan otsus berhasil atau tidak itu adalah hak dan kewenangan rakyat papua itu sendiri, tampa harus ada dari manapun yang menginterfensinya,
Maka apapun keputusan yang di ambil oleh rakyat memiliki keputusan mutlak yang harus dilaksanakan dan di jalankan oleh pemerintah tampa harus mengurangi atau menambah.
Sudah terlihat jelas kurang lebih 60 tahun semenjak operasi trikora 19 desember 1961 setelah papua mendeklarasi kemerdekaannya dari belanda 1 desember 1961, dan lahirnya otsus tahun 2000-2001 hingga saat ini tidak pernah membawa perubahan yang siknifikan yang membuat orang papua benar2 percaya jakarta.
Disini ada beberapa poin penting yang harus di lihat oleh jakarta dan pemerintah daerah bagaimana rakyat papua itu benar2 tidak lagi percaya terhadap pemerintah jakarta dan ingin mengurusi rumah tangganya sendiri tampa harus melibatkan jakarta dan pemerintah daerah perpanjangan tangan jakarta.
- Rakyat papua dengan suara tegas 100% menolak Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 dan DOB (daerah otom baru) yang di lakukan oleh DAP bersama MRP dalam bentuk petisi rakyat papua tolak otsus dan DOB.
- Rakyat papua dengan suara tegas 100% menolak Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 dan DOB (daerah otonom baru) di tanah papua yang di selenggarakan oleh MRP DAN DPRP dalam bentuk RDP (rapat dengar pendapat) rakyat papua di dua provinsi dan RDPU ( rapat dengar pendapat secara umum) rakyat papua di seluruh tanah papua.
- Mahasiswa/i dan generasi milenial seluruh Papua dengan suara tegas 100% menolak Revisi UU OTSUS NO 21 Tahun 2001 dan DOB (daerah otom baru di tanah papua dengan cara melakukan pesta demokrasi/mimbar bebas dll.
Di karenakan rakyat papua menilai Otsus dan DOM hanya sebagai kepentingan jakarta dan segelintir para penguasa kapitalisme dan neokolonialisme di tanah papua, tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat papua yang sebagaimana di rindukan oleh rakyat papua itu sendiri.
Solusinya:
Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi kami bangsa papua untuk dapat menentukan nasib kami sendiri dan kehidupan generasi kami di masa yang akan datang
Free West Papua
