JAKARTA –Sindonews – Gerakan Pembebasan Papua atau Papua Merdeka semakin lantang mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat terkait isu pelanggaran HAM. Gerakan ini bereaksi setelah negara-negara Kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB memberi dukungan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Pemerintah Indonesia mengecam sikap enam negara di Kepualuan Pasifik, yakni Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu, karena berbicara dengan kurangnya pemahaman mereka tentang Papua. Indonesia melalui diplomatnya di PBB, Nara Masista Rakhmatia, menyebut negara-negara itu mendukung kelompok separatis dan teroris di Papua.
“Pernyataan negara-negara itu benar-benar melanggar tujuan piagam HAM PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi persahabatan antarnegara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu negara,” kata Nara dalam pidato perlawanannya terhadap enam pemimpin Negara Pasifik di forum PBB.
“Saya ulangi, itu sudah melanggar kedaulatan dan integritas teritori suatu negara,” lanjut Nara, yang kesal bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik sudah ikut campur urusan dalam negeri Indonesia soal Papua Barat.
Baca:
Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat
Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, melalui seorang juru bicara mengatakan, selalu ada respons defensif khas Indonesia setiap kali dukungan internasional untuk hak-hak orang Papua muncul.
”Mereka selalu berteriak. Bahkan di London, jika kita mengadakan acara di London, dalam pertemuan parlemen bagian dari dunia, mereka selalu berteriak,” kata Benny Wenda.
”Dan bagi kami, itu bukan hal baru. Jadi saya pikir waktu (telah tiba) bagi Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat,” katanya lagi, seperti dikutip radionz.co.nz, Sabtu (1/10/2016).
Desakan dari gerakan itu telah mengabaikan fakta bahwa sejak tahun lalu, Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa langkah untuk memberikan lebih banyak akses bagi jurnalis asing ke Papua.
Langkah Indonesia itu dianggap Benny Wenda belum cukup. Menurutnya, akses ke Papua Barat juga harus diberikan untuk organisasi kemanusiaan dan HAM terkemuka internasional seperti Komite Palang Merah Internasional dan Amnesty International.
