Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan
SELAMAT DAN SUKSES!
atas penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Workshop West Papua yang telah berlangsung di Republik Vanuatu akhir tahun lalu.
Selanjutnya dari Markas Pusat Pertahanan kami mengusulkan kepada organ politik dan perwakilan rakyat yang mensosialisasikan perkembangan politik dan diplomasi Papua Merdeka ini agar
- menyebarluaskan informasi perkembangan dimaksud kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan penduduk Indonesia di seluruh wilayah NKRI;
- membentuk pusat informasi dan sosialiasi di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai;
- menghadap pejabat NKRI di Tanah Papua dan Jakarta dengan tujuan melaporkan perkembangan yang sedang terjadi dengan tujuan melibatkan Pemerintah Indonesia agar mulai memberikan tanggapan terhadap perkembangan politik dan diplomasi yang sedang berkembang di kawasan Melanesia. Mengabaikan Indonesia dari permainan kita sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa NKRI saat ini menduduki dan menjajah Tanah dan bangsa Papua. Baik Perdana Menteri Papua New Guinea maupun Menteri Luar Negerinya secara berulang-ualng telah sampaikan kepada media dan kita semua bahwa Indonesia harus dilibatkan dalam upaya diplomasi dan politik Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita bangsa Papua dengan besar hati wajib membuka diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan hasil Workshop West Papua di Vanuatu dan mengajak mereka bertukar-pikiran dan informasi dalam rangka membangun kerjasama dan saling-pengertian di antara kita sesuai dengan harapan dari orang Papua yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG.TRWP telah menyimak sejumlah politisi Papua Merdeka menolak berkonsultasi dengan Indonesia. Kami menilai sikap seperti ini tidak bijak, dan tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam berpolitik dan berdiplomasi. Saudara-saudara politisi dan diplomat Papua Merdeka seharusnya menunjukkan kedewasaan diri dalam berpolitik dan berdiplomasi dengan cara melibatkan Indonesia dalam keseluruhan proses lamaran ke MSG dan tindak-lanjut daripadanya.
Perdana Menteri PNG, yaitu orang Papua di Timur pulau New Guinea telah katakan kita jalankan “politics of engagement” dengan Indonesia, yang artinya kita mengundang Indonesia untuk mau melibatkan diri dalam pentas politik antar-bangsa terkait isu-isu West Papua. Mengeluarkan Indonesia dari politik Melanesia sama saja dengan memandang masalah Papua ialah urusan dalam negeri Indonesia secara pribadi dan menyangkal PNG sebagai satu kesatuan Papua sama saja dengan meneguhkan kleim NKRI bahwa West Papua ialah bagian dari NKRI dan oleh karena itu, apapun yang dikatakan pemimpin Papua di Papua New Guinea tidak perlu diikuti oleh masyarakat Papua di West Papua.
Semua komponen perjuangan Papua Merdeka sudah bersatu Atas dasar persatuan ini, maka sudah waktunya kita mengundang Indonesia untuk terlibat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di tanah leluhur bangsa Papua di pulau New Guinea bagian Barat sejak tahun 1960 sampai hari ini (tahun 2015).
Dikeluarkan di: MPP TRWP
Pada tanggal: 04 Maret 2015
Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP Mathias Wenda, Gen. TRWP
BRN:A.001076 BRN: A.DF.001076
Saudara2 Pemimpin TRWP, Benar sekali pandangan yang dis sodorkan-yaitu untuk libatkan Indonesia dalam politik OPM Papua Barat. Tapi ada tapinya yaitu tentunya ada tahapan dimana OPM belum bisa, bisa atau sangat bisa (bisa sekali).
Selama ini OPM belum bisa main Politik engagement with Indonesia alasannya simple, Indonesia masih menaggap Papua sebagai bagian NKRI yang tidak bisa digugat jangankan orang Papua yang medekati, orang lain yang menawarkan untuk jadi perantara dalam dialoq Indonesia Papua pun ditolak.
OPM bisa langsung berkecimbung didalam politik engagement Kalau itu dikonsen oleh Indonesia sendiri dan di mediasi oleh orang lain. Tapi kemungkinan ini, selama ini sangat tidal jelas atau jauh dari jangkauan. Biangmya? ya Indonesia sendiri tidak bersedia untuk engagement semacam itu.
OPM nanti dapat kesempatan yang sangat luar-biasa dimana ia bisa berkonsultasi dan berdialoq langsung dengan Indonesia bila Keanggotaan yang dilamar diterima oleh anggota2 MSG. Jadi Kalau OPM diwakili dengan nama West Papua yang diwakili ULMWP menjadi anggota penuh di MSG ataupun anggotau pemantau di MSG disitu barulah OPM akan ada peluang yang besar untuk bisa main politik engagement.
Saya harap ini bahan pengertian tambahan untuk siapa saja orang papua/opm yang membaca dan berparticipasi dalam berbagai aktivitas mendorong perjuangan kemerdekaan Papua yang kita juang selama setengah abad lebih ini.
Terimakasih.