Jayapura, Jubi – Oposisi parlemen Kepulauan Solomon mendesak Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan Pemerintah untuk meninjau kembali pendekatan terhadap isu Papua Barat dengan Indonesia.
Dalam sebuah pernyataan hari ini, Kamis (10/11/2016), kelompok oposisi mengatakan bahwa peringatan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang disampaikan kepada Menlu Australia jangan dianggap enteng oleh pemerintah.
“Kita semua memiliki kekhawatiran atas masalah hak asasi manusia di Papua Barat. Tapi ada cara lain untuk menangani masalah ini, bukan pendekatan konfrontatif yang diambil oleh Perdana Menteri saat ini. Hal ini tidak hanya mengganggu kedaulatan Indonesia tetapi juga mencampuri urusan dalam negeri negara itu,”
sebut kelompok oposisi dalam pernyataannya.
Kelompok oposisi merekomendasikan agar Perdana Menteri Sogavare melanjutkan hubungan yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya dan bekerja melalui Duta Besar Kepulauan Solomon di Jakarta.
“Sikap seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri saat ini tidak akan membantu jalannya isu Papua Barat di tingkat internasional,” kata kelompok oposisi.
Kelompok oposisi mengatakan Perdana Menteri telah keliru tentang masalah penting ini, yang tidak hanya akan memperburuk masalah Papua Barat tetapi juga menyakiti Kepulauan Solomon.
“Indonesia adalah mitra penting bagi negara kita dalam perdagangan, energi, perikanan, pengembangan, pelatihan dan pertukaran budaya. Indonesia adalah anggota berpengaruh dari beberapa lembaga multilateral di kawasan Asia dimana Kepulauan Solomon juga memiliki ketergantungan,”
lanjut kelompok oposisi.
Kelompok oposisi menekankan Perdana Menteri perlu keterlibatan intensif Indonesia dalam masalah Papua Barat, bukan pendekatan konfrontatif seperti yang saat ini dilakukannya.
Perdana Menteri Sogavare sendiri, saat ini telah dipecat oleh partainya, terhitung Rabu (9/11/2016) sore. Pemecatannya disebutkan oleh Presiden United Democratic Party’s (UDP) Sir Tommy Chan, dikarenakan complain anggota koalisi di parlemen atas gaya kepemimpinan Sogavare.
Meski demikian, Sogavare mendapatkan dukungan dari anggota partai UDP di parlemen Kepulauan Solomon yang menyebutkan pemecatan Sogavare dilakukan oleh Sir Tommy Chan tanpa konsultasi dengan eksekutif partai. (*)