Sekjen PIF berjanji isu West Papua akan didengarkan oleh pemimpin PIF

Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold

Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold
Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold

Jayapura, Jubi – Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Dame Meg Taylor, berjanji kepada demonstran yang berdemo dihadapan pemimpin dan delegasi PIF lainnya bahwa suara mereka tentang West Papua akan didengar oleh para pemimpin yang menghadiri Pertemuan Pemimpin PIF ke-48 minggu ini.

Dame Meg menyampaikan janji itu saat dia secara pribadi menemui para demonstran di depan Hotel Samoa Sheraton Aggie Grey, Senin (6/9/2017) pagi.

“Papua Barat mungkin tidak memiliki kursi di meja Forum Pemimpin Pasifik minggu ini namun mereka tidak dilupakan oleh orang Samoa,” kata pemimpin demonstrasi tersebut, Unasa Iuni Sapolu, Kamis (7/9/2017).

Unasa yang merupakan seorang pengacara terkemuka di Samoa mengatakan para demonstran adalah anggota Serikat Pekerja Selandia Baru, Serikat Petani Samoa, Pejuang Iklim Pasifik dan para pendukung Free West Papua, bergabung untuk berdemonstrasi di luar pertemuan PIF.

“Sekretariat Forum Dame Meg Taylor secara pribadi menemui para demonstran sebelum berangkat ke Sheraton,” kata Unasa.

Para demonstran meneriakkan “Freedom for West Papua” dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dari Mau.

Para demonstran menyampaikan pesan mereka dengan keras dan jelas kepada para delegasi, para pemimpin dan delegasi lainnya saat anggota PIF berangkat ke Sheraton untuk memulai hari pertama perundingan resmi setelah pembukaan malam sebelumnya.

Namun karena para demonstran ini tidak memiliki izin berdemo, polisi setempat meminta mereka mengurus izin terlebih dulu.

Jerome Mika dari Serikat Pekerja Selandia Baru lalu berbicara dengan Unasa dan setuju untuk meninggalkan daerah tersebut sampai ijin dapat diproses.

Kelompok demonstran ini datang kembali sore hari untuk melanjutkan aksi mereka setelah izin didapatkan.

“Jika ada masalah legalitas aksi kami maka kami akan meminta polisi untuk mengkonfirmasi secara tertulis dan menyebutkan apa tindakan kejahatan yang tidak boleh kami protes,” kata Mika. (*)

Exit mobile version