Penulis: Eben E. Siadari 11:16 WIB | Selasa, 03 Mei 2016, satuharapan.com
Dibandingkan dengan Theys, secara institusional ULMWP lebih tepat untuk konteks saat ini dan lebih berdampak secara internasional.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Setelah kematian pemimpin adat Papua yang kharismatik, Theys Hiyo Eluway, belum ada tokoh pemersatu Papua dalam memperjuangkan tuntutan politik rakyat Papua. Namun, adanya wadah pergerakan politik kaum muda Papua yang disebut United Liberation Movement for West Papua, arah gerakan Papua lebih jelas.
Hal ini dikatakan oleh peneliti Lembaga Ilmu Penegtahuan Indonesia (LIPI) yang mendalami permasalahan Papua, Adriana Elisabeth, menjawab pertanyaan satuharapan.com. Adriana dimintai pendapatnya tentang peristiwa ditangkapnya ratusan aktivis ULMWP di Jayapura Senin (2/5) yang menuntut diberikannya hak penuh sebagai anggota bagi ULMWP di organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG).
Adriana Elisabeth juga diwawancarai sehubungan dengan akan diadakannya konferensi tentang Papua oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, pada 3 Mei. Pertemuan yang digagas oleh ULMWP itu mengagendakan perumusan strategi untuk penyelenggaraan penentuan nasib sendiri bagi Papua, paling tidak akhir dekade ini. Paling tidak 95 politisi dan anggota parlemen dari berbagai negara menandatangani dukungan bagi penentuan nasib sendiri Papua. Sejumlah pemimpin negara Pasifik dijadwalkan hadir dalam pertemuan itu.
Menurut Adriana, walaupun Theys tak ada lagi dan belum ada tokoh pemersatu di antara berbagai faksi perjuangan rakyat Papua seperti Theys, keberadaan ULMWP membuat arah gerakan Papua lebih jelas dalam mendorong agenda politik untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, pelurusan sejarah politik Papua, dan referendum menuju kemerdekaan politik.
Memang, kata dia, kaum muda yang membentuk ULMWP tidak bisa dibandingkan dengan Theys yang karismatik. Namun, baik ULMWP maupun Theys sama-sama memiliki peran mempersatukan gerakan Papua. “ULMWP lebih tepat untuk konteks saat ini dan secara institusional lebih berdampak di tingkat internasional,” kata dia.
Mengenai pertemuan IPWP di London, menurut Adriana, hal itu harus tetap dicermati dan diantisipasi. “Untuk mengantisipasi perluasan isu Papua secara internasional, sekecil apa pun pengaruhnya perlu diupayakan untuk dicegah,” tutur dia.
Ia mengakui belum tahu apa agenda pertemuan tersebut. “Tetapi mungkin akan ada update tentang ‘kemajuan’ penyelesaian kasus HAM di Papua, khususnya di masa Jokowi. Komitmen presiden untuk menyelesaikan seluruh kasus HAM tahun ini termasuk di Papua, kalau secara politis tentu tidak sejalan dengan proses rekonsiliasi yang memerlukan beberapa tahap, seperti pengakuan, restorasi, kompensasi dan seterusnya,” kata Adriana.
Namun, penyelesaian HAM, kata dia, dapat dimasukkan sebagai salah satu agenda dialog nasional. Ini menjadi bagian dari mediasi untuk perdamaian jangka panjang di Papua.
Menurut Adriana, upaya ULMWP dalam menggalang dukungan internasional tidak boleh dianggap enteng. Ia mencontohkan Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, terus berupaya menggalang dukungan internasional, terutama dengan mengusung kasus-kasus kekerasan di Papua yang mengarah pada pelanggaran HAM. Di antaranya dengan menggalang dukungan dari Benua Hitam Afrika.
Adriana menambahkan, pemerintah memang telah memberikan otonomi khusus kepada Papua lewat UU Otsus. Ini, dalam hemat Adriana, merupakan bagian dari pemberian hak menentukan nasib sendiri, dalam pengertian Papua diberikan otoritas untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini tampak, misalnya, dari posisi kepala daerah d itangan orang asli Papua. Juga alokasi dana Otsus.
Namun demikian, Adriana mengakui dalam implementasinya, UU Otsus Papua yang harus tetap mengacu pada “template” nasional yang juga berlaku di daerah lain di Indonesia, membuat hak menentukan nasib sendiri itu tidak optimal.
“Apabila yang dimaksud self-determination adalah memperoleh kebebasan politik secara penuh, maka hal ini tidak akan pernah diberikan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Adriana.
Adriana mengatakan, perjuangan Papua untuk menentukan nasib sendiri adalah proses yang akan memakan waktu sangat panjang. Ia tidak yakin dapat diselesaikan dalam satu dekade.
Theys Hiyo Eluay ditemukan terbunuh di mobilnya di Jayapura pada 10 November 2001. Wikipedia mencatat, penyidikan pembunuhan ini mengungkapkan bahwa pelakunya adalah oknum-oknum Kopassus, yang kemudian telah dipecat secara tidak hormat.
Eluay dimakamkan di sebuah gelanggang olahraga di tempat kelahirannya di Sentani, pada sebuah tanah ada yang sudah diwakafkan oleh para tetua suku. Pemakamannya dihadiri kurang lebih 10.000 orang Papua. Sebuah monumen kecil di jalan raya antara Jayapura dan Sentani didirikan untuk mengenang pembunuhan itu.
Editor : Eben E. Siadari
