Pres Perdana Menteri Kepulauan Solomon, May 17, 2016
Memberikan status keanggotaan penuh kepada Perserikatan Gerakan untuk Pembebasan West Papua (PGPWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dapat dipertanggungjawabkan karena Indonesia telah memintakan keanggotaan ke blog regional ini hanya dalam rangka melindungi kepentinganya sendiri daripada terlibat dalam dialog tentang isu-isu pelanggaran HAM serius di West Papua.
Perdana Menteri Manasseh Sogavare menyatakan ini para Konperensi Pers di Honiara International Airport VIP Lounge kemarin dalam perjalanan pulang dari Vanuatu di mana ia berkesempatan bertemu dengan teman sejawat Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai dan satu delegasi dari para pemimpin United Liberation Front for West Papua (ULMWP) di samping isu pemenangan Pacific Games.
Salah satu isu yang dibahas antara para Perdana Menteri Melanesia ialah mosi yang akan diajukan oleh Perdana Menteri Salwai pada KTT Pemimpin MSG mendatang di Port Moresby, Papua New Guinea untuk memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP yang mana mendapatkan dukungan penuh dari PM Sogavare.
Dalam pertemuan antara PM Sogavare dan delegasi ULMWP, pihak ULMWP menyerahkan dua petisi untuk dipertimbangkan oleh Ketua MSG untuk diskusi pada KTT Pemimpin mendatang dan termasuk menaikkan status keanggotaan ULMWP di MSG dan permntaan untuk intervensi PBB ke West Papua untuk menetralisir tingkat genosida yang semakin meningkan dari waktu ke waktu.
Yang Mulia Sogavare menyampaikan dalam Konperensi Pers bahwa penolakan yang nyata dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini oleh para pemimpin Pacific Islands Forum di Port Moresby pada tahun 2015 unuk mengirimkan misi penemuan fakta ke West Papua dan juga penolakan Presiden Indonesia untuk bertemu dengan dirinya dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG menunjukkan dengan kepada posisi MSG terhadap isu West Papua memiliki dasar yang begitu kuat untuk menaikkan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh.
“Indonesia memberikan MSG tidak ada alternatif untuk membawakan isu-isu West Papua ke atas meja untuk dibahas, selain meningkatkan status West Papua dari Peninjau menjadi anggota penuh, sehingga para Pemimpin MSG dapat berdiskusi tentang isu-isu West Papua secara lebih strategis,”
katanya.
PM Sogavare bersikeras bahwa Indonesia akan terus-menerus menganggap remeh isu-isu HAM West Papua sampai ada kemungkinan Resolusi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang West Papua dicapai di masa depan.
Dia katakan sebagai Ketua, MSG akan membawa hal-hal seperti ini sebagai isu-isu prioritas untuk disinggung.
Perdana Menteri katakan peristiwa-peristiwa terbaru tentang pelanggaran HAM di West Papua terus-menerus terjadi dan mengemuka, akan tetapi penolakan Presiden Republik Indonesia untuk bertemu di Jakarta untuk menyampaikan posisi MSG terhadap West Papua adalah indikasi yang jelas bahwa Indonesia punya alasan-alasan lain sehingga bergabung dengan MSG, lain daripada membahas isu-isu pelanggaran HAM di West Papua.
Dikatakannya sikap Presiden Indonesia yang tidak punya komitmen memberi jaminan kepada MSG untuk mengangkat hal ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disampaikan.
Perdana Menteri Sogavare mengatakan ia tahu bahwa dengan mengatakan bahwa begitu ULMWP diberikan status Peninjau pada KTT MSG 2015, situasi tensi di West Papua telah menjadi lebih tinggi, menyebabkan penduduk pribumi saat ini sudah berada dalam kondisi terancam punah.
Minggu lalu, saat berada di Port Vila, Perdana Menteri Sogavare katakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialogue memberinya alasan kuat untuk membawa persoalan ini kembali ke MSG, menambahkan bahwa “Indonesia telah melintas batas, karena itu kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas.”
