Honiara, Jubi – Kendati disingkirkan dari partai politiknya tempat bernaung, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare tetap bertugas sebagai perdana menteri. Rabu (16/11/2016), Sogavare menerima kunjungan presiden badan kerjasama pembangunan internasional dari Jepang (JICA), Shinichi Kitaoka.
Dalam pertemuan itu, Sogavare berterima kasih kepada Kitaoka atas kerjasama pembangunan yang telah dilakukan bersama Kepulauan Solomon. Sogavare berharap agar kerjasama itu terus berlanjut.
Shinichi mengatakan bahwa JICA berencana melanjutkan kerjasama membantu Kepulauan Solomon dalam bidang pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, manajemen air dan limbah dan pembangunan sumber daya manusia.
Sogavare berharap agar JICA juga bisa mendukung rencana pemerintah Kepulauan Solomon dalam memerangi korupsi, perubahan iklim dan strategi manajemen infrastruktur. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan reformasi untuk memperkuat stabilitas politik.
Kitaoka mengatakan stabilitas politik adalah syarat utama dan terpenting dalam pembangunan yang berkelanjutan. JICA sebagai badan kerjasama Pemerintah Jepang akan terus mendukung pemerintahan Kepulauan Solomon. Ia juga mengaku senang dengan kinerja JICA di Honiara.
Dukungan
Setelah Partai Persatuan Demokratik (UDP) menyingkirkan Sogavare sebagai anggota, ia tetap terlihat optimistis akan tetap menjalani masa jabatannya hingga tahun keempat. “Kaukus pemerintahan telah menunjukkan dukungan kuat bagi kepemimpinan Perdana Menteri Manasseh Sogavare,” ujar Kaukus Pemerintahan dalam pernyataan pers yang dirilis pekan lalu sesaat sesudah muncul pengumuman pencabutan keanggotaan Sogavare dari UDP.
Salah seorang pimpinan UDP, Barnabas Henson, mengatakan bahwa Sogavare memang akan tetap menjadi perdana menteri meski disingkirkan dari UDP kecuali Sogavare dicopot oleh parlemen.
Para anggota parlemen dari UDP juga telah menyatakan dukungannya kepada Sogavare. UDP adalah anggota koalisi pembentuk pemerintahan bersama dua partai lainnya yaitu partai aliansi rakyat (PAP) dan partai Kadere. Ketiga partai itu membentuk koalisi demokratik untuk perubahan (DCC). (*)