JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai memanas.
Suhu politik itu memanas menjelang sidang tahunan MSG kali ini yang akan bertepatan dengan ulang tahun ekonomi, politik, dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia ini yang jatuh pada 14 Maret 2015 mendatang. Dalam perayaan ulang tahun ke-27, isu keanggotaan Papua yang diwakili oleh United Liberation Movenent for West Papua (ULMWP) akan diputuskan.
Dikatakan, Pemerintah Indonesia terlihat sangat khawatir dengan proposal keanggotaan Papua dalam MSG. Karena Menteri Luar Negeri RI terlibat langsung dalam road show politiknya melalui metode ‘money politics lobbying’ ke PNG, Kepulauan Solomon, FIJI, dan New Zealand dalam tiga hari belakangan ini. Hal ini tergambar bahwa Pemerintah Indonesia akan berusaha keras agar proposal Papua ditolak dalam sidang MSG bulan ini.
“Apakah money politics dalam bentuk sumbangan keuangan, pembangunan dan perdagangan dalam jutaan dolar AS bisa merebut hati dan pikiran negara anggota MSG atau malah justru pengkhianatan serta penolakan yang didapat dari diplomasi termahal dalam sejarah luar negeri Indonesia ke politik Selatan?,”
ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Kamis, (5/3).
Pandangan yang selama ini dianggap benar dan jitu dalam menyelesaikan masalah Papua, baik masalah dalam negeri maupun luar negeri, adalah pedoman baku Jakarta, yaitu, kasih uang yang banyak, masalah Papua akan selesai. Karena pemerintah pusat percaya bahwa motivasi sebenarnya rakyat Papua memperjuangkan isu Papua merdeka karena motivasi uang. Kalau uang sudah didapat, maka mulut akan diam dan mulut ikut membelah kepentingan Jakarta di Papua.
Demikian pula Pemerintah Indonesia melihat ada motivasi mencari uang dan keuntungan ekonomi di balik negara-negara MSG menjual isu Papua di pasifik. Apakah harga diri orang-orang melanesia di pasifik selatan hanya bisa diukur dengan uang? Betapa rendahnya harkat dan martabat orang-orang melanesia apabila karena uang (bahkan uang darah etnis melanesia sendiri) akhirnya negara-negara melanesia bertekut lutut dan takluk di bawah kaki diplomat Indonesia.
“Saya masih optimis bahwa budaya Wantok yang menjadi dasar ideologi pemikiran kebebasan dan perjuangan kemerdekaan rumpun melanesia untuk membebaskan diri dari jajahan kolonial, sebuah nilai budaya yang berhasil dari paham melanesian brotherhood yang dilahirkan di Kota Honiara, Kepulauan Salomon Tahun 1925, masih tetap dihati dan tidak terhapus dari pikiran semua pemimpin negara-negara MSG,”
tandasnya.
Yang dirinya tahu bahwa paham melanesian brotherhood, persaudaraannya jauh lebih kuat, mengingat secara emosional dibanding berapapun jumlah uang yang ditawarkan. Selama Pemerintah Indonesia tetap percaya bahwa dengan kasih uang banyak masalah Papua beres, maka kali ini Pemerintah Indonesia akan pulang dengan tangan kosong dari road show diplomasi dan loby pasifik selatan. Diplomasi people to people oleh rakyat Papua ke MSG, akan berhasil untuk kali ini. Apakah kemudian kedepan Papua akan menjadi Timor Leste kedua? Tentunya masih tanda tanya, karena Papua menuju kemerdekaan masihlah sebuah perjalanan panjang. Masuk menjadi anggota MSG, belum tentu otomatis membawa Papua pada penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak perlu kebakaran jenggot dengan perkembangan isu Papua di MSG. Masalah Papua ini ibarat api dan asap api. Kalau asap api yang diurus dengan serius sedangkan apinya tidak dipadamkan dengan serius, sampai kapanpun masalah tidak akan selesai-selesai.
Mana mungkin masalah Papua bisa selesai, kalau sibuk meloby MSG, sedangkan di Papua pelanggaran HAM berlangsung terus, kasus pembantaian Paniai tidak ada ujung penyelesaiannya, dan mash terus securty approach di kedepankan dalam menyelesaikan masalah Papua.
Baginya, api konflik di Papua harus dipadamkan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya asap apinya akan hilang. Aneh sekali, masa hanya untuk menghilangkan asap api isu Papua di MSG harus Jutaan dolar habis, dimana sebenarnya logika sehat Pemerintah Jokowi. Tanpa perlu jutaan dollar dikeluarkan, asap api isu Papua itu bisa hilang dengan sendirinya asalkan pelaku pelanggaran HAM berat ditangkap dan diproses hukum. Hukum dan keadilan mestinya berlaku adil diatas tanah Papua. Tidak ada satupun pelaku pelanggaran HAM yang harus dilindungi atau memiliki kekebalan hukum.
Semuanya itu dikembalikan pada political will Pemerintah Presiden Jokowi, sebelum isu Papua menjadi bola liar politik yang mengalir dari forum MSG sampai ke forum sidang PBB, maka hentikan diplomasi melempar garam di air laut yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI ke MSG.
Lanjutnya, Presiden Jokowi harus fokus selesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat Papua, dan sejumlah masalah-masalah krusial lainnya di Papua melalui pendekatan yang ditawarkan masyarakat Papua yakni dialog damai dan bermartabat secara nasional antara orang Papua dengan Jakarta.
“Mungkin dialog Papua-Jakarta bisa menjadi Sup yang enak bagi rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua di Injury time saat ini? Ya, semua itu tergantung political will Presiden Jokowi,”
pungkasnya. (nls/don/l03)
Source: Jum’at, 06 Maret 2015 01:39, BinPa
