Abepura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya, wilayah Lanitipo, Wuka Lagowan, Asolokowal, Assotipo, pemilik hak ulayat tanah Molama, Wouma dan Megapura, menolak rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di atas tanah adat mereka. Pasalnya, tanah adat mereka itu sumber ekonomi bukan untuk mendapatkan kekuasaan elit.
“Tanah Molama jadi lahan sumber ekonomi warga, tetapi elit hendak mengorbankan lahan ini demi kepentingan pemekaran dan kuasa. Karena itu kami tolak!”kata Bennyamin Lagowan bersama rekan-rekannya kepada awak media di Abepura, kota Jayapura, Papua, Senin (12/1).
Menurut mereka, ada elit lokal yang hendak mengubah tanah yang dulu menjadi lahan pertanian warga dari wilayah Paniai, Lani Jaya, Tolikara dan Jayawijaya sebagai markas aparat keamanan. Indikasi perubahan itu dapat terbaca sejumlah skenario ini.
Awalnya, menurut Lagowan, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah berusaha mewacanakan membangun kantor wali kota, namun ditolak sejumlah tokoh masyarakat dan adat. Penolakan itu mengurung niat pemerintah dan tidak bisa masuk merebut tanah adat.
Alius Asso, tokoh pemuda dari wilayah Aso-Lokowal, mengatakan, rupanya pemerintah tidak menyerah. Pemerintah memanfaatkan momen meninggalnya sejumlah tokoh yang kerap menolak rencana pemerintah dan menjaga stabilitas wilayah Wouma, Welesi, Hepuba dan Kurima.
“Orang yang selama ini bisa atasi masalah, menolak rencana pemerintah meninggal tiba-tiba. Konflik kepentingan ditimbulkan. Situasi masih tegang,”katanya.
Situasi yang tidak stabil pasca perang suku itu, kata Asso, pemerintah Jayawijaya, dalam hal ini Bupati Wempi Wetipo memanfaatkan untuk memuluskan ambisinya dengan menghadirkan Markas Komando Brimob dengan alasan keamanan. Padahal pemerintah ingin merebut tanah adat warga dan lahan pertanian.
Kalau pemerintah bernafsu membangun Mako Brimob, kata Victor Tibul, yang mewakili mahasiswa pegunungan lain mempertanyakan nasib masyarakat. Pemerintah hendak kemanakan warga yang selama tergantung pada lahan pertanian itu. “Masyarakat akan diusir ke mana,”tegasnya.
Menurut Tibul, kehadiran aparat hanya menambah daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Jayawijaya. Warga terus menjadi korban dan tersingkir di atas tanah sendiri dari waktu ke waktu. Warga yang sudah menjadi korban atas nama perang suku, akan terus menjadi korban.
Kemudian, Wempi Asso menambahkan, masyarakat tidak mungkin melakukan perang suku tanpa ada aktornya. Pasti ada aktor yang bermain untuk menghabisi warga. Karena itu, ia berharap warga harus sadar diri. “Orang-orang tua ini tidak boleh ikut ramai karena kita perang, kita yang korban dan yang nikmati intelektual,”katanya.
Sementara itu, Arman Fakni, mahasiswa dari wilayah Sairery mengatakan dirinya sangat prihatin dengan pembangunan Markas Brimob itu. “Saya tidak mengakui pembangunanan markas. Brimob karena mengambil alih tempat masyarakat. Kalau ambil alih, masyarakat ke mana. Masyarakat punya hak hidup di negerinya,”katanya
Sonny Meaga, mahasiswa Fisip Uncen, asal wilayah Kurima mengatakan apapun alasannya, warga sudah menjadi korban atas kepentingan elit Jayawijaya. Karena itu, Bupati Jayawijaya harus bertanggungjawab atas korban. “Bupati dan militer tidak boleh lepas tangan. Mereka harus bayar kepala dan tegas tolak kantor Brimob,”katanya.
Kemudian, Wempi Asso menambahkan, masyarakat tidak mungkin melakukan perang suku tanpa ada aktornya. Pasti ada aktor yang bermain untuk menghabisi warga. Karena itu, ia berharap warga harus sadar diri. “Orang-orang tua ini tidak boleh ikut ramai karena kita perang, kita yang korban dan yang nikmati intelektual,”katanya. (Mawel Benny)
