Veronica Koman, September 3 2017, 20:04
Tanggal 1 September 2017 diadakan peluncuran “International Academics for West Papua” di Sydney, Australia. Isinya adalah para akademik yang peduli dengan apa yang terjadi di West Papua. Perkumpulan ini dipatroni oleh Noam Chomsky. Turut hadir kaka Rex Rumakiek, kaka Jacob Rumbiak, dan kaka Paula Makabory dari ULMWP.
Selama ini saya hanya bergelut dengan isu kontemporer West Papua, jadi pengetahuan sejarah hasil riset dari para akademik kelas dunia kemarin sangat makin membuka mata. Yang menurut saya cukup menarik dan penting untuk orang West Papua ketahui, di antaranya adalah:
– orang West Papua yang merupakan ras Melanesia semakin bangga akan negritude (politik identitas kulit hitam) dan indigenitude (politik identitas masyarakat adat).
– Dunia terutama negara Barat dan Afrika tahu betul masa-masa 1960an khususnya manipulasi Act of Free Choice tahun 1969, dan sepanjang proses itu negara-negara Afrika mendukung penuh kemerdekaan West Papua. Presiden Senegal ketika itu, Leopold Senghor, menawarkan imunitas untuk kampanye kemerdekaan di seluruh kontinen Afrika.
– Tahun 1976 Afrika “menendang” West Papua keluar, yang padahal West Papua sudah punya kantor sendiri di Senegal, akibat dari perpecahan di tubuh pimpinan West Papua. Ketika itu Senegal bilang “Silahkan datang lagi ke kami apabila kamu sudah dapat dukungan di wilayahmu sendiri (dalam hal ini Pasifik).”
– Tahun 1980an, paska perpecahan di tubuh pimpinan West Papua yang hingga diusir dari Afrika, tidak ada gerakan kemerdekaan yang kencang hingga mendunia lagi.
– Ternyata West Papua pernah datang melobi ke IRA (TPN versi Irlandia di Inggris sana), kemudian komandan IRA menolak sambil bilang “kamu cari dukungan ke negara kulit hitam saja karena pasti dukungan mereka akan tidak bersyarat.”
Saya jadi ingat, dulu saya yang nasionalis buta ini pertama kali dibuka matanya soal West Papua ketika baca jurnal-jurnal akademik internasional, yaitu bacaan yang tidak bisa dibendung dan dimanipulasi oleh pemerintah. Terbukti lagi, penjajahan di West Papua tidak hanya melawan nalar hukum dan ideologi, namun juga bertentangan dengan nalar akademik.
