Status Keanggotaan Papua di MSG Belum Diputuskan

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, masalah Papua di MSG menjadi isu politik bersama yang diperjuangkan untuk dicari solusi terbaik oleh semua negara anggota MSG.

Dijelaskannya, sampai saat ini belum ada keputusan tentang Proposal Papua yang diajukan ULMWP untuk menjadi anggota MSG, karena Vanuatu, sebagai tempat Kantor Sekretariat MSD dan sebagian besar negara-negara Pasifik Selatan dilanda bencana alam, yang menyebabkan masalah keanggotaan Papua di MSG yang seharusnya diputuskan pada 23 atau 24 Maret 2015 ini, belum diputuskan statusnya.

Namun, menurut hematnya, dengan diplomasi dolar yang dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia ke MSG, bisa disimpulkan bahwa diplomasi darurat ini tidak akan mampu menghentikan semakin menguatnya internasionalisasi isu Papua di MSG.

“Seberapa besar jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara anggota MSG, tidak akan berpengaruh kuat terhadap penghentian bergulirnya bola liar isu Papua di Pasifik Selatan,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Waena, Selasa, (24/3).

Baginya, Pemerintah Indonesia tidak perlu panik dan ketakutan terhadap internasionalisasi isu Papua di MSG. Ketakutan yang berlebihan terhadap perkembangan politik Papua merdeka di Papua dan di dunia internasional, karena hanya akan membuat Pemerintah Presiden Jokowi terus mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang karena tidak dikalkulasikan dengan baik maka kebijakan tersebut akan menjadi blunder politik yang merugikan Pemerintah Presiden Jokowi sendiri.

Kebijakan diplomasi ‘Santa Claus’ atau kebijakan bagi-bagi uang ke MSG adalah salah satu contoh blunder politik dalam kebijakan luar negeri Presiden Jokowi. Jangan Pemerintah terus bertahan dengan pola pikir sesaat, yakni kasih uang banyak maka masalah Papua selesai. Pemerintah Pusat harus melihat masalah Papua sebagai masalah yang sangat urgent dan mendesak untuk diselesaikan agar Papua tidak menjadi Timor Leste kedua. Pilihan pendekatan yang tepatlah yang akan menghentikan internasionalisasi isu Papua.

Pilihan pendekatan dialog damai Papua-Jakarta yang digagaskan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) merupakan salah satu pilihan pendekatan yang ditawarkan masyarakat Papua untuk menciptakan Papua Tanah Damai. Itu kata kuncinya, barulah kita lihat apakah internasionalisasi isu Papua masih terus berlanjut atau tidak selama belum ada kedamaian dan keadilan di Papua, masalah Papua akan tetap menjadi masalah utama dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Negara-negara sahabat yang sedang konsen dengan isu Papua.

“Selama pendekatan militer dan kekerasan masih terus dikedepankan dalam penyelesaian Papua, maka internasionalisasi isu Papua akan terus berproses, bahkan bisa sampai bermuara ke siding majelis PBB, maka dialog Papua menjadi pilihan pendekatan terbaik yang harus segera direspon oleh Presiden Jokowi. Kecurigaan bahwa dialog Papua bermakna politik, itu hanya kecurigaan yang diopinikan oleh orang-orang yang tidak mau Papua damai,”

jelasnya.

Lanjutnya, pendekatan dialog juga sudah mendapat tempat sebagai salah satu opsi penyelesaian masalah Papua yang didiskusikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan kepala Negara-negara MSG, disamping RUU Otsus Plus.

“Dialog Papua tidak akan membunuh siapapun dan tidak merugikan siapapun di Papua, merupakan bahasa negosiasi yang digunakan untuk memenangkan pertarungan diplomasi di Pasifik Selatan. Apakah nanti opsi Dialog Damai Papua-Jakarta akan dipertimbangkan MSG, kita menunggu saja perkembangan akhir hasil diplomasi Indonesia ke MSG,”

pungkasnya. (nls/don/l03)

Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:14

Exit mobile version