JAYAPURA – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak keras usulan agar KNPB dibubarkan, lantaran dituding acapkali melakukan tindakan anarkis dan juga termasuk organisasi tak resmi, sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende.
“Keberadaan KNPB dijamin UUD 1945 dan Hukum Internasional, yakni kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi,” tegas Jubir Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bazoka Logo dan Sekretaris Umum Ones Suhuniap memberikan keterangan pers di Abepura, Selasa (24/3).
Bazoka Logo mengatakan, pihaknya menolak keras sikap Kapolda Papua yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KNPB. “Jika UUD 1945 dihapus otomatis KNPB bubar,” jelas Bazoka.
Sementara itu, Ones Suhuniap mengatakan siapapun tak berwenang membubarkan KNPB. Pasalnya, KNPB lahir sejak 1962 jauh sebelum Polda Papua berdiri. Untuk itu ia usulan Kapolda untuk bubarkan KNPB jelas melanggar deklarasi hak sipil, hak politik dan hak berekspresi, yakni menjamin setiap orang menyampaikan pendapat dimuka umum, berkumpul dan berserikat. Bahkan UUD 1945 Pasal 28 itu menjamin hal itu. Tapi Indonesia justru melanggar aturan hukumnya sendiri.
Usulan pembubaran KNPB, menurut Bazoka, pihaknya justru menuding Kapolda sengaja mengalihkan kasus dugaan penembakan oleh aparat Brimob Polda Papua di Dekai, ibukota Yahukimo, Kamis (19/3) lalu. Akibatnya, seorang warga sipil asal Distrik Silimo bernama Obangma Segenil (58) tewas, 3 warga sipil lainnya mengalami kritis.
Masing-masing Titus Giban (39), Kepala Sekolah SD Suru-Suru. Korban terkena tembakan di rusuk dan tembus perut. Simson Giban (32), Kepala Kampung Silikon, Distrik Silimo mengalami kritis hingga saat ini. Inter Senegil (16), siswa salah-satu SMA di Yahukimo. Korban terkena tembak di tangan kiri dan tangan kanan.
Usulan pembubaran KNPB juga ditolak anggota Komisi I DPR Papua, Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magay. Ia menyatakan, pihak tak setuju jika pernyataan Kapolda Papua mengusulkan organisasi KNPB dibubarkan.
Pasalnya, menurut dia, organisasi KNPB merupakan organisasi yang didirikan untuk menyuarakan semua aspirasi rakyat Papua yang selama ini tak disalurkan secara baik oleh pemerintah daerah Papua dan pemerintah pusat.
“KNPB ini corong dari semua aspirasi dan bentuk kekerasan yang terjadi tanah Papua. Sejauh mana organisasi yang sudah terdaftar di Kesbangpol mengontrol kinerja pemerintah. Organisasi itu hanya tinggal oke-oke saja. Sementara KNPB benar-benar mengkritis terhadap pembangunan. Jadi saya tidak setuju kalau KNPB dibubarkan,”
kata Ruben kepada wartawan, Selasa (24/3).
Menurutnya, KNPB kini sedang menyampaikan semua masalah di tanah ini dan jikalau mereka tidak menyampaikan apa yang terjadi selama ini, maka siapa lagi yang akan menyuarakan itu. “KNPB adalah organisasi yang dibentuk masyarakat dan para pemuda di Papua untuk mengangkat semua masalah di tanah ini, agar negara bisa mengambil langkah-langkah,” ucap Ruben.
Ia mengatakan, terjadinya pembunuhan orang Papua dimana-mana, masalah politik dan lainnya lalu dengan adanya KNPB maka masalah itu semua orang tau, karena terus menyuarakan untuk pengungkapan siapa pelaku sebenarnya.
“Kini bukan masalah KNPB dibubarkan atau tidak, bagi saya tidak jadi soal, siapa yang akan bertanggungjawab atas semua kekerasan di tanah ini. Jadi, kalau Kapolda katakan KNPB dibubarkan, lalu organisasi mana lagi yang akan mengkritik setiap kebijakan di tanah Papua,”.
“Saya mau bilang ke Kapolda bahwa semua yang terjadi karena hak mereka dirampas, kesempatan mereka diambil alih, kekayaan alamnya diambil, mereka termarjinalkan, mereka ditembak, semua ini berawal dari ketindakbenaran di tanah ini,”
katanya lagi.
Sambung dia, KNPB, OPM atau siapapun kebebasan itu sudah melekat kepada seseorang dan jika kebebasannya diganggu akan melakukan perlawanan karena merasa terusik.
“Jadi Kapolda jangan selalu bicara dari sudut pandang politik. Semua orang berhak menyatakan pendapat. Apa yang selama ini KNPB perjuangkan itu fakta. Banyak masalah yang dihadapi masyarakat Papua kali ini. Tiap saat ada penembakan, pembunuhan, penangkapan. Bagaimana kinerja aparat keamanan. Kini rakyat mau mengadu ke polisi, mereka tak lagi percaya,”
tutupnya. (mdc/loy/don/l03)
Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:17
