“Suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/6/2016).
Pernyataan tersebut disampaikan Desra saat menjadi Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji pada Kamis 16 Juni lalu.
Dia menyampaikan, pernyataan itu terkait upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG.
Pemerintah Indonesia menilai, upaya tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG pada 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
Setelah melalui pembahasan internal di antara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia, upaya tersebut berhasil digagalkan.
Terkait hal itu, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Pembahasan kriteria keanggotaan itu juga berhubungan dengan adanya keinginan dari negara-negara anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.
Dalam pernyataannya, Desra juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikan kerja sama antarnegara Melanesia, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia.
Pada akhir pernyataan, Ketua Delegasi RI itu juga mengundang negara anggota MSG untuk hadir pada Bali Democracy Forum yang akan membahas penguatan kapasitas demokrasi antarnegara, pada 8-9 Desember 2016.
Di sela-sela pertemuan MSG, Desra telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Fiji, Menlu Kepulauan Solomon, Ketua Delegasi Papua Nugini, dan Dirjen Sekretariat MSG yang menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran dan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan MSG, serta dukungan tegas atas prinsip kedaulatan Indonesia.
Indonesia Anggota MSG
Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi internasional yang awalnya terdiri dari empat negara di Melanesia yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru.
Grup ini didirikan sebagai perkumpulan politik pada 1986 dan bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Direktur Jenderal MSG pertama adalah Rima Ravusiro dari Papua Nugini. Sejak September 2011, Direktur Jenderal MSG dijabat Peter Forau dari Kepulauan Solomon.
Pada KTT MSG ke-18 di Fiji Maret 2011, Indonesia untuk pertama kalinya diterima sebagai negara pengamat. Diharapkan dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG.
Dalam KTT MSG ke-20 yang berlangsung di Honiara, Kepuluaun Solomon, pada 24-26 Juni 2015, MSG meningkatkan status Indonesia dari negara pengamat (observer) menjadi anggota asosiasi (associate member).