JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua, dalam Surat Gembala berjudul Minum dari Air Sumur Sendiri, mendesak pemerintah RI mengakui keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ketimbang memberi stigma separatis kepada kedua organisasi itu.
“Kami sebagai pimpinan gereja melalui surat gembala ini, mengulangi kembali pernyataan kami di depan Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Pandangan kami sebagai Gereja terkait kedua lembaga ini (KNPB dan ULMWP, Red) belum berubah sampai hari ini (termasuk OPM dll). Kami usul agar KNPB diterima dan diberi ruang,” demikian Surat Gembala yang ditandatangani oleh Pdt. Dorman Wandikmbo S.Th, Ketua Sinode GIDI di Tanah Papua, Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Badan Pelayanan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua dan Pdt Dr. Benny Giay, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua dan pengacara HAM Papua, Frederika Korain SH MPA.
Alasannya, menurut Surat Gembala tersebut, karena aspirasi Papua merdeka yang mereka bawa dan perjuangkan tidak lahir begitu saja. “Mereka tidak tiba-tiba bermimpi dan langsung perjuangkan aspirasi ini. Aspirasinya tadi lahir dalam suasana interaksi dalam sejarah Indonesia dengan aparat Indonesia yang membawa kebijakan-kebijakan yang melumpuhkan Papua. Dalam bahasa Papua ‘aspirasi Papua merdeka’ (Nasionalisme Papua) yang diusung KNPB dan ULMWP ini adalah bayi yang lahir sebagai ‘buah’ dari interaksi/ perkawinan paksa Papua dengan Indonesia; seperti nasionalisme Indonesia yang lahir sebagai reaksi terhadap kebijakan Pejajahan Belanda,” demikian Surat Gembala tersebut.
Karena itu, didesak agar Idonesia menghentikan semua ‘stigma’, upaya kriminalisasi terhadap ULMWP dan KNPB.
Lagipula, menurut Surat Gembala, KNPB dan ULMWP sudah hadir di Indonesia, mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia; Indonesia punya andil dalam menghadirkan KNPB dan ULMWP dan lembaga lainnya.
“Penyelesaiannya tidak boleh sepihak dengan politik stigma, tetapi dialog seperti: yang dilakukan Pemerintah RI dan GAM.”
Diingatkan pula bahwa Papua bukan lagi terisolir dari dunia internasional; dengan media sosial Papua dan Indonesia sudah menjadi bagian dari dunia yang tengah mengglobal.
“Kami mendengar dalam UPR di Dewan HAM PBB ada juga suara dari masyarakat internasional kepada Pemerintah NKRI yang mempersoalkan posisi Indonesia dalam hubungan dengan ULMWP dan KNPB,” demikian Surat Gembala tersebut.
Negara Mendesain Kekerasan secara Khusus di Papua
Terbitnya Surat Gembala yang terdiri dari enam bagian dan penuh dengan nada prihatin itu, dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan dalam satu bulan terakhir.
Para pemimpin gereja di Papua itu, dalam Surat Gembala antara lain menyebut internasionalisasi masalah Papua lewat peran tujuh negara Pasifik yang di Sidang Majelis Umum PBB di New York, September 2016 dan dalam sidang Dewan HAM PBB di Genewa, Swiss, serta catatan kritis Negara-negara terhadap evaluasi UPR Indonesia 3 Mei 2017 Dewan HAM PBB di Genewa.
Ditengarai bahwa pasca gencarnya internasionalisasi masalah Papua, Jakarta tidak tinggal diam. Jakarta mengambil sejumlah langkah, termasuk mewajibkan para Gubernur mengikuti latihan militer di Natuna; kunjungan Presiden Jokowi yang diduga untuk kepentingan pertahanan dengan kunjungan ke Perbatasan di PNG dan ke Habema Wamena untuk membangun Basis militer di sana; gencarnya usaha mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat Papua untuk menyerahkan diri dan upaya Kementerian Luar Negeri mengumpulkan dan memakai mahasiswa Papua untuk menciptakan image positif tentang Indonesia di luar negeri.
Pada saat yang sama, Surat Gembala tersebut juga menengarai Negara mendesain kekerasan secara khusus di Papua, antara lain terlihat dari PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja Papua) lewat pernyataan sikapnya melegitimasi upaya negara mengkriminalisasi organisasi masyarakat sipil Papua.
Disebutkan, pada 15 Mei 2017, setelah dilantik sebagai Kapolda Papua yang baru, Kapolda menetapkan 12 program prioritas, salah satu diantaranya adalah membasmi organ-organ radikal di Tanah Papua dengan menyebut secara khusus nama KNPB. Kapolda Papua bahkan mengumumkan pada 19 Mei 2017, hendak membentuk Tim khusus untuk menangani kasus kriminalitas.
“Negara secara sistematis mengkriminalisasi KNPB sebagai organisasi gerakan masyarakat sipil Papua yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, sebagai pelaku pembunuhan dan kekerasan yang marak terjadi di Jayapura dan Sentani dalam sebulan terakhir,” demikian Surat Gembala.
“Negara mempertontonkan wajah rasisme terhadap orang asli Papua, secara khusus warga Papua asal Pegunungan Tengah yang dituduh sebagai pelaku tindak kekerasan dan kriminalitas.”
Berdiri Bersama Jemaat
Di bagian lain Surat Gembala, para pemimpin gereja itu menegaskan sikap untuk tetap berdiri bersama umat, kendati berbagai penderitaan yang dialami.
“Ketegaran warga jemaat kamilah yang membuat kami pimpinan Gereja bisa berkumpul di sini hari ini. Warga jemaat kami dibunuh, distigma, KNPB yang dihina/ distigma dan kapan saja bisa dihilangkan oleh perintah seorang komandan Brimob, Polisi, Kodim, dll. Tetapi kenyataan ini juga yang membuat kami bertanya: apa arti tugas Gereja dalam dunia seperti ini? Apa yang sedang kami hadapi? Pengalaman mengikuti operasi keamanan minggu ini di Tanah ini, menolong kami mengerti bahwa kami sedang berhadapan dengan suatu sistem didikte oleh ‘rasisme Farhat Abas.'”
“Lembaga keamanan ini sudah tidak berdiri di atas semua golongan. Pertanyaannya bagi kami Gereja ialah: Bagaimana kami, Gereja bisa berdiri dan angkat muka dan keluar masuk dalam lingkungan sosial dan pemikiran sosial dan politik yang sudah bercampur baur dengan rasisme. Seperti terlihat dalam kinerja Kapolresta dan Polda yang tidak mengejar pelaku pembunuhan di Waena tetapi langsung vonis “orang Wamena”, orang Gunung, dll (tgl 19 Mei 2017) sebagai pelaku dan membiarkan kelompok etnis tertentu membunuh dan membacok Pius Kulua (yang tewas seketika) dan Yowenus sehingga dilarikan ke rumah sakit.
Perkembangan ini, membuka mata kami pimpinan Gereja, sehingga melihat perjuangan warga jemaat selama ini sebagai perlawanan terhadap apa yang Daniel Dakhidae menyebutnya sebagai ‘disguised slavey, perbudakan terselubung.'”
Minum dari Sumur Sendiri
Di bagian akhir dari Surat Gembala tersebut, kepada jemaat para pemimpin gereja menyerukan untuk mempertanggung-jawbkan imannya dengan keluarga dan para pendeta membuat komitmen bersama untuk “menyiapkan generasi masa depan Papua “yang bisa menjadi Surat Kristus” pada masa depan.
“Kami pemimpin Gereja melalui surat Gembala ini mengajak seluruh warga Gereja untuk memberi prioritas terhadap pendidikan, kemajuan dan masa depan anak-anak Papua. Kekerasan yang yang berwajah rasis ini kita lihat sebagai campuk dan lonceng dari Tuhan untuk kita menata diri, menentukan prioritas dan arah baru bagaimana anak-anak kita, banga Papua (dari Gunung dan Pantai, tanah besar dan pulau) kita giring, bentuk dan bina untuk nanti bisa tampil gemilang dalam bidang pendidikan, Hukum, teolog, kimia, biologi, dll.”
Konkritnya, warga Gereja diajak untuk bekerja keras, membangun ekonomi keluarga, bangun budaya kerja lalu sisikan uang untuk memperhatikan gizi anak-anak dan uang dan kebutuhan anak-anak Papua dan dorong pendidikan anak2 dari SD sampai ke Perguruan Tinggi.
Selain itu mereka mengimbau jemaat membangun budaya membaca dan diskusi dan sejak dini; ajar mereka mencintai bahasa dan budaya dan sejarah Papua sejak dini.
Kepada para pejabat Papua, pemimpin gereja mengimbau untuk menangkap semangat ini, “Kita bisa jaga tanah dan budaya kita, hanya dengan membiayai pendidikan bagi generasi muda dan generasi anak Papua ke depan.”
Editor : Eben E. Siadari
